Oleh : Adriansyah
Indonesia adalah Negara yang pada dasarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan menjadi Negara yang mandiri dan berkembang menjadi Negara penyaing di Negara-negara maju secara ekonomi, kelimpahan sumber daya alamnya seperti emas, nikel, batu bara, dll menjadi Negara bersyarat untuk berkembang terlihat diberbagai wilayah di Indonesia misalnya Sulawesi tengah, beberapa wilayah menjadi bagian dari pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, di atas permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di dalam luatan yang luas. Akan tetapi kedudukan geografis, sumber daya alam yang berlimpah tidak berguna bagi seluruh rakyat. Hal ini karena hubungan produksi yang dijaga dengan penuh kekerasan oleh sistem setengah kolonial dengan mesin politik dan budayanya untuk kepentingan imperialis dan klas berkuasa serta klas reaksioner dalam negeri.
Wilayah yang amat luas, berpenduduk besar dipergunakan untuk tenaga kerja produktif dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi sampai saat ini masih hidup dalam keterbelakangan secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Kekayaan alam yang besar dan berlimpah tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat karena seluruh kekayaan alamnya dirampas oleh imperialis melalui kaki tangannya di Indonesia.
Perluasan pertambangan bersakala besar di Indonesia bukanlah kepentingan rakyat atau negeri sendiri tetapi pertambangan ini tidak lain adalah untuk kepentingan Negara imprealis dalam memperkaya dirinya untuk terus mengeruk, mengambil sumber daya yang ada di Indonesia melalui mesin politik yaitu kelas borjuasi besar pemegang kekuasaan terbesar yang pro-imprealis, kelas inilah yang kemudian menjaga ketat berlangsungnya aktifitas imprealis dengan menggunakan alat-alat penindas rakyat demi untuk memuluskan monopolinya, mereka ini tidak segan-segan merampas kebun, persawahan rakyat (tanah-tanah rakyat) dengan penuh kekerasan, rakyat menjadi tertindas terpuruk secara ekonomi kekuasaan penuh ada ditangan Negara dengan kebijakannya kekayaan sumber daya alam adalah milik Negara dimana semua aset-aset produksi dinegara ini seperti tanah, air, udara dan lainya dikuasai Negara secara penuh.
Kesewenang-wenangan negara telah melampau ambang batas, hal ini terlihat ketika investasi mulai ditanamkan di negeri ini eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan Indonesia terjerat utang oleh negara-negara maju AS adalah negara urutan pertama dan Jepang adalah urutan kedua yang mejadi perutangan negeri indonesia sementara rakyat mulai dari buruh, petani, lumpen ploretariat (pengangguran) kelas menangah atas menjadi tertindas, terhisap. Buruh bekerja tidak sesuai dengan jam kerja dibayar sangat murah pula, petani dengan keringat darah bekerja hanya untuk kepentingan negeri tapi tidak dihargai sedikit pun oleh nagara yang terjadi justru perampasan tanah-tanah petani, pengangguran semakin mencuat disebabkan bahwa negara ini lebih mengutamakan kepentingan negara-negara imprealis, akibatnya negeri ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya, Komitmen presiden (SBY) pun untuk pro-rakyat dan pro-lapangan kerja, tidak tercermin dalam politik anggaran yang kacau balau dan cenderung menjauh dari kepentingan rakyat banyak. Kalaupun kata-kata Presiden SBY dalam pidatonya begitu menyulap suasana, seolah-olah ada banting stir untuk rakyat, tapi kenyataannya malah semakin lengket dengan kepentingan negara imprealis.
Bagaimana pemerintah akan menciptakan lapangan kerja baru? Jika, pada kenyataannya, anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pun masih sangat kecil, yaitu 56 triliun rupiah. Bagaimana akan memberikan iklim investasi yang kondusif? Sementara syarat untuk ekonomi tak memadai dan hanya untuk kepentingan segelintir orang terutama negara asing. Atau mungkin menyerahkan tanggungjawab pembangunan kepada swasta, terutama setelah dibentuknya Infracture Finance/IIF. Seperti diketahui, atas dasar inisiatif pemerintah bersama ADB (Asian Development Bank) dan bank dunia, Depertemen Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)-(PT.SMI) telah mendirikan anak perusahaaan pembiayaan infrastruktur dengan nama PT. Indonesia Infrastructure Finance (PT.IIF), 15 Januari 2010. PT. IIF sepenuhnya dikelola sebagai perusahaan swasta, dengan pemegang saham dari Asian Development Bank (ADB), International Finance Coporation (IFC), Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbh (DEG), dn PT. SMI. Dan, PT.IIF sangat terbuka untuk partisipasi investor swasta. Word Bank dan ADB akan memberikan pinjaman kepada PT.IIF. (detik.com)
Jika benar demikian adanya, bukankah SBY kembali “memukul air di dulang” yang berarti pembangunan infrastruktur yang sangat vital akan dikelolah oleh pihak asing, dan tentu fasilitasnya nanti akan dijual sangat mahal. Belum lagi, bahwa ini akan menyulitkan soal pembebasan lahan rakyat, karena swasta biasanya masa bodoh untuk memperhatikan hak-hak sosial dan ekonomi penduduk setempat. Lantas, bagaimana dengan nasib pekerjanya nanti, karena sekali lagi ini swasta asing. Apalagi untuk PT. IIF, ADB dan Bank Dunia sudah berkomitmen memberikan suntikan dalam bentuk utang mencapai 1 triliun. Suntikan ini dapat dimaknai sebagai upaya kontrol dan jeratan bagi perusahaan agar patuh atas arahan-arahan." Dan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, terlihat di sana pembangunan berbagai prasaranan dan sarana seperti irigasi, jalan, jembatan, transportasi, pelabuhan, telekomunikasi, migas dll cenderung adalah bersifat berbayar (bertarif) yang orientasinya murni bisnis secara komersial.
Respon Hari Anti Korupsi dan Hari HAM
Gambar ini diambil pada tanggal 9 Desember 2011, Front Perjuangan Rakyat (FPR-SULTENG).
Senin, 18 April 2011
Jumat, 11 Maret 2011
Laba-laba sedang memasang jaring :”Tower Bukan Pohon pisang” (Serpihan Catatan Dari Peura)
Andika
Bukan hanya minggu, juga bulan, tapi telah bertahun-tahun perempuan itu tak lagi tidur nyenyak dimalam hari. Siang pun demikian, wajahnya yang nampak pucat mewakili tubuhnya yang tak terlalu kekar telah menitipkan tanah garapannya pada seorang lelaki, saudara kandung. Lantaran, separuh penduduk desa menitipkan “segunung tanggung jawab” padanya. Ia adalah Betti, perempuan ini sedang berusaha jadi penyambung lidah keresahan warga sekampung, desa Peura. Lantaran itu, ia pun kini telah pandai menulis surat, menyatakan kecaman moral, walaupun mungkin, tak terlalu memikat bagi para akademisi, apalagi si pembuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Betty sebutan wanita diatas tentu jadi pertanyaan? yang tak mungkin bersaudara dengan kabel listrik, apalagi tower, yang senyawa baja. Orang lain boleh berkata dan membicarakan adanya manfaat atau tidak. Bagi warga Peura, menolak pembangunan Tower yang melintasi desa mereka merupakan manifestasi hidup, yang secara sederhana tak memerlukan banyak teori, apalagi fatwa untuk membenarkannya. Lebih jelas lagi, ibu Betti berkata”Tanam Tower tidak sama dengan tanam pohon pisang. Kalau pohon pisang sewaktu-waktu bermasalah, atau berdampak, dengan muda saja pindahkan, kalau tower Sutet yang sudah beraliran listrik bermasalah, bagaimana cara memindahkannya?”.
Sembari mengusap-ngusap matanya yang digenangi air , sesekali juga memijit jidat. Itu bukan sebuah pandangan drama, malam itu bersama Sinto, Betti mendatangi kami yang tengah berkumpul di sebuah kantor LSM lokal Tentena. Kebetulan drama menegangkan sedang berusaha diorbitkan oleh para tetua mesin, calon-calon juragan listrik, yang tanpa permisi seenaknya menganiaya sungai Sulewana. Siang hari pertemuan kesekian kalinya antara pihak poso energi dengan masyarakat Peura dilakukan.
Naasnya, kali ini perusahaan tak lagi berbujuk rayu dan bermanis komitmen, tapi justru berusaha membangun suasana tak sedap. Warga diprovokasi dengan upah 35.000 untuk sehari angkat material, yang ditahan warga dipintu desa. Bukan hanya itu, uang 35.000 ini juga telah berhasil membangun kelompok drumband tanpa latihan, berjalan seirama, sambil memukul ember. Sebagai sebuah petanda konfrontasi pada kelompok penolak pembangunan Tower. Tidak hanya itu, dipintu desa juga dipasang sebuah spanduk atas nama warga Peura cetakan printing bertulis”LSM dilarang masuk karena telah menciptakan dishamorniasi dan memecah persatuan antar warga”.
Sejak tahun 2006, saat masa-masa konflik bermasker agama mulai redah ditanah Poso Kawat-kawat telah diulur memanjang dari arah hulu sungai. Melintasi pepohonan khas hutan tropis, yang nampak seakan-akan jadi spesies baru dibibir danau Poso. Itu adalah instalasi listrik, PT Poso energi memilikinya secara mutlak setelah para pejabat Sulawesi Tengah memberikan konsesi bendung air (DAM) bagi produksi energi perusahaan keluarga Kalla tersebut.
Dan sejak itu pula, rencana pelintasan transmisi didalam perkampungan Peura dipaksakan oleh Poso Energi. Alasan ekonomi tentu saja, konon kabarnya milyaran rupiah akan ditelan percuma oleh Poso energi jika hendak memindahkan tower seperti saran warga Peura. Inilah ciri khas investasi yang katanya padat modal, tak ingin berencana rugi, sekalipun jiwa penduduk dianggap tak lebih mahal apalagi sepadan dengan gulungan kawat, atau pun rangka baja yang menuding kelangit.
Proyek yang telah memperkosa hal ulayat warga pamona secara murah tanpa kompensasi ini, tak pernah menyodorkan fakta temuan Amdal, apalagi memberikan pengakuan aspirasi pada warga Peura. Sejauh ini Ibu Betty dan kawan-kawan dibawa dalam komunikasi negatif khas Public Relations (PR) meliputi: pertemuan ke pertemuan, ancaman pidana, pencemaran nama baik, dan saling sikut antar warga. Dan sama sekali tidak peduli dengan alasan-alasan sosial penolakan warga.
Bagaimana dengan pemangku jabatan pemerintahan, mungkin itu sudah pertanyaan usang bagi pencari keadilan seperti Ibu Betti. Kemana lagi aspirasi ini akan dibawah? jika saja tak dituduh sebagai provokator dengan ancaman pasal-pasal, mungkin negara tak lagi merasa punya hubungan dengan rakyat. Untung sekali bagi mereka yang dilahirkan ditanah itu, desa Peura, mereka telah memahami betapa penguasa (modal-politik) negeri ini setiap waktu hanya menyuburkan penderitaan. Jika pun demikian, maka kita yang masih menjadi manusia tak perlu banyak analisis untuk mendukung perjuangan ini, cukup bertanya saja, kenapa kita tak bersama-sama mereka?
Bukan hanya minggu, juga bulan, tapi telah bertahun-tahun perempuan itu tak lagi tidur nyenyak dimalam hari. Siang pun demikian, wajahnya yang nampak pucat mewakili tubuhnya yang tak terlalu kekar telah menitipkan tanah garapannya pada seorang lelaki, saudara kandung. Lantaran, separuh penduduk desa menitipkan “segunung tanggung jawab” padanya. Ia adalah Betti, perempuan ini sedang berusaha jadi penyambung lidah keresahan warga sekampung, desa Peura. Lantaran itu, ia pun kini telah pandai menulis surat, menyatakan kecaman moral, walaupun mungkin, tak terlalu memikat bagi para akademisi, apalagi si pembuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Betty sebutan wanita diatas tentu jadi pertanyaan? yang tak mungkin bersaudara dengan kabel listrik, apalagi tower, yang senyawa baja. Orang lain boleh berkata dan membicarakan adanya manfaat atau tidak. Bagi warga Peura, menolak pembangunan Tower yang melintasi desa mereka merupakan manifestasi hidup, yang secara sederhana tak memerlukan banyak teori, apalagi fatwa untuk membenarkannya. Lebih jelas lagi, ibu Betti berkata”Tanam Tower tidak sama dengan tanam pohon pisang. Kalau pohon pisang sewaktu-waktu bermasalah, atau berdampak, dengan muda saja pindahkan, kalau tower Sutet yang sudah beraliran listrik bermasalah, bagaimana cara memindahkannya?”.
Sembari mengusap-ngusap matanya yang digenangi air , sesekali juga memijit jidat. Itu bukan sebuah pandangan drama, malam itu bersama Sinto, Betti mendatangi kami yang tengah berkumpul di sebuah kantor LSM lokal Tentena. Kebetulan drama menegangkan sedang berusaha diorbitkan oleh para tetua mesin, calon-calon juragan listrik, yang tanpa permisi seenaknya menganiaya sungai Sulewana. Siang hari pertemuan kesekian kalinya antara pihak poso energi dengan masyarakat Peura dilakukan.
Naasnya, kali ini perusahaan tak lagi berbujuk rayu dan bermanis komitmen, tapi justru berusaha membangun suasana tak sedap. Warga diprovokasi dengan upah 35.000 untuk sehari angkat material, yang ditahan warga dipintu desa. Bukan hanya itu, uang 35.000 ini juga telah berhasil membangun kelompok drumband tanpa latihan, berjalan seirama, sambil memukul ember. Sebagai sebuah petanda konfrontasi pada kelompok penolak pembangunan Tower. Tidak hanya itu, dipintu desa juga dipasang sebuah spanduk atas nama warga Peura cetakan printing bertulis”LSM dilarang masuk karena telah menciptakan dishamorniasi dan memecah persatuan antar warga”.
Sejak tahun 2006, saat masa-masa konflik bermasker agama mulai redah ditanah Poso Kawat-kawat telah diulur memanjang dari arah hulu sungai. Melintasi pepohonan khas hutan tropis, yang nampak seakan-akan jadi spesies baru dibibir danau Poso. Itu adalah instalasi listrik, PT Poso energi memilikinya secara mutlak setelah para pejabat Sulawesi Tengah memberikan konsesi bendung air (DAM) bagi produksi energi perusahaan keluarga Kalla tersebut.
Dan sejak itu pula, rencana pelintasan transmisi didalam perkampungan Peura dipaksakan oleh Poso Energi. Alasan ekonomi tentu saja, konon kabarnya milyaran rupiah akan ditelan percuma oleh Poso energi jika hendak memindahkan tower seperti saran warga Peura. Inilah ciri khas investasi yang katanya padat modal, tak ingin berencana rugi, sekalipun jiwa penduduk dianggap tak lebih mahal apalagi sepadan dengan gulungan kawat, atau pun rangka baja yang menuding kelangit.
Proyek yang telah memperkosa hal ulayat warga pamona secara murah tanpa kompensasi ini, tak pernah menyodorkan fakta temuan Amdal, apalagi memberikan pengakuan aspirasi pada warga Peura. Sejauh ini Ibu Betty dan kawan-kawan dibawa dalam komunikasi negatif khas Public Relations (PR) meliputi: pertemuan ke pertemuan, ancaman pidana, pencemaran nama baik, dan saling sikut antar warga. Dan sama sekali tidak peduli dengan alasan-alasan sosial penolakan warga.
Bagaimana dengan pemangku jabatan pemerintahan, mungkin itu sudah pertanyaan usang bagi pencari keadilan seperti Ibu Betti. Kemana lagi aspirasi ini akan dibawah? jika saja tak dituduh sebagai provokator dengan ancaman pasal-pasal, mungkin negara tak lagi merasa punya hubungan dengan rakyat. Untung sekali bagi mereka yang dilahirkan ditanah itu, desa Peura, mereka telah memahami betapa penguasa (modal-politik) negeri ini setiap waktu hanya menyuburkan penderitaan. Jika pun demikian, maka kita yang masih menjadi manusia tak perlu banyak analisis untuk mendukung perjuangan ini, cukup bertanya saja, kenapa kita tak bersama-sama mereka?
Masalah Tambang Morowali Kompleks
Catatan Lapangan:
Masalah Tambang Morowali Kompleks
Albart
(Divisi Pengembangan Jaringan JATAM Sulteng)
”sudah hampir 20 tahun kami berdomisili
di wilyah ini namun belum pernah ada banjir sebesar itu,
nanti setelah perusahaan BDM masuk”
Bila saja anda pernah menginjakan kaki di Bahodopi Kabupaten Morowali. Anda akan menemukan Sungai Bahongkolangu telah berubah warna, bak “orange jus”, itu bukan minuman. Perusahaan tambang telah mencemarinya dengan membongkar kawasan hutan dihulu sungai.”kami sulit menikmati air sungai lagi, karena sudah kotor”begitu seorang ibu mengeluh.
Lantaran itu, masyarakat disini seakan terbiasa menerima banjir. Setiap musim penghujan datang desa yang berada kawasan hilir seperti Fatufia, Bahomakmur, Bahodopi, Lailia, Keurea menjadi jalur bebas hambatan, air akan melaju kencang tanpa permisi menorobos pagar-pagar kebun, bahkan juga numpang membangun kolam didalam rumah. Sebut saja, Husnia (57), ibu rumah tangga suku asli ”sudah hampir 20 tahun dia berdomisili di wilyah ini namun belum pernah ada banjir sebesar, nanti setelah perusahaan ”. ini menyatakan”sudah hampir 20 tahun dia berdomisili di wilyah ini namun belum pernah ada banjir sebesar, nanti setelah perusahaan ”.
Adalah PT. Bintang Delapan Mineral (BDM), maskapai yang menggunakan logo Divisi Mineral (mirip angkatan darat TNI) juga menimbulkan masalah di desa Lailia, masih di kecamatan bahodopi. Setiap hari, gemuruh truk raksasa perusahaan melaju tanpa ragu, BDM menggunakan separuh jalan publik sebagai jalur koridor. Karena sangat dekat dengan pemukiman penduduk, membuat macam-macam gangguan menyelinap dalam aktivitas sehari-hari warga, yang juga petani dan nelayan.
“Rumah kami menjadi ‘sasaran’ debu truk-truk perusahaan yang lewat sehingga hampir tiap jam kami menyapu lantai dan tebalnya hampir 1 cm per menit. Kami tidak bisa bayangkan kalau ini berimbas pada kesehatan kami. Belum lag tanaman kami yang ikut terkenai dampak dari debu tersebut”keluh seorang Petani. Konon kabarnya, setelah perusahaan berlalu-lalang diwilayah itu, tanaman pertanian mereka menjadi sulit tumbuh ideal, dan itu berdampak pada hasil. “Kami telah mengkonfirmasi masalah ini ke perusahaan tapi perusahaan tidak memberikan respon apa-apa, bahkan meminta kami untuk pindah dengan areal itu”ungkap lelaki paruh bayah itu.
Tak kalah hebat, lantaran itu issu pengusiran PT Inco menjadi harga mati yang ditawaarkan masyarakat blok bahodopi terhadap pemerintahan morowali. Perusahaan yang mengantongi izin kontrak karya ini, telah mendapat perlawanan yang cukup massif dari masyarakat sekitar tambang blok Bahodopi.
Menurut salah seorang tokoh pemuda di desa kolono bernama Harsono mengatakan” jika PT Inco tidak memberikan hak-hak masyarakat, maka PT. Inco harus angkat kaki dari bumi Morowali. Sejak masuknya Inco, kasus yang sering terjadi di wilayah pertambangan Morowali adalah Perampasan lahan; Pengrusakan lingkungan; pengkaburan terhadap Hak-hak buruh; dan intimdasi terhadap masyarakat sekitar tambang.
Ragam Masalah Tambang
Salah satu kasus yang sering terjadi di wilayah pertambangan adalah perampasan lahan. Menurut salah seorang masyarakat yang berada di wilayah tambang bungku selatan desa buleleng yang tidak mau disebutkan namanya bahwa perusahaan hanya mengganti tanah mereka dengan harga Rp.1.000,- per meter untuk yang tanah yang ada tanamannya dan Rp.850,- untuk tanah yang tidak ada tanamannya dan apabila masyarakat tersebut tidak mau memberikan tanahnya maka mereka di intimidasi oleh aparat kepolisian.
Maraknya penerimaan penerimaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan tambang di morowali ternyata tidak didorong dengan pemenuhan hak-hak buruh. Contohnya, seperti upah buruh yang tidak tetap. Kasus ini sering terjadi diseluruh wilayah perambangan morowali.
Begitu pula di desa Buleleng, Laroenai, Torete yang merupakan areal PT. TAS ternyata pemenuhan hak-hak buruh juga tidak di penuhi. Salah satu contohnya adalah tidak adanya kesepakatan kontrak kerja bersama. hal ini mengakibatkan upah buruh kadang tidak menentu dan bahkan tidak dibayarkan selama sebulan dan ironisnya lagi perusahaan yang melakukan sub kontrak sering berkelit dan bahkan melarikan diri tidak mau membayar upah buruhnya. “Buruh disini ingin memperjuangkan haknya namun mereka tidak paham tentang hak-haknya” ungkap Abdul muis.
Salah seorang anggota polsek Bungku Selatan menyatakan, kami sudah berusaha untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat ini tapi ternyata buruh di perusahaan tersebut tidak menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan.
Perusahaan yang merupakan sub kontrak dari PT. TAS (Tehnik Alum Service) seperti PT. TBI (Tata Bumi Indonesia), PT. TSM (Trans Sulawesi Mineral), PT. SIM (Sinyu Indonesia Mining) membohongi masyarakat dengan modus meminjam uang masyarakat dengan perjanjian akan dibayarkan setelah pemuatan ore. Namun setelah pemuatan ore peruasahaan tersebut melarikan diri dan tidak di tahu kemana rimbanya. Anehnya lagi PT. TAS yang merupakan perusahaan induk juga tidak mau bertanggung jawab.
“kerugian saya mencapai 70 juta rupiah. Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk meminta tanggung jawab perusahan, untuk mengganti semua uang kami namun perusahaan yang bersangkutan tidak tahu dimana rimbanya”. Perusahaan induk yakni PT. TAS sendiri juga tidak tau menahu dengan masalah itu. Lucunya, PT TAS berjanji akan membantu masyarakat untuk mencari tahu ke tiga perusahaan itu dan akan membantu masyarakat untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Tapi hingga detik ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, masyarakat juga sudah menyurat ke Pemerintah Daerah namun responnya dingin.
Di wilayah PT. Tas dan PT. Hard Target yakni desa Buleleng dan torete, perusahaan menggunakan jasa kepala desa dan BPD untuk membangun kutub pertikaian antar warga, sehingga konflik horizontal dalam desa semakin menajam.
PT. TAS (Tehnik Alum Service) sendiri adalah perusahaan yang mengantongi izin KP dari bupati morowali. Perusahaan yang mengolah sejak dari tahun 2007, dari awal sudah bermasalah dengan proses pembebasan lahan. Tanah Masyarakat hanya dihargai dengan Rp.1.000,- per meter untuk yang tanah yang ada tanamannya. Sementara untu tanah yang tidak ada tanamannya dihargai Rp.850,-.
PT TAS juga melakukan eksplorasi di areal APL yang diklaim masyarakat buleleng sebagai tanah adat. Karena caplokan Tanah Adat inilah kemudian menimbulkan masalah di masyarakat. Sebanyak 64 hektar lahan diambil perusahaan tanpa kompensasi.
Karena mengalami kebuntuan negosiasio, kasus ini difasilitasi oleh pihak BPN pada tanggal 13 Maret 2010, bertempat di hotel Anunta Baru Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah. Pertemuan itu merekomendasikan pembayaran lahan masyarakat sekaligus mengakui tanah adat dan mengganti rugi lahan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai saat ini PT.TAS enggan melaksanakan rekomendasi itu.
Setelah menyelesaikan proses pembebasan lahan yang bermasalah, PT. TAS mulai melakukan eksplorasi dengan menggandeng beberapa perusahaan (subkon).
PT. TBI (Tata Bumi Indonesia), perusahaan ini melakukan proses eksploitasi selama 2 bulan dengan memakai tenaga kerja kontrak (outsorching dan tidak mengupah buruhnya selama 1 bulan kerja). Setelah PT.TBI diusir oleh PT.TAS dengan alasan yang tidak jelas PT.TAS memasukan PT.MKM (makindo kolaka mandiri) yang kemudian menggandeng PT. SIM (Sinyu Indonesia Mining) dan PT. TSM (Trans Sulawesi Mineral). Kedua peusahaan yang mengantongi izin subkontrak dari PT. TAS, ini beroperasi selama 3 bulan. Dengan merekrut tenaga kerja sebanyak 74 orang dan tidak mengupah buruhnya selama 3 bulan kerja.
Selain persoalan upah buruh yang tidak dibayarkan, keempat perusahaan ini meninggalkan utang dimasyarakat. Karena pada saat keempat perusahaan beroperasi, perusahaan ini memakai uang masyarakat dengan modus meminjam uang dengan janji akan diganti. Sehingga dalam proses operasi hampir semua aktifitas perusahaan seperti masalah bahan bakar, konsumsi karyawan, serta kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan karyawan lainnya ditanggulangi masyarakat. Utang keempat perusahaan ini sekitar ratusan juta rupiah dan sampai saat ini tidak dibayarkan.
Setelah keempat perusahaan tersebut melarikan diri, PT TAS kembali akan mengontrak PT. Mulia untuk melakukan penambangan di arealnya. Kasus ini sudah berapa kali coba dikonfirmasi ke PT. TAS. Namun pihak perusahaan tidak mau menanggung semua gaji karyawan dan utang keempat perusahaan tersebut. PT TAS juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan karyawan serta masyarakat dengan keempat perusahaan tersebut namun sampai saat ini tidak ada kejelasannya.
Pada tanggal 27 oktober 2010, masyarakat mengirimkan surat pengaduan yang ditujukan pada Bupati Morowali, DPRD Morowali, Kapolres Morowali, dinas pertambangan, dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, dinas lingkungan Hidup, camat Bungku Selatan, Danramil, dan Kapolsek Bungku Selatan. Namun surat ini tidak direspon oleh Bupati Morowali Anwar Hafid.
Tak pernah berhenti disitu, kekecewaan terus menyusul, pada tanggal 01 Desember 2010, masyarakat melaporkan kasus PHK dan pembayaran sisa gaji karyawan oleh PT. TSM dan PT TBI ke Polsek Bungku Selatan. Setelah dikonfirmasi oleh masyarakat tentang tindak lanjut dari kasus tersebut, ternyata Polsek juga kewalahan menangani kasus ini. Karena menurut Polsek Bungku selatan mereka sudah berusaha untuk memfasilitasi keempat perusahaan itu untuk ketemu dengan masyarakat namun keempat perusahaan tidak mau hadir dengan alasan yang tidak jelas.
(Tulisan ini telah melalui proses editing oleh Andika)
Masalah Tambang Morowali Kompleks
Albart
(Divisi Pengembangan Jaringan JATAM Sulteng)
”sudah hampir 20 tahun kami berdomisili
di wilyah ini namun belum pernah ada banjir sebesar itu,
nanti setelah perusahaan BDM masuk”
Bila saja anda pernah menginjakan kaki di Bahodopi Kabupaten Morowali. Anda akan menemukan Sungai Bahongkolangu telah berubah warna, bak “orange jus”, itu bukan minuman. Perusahaan tambang telah mencemarinya dengan membongkar kawasan hutan dihulu sungai.”kami sulit menikmati air sungai lagi, karena sudah kotor”begitu seorang ibu mengeluh.
Lantaran itu, masyarakat disini seakan terbiasa menerima banjir. Setiap musim penghujan datang desa yang berada kawasan hilir seperti Fatufia, Bahomakmur, Bahodopi, Lailia, Keurea menjadi jalur bebas hambatan, air akan melaju kencang tanpa permisi menorobos pagar-pagar kebun, bahkan juga numpang membangun kolam didalam rumah. Sebut saja, Husnia (57), ibu rumah tangga suku asli ”sudah hampir 20 tahun dia berdomisili di wilyah ini namun belum pernah ada banjir sebesar, nanti setelah perusahaan ”. ini menyatakan”sudah hampir 20 tahun dia berdomisili di wilyah ini namun belum pernah ada banjir sebesar, nanti setelah perusahaan ”.
Adalah PT. Bintang Delapan Mineral (BDM), maskapai yang menggunakan logo Divisi Mineral (mirip angkatan darat TNI) juga menimbulkan masalah di desa Lailia, masih di kecamatan bahodopi. Setiap hari, gemuruh truk raksasa perusahaan melaju tanpa ragu, BDM menggunakan separuh jalan publik sebagai jalur koridor. Karena sangat dekat dengan pemukiman penduduk, membuat macam-macam gangguan menyelinap dalam aktivitas sehari-hari warga, yang juga petani dan nelayan.
“Rumah kami menjadi ‘sasaran’ debu truk-truk perusahaan yang lewat sehingga hampir tiap jam kami menyapu lantai dan tebalnya hampir 1 cm per menit. Kami tidak bisa bayangkan kalau ini berimbas pada kesehatan kami. Belum lag tanaman kami yang ikut terkenai dampak dari debu tersebut”keluh seorang Petani. Konon kabarnya, setelah perusahaan berlalu-lalang diwilayah itu, tanaman pertanian mereka menjadi sulit tumbuh ideal, dan itu berdampak pada hasil. “Kami telah mengkonfirmasi masalah ini ke perusahaan tapi perusahaan tidak memberikan respon apa-apa, bahkan meminta kami untuk pindah dengan areal itu”ungkap lelaki paruh bayah itu.
Tak kalah hebat, lantaran itu issu pengusiran PT Inco menjadi harga mati yang ditawaarkan masyarakat blok bahodopi terhadap pemerintahan morowali. Perusahaan yang mengantongi izin kontrak karya ini, telah mendapat perlawanan yang cukup massif dari masyarakat sekitar tambang blok Bahodopi.
Menurut salah seorang tokoh pemuda di desa kolono bernama Harsono mengatakan” jika PT Inco tidak memberikan hak-hak masyarakat, maka PT. Inco harus angkat kaki dari bumi Morowali. Sejak masuknya Inco, kasus yang sering terjadi di wilayah pertambangan Morowali adalah Perampasan lahan; Pengrusakan lingkungan; pengkaburan terhadap Hak-hak buruh; dan intimdasi terhadap masyarakat sekitar tambang.
Ragam Masalah Tambang
Salah satu kasus yang sering terjadi di wilayah pertambangan adalah perampasan lahan. Menurut salah seorang masyarakat yang berada di wilayah tambang bungku selatan desa buleleng yang tidak mau disebutkan namanya bahwa perusahaan hanya mengganti tanah mereka dengan harga Rp.1.000,- per meter untuk yang tanah yang ada tanamannya dan Rp.850,- untuk tanah yang tidak ada tanamannya dan apabila masyarakat tersebut tidak mau memberikan tanahnya maka mereka di intimidasi oleh aparat kepolisian.
Maraknya penerimaan penerimaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan tambang di morowali ternyata tidak didorong dengan pemenuhan hak-hak buruh. Contohnya, seperti upah buruh yang tidak tetap. Kasus ini sering terjadi diseluruh wilayah perambangan morowali.
Begitu pula di desa Buleleng, Laroenai, Torete yang merupakan areal PT. TAS ternyata pemenuhan hak-hak buruh juga tidak di penuhi. Salah satu contohnya adalah tidak adanya kesepakatan kontrak kerja bersama. hal ini mengakibatkan upah buruh kadang tidak menentu dan bahkan tidak dibayarkan selama sebulan dan ironisnya lagi perusahaan yang melakukan sub kontrak sering berkelit dan bahkan melarikan diri tidak mau membayar upah buruhnya. “Buruh disini ingin memperjuangkan haknya namun mereka tidak paham tentang hak-haknya” ungkap Abdul muis.
Salah seorang anggota polsek Bungku Selatan menyatakan, kami sudah berusaha untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat ini tapi ternyata buruh di perusahaan tersebut tidak menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan.
Perusahaan yang merupakan sub kontrak dari PT. TAS (Tehnik Alum Service) seperti PT. TBI (Tata Bumi Indonesia), PT. TSM (Trans Sulawesi Mineral), PT. SIM (Sinyu Indonesia Mining) membohongi masyarakat dengan modus meminjam uang masyarakat dengan perjanjian akan dibayarkan setelah pemuatan ore. Namun setelah pemuatan ore peruasahaan tersebut melarikan diri dan tidak di tahu kemana rimbanya. Anehnya lagi PT. TAS yang merupakan perusahaan induk juga tidak mau bertanggung jawab.
“kerugian saya mencapai 70 juta rupiah. Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk meminta tanggung jawab perusahan, untuk mengganti semua uang kami namun perusahaan yang bersangkutan tidak tahu dimana rimbanya”. Perusahaan induk yakni PT. TAS sendiri juga tidak tau menahu dengan masalah itu. Lucunya, PT TAS berjanji akan membantu masyarakat untuk mencari tahu ke tiga perusahaan itu dan akan membantu masyarakat untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Tapi hingga detik ini tidak ada kejelasan.
Selain itu, masyarakat juga sudah menyurat ke Pemerintah Daerah namun responnya dingin.
Di wilayah PT. Tas dan PT. Hard Target yakni desa Buleleng dan torete, perusahaan menggunakan jasa kepala desa dan BPD untuk membangun kutub pertikaian antar warga, sehingga konflik horizontal dalam desa semakin menajam.
PT. TAS (Tehnik Alum Service) sendiri adalah perusahaan yang mengantongi izin KP dari bupati morowali. Perusahaan yang mengolah sejak dari tahun 2007, dari awal sudah bermasalah dengan proses pembebasan lahan. Tanah Masyarakat hanya dihargai dengan Rp.1.000,- per meter untuk yang tanah yang ada tanamannya. Sementara untu tanah yang tidak ada tanamannya dihargai Rp.850,-.
PT TAS juga melakukan eksplorasi di areal APL yang diklaim masyarakat buleleng sebagai tanah adat. Karena caplokan Tanah Adat inilah kemudian menimbulkan masalah di masyarakat. Sebanyak 64 hektar lahan diambil perusahaan tanpa kompensasi.
Karena mengalami kebuntuan negosiasio, kasus ini difasilitasi oleh pihak BPN pada tanggal 13 Maret 2010, bertempat di hotel Anunta Baru Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah. Pertemuan itu merekomendasikan pembayaran lahan masyarakat sekaligus mengakui tanah adat dan mengganti rugi lahan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai saat ini PT.TAS enggan melaksanakan rekomendasi itu.
Setelah menyelesaikan proses pembebasan lahan yang bermasalah, PT. TAS mulai melakukan eksplorasi dengan menggandeng beberapa perusahaan (subkon).
PT. TBI (Tata Bumi Indonesia), perusahaan ini melakukan proses eksploitasi selama 2 bulan dengan memakai tenaga kerja kontrak (outsorching dan tidak mengupah buruhnya selama 1 bulan kerja). Setelah PT.TBI diusir oleh PT.TAS dengan alasan yang tidak jelas PT.TAS memasukan PT.MKM (makindo kolaka mandiri) yang kemudian menggandeng PT. SIM (Sinyu Indonesia Mining) dan PT. TSM (Trans Sulawesi Mineral). Kedua peusahaan yang mengantongi izin subkontrak dari PT. TAS, ini beroperasi selama 3 bulan. Dengan merekrut tenaga kerja sebanyak 74 orang dan tidak mengupah buruhnya selama 3 bulan kerja.
Selain persoalan upah buruh yang tidak dibayarkan, keempat perusahaan ini meninggalkan utang dimasyarakat. Karena pada saat keempat perusahaan beroperasi, perusahaan ini memakai uang masyarakat dengan modus meminjam uang dengan janji akan diganti. Sehingga dalam proses operasi hampir semua aktifitas perusahaan seperti masalah bahan bakar, konsumsi karyawan, serta kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan karyawan lainnya ditanggulangi masyarakat. Utang keempat perusahaan ini sekitar ratusan juta rupiah dan sampai saat ini tidak dibayarkan.
Setelah keempat perusahaan tersebut melarikan diri, PT TAS kembali akan mengontrak PT. Mulia untuk melakukan penambangan di arealnya. Kasus ini sudah berapa kali coba dikonfirmasi ke PT. TAS. Namun pihak perusahaan tidak mau menanggung semua gaji karyawan dan utang keempat perusahaan tersebut. PT TAS juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan karyawan serta masyarakat dengan keempat perusahaan tersebut namun sampai saat ini tidak ada kejelasannya.
Pada tanggal 27 oktober 2010, masyarakat mengirimkan surat pengaduan yang ditujukan pada Bupati Morowali, DPRD Morowali, Kapolres Morowali, dinas pertambangan, dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, dinas lingkungan Hidup, camat Bungku Selatan, Danramil, dan Kapolsek Bungku Selatan. Namun surat ini tidak direspon oleh Bupati Morowali Anwar Hafid.
Tak pernah berhenti disitu, kekecewaan terus menyusul, pada tanggal 01 Desember 2010, masyarakat melaporkan kasus PHK dan pembayaran sisa gaji karyawan oleh PT. TSM dan PT TBI ke Polsek Bungku Selatan. Setelah dikonfirmasi oleh masyarakat tentang tindak lanjut dari kasus tersebut, ternyata Polsek juga kewalahan menangani kasus ini. Karena menurut Polsek Bungku selatan mereka sudah berusaha untuk memfasilitasi keempat perusahaan itu untuk ketemu dengan masyarakat namun keempat perusahaan tidak mau hadir dengan alasan yang tidak jelas.
(Tulisan ini telah melalui proses editing oleh Andika)
Catatan Kecil "Kabar dari Peura"
Malam ini laron-laron tak lagi bertebaran menganggu diskusi, jenis serangga macam itu memang hanya ditemukan dikawasan pedesaan. Kemarin sore, aneka macam serangga sejenis laron kerap kali keluyuran diatas kepala, mungkin itu maksud yang baik, atau iuga ingin berpartisipasi , dalam diskusi yang nampak tidak terlalu serius bersama beberapa petani di desa Peura Kabupaten Poso. Dan kini, untung sekali, pikiran yang membuat otak melilit ini, hanya baru bisa direfleksikan setelah kaki letih, duduk semalaman diatas mobil travel Pamona-Palu.
Tempat duduk paling belakang, bersebelahan dengan seorang anggota TNI bernama Ferdi. Kebetulan pria berbaju loreng ini baru saja selesai berlibur dan kembali tugas di Jayapura. Tapi duduknya dia disamping memacu ulang memori yang bolepotan dengan unek-unek kekesalan perilaku aparat TNI yang sejenisnya, terhadap sejumlah perempuan Peura yang menolak pembangunan tower pada 2 maret 2011, menjadi sempurna dimalam itu.
Rintih kekesalan ini bertambah besar setelah pula menoleh ke kursi samping kanan, disana duduk seorang perempuan mengenakan jaket berlogo Polri, sedang memijit tombol Handphone, sebuah alat komunikasi moderen yang menjatuhkan beberapa martabat mitos. Kekesalan ini tentu saja bukan diarahkan pada dua anak manusia ini, tapi warna dan logo itu, seolah-olah menjadi bayang-bayang nyata aktivitas sehari-hari. Penuh dengan duka, tangisan, bahkan pula darah yang tidak terhitung. Terlebih lagi, atas nama pembangunan kini proyek pengawalan investasi sudah seperti nomenclatur sah keberadaan TNI-Polri untuk jadi penjaga irama, dering-dering suara senyap dikabut desa sedikit lagi akan meraung deruh riuh mesiu.
Kabar nyaman tak pernah sampai menjelang magrib, apalagi menutup mata untuk istirahat, suami-suami sibuk menjaga posko, lantaran teror si RT, tak kenal jadwal. Meski bermodal mesin diesel beroda empat, klakson pengangkutan sirtukil dan batu ciping itu sungguh dahsyat. Mengapa demikian, mungkin anda akan bertanya begitu? Disebut dahsyat, karena iring-iringan kepala cepak bersepatu laras, telah menyeret istri-istri petani. Pria berkepala polontos dan berperut buncit itu, ternyata pandai sekali melipat kaki perempuan hingga terlihat seperti sedang mengamankan anjing gila.”tak ada keadilan” seruh sang ibu ditengah lagu-lagu rohani untuk pemakaman sedang dilantunkan.
Seberang jalan, juga rintih kesakitan sang ibu kedengaran sayup, mungkin karena nyanyian sedih itu. Tapi sungguh nyata, kakinya dilipat dan tangannya diremas serta belakangnya diinjak. Hingga dada sang ibu pun turut dibenamkan ke tanah, nyaris merusak hak paten sang balitanya, yang kini belajar mengenal huruf kapital.
Tapi apa kata para pembesar itu? Didalam Gedung mewah DPRD Poso, para pembual itu telah berusaha “meracuni” kunjungan suci DPRD provinsi Sulteng. Mereka berkoar-koar menyalahkan pemberitaan salah satu tv swasta dan berusaha membuktikan bahwa tidak benar terjadi pelanggaran HAM. Meski kita sendiri faham, sangat jarang aparat militer mengerti dengan soal IT. Tapi sudahlah, kebiasaan main hakim tanpa proses peradilan itu latar belakang mereka.
Yang lebih menyakitkan, terutama bagi Komnas-Ham Institusi negara penegak HAM, ditentang oleh pemilik Poso Energi, atas rekomendasinya yang mendesak Poso energi menghentikan sementara pembangunan SUTT. Yang tak kalah hebat, sekretaris Kabupaten juga menyerang LSM sebagai biang konflik, meski mereka tak pernah tahu kalau Poso energi juga banyak pake LSM. Tapi itu rumit, menjelaskannya mesti pamit dengan para ahli, soalnya hak paten teori amat sulit bagi petani lantaran telah dipaku oleh selembar ijasah.
Ah, kembali disini, duduk berpangku lutut diatas kursi kayu warisan pendahulu organisasi, berkat komitmen mereka yang kuat, akhirnya meja kayu dan kursi plastik ini bisa memberikan sedikit saluran penderitaan pribadi, mungkin juga dengan rakyat, semoga itu benar. Kembali menaruh lembaran-lembaran berkas, membacanya, memperkuat ingatan. Semboyan ingin bebas dari masalah tetap melintas dalam usaha fokus ini”adakah tempat yang tidak ada masalahnya? Kalau ada saya ingin pindah kesana?” begitu orang desa Peura bertanya, entah iseng atau serius, itu menandakan mereka sudah semakin muak, dengan tekanan-tekanan mental. Serasa Tower dan kabel listrik memenjara kedamaian mereka sepanjang hari.
“Ya, rakyat memang selalu begitu tak pernah berhenti mengeluh”, kata temanku. Ini gurauan jelas, tapi menjadi kedengaran menjengkelkan karena diucapkannya setelah melahap habis sisa tahu diatas meja. Belum lagi pikiran-pikirannya yang rumit, membuat keadaan menjadi tambah kalut. Kita mungkin dapat berharap, kalau sisa umur memungkinkan, tragis kehidupan petani akan terus berulang.
"Seperti sudut segitia siku "kata temanku. Bangsa yang terbelakang ini memaku perkembangan kita diujung bayonet. Kalau pun ada yang agak ringan, kita hanya bisa menonton rakyat menjadi pelaku aktif bagi penderitannya sendiri. Lantaran, logika butuh makan ditambah goyangan pemberdayaan ala tanggung jawab perusahaan membuat khasanah penderitaan rakyat menjadi komplit.
Dan disana, Kalla Family diatas kasur busa "nan" empuk, tentu hanya bisa menonton dari tabung berwarna alias Televisi. Bukan karena tak punya kekuatan, soal pentingnya adalah saudagar kondang yang sering dijuluki ahli damai ini punya posisi penting dalam urutan orang terkaya Indonesia. Kalla Group pada tahun 2009 berada diurutan 26, memiliki kekayaan sebesar 105 Million yang bergerak di bidang engineering, property, konstruksi dan telekomunikasi. Meski pragmatis, setiap pengusaha pasti tahu kata efesien dan efektif, artinya rugi adalah musuh utama, entah itu penyebabnya karena pajak, penolakan warga. Yang jelas tak boleh rugi!
Tak boleh rugi? Apakah ini berkaitan dengan prosentase angka warga yang menolak dan menerima?hush……., sebaiknya itu tidak dibesar-besarkan karena sama sekali tidak relevan lagi” itu seru. Kita menunggu esok, kalau saja benar tower itu pindah.
Entah dibisik oleh siapa, tiba-tiba seorang anggota dewa mengulur Logika-logika yang beralaskan atas nama pembangunan. Dalam ceramah singkat dihadapan teman si Ibu Betti, pria yang terpilih oleh juga suara dari desa Peura ini mengatakan”jangan menolak pembanguan tower karena itu dianggap tindakan anti pembangunan”.
“Pantas saja kasus ini tak pernah selesai, soalnya hampir semua fihak sudah bela Poso energi”kata Betti. Lian Gogali pendamping korban juga berseruh “….itu cara-cara lama orde baru untuk membungkam hak demokratis warga, yang selama ini menempatkan rakyat menjadi korban pengerukan keuntungan……….”.
Jika begitu sepertinya kasus ini juga turut serta memberikan peluang bagi kita semua, untuk kembali mengkerutkan jidat. Mengapa demikian? Sebab amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan, baik-buruknya, diterima atau tidak, kini tak bersuara keras lagi. Meski mekanisme musyawarah sudah berulang kali diinfus “bak ransum abadi”, tetap saja para kompetitor kolusi ini beranggapan bahwa kelompok yang menolak dianggap tak penting menjadi alasan? Sungguh Ironi!(dika)
Tempat duduk paling belakang, bersebelahan dengan seorang anggota TNI bernama Ferdi. Kebetulan pria berbaju loreng ini baru saja selesai berlibur dan kembali tugas di Jayapura. Tapi duduknya dia disamping memacu ulang memori yang bolepotan dengan unek-unek kekesalan perilaku aparat TNI yang sejenisnya, terhadap sejumlah perempuan Peura yang menolak pembangunan tower pada 2 maret 2011, menjadi sempurna dimalam itu.
Rintih kekesalan ini bertambah besar setelah pula menoleh ke kursi samping kanan, disana duduk seorang perempuan mengenakan jaket berlogo Polri, sedang memijit tombol Handphone, sebuah alat komunikasi moderen yang menjatuhkan beberapa martabat mitos. Kekesalan ini tentu saja bukan diarahkan pada dua anak manusia ini, tapi warna dan logo itu, seolah-olah menjadi bayang-bayang nyata aktivitas sehari-hari. Penuh dengan duka, tangisan, bahkan pula darah yang tidak terhitung. Terlebih lagi, atas nama pembangunan kini proyek pengawalan investasi sudah seperti nomenclatur sah keberadaan TNI-Polri untuk jadi penjaga irama, dering-dering suara senyap dikabut desa sedikit lagi akan meraung deruh riuh mesiu.
Kabar nyaman tak pernah sampai menjelang magrib, apalagi menutup mata untuk istirahat, suami-suami sibuk menjaga posko, lantaran teror si RT, tak kenal jadwal. Meski bermodal mesin diesel beroda empat, klakson pengangkutan sirtukil dan batu ciping itu sungguh dahsyat. Mengapa demikian, mungkin anda akan bertanya begitu? Disebut dahsyat, karena iring-iringan kepala cepak bersepatu laras, telah menyeret istri-istri petani. Pria berkepala polontos dan berperut buncit itu, ternyata pandai sekali melipat kaki perempuan hingga terlihat seperti sedang mengamankan anjing gila.”tak ada keadilan” seruh sang ibu ditengah lagu-lagu rohani untuk pemakaman sedang dilantunkan.
Seberang jalan, juga rintih kesakitan sang ibu kedengaran sayup, mungkin karena nyanyian sedih itu. Tapi sungguh nyata, kakinya dilipat dan tangannya diremas serta belakangnya diinjak. Hingga dada sang ibu pun turut dibenamkan ke tanah, nyaris merusak hak paten sang balitanya, yang kini belajar mengenal huruf kapital.
Tapi apa kata para pembesar itu? Didalam Gedung mewah DPRD Poso, para pembual itu telah berusaha “meracuni” kunjungan suci DPRD provinsi Sulteng. Mereka berkoar-koar menyalahkan pemberitaan salah satu tv swasta dan berusaha membuktikan bahwa tidak benar terjadi pelanggaran HAM. Meski kita sendiri faham, sangat jarang aparat militer mengerti dengan soal IT. Tapi sudahlah, kebiasaan main hakim tanpa proses peradilan itu latar belakang mereka.
Yang lebih menyakitkan, terutama bagi Komnas-Ham Institusi negara penegak HAM, ditentang oleh pemilik Poso Energi, atas rekomendasinya yang mendesak Poso energi menghentikan sementara pembangunan SUTT. Yang tak kalah hebat, sekretaris Kabupaten juga menyerang LSM sebagai biang konflik, meski mereka tak pernah tahu kalau Poso energi juga banyak pake LSM. Tapi itu rumit, menjelaskannya mesti pamit dengan para ahli, soalnya hak paten teori amat sulit bagi petani lantaran telah dipaku oleh selembar ijasah.
Ah, kembali disini, duduk berpangku lutut diatas kursi kayu warisan pendahulu organisasi, berkat komitmen mereka yang kuat, akhirnya meja kayu dan kursi plastik ini bisa memberikan sedikit saluran penderitaan pribadi, mungkin juga dengan rakyat, semoga itu benar. Kembali menaruh lembaran-lembaran berkas, membacanya, memperkuat ingatan. Semboyan ingin bebas dari masalah tetap melintas dalam usaha fokus ini”adakah tempat yang tidak ada masalahnya? Kalau ada saya ingin pindah kesana?” begitu orang desa Peura bertanya, entah iseng atau serius, itu menandakan mereka sudah semakin muak, dengan tekanan-tekanan mental. Serasa Tower dan kabel listrik memenjara kedamaian mereka sepanjang hari.
“Ya, rakyat memang selalu begitu tak pernah berhenti mengeluh”, kata temanku. Ini gurauan jelas, tapi menjadi kedengaran menjengkelkan karena diucapkannya setelah melahap habis sisa tahu diatas meja. Belum lagi pikiran-pikirannya yang rumit, membuat keadaan menjadi tambah kalut. Kita mungkin dapat berharap, kalau sisa umur memungkinkan, tragis kehidupan petani akan terus berulang.
"Seperti sudut segitia siku "kata temanku. Bangsa yang terbelakang ini memaku perkembangan kita diujung bayonet. Kalau pun ada yang agak ringan, kita hanya bisa menonton rakyat menjadi pelaku aktif bagi penderitannya sendiri. Lantaran, logika butuh makan ditambah goyangan pemberdayaan ala tanggung jawab perusahaan membuat khasanah penderitaan rakyat menjadi komplit.
Dan disana, Kalla Family diatas kasur busa "nan" empuk, tentu hanya bisa menonton dari tabung berwarna alias Televisi. Bukan karena tak punya kekuatan, soal pentingnya adalah saudagar kondang yang sering dijuluki ahli damai ini punya posisi penting dalam urutan orang terkaya Indonesia. Kalla Group pada tahun 2009 berada diurutan 26, memiliki kekayaan sebesar 105 Million yang bergerak di bidang engineering, property, konstruksi dan telekomunikasi. Meski pragmatis, setiap pengusaha pasti tahu kata efesien dan efektif, artinya rugi adalah musuh utama, entah itu penyebabnya karena pajak, penolakan warga. Yang jelas tak boleh rugi!
Tak boleh rugi? Apakah ini berkaitan dengan prosentase angka warga yang menolak dan menerima?hush……., sebaiknya itu tidak dibesar-besarkan karena sama sekali tidak relevan lagi” itu seru. Kita menunggu esok, kalau saja benar tower itu pindah.
Entah dibisik oleh siapa, tiba-tiba seorang anggota dewa mengulur Logika-logika yang beralaskan atas nama pembangunan. Dalam ceramah singkat dihadapan teman si Ibu Betti, pria yang terpilih oleh juga suara dari desa Peura ini mengatakan”jangan menolak pembanguan tower karena itu dianggap tindakan anti pembangunan”.
“Pantas saja kasus ini tak pernah selesai, soalnya hampir semua fihak sudah bela Poso energi”kata Betti. Lian Gogali pendamping korban juga berseruh “….itu cara-cara lama orde baru untuk membungkam hak demokratis warga, yang selama ini menempatkan rakyat menjadi korban pengerukan keuntungan……….”.
Jika begitu sepertinya kasus ini juga turut serta memberikan peluang bagi kita semua, untuk kembali mengkerutkan jidat. Mengapa demikian? Sebab amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan, baik-buruknya, diterima atau tidak, kini tak bersuara keras lagi. Meski mekanisme musyawarah sudah berulang kali diinfus “bak ransum abadi”, tetap saja para kompetitor kolusi ini beranggapan bahwa kelompok yang menolak dianggap tak penting menjadi alasan? Sungguh Ironi!(dika)
Minggu, 06 Maret 2011
Ultimatum Gubernur Pada PT Inco Tepat
*ada tiga kerugian karena Inco belum operasi*
Sumber: Media Alkhairat
Tanggal: 26 Februari 2011
Palu- Mantan Sekretaris daerah Kabaupaten Morowali Chaerudin Zen mengatakan Ultimatum Gubernur Sulteng, HB Paliudju kepada pihak PT International Nikel Comporation (Inco) agar melakukan aktifitas pertambangan Nikel di blog Bahodopi dan Kolonodale, Morowali sudah tepat.
“Ultimatum Pak Gubernur sudah tepat karena sudah puluhan tahun Inco tidak pernah merealisaikan janjinya untuk membagun pabrik Nikel di Morowali”, kata Chaerudin di Palu, Jumat.
Chaerudin saat masih menjabat Sekretaris daerah Kabupaten Morowali tahun 2007 paling bersikukuh mempertahankan Inco baik di Pemerintah Provinsi maupun di masyarakat.
“waktu itu saya bertahan karena Inco telah berjanji akan membangun Pabrik pada 2010 dan sekarang sudah 2011 belum ada juga realisasinya,” kata Chaerudin
Optimisme Chaerudin waktu itu muncul karena perusahaan sudah melakukan survey terhadap lokasi pabrik dan Pelabuhan tetapi suplay listrik belum tersedia.
Chaerudi mengatakan, tiga kerugian yang di peroleh akibat belum beroperasinya Inco sejak Pemerintah pusat menandatangani Kontrak Karya tahun 1968 dengan Perusahaan berpusat di kanada itu.
Kerugian itu meliputi, terproteksinya investasi bagi perusahaan lain yang ingin masuk ke Sulteng karena lahan yang di kuasai Inco sejak 1968 mncapai 32,123,01 hektare di blok Bahodopi dan 4,512,35 hektare di blok Kolondale “sudah 40 tahun lahan itu tidur karena perusahaan lain tidak bisa masuk,” kata Chaeruddin.
Kerugian lainnya kata dia adalah tidak adanya pemasukan keuangan bagi pemerintah dan kerugian bagi masyarakat sekitarnya “ini kerugian nyata,”katanya.
Chaeruddin mengatakan sejak Inco berencana beroprasi di dua blok lumbung Nikel di Morowali tersebut belum diketahui berapa banyak pendapatan daerah yang diperoleh dari bagi hasil jika Nikel didaerah itu dieksplorasi.
Sebelumnya Rabu, (23/2) Gubernur Sulteng Paliudju meng Ultimatum Inco agar segera melakukan kegiatan penambangan paling lambat 1 Maret 2011. “jika hingga 1 Maret ini belum ada tanda-tanda kegiatan, pemerintah tak bertanggung jawab atas reaksi masyarakat terhadap perusahaan tambang Nikel tersebut,” kata Paliudju.
Direktur Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah ( Sulteng) Mohamad Hamdin Mengatakan, Jika pemerintah hanya memaksa perusahaan untuk segera beroperasi tanpa memikirkan hal lain, YTM secara tegas menolak. “hal lain yang saya maksud adalah kepemilikan saham daerah dalam perusaah itu,”katanya sebagaimana di kutip Antara
Menurut Hamdin , baiknya pihak pemerintah tidak memaksakan Inco beroperasi, karena tidak berdampak siknifikan terhadap pendapatan daerah.”Lihat saja Soroako. Kedepan jika seluruh sumber daya alamnya habis di eksploitasi Inco daerah itu akan jadi daerah Mati,”tegas Hamdin.***
Sumber: Media Alkhairat
Tanggal: 26 Februari 2011
Palu- Mantan Sekretaris daerah Kabaupaten Morowali Chaerudin Zen mengatakan Ultimatum Gubernur Sulteng, HB Paliudju kepada pihak PT International Nikel Comporation (Inco) agar melakukan aktifitas pertambangan Nikel di blog Bahodopi dan Kolonodale, Morowali sudah tepat.
“Ultimatum Pak Gubernur sudah tepat karena sudah puluhan tahun Inco tidak pernah merealisaikan janjinya untuk membagun pabrik Nikel di Morowali”, kata Chaerudin di Palu, Jumat.
Chaerudin saat masih menjabat Sekretaris daerah Kabupaten Morowali tahun 2007 paling bersikukuh mempertahankan Inco baik di Pemerintah Provinsi maupun di masyarakat.
“waktu itu saya bertahan karena Inco telah berjanji akan membangun Pabrik pada 2010 dan sekarang sudah 2011 belum ada juga realisasinya,” kata Chaerudin
Optimisme Chaerudin waktu itu muncul karena perusahaan sudah melakukan survey terhadap lokasi pabrik dan Pelabuhan tetapi suplay listrik belum tersedia.
Chaerudi mengatakan, tiga kerugian yang di peroleh akibat belum beroperasinya Inco sejak Pemerintah pusat menandatangani Kontrak Karya tahun 1968 dengan Perusahaan berpusat di kanada itu.
Kerugian itu meliputi, terproteksinya investasi bagi perusahaan lain yang ingin masuk ke Sulteng karena lahan yang di kuasai Inco sejak 1968 mncapai 32,123,01 hektare di blok Bahodopi dan 4,512,35 hektare di blok Kolondale “sudah 40 tahun lahan itu tidur karena perusahaan lain tidak bisa masuk,” kata Chaeruddin.
Kerugian lainnya kata dia adalah tidak adanya pemasukan keuangan bagi pemerintah dan kerugian bagi masyarakat sekitarnya “ini kerugian nyata,”katanya.
Chaeruddin mengatakan sejak Inco berencana beroprasi di dua blok lumbung Nikel di Morowali tersebut belum diketahui berapa banyak pendapatan daerah yang diperoleh dari bagi hasil jika Nikel didaerah itu dieksplorasi.
Sebelumnya Rabu, (23/2) Gubernur Sulteng Paliudju meng Ultimatum Inco agar segera melakukan kegiatan penambangan paling lambat 1 Maret 2011. “jika hingga 1 Maret ini belum ada tanda-tanda kegiatan, pemerintah tak bertanggung jawab atas reaksi masyarakat terhadap perusahaan tambang Nikel tersebut,” kata Paliudju.
Direktur Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah ( Sulteng) Mohamad Hamdin Mengatakan, Jika pemerintah hanya memaksa perusahaan untuk segera beroperasi tanpa memikirkan hal lain, YTM secara tegas menolak. “hal lain yang saya maksud adalah kepemilikan saham daerah dalam perusaah itu,”katanya sebagaimana di kutip Antara
Menurut Hamdin , baiknya pihak pemerintah tidak memaksakan Inco beroperasi, karena tidak berdampak siknifikan terhadap pendapatan daerah.”Lihat saja Soroako. Kedepan jika seluruh sumber daya alamnya habis di eksploitasi Inco daerah itu akan jadi daerah Mati,”tegas Hamdin.***
Senin, 07 Februari 2011
Tolak Kedatangan PT CPM di Poboya
Sumber : Radar Sulteng'
Senin, 07 Februari 2011
Palu- rencana PT Citra Palu Mineral (CPM) anak perusahaan dari bumi resources tbk. Untuk melanjutkan tahapan eksplolari di poboya menuai reaksi, sebagaimana di beritakan sabtu (5/2)kepada Koran ini syahrial suandi, manager eksternal PT Bumi Resources Mineral tbk. Memegang saham PT CPM mengatakan, setelah tertunda hamper satu tahun, pekan depan tepatnya selasa (18/2) besok, pihaknya mulai memobilisasi peralatan pengeboran di poboya.
Pengeboran tersebut di lakukan sebagai bagian dari tahapan studi kelayakan pengelolahan tambang emas di poboya. Ketua Barisan Pemuda Tara (BATARA) Agus salim Walahi SH secara tegas, menyatakan menolak rencana CPM untuk memobilisasi peralatan bor ke Poboya selasa besok.
Menurutnya pertemuan yang dilakukan di Polda Sulteng tidak bisa di jadikan alasan untuk PT CPM mulai melakukan aktivitas di poboya. Sebab, dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan soal kesepakatan. Hanya satu kata yang kami pegang saat ini, melawan.
Kami tetap menolak masuknya CPM di poboya, apapun alasannya” tegasnya. Agus mengatakan , pihaknya tetap pada komitmen awal, yakni tidak akan memberikan peluang kepada PT CPM untuk melanjutkan kegiatan eksplorasinya di poboya. Bila ada pihak-pihak tertentu yang member jaminan mobilisasi alat ke poboya oleh CPM berlangsung aman, batara tidak termasuk di dalamnya.
“ batara tetap pada sikap sebelumnya, tidak setuju menolak dan melawan, bila CPM tetap memaksa masuk di poboya “ tegas agus. Hal senada di ungkapkan herman, salah satu tokoh pemuda kelurahan poboya, menurutnya, penolakan atas CPM melnjutkan aktivitas di poboya adalah harga mati, “ kami ini cuma mempertahan hak kami. Tanah tumpah darah kami. Kalau CPM tetap memaksa masuk , kita lihat saja nanti yang apa yang terjadi “ ujar Herman dengan nada tegas.
Menurutnya , sikap menolak atas rencana CPM melanjutakan tahapan eksplorasi di poboya di dukung hampir seluruh warga kelurahan poboya. “ kemarin (sabtu, 5/2) orang tua adat di poboya sudah satu bahasa, sama-sama menolak CPM sebutnya. Irwan aswin ketua forum pemuda lasoani , menyatakan bila CPM tetap memaksakan diri masuk ke poboya maka harus berhadapan dengan masyarakat penambang.
“ kalau CPM tertap memaksa masuk dan melakukan pemboran sama halnya menabuh genderang perang, dan kami sudah siap menyambutnya” tegas imran. Katanya tambang rakyat dengan nyata telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat di poboya dan beberapa kelurahan di sekitarnya. Yakni masyarakat dari kelurahan lasoani, kawatuna, tanamodindi, birobuli,talise dan bahkan masyarakat dari luar daerah.
Dia yakin masuknya CPM di poboya nantinya bakal menggusur pertambangan rakyat. Dan itu artinya , kehidupan ekonomi masyarakat yang sudah mulai membaik dan akan kembali terpuruk. “mungkin awal-awal masuk belum ada penggusuran, tapi pelan-pelan penggusuran itu akan terjadi. Dan itu sangat kami tidak inginkan,”tegasnya. Bagaimana bentuk perlawanan kalau nantinya CPM tetap memaksakan untuk memobilisasi peralatan bornya ke poboya? Irman enggan menyebutkan secara rinci. “Yang pasti secara apapun kalmi akan lakukan kalau CPM tetap memaksa mengangkut peralatannya ke poboya sebutnya. (ars)
Sumber : Radar sulteng senin 7 februari 2011
Senin, 07 Februari 2011
Palu- rencana PT Citra Palu Mineral (CPM) anak perusahaan dari bumi resources tbk. Untuk melanjutkan tahapan eksplolari di poboya menuai reaksi, sebagaimana di beritakan sabtu (5/2)kepada Koran ini syahrial suandi, manager eksternal PT Bumi Resources Mineral tbk. Memegang saham PT CPM mengatakan, setelah tertunda hamper satu tahun, pekan depan tepatnya selasa (18/2) besok, pihaknya mulai memobilisasi peralatan pengeboran di poboya.
Pengeboran tersebut di lakukan sebagai bagian dari tahapan studi kelayakan pengelolahan tambang emas di poboya. Ketua Barisan Pemuda Tara (BATARA) Agus salim Walahi SH secara tegas, menyatakan menolak rencana CPM untuk memobilisasi peralatan bor ke Poboya selasa besok.
Menurutnya pertemuan yang dilakukan di Polda Sulteng tidak bisa di jadikan alasan untuk PT CPM mulai melakukan aktivitas di poboya. Sebab, dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan soal kesepakatan. Hanya satu kata yang kami pegang saat ini, melawan.
Kami tetap menolak masuknya CPM di poboya, apapun alasannya” tegasnya. Agus mengatakan , pihaknya tetap pada komitmen awal, yakni tidak akan memberikan peluang kepada PT CPM untuk melanjutkan kegiatan eksplorasinya di poboya. Bila ada pihak-pihak tertentu yang member jaminan mobilisasi alat ke poboya oleh CPM berlangsung aman, batara tidak termasuk di dalamnya.
“ batara tetap pada sikap sebelumnya, tidak setuju menolak dan melawan, bila CPM tetap memaksa masuk di poboya “ tegas agus. Hal senada di ungkapkan herman, salah satu tokoh pemuda kelurahan poboya, menurutnya, penolakan atas CPM melnjutkan aktivitas di poboya adalah harga mati, “ kami ini cuma mempertahan hak kami. Tanah tumpah darah kami. Kalau CPM tetap memaksa masuk , kita lihat saja nanti yang apa yang terjadi “ ujar Herman dengan nada tegas.
Menurutnya , sikap menolak atas rencana CPM melanjutakan tahapan eksplorasi di poboya di dukung hampir seluruh warga kelurahan poboya. “ kemarin (sabtu, 5/2) orang tua adat di poboya sudah satu bahasa, sama-sama menolak CPM sebutnya. Irwan aswin ketua forum pemuda lasoani , menyatakan bila CPM tetap memaksakan diri masuk ke poboya maka harus berhadapan dengan masyarakat penambang.
“ kalau CPM tertap memaksa masuk dan melakukan pemboran sama halnya menabuh genderang perang, dan kami sudah siap menyambutnya” tegas imran. Katanya tambang rakyat dengan nyata telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat di poboya dan beberapa kelurahan di sekitarnya. Yakni masyarakat dari kelurahan lasoani, kawatuna, tanamodindi, birobuli,talise dan bahkan masyarakat dari luar daerah.
Dia yakin masuknya CPM di poboya nantinya bakal menggusur pertambangan rakyat. Dan itu artinya , kehidupan ekonomi masyarakat yang sudah mulai membaik dan akan kembali terpuruk. “mungkin awal-awal masuk belum ada penggusuran, tapi pelan-pelan penggusuran itu akan terjadi. Dan itu sangat kami tidak inginkan,”tegasnya. Bagaimana bentuk perlawanan kalau nantinya CPM tetap memaksakan untuk memobilisasi peralatan bornya ke poboya? Irman enggan menyebutkan secara rinci. “Yang pasti secara apapun kalmi akan lakukan kalau CPM tetap memaksa mengangkut peralatannya ke poboya sebutnya. (ars)
Sumber : Radar sulteng senin 7 februari 2011
Jumat, 28 Januari 2011
PETANI DI SULTENG MASIH SULIT PEROLEH AKSES KREDIT
Kamis, 27 Januari 2011
Di ambil dari situs walhi
PALU,27/1 - Gubernur Sulawesi Tengah, H Banjela Paliudju mengatakan para petani di daerah masih dihadapkan pada persoalan sulitnya memperoleh akses permodalan yang memadai. Hal itu disampaikan pada acara pertemuan tahunan perbankan 2011.
“Kurangnya pemahaman masyarakat petani terhadap prosedur kredit dan ketiadaan jaminan menjadi tantangan bagi kita untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut,”Ujarnya dihadapan para pejabat perbankan di Sulteng.
Ia menjelaskan salah satu program pembangunan yang ditempuh Pemerintah Daerah Sulteng khususnya di bidang ekonomi adalah dengan melakukan pengelolaan sumberdaya yang berbasis partisipasi, kemajemukan dan pontensi lokal.
Paliudju dalam upaya menjalankan program tersebut, Pemerintah daerah telah menyusun arah kebijakan pembangunan di bidang perekonomian yang diantaranya adalah pemberdayaan dunia usaha, koperasi dan UKM melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong perkembangan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, fokus Pengembangan potensi ekonomi Sulteng akan dilakukan melalui peningkatan produksi tanaman pangan guna menjamin terwujudnya ketahanan pangan daerah, dan mendorong peranan sektor pertanian yang tangguh sebagai basis produsen bahan baku industri. Peningkatan produksi pangan ditempuh melalui ekstensifikasi lahan pertanian baru disertai intensifikasi pertanian yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan Sulawesi Tengah.
“Produksi padi Sulawesi Tengah pada tahun 2010 lalu mencapai 986.126 ribu ton meningkat 3,43% dari tahun sebelumnya,”sebut Paliudju
Disamping komoditas pangan (padi dan jagung) komoditas unggulan lainnya adalah hasil perkebunan berupa kakao, cengkih, kelapa dan kelapa sawit. Dengan luas areal lahan kakao mencapai 221.368 hektar, Sulawesi Tengah kini menjadi penyumbang terbesar kakao nasional.
Melalaui program Gernas Kakao yang meliputi rehabilitasi lahan, penyediaan bibit baru, dan pemberantasan hama dan penyakit, pemerintah berharap produksi kakao Sulteng akan semakin meningkat. Di sisi hilir belum adanya industri pengolahan biji kakao di Sulteng menyebabkan hasil produksi kakao selama ini masih diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh menjadi kurang. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya mendatangkan investor untuk membangun pabrik pengolahan biji kakao di Sulteng.
“Di sisi lain saya mencatat luas areal kelapa sawit di Sulteng terus bertambah seiring dengan beroperasinya perusahaan perkebunan di Kabupaten Morowali, Banggai dan Donggala. kedepan saya berharap para petani dapat mengambil peran dengan bertindak sebagai plasma bagi perusahaan induknya,”pinta Paliudju.
Sementara itu, Pemimpin Bank Indonesia Palu, Rahmat Karnowo mencermati penguatan kegiatan ekonomi di 2011 diperkirakan akan disertai peningkatan tekanan inflasi.
“Kami juga terus mewaspadai sumber-sumber tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga bahan pangan serta kemungkinan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan Pemerintah,”ujarnya.
Rahmat mengatakan meningkatnya ekspektasi inflasi akibat risiko naiknya harga pangan, yang telah mempengaruhi persepsi dan dinamika di pasar keuangan domestik akhir-akhir ini, juga menjadi perhatian khusus.
Dalam kaitan itu, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus menjalin koordinasi dalam rangka mempertajam program-program untuk meningkatkan sisi pasokan dan perbaikan distribusi bahan kebutuhan pokok.
Bank Indonesia berharap dan yakin Pemerintah akan menangani hal ini dengan sebaik-baiknya. Sinergi antara bauran kebijakan dan jalinan koordinasi tersebut diyakini akan membawa inflasi pada sasarannya yaitu 5%±1% pada 2011 dan 4,5%±1% pada 2012. “Sebagai otoritas moneter, saya ingin menegaskan kembali bahwa Bank Indonesia tetap berkomitmen mengarahkan BI rate guna mencapai target inflasi jangka menengah, menuju kisaran 3.5%,”tandasnya(bp003)
Di ambil dari situs walhi
PALU,27/1 - Gubernur Sulawesi Tengah, H Banjela Paliudju mengatakan para petani di daerah masih dihadapkan pada persoalan sulitnya memperoleh akses permodalan yang memadai. Hal itu disampaikan pada acara pertemuan tahunan perbankan 2011.
“Kurangnya pemahaman masyarakat petani terhadap prosedur kredit dan ketiadaan jaminan menjadi tantangan bagi kita untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut,”Ujarnya dihadapan para pejabat perbankan di Sulteng.
Ia menjelaskan salah satu program pembangunan yang ditempuh Pemerintah Daerah Sulteng khususnya di bidang ekonomi adalah dengan melakukan pengelolaan sumberdaya yang berbasis partisipasi, kemajemukan dan pontensi lokal.
Paliudju dalam upaya menjalankan program tersebut, Pemerintah daerah telah menyusun arah kebijakan pembangunan di bidang perekonomian yang diantaranya adalah pemberdayaan dunia usaha, koperasi dan UKM melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong perkembangan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, fokus Pengembangan potensi ekonomi Sulteng akan dilakukan melalui peningkatan produksi tanaman pangan guna menjamin terwujudnya ketahanan pangan daerah, dan mendorong peranan sektor pertanian yang tangguh sebagai basis produsen bahan baku industri. Peningkatan produksi pangan ditempuh melalui ekstensifikasi lahan pertanian baru disertai intensifikasi pertanian yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan Sulawesi Tengah.
“Produksi padi Sulawesi Tengah pada tahun 2010 lalu mencapai 986.126 ribu ton meningkat 3,43% dari tahun sebelumnya,”sebut Paliudju
Disamping komoditas pangan (padi dan jagung) komoditas unggulan lainnya adalah hasil perkebunan berupa kakao, cengkih, kelapa dan kelapa sawit. Dengan luas areal lahan kakao mencapai 221.368 hektar, Sulawesi Tengah kini menjadi penyumbang terbesar kakao nasional.
Melalaui program Gernas Kakao yang meliputi rehabilitasi lahan, penyediaan bibit baru, dan pemberantasan hama dan penyakit, pemerintah berharap produksi kakao Sulteng akan semakin meningkat. Di sisi hilir belum adanya industri pengolahan biji kakao di Sulteng menyebabkan hasil produksi kakao selama ini masih diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh menjadi kurang. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya mendatangkan investor untuk membangun pabrik pengolahan biji kakao di Sulteng.
“Di sisi lain saya mencatat luas areal kelapa sawit di Sulteng terus bertambah seiring dengan beroperasinya perusahaan perkebunan di Kabupaten Morowali, Banggai dan Donggala. kedepan saya berharap para petani dapat mengambil peran dengan bertindak sebagai plasma bagi perusahaan induknya,”pinta Paliudju.
Sementara itu, Pemimpin Bank Indonesia Palu, Rahmat Karnowo mencermati penguatan kegiatan ekonomi di 2011 diperkirakan akan disertai peningkatan tekanan inflasi.
“Kami juga terus mewaspadai sumber-sumber tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga bahan pangan serta kemungkinan penyesuaian harga-harga yang ditetapkan Pemerintah,”ujarnya.
Rahmat mengatakan meningkatnya ekspektasi inflasi akibat risiko naiknya harga pangan, yang telah mempengaruhi persepsi dan dinamika di pasar keuangan domestik akhir-akhir ini, juga menjadi perhatian khusus.
Dalam kaitan itu, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus menjalin koordinasi dalam rangka mempertajam program-program untuk meningkatkan sisi pasokan dan perbaikan distribusi bahan kebutuhan pokok.
Bank Indonesia berharap dan yakin Pemerintah akan menangani hal ini dengan sebaik-baiknya. Sinergi antara bauran kebijakan dan jalinan koordinasi tersebut diyakini akan membawa inflasi pada sasarannya yaitu 5%±1% pada 2011 dan 4,5%±1% pada 2012. “Sebagai otoritas moneter, saya ingin menegaskan kembali bahwa Bank Indonesia tetap berkomitmen mengarahkan BI rate guna mencapai target inflasi jangka menengah, menuju kisaran 3.5%,”tandasnya(bp003)
REDD: Politik Bisnis, Perubahan Iklim atau Penggadaian Sumberdaya Alam
12 Januari 2011
Oleh: Supardi Lasaming
Diakui atau tidak, hampir semua negara mengalami kegerahan dengan sistuasi krisis dampak perubahan iklim. Kegerahan ini pada perkembangannya telah melahirkan ragam konsesus dan negosiasi dari konfrensi ke konfrensi internasional yang membahas permasalahan tersebut. Salah satunya adalah lahirnya skema Reduction Emmission from Deforetrasion and Degradasion (REDD) sebagai suatu pendekatan strategis mengatasi krisis pada forum UNFCC di Bali.
REDD sebagai jalan mengatasi krisis dampak perubahan iklim memang patut diapresiasi manakala hutan betul-betul diletakkan sesuai fungsinya menjadi kesatuan ruang dan penyangga bumi yang diyakini dapat melepaskan atau menyimpan carbon sehingga menjadi keharusan untuk diselamatkan, akan tetapi adanya sentuhan perdagangan carbon menjadikan REDD sebagai proyek yang terkanalisasi jadi komoditi pasar oleh Negara-negara penghasil utama karbon yang hanya dengan enteng memberi kompensasi pada Negara-negara pemilik hutan untuk tetap merawat hutannya.
Selain itu, REDD sebagai jalan mengatasi krisis dampak perubahan iklim boleh dikata masih gagasan mengawang-awang disetiap Negara, karena hingga saat ini skema REDD dalam praktek uji coba dibebarapa Negara belum menemukan bentuk sejatinya, sebagai suatu pendekatan yang ideal. Seperti halnya di Indonesia, praktek uji coba REDD di beberapa daerah telah memunculkan beragam catatan-catatan debat kritis dalam hubungan isu hak dan isu tata kelola mengutib catatan Andiko; Securing Rights for REDD: Strengthening Forest Tenure for Indigenous Peoples and Forest Dependent Communities “Pada isu hak, REDD akan memberikan dampak negative kepada masyarakat adat atau lokal ketika hak-hak mereka atas hutan tetap tidak diakui dan diabaikan.
pembayaran kompensasi REDD yang berbasiskan kinerja untuk meningkatkan cadangan karbon pada kawas-an hutan yang ada masayarakat adatnya akan mendorong lahirnya pengetatan-pengetatan akses pemanfaatan hutan maupun peniadaan klaim masyarakat yang dapat berujung pada proses kriminalisasi mereka. Aktor utama REDD yang sedang diuji coba bukanlah masyarakat adat yang hak legal mereka atas kawasan hutan belum diakui. Akan ada otoritas pengelola lain yang mendapatkan hak untuk memperdagangkan karbon dalam skema REDD itu.
Pada isu tata kelola, titik kritis disini muncul dari kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam mengelola REDD. Bagaimana secara cepat aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang metodologi penghitungan karbon, kontrak bisnis internasional, mengingat perdagangan carbon memakai rezim hokum kontrak dan isu krusial lagi adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Dalam kacamata masyarakat adat, pengakuan hutan adat diluar kawasan hutan Negara adalah tuntutan yang telah lama diusung jauh sejak penguasaan hutan-hutan mereka diambil alih oleh negara. Pengambilalihan ini telah melahirkan masalah-masalah hak, social dan lingkungan yang berujung pada konflik baik laten ataupun telah manifest dalam berbagai bentuk, misalnya intimidasi dan kriminalisasi. Masalah-masalah ini terus berlangsung sampai hari ini mengingat pendekatan manajemen yang digunakan tidak menyentuh inti masalah utama yaitu masalah hak. Pada fondasi yang rapuh itu kemudian bangunan REDD coba didirikan. Mendirikan REDD secara paksa tampa dimulai dengan pengakuan-pengakuan hak masyarakat adat akan memperpanjang catatan masalah kehutanan yang ada. Apalagi, REDD mensyaratkan kejelasan status hak dan status hokum kawasan yang akan dilekati program REDD”.
Terlepas dari catatan-catatan kritis dalam tulisan Andiko diatas, REDD sebagai suatu pendekatan skema dalam hubungan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bisa jadi telah menghantarkan pada jebakan antara politik bisnis dalam mengatasi krisis dampak perubahan iklim dan atau politik bisnis dalam penggadaian perawatan hutan. Oleh komunitas aras bawah; baik yang hidup disekitar hutan dan hidup didalam hutan yang selama ini dalam prakteknya secara arif menjaga hutan masih “nuvavai” atau”tanda tanya” dari ketidakpastian hak atas wilayah kelolanya dan ketidaktahuannya tentang REDD. ***
Oleh: Supardi Lasaming
Diakui atau tidak, hampir semua negara mengalami kegerahan dengan sistuasi krisis dampak perubahan iklim. Kegerahan ini pada perkembangannya telah melahirkan ragam konsesus dan negosiasi dari konfrensi ke konfrensi internasional yang membahas permasalahan tersebut. Salah satunya adalah lahirnya skema Reduction Emmission from Deforetrasion and Degradasion (REDD) sebagai suatu pendekatan strategis mengatasi krisis pada forum UNFCC di Bali.
REDD sebagai jalan mengatasi krisis dampak perubahan iklim memang patut diapresiasi manakala hutan betul-betul diletakkan sesuai fungsinya menjadi kesatuan ruang dan penyangga bumi yang diyakini dapat melepaskan atau menyimpan carbon sehingga menjadi keharusan untuk diselamatkan, akan tetapi adanya sentuhan perdagangan carbon menjadikan REDD sebagai proyek yang terkanalisasi jadi komoditi pasar oleh Negara-negara penghasil utama karbon yang hanya dengan enteng memberi kompensasi pada Negara-negara pemilik hutan untuk tetap merawat hutannya.
Selain itu, REDD sebagai jalan mengatasi krisis dampak perubahan iklim boleh dikata masih gagasan mengawang-awang disetiap Negara, karena hingga saat ini skema REDD dalam praktek uji coba dibebarapa Negara belum menemukan bentuk sejatinya, sebagai suatu pendekatan yang ideal. Seperti halnya di Indonesia, praktek uji coba REDD di beberapa daerah telah memunculkan beragam catatan-catatan debat kritis dalam hubungan isu hak dan isu tata kelola mengutib catatan Andiko; Securing Rights for REDD: Strengthening Forest Tenure for Indigenous Peoples and Forest Dependent Communities “Pada isu hak, REDD akan memberikan dampak negative kepada masyarakat adat atau lokal ketika hak-hak mereka atas hutan tetap tidak diakui dan diabaikan.
pembayaran kompensasi REDD yang berbasiskan kinerja untuk meningkatkan cadangan karbon pada kawas-an hutan yang ada masayarakat adatnya akan mendorong lahirnya pengetatan-pengetatan akses pemanfaatan hutan maupun peniadaan klaim masyarakat yang dapat berujung pada proses kriminalisasi mereka. Aktor utama REDD yang sedang diuji coba bukanlah masyarakat adat yang hak legal mereka atas kawasan hutan belum diakui. Akan ada otoritas pengelola lain yang mendapatkan hak untuk memperdagangkan karbon dalam skema REDD itu.
Pada isu tata kelola, titik kritis disini muncul dari kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam mengelola REDD. Bagaimana secara cepat aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang metodologi penghitungan karbon, kontrak bisnis internasional, mengingat perdagangan carbon memakai rezim hokum kontrak dan isu krusial lagi adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Dalam kacamata masyarakat adat, pengakuan hutan adat diluar kawasan hutan Negara adalah tuntutan yang telah lama diusung jauh sejak penguasaan hutan-hutan mereka diambil alih oleh negara. Pengambilalihan ini telah melahirkan masalah-masalah hak, social dan lingkungan yang berujung pada konflik baik laten ataupun telah manifest dalam berbagai bentuk, misalnya intimidasi dan kriminalisasi. Masalah-masalah ini terus berlangsung sampai hari ini mengingat pendekatan manajemen yang digunakan tidak menyentuh inti masalah utama yaitu masalah hak. Pada fondasi yang rapuh itu kemudian bangunan REDD coba didirikan. Mendirikan REDD secara paksa tampa dimulai dengan pengakuan-pengakuan hak masyarakat adat akan memperpanjang catatan masalah kehutanan yang ada. Apalagi, REDD mensyaratkan kejelasan status hak dan status hokum kawasan yang akan dilekati program REDD”.
Terlepas dari catatan-catatan kritis dalam tulisan Andiko diatas, REDD sebagai suatu pendekatan skema dalam hubungan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bisa jadi telah menghantarkan pada jebakan antara politik bisnis dalam mengatasi krisis dampak perubahan iklim dan atau politik bisnis dalam penggadaian perawatan hutan. Oleh komunitas aras bawah; baik yang hidup disekitar hutan dan hidup didalam hutan yang selama ini dalam prakteknya secara arif menjaga hutan masih “nuvavai” atau”tanda tanya” dari ketidakpastian hak atas wilayah kelolanya dan ketidaktahuannya tentang REDD. ***
TOLAK CPM: ”SAVE TAHURA CONSERVASI AREA”
Andika
(Manager Kampanye dan Riset Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah)
Diskursus tentang nasib Poboya sebagai lokasi pertambangan emas kembali menuai banyak perhatian. Lantaran, PT Citra Palu Mineral anak perusahaan Bumi Resources kembali berbuat ulah. Dalam waktu dekat mereka akan segera melakukan pengeboran di Blok IV yang letaknya persis diatas kepala wilayah administrasi kelurahan Poboya. Disebut-sebut, kali ini PT CPM benar-benar akan serius melakukan pengeboran sesuai jadwal eksploitasi yang jatuh pada tahun 2012.
Informasi ini sontak memantik reaksi dari kalangan penambang tradisional (rakyat). Atas nama Barisan Pemuda Tara (Batara), Pada tanggal 3 Januari 2011 mereka menurunkan puluhan ribu warga penambang mendatangai instansi pemerintah, DPRD, Balai Kota Palu, dan DPRD Provinsi. Mereka dengan gegap gempita menuntut satu hal”Usir CPM dari Bumi Tadulako”. Pernyataan ini tentu saja memberikan makna bahwa puluhan ribu penambang ini menolak kehadiran campur tangan Industri skala besar ditanah poboya, yang diatas namai oleh CPM anak perusahaan PT Bumi Resources.
Arianto Sangaji (2009), pernah menuliskan satu catatan khusus terkait maraknya issu eksploitasi tambang Poboya. Salah satu rekomendasi yang keluar dalam tulisan itu, pemerintah dan masyarakat sipil sudah saatnya membicarakan industry ekstraktif dalam dimensi yang lebih politis. Yaitu membicarakan Poboya dalam kacamata untung rugi pertambangan, dan soal utamanya adalah politik kepemilikan. NGO dan gerakan masyarakat sipil sudah harus berdiri mendorong kekuatan negara (pemerintah), tidak lagi terjebak dalam kampanye dan propaganda neoliberalisme seperti soal-soal hilir; pencemaran dan dampak-dampak sosio ekonomi dan ekologi, Good Governance, dan lain-lain.
Perspektif semacam itu juga bukan tanpa pengalaman. Dibeberapa negara lain seperti Venezuela, sudah mempraktekan hal tersebut, dan sejauh ini berhasil memberikan manfaat ekonomi politik. Namun demikian, perbedaan situasi ekonomi politik dan syarat-syarat strategisnya jelas sangat mencolok, ketika pandangan diarahkan ke Poboya.
CPM EKSPLORASI: KONTRAK KARYA ISTIMEWA (KOLONIALISME MINING)
Seperti yang sudah disinggung diatas, rencana untuk meng-eskploitasi deposit emas Poboya tak pernah surut. Kekuatan modal selalu mengintip setiap kesempatan. Ditengah arus berkembangnya surflus ke-ekonomian sector pertambangan, dan peluang politik. Pertambangan masih tetap menjadi pilihan kebijakan nasional pemerintah Indonesia. Peluang ini yang dimanfaatkan pihak perusahaan CPM sebagai salah satu alasan menggenjot percepatan proses eksplorasi.
Rencana eksplorasi PT CPM sendiri mencuat pasca Surat Direktur CPM, Suseno Kramadibrata, yang menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 45/CPM/XII/2010 kepada Walikota Palu. Terkait rencana pemboran (drilling) sebagai bagian dari kegiatan eksplorasi untuk daerah prospek di Blok Poboya.yang isinya adalah meminta izin eksplorasi. Sebanyak empat (4) driling akan coba dipasang di dalam kawasan Tahura., untuk melakukan pengeboran. Target eksplorasi ini sebetulnya sudah mengarah pada upaya eskploitasi sesuai laporan tahunan 2009 Bumi Resources, yang akan melakukan eskploitasi pada tahun 2012.
Informasi lain menyebutkan, proses eksplorasi Blok IV Poboya, sebetulnya sudah dilakukan secara diam-diam oleh pihak perusahaan. Laporan tahun 2010 menyebutkan, bahwa Bumi Resources sebagai induk PT CPM telah mengeluarkan biaya sebesar US$25,314.57 untuk pembiayaan selama proses eksplorasi tahun bulan November 2010. Dalam laporan tersebut pula disebutkan rekomendasi: salah satunya adalah melanjutkan proses pengeboran pada kawasan eksplorasi, dan melanjutkan komunikasi dengan pemerintah lokal untuk mengamankan aktivitas CPM.
CPM sendiri adalah perusahaan yang sekarang dikontrol oleh Abur Rizal Bakrye seorang politisi nasional yang kini menjabat Ketua Partai Golkar, sebetulnya disebut-sebut memilki kontak karya yang sebetulnya bisa dianggap bermasalah. Sejak tahun 1997, perusahaan ini, selalu mendapatkan penolakan. Baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat setempat. Akan tetapi, karena status Kontrak Karya (KK) yang bersifat hukum Lex-Specialis, menjadikannya sangat perkasa. Pemerintah lokal, hanya bisa merekemendasikan penolakan eksplorasi dan eskploitasi, tetapi tidak punya jangkauan politik untuk membatalkan kontrak itu.
Hadirnya UU No 4 tahun 2009 tentang Pokok-pokok pertambangan Mineral dan Batubara, awalnya diharapkan membawa angin segar, bagi perubahan perspektif pengelolaan sumber daya mineral. Tetapi tetap saja, ternyata UU baru ini masih belum mampu merubah pendekatan eksplosif KK milik CPM ini. Salah satu keistimewaan didapatkan dari UU No Tahun 2009, adalah pengecualian KK, dan salah satunya CPM. CPM masuk dibawah daftar KK generasi kedelapan, sehingga tidak dituntut lagi adanya penyesuaian. Artinya sama sekali tidak ada yang berubah dari kuasa KK, mereka tetap melanjutkan misi eksplosif tersebut tanpa harus memasukan kontrak baru, atau meminta persetujuan baru pemerintah.
PARTAI GOLKAR DAN BUMI RESOURCES
Bumi Resources dalam riwatnya adalah sayap bisnis lain yang dimiliki Bakrye and Brothers Group. Usaha ini menjadi besar setelah sukses disuntik pinjaman oleh JP. Morgan, Bank of New York dan Oddikson Finance. Sekitar 35 persen saham bersumber dari pinjama Oddikson Finance pada perusahaan induk Bakrye and Brothers, dan memiliki kendali atas saham pada Bumi Resources. Namun pihak Oddikson belum mau mengambil alih kontrol pada Bumi karena sejauh ini, bisnis ditangan bakrye masih aman secara politik. Meskipun neraca hutangnya melebihi jumlah komposisi saham bakrye and Brothers Bumi. Hal ini pula yang sangat membantu ketua Golkar ini, dan anak perusahaannya berhasil mengangkangi Batubara Kalimanata Timur, melalui anak perusahaan Arutmin dan Kaltim Prima Coal. Hingga sekarang lewat perusahaan ini pula berhasil mengawinkan beberapa anak perusahaan lainnya, dengan menguasai total pasokan eksport Batubara kurang lebih kurang lebih 60 persen.
Akibat dari monopoli dengan produksi yang jauh dari akal sehat ini, pula telah menghasilkan Kalimantan Timur sebagai ladang racun. Alih-alih batubara untuk kesejahteraan rakyat, dari kasus areal tambang inilah muncul istilah baru dalam gurita korupsi”pengempelang pajak”. Dari sini kerajaan bisnis bakrye (bagi sebagian yang mengetahui) kemudian menandai perilaku keluarga ini, sebagai pengemplang pajak. Mereka diyakini berbagai pihak sebagai pe-bisnis sekaligus politisi (Ketua Umum Golkar) yang tidak patuh terhadap negara dengan menjalankan bisnis besar dan diduga tidak membayar pajak sebanyak 2 triliun terhadap negara. Dan hasilnya, seperti kita sering nonton, Gayus si-kaya dan seterusnya.
Selain itu, kedudukan CPM sebagai perusahaan daerah dikontrol oleh Abur Rizal Bakrye seorang politisi nasional yang kini menjabat Ketua Partai Golkar. Sekarang mengalami banyak perubahan sekaligus kemudahan secara politis. Kekuatan untuk mendorong eksploitasi makin mengalami lapangan yang luas secara politis. Kebetulan sejawat politik Walikota Kota Palu Rusdi Mastura (Walikota) yang juga menjabat ketua Partai setempat, merupakan tandem yang cukup akrab dengan pimpinan perusahaan sekaligus pimpinan partai. Hal ini Tentu saja dapat kita pahami: kembali ke pepatah tua, tak akan mungkin jeruk makan jeruk. Sesama kader dan pengurus aktif partai Golkar, hal ini akan menghalau segala kemungkinan buruk.
Mulhana Tombolotutu, Wakil Walikota Palu menyatakan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak terkait dengan persoalan Poboya, karena itu sudah menjadi hak konsesi CPM melalui Kontrak Karya.”kita hanya mampu menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat dari bawah. Tak jauh berbeda, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Yahya pada media lokal, menyampaikan hanya bisa melakukan mediasi pada kedua belah pihak, untuk mencari kesepakatan-kesepakatan. Dan tak memiliki kewenangan untuk berbuat lebih.
NASIB TAHURA-PANEKI DI PALU DAN TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTA BONE: BUMI RESOURCES MEMBONGKAR DUA KAWASAN KONSERVASI
Taman Hutan Raya (Tahura) Paneki-Poboya sendiri adalah kawasan yang diproyeksikan sebagai dari penyangga dan juga sebagai wilayah resapan air. Berdasarkan pemanfaatan dan penggunaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Paneki Poboya yang sebelah baratnya merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan sebelah selatan adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Lindung (HL). Bukanlah kawasan yang ideal bagi proyeksi industri ekstraktif, sekalipun untuk alasan menumbuhkan kapital dalam negeri (Growth). Mengingat Kota Palu berada pada wilayah garis khatulistiwa yang suhu-nya rata-rata diatas 28 derajat celcius, dan Poboya berfungsi memasok air konsumsi terbesar bagi kebutuhan separuh penduduk Kota Palu.
Agak berbeda, Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone (TNBWB) Gorontalo yang ditetapkan oleh menteri Kehutanan melalui surat keputusan nomor 1068/kpts-II/92. Memiliki luas sekarang ± 287.115 hektar. Kini akan alih fungsikan setelah diamini oleh Pemerintah Indonesia. Lewat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 488.K/30/DJB/2010 tentang perpanjangan ke 1 dan ke 2 Studi kelayakan wilayah KK Gorontalo Minerals. Seluas 19.000 hektar Kawasan TNBWB sudah diterbitkan bagi Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), anak perusahaan Bumi Resources di Provinsi Gorontalo untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi emas. Selanjutnya, sejak dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 324 tahun 2010 tentang alih fungsi hutan di kawasan itu. Sekarang tercatat sudah 31 perusahaan tambang mengantri untuk mendapatkan jata konsesi di TNBWB. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo menyebutkan, kandungan emas yang terdapat pada kawasan yang menjadi penyangga utama ekosistem di Gorontalo itu terbilang tidak sedikit, dari hasil riset yang pernah dilakukan tercatat kandungan emas di areal itu sebanyak 120 hingga 200 ton.
Untuk diketahui, pada kawasan yang disebut sebagai Zona Rimba ini menyimpan berbagai flora dan fauna. Pihak taman Nasional mengklaim, Jenis Flora yang dapat ditemukan diantaranya, 400 jenis pohon, 241 jenis tumbuhan tinggi, 120 jenis paku-pakuan, 100 jenis tumbuhan lumut, 90 jenis anggrek. Sementara jenis Fauna meliputi;24 jenis mamalia, 125 jenis Aves, 11 jenis reptilia, 2 jenis amfibia, 38 jenis kupu-kupu, 200 jenis kumbang, dan 19 jenis ikan. Dan salah satu jenis binatang langkah yang terkenal disini adalah Tangkasi (tarsius spectrum-sprectrum).
Masuknya GSM, akan secara otomatis menimbulkan dampak yang cukup serius pada kawasan ini. Apalagi, standar pertambangan Bumi Resources sejauh ini masih menggunakan standar pembuangan limbah Tailing. Pembongkaran hutan dan pembuangan limbah adalah dua jenis masalah yang akan dibebani pada daya dukung ekologi, dan pada masyarakat setempat.
Perlawanan terhadap Bumi Resources adalah juga integrasi kepentingan masyarakat dunia. Terutama, konteks perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan masuknya Bumi pada kawasan Konservasi berarti akan ada sumbangan kerusakan dan emisi terbaru. Dan pastinya Bumi dan Manusia akan semakin menderita. Selain itu, perkembangan kondisi global kekinian, dan perubahan iklim yang semakin tragis. Keberadaan Kawasan konservasi Tahura Paneki-Poboya dan Taman Nasiona Bogani Nani Warta Bone juga menjadi bagian yang penting dalam integrasi penyelamatan bumi dari efek pemanasan global. Karena Keberadaan hutan, menjadi sumber penyerap karbon sekaligus sebagai benteng ekspansi (perluasan), dan dari dampak aktivitas Industri kapitalis, yang semakin tak terkendali.
Sumber:
1. http://hulondhalo.com/2009/06/taman-nasional-bogani-nani-wartabone/
2. Rakyat, seputar edisi 2, tahun 2010, Yayasan Tanah Merdeka
3. Rakyat, seputar edisi 3, tahun 2003, Yayasan Tanah Merdeka
4. Laporan Investigasi Poboya Aristan, tahun 2003, Jatam Sulteng
5. Sangaji, Anto, Buruk Inco, Gusur Rakyat, ekonomi Politik pertambangan Indonesia, 2002, Yayasan Tanah Merdeka Indonesia.
(Manager Kampanye dan Riset Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah)
Diskursus tentang nasib Poboya sebagai lokasi pertambangan emas kembali menuai banyak perhatian. Lantaran, PT Citra Palu Mineral anak perusahaan Bumi Resources kembali berbuat ulah. Dalam waktu dekat mereka akan segera melakukan pengeboran di Blok IV yang letaknya persis diatas kepala wilayah administrasi kelurahan Poboya. Disebut-sebut, kali ini PT CPM benar-benar akan serius melakukan pengeboran sesuai jadwal eksploitasi yang jatuh pada tahun 2012.
Informasi ini sontak memantik reaksi dari kalangan penambang tradisional (rakyat). Atas nama Barisan Pemuda Tara (Batara), Pada tanggal 3 Januari 2011 mereka menurunkan puluhan ribu warga penambang mendatangai instansi pemerintah, DPRD, Balai Kota Palu, dan DPRD Provinsi. Mereka dengan gegap gempita menuntut satu hal”Usir CPM dari Bumi Tadulako”. Pernyataan ini tentu saja memberikan makna bahwa puluhan ribu penambang ini menolak kehadiran campur tangan Industri skala besar ditanah poboya, yang diatas namai oleh CPM anak perusahaan PT Bumi Resources.
Arianto Sangaji (2009), pernah menuliskan satu catatan khusus terkait maraknya issu eksploitasi tambang Poboya. Salah satu rekomendasi yang keluar dalam tulisan itu, pemerintah dan masyarakat sipil sudah saatnya membicarakan industry ekstraktif dalam dimensi yang lebih politis. Yaitu membicarakan Poboya dalam kacamata untung rugi pertambangan, dan soal utamanya adalah politik kepemilikan. NGO dan gerakan masyarakat sipil sudah harus berdiri mendorong kekuatan negara (pemerintah), tidak lagi terjebak dalam kampanye dan propaganda neoliberalisme seperti soal-soal hilir; pencemaran dan dampak-dampak sosio ekonomi dan ekologi, Good Governance, dan lain-lain.
Perspektif semacam itu juga bukan tanpa pengalaman. Dibeberapa negara lain seperti Venezuela, sudah mempraktekan hal tersebut, dan sejauh ini berhasil memberikan manfaat ekonomi politik. Namun demikian, perbedaan situasi ekonomi politik dan syarat-syarat strategisnya jelas sangat mencolok, ketika pandangan diarahkan ke Poboya.
CPM EKSPLORASI: KONTRAK KARYA ISTIMEWA (KOLONIALISME MINING)
Seperti yang sudah disinggung diatas, rencana untuk meng-eskploitasi deposit emas Poboya tak pernah surut. Kekuatan modal selalu mengintip setiap kesempatan. Ditengah arus berkembangnya surflus ke-ekonomian sector pertambangan, dan peluang politik. Pertambangan masih tetap menjadi pilihan kebijakan nasional pemerintah Indonesia. Peluang ini yang dimanfaatkan pihak perusahaan CPM sebagai salah satu alasan menggenjot percepatan proses eksplorasi.
Rencana eksplorasi PT CPM sendiri mencuat pasca Surat Direktur CPM, Suseno Kramadibrata, yang menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 45/CPM/XII/2010 kepada Walikota Palu. Terkait rencana pemboran (drilling) sebagai bagian dari kegiatan eksplorasi untuk daerah prospek di Blok Poboya.yang isinya adalah meminta izin eksplorasi. Sebanyak empat (4) driling akan coba dipasang di dalam kawasan Tahura., untuk melakukan pengeboran. Target eksplorasi ini sebetulnya sudah mengarah pada upaya eskploitasi sesuai laporan tahunan 2009 Bumi Resources, yang akan melakukan eskploitasi pada tahun 2012.
Informasi lain menyebutkan, proses eksplorasi Blok IV Poboya, sebetulnya sudah dilakukan secara diam-diam oleh pihak perusahaan. Laporan tahun 2010 menyebutkan, bahwa Bumi Resources sebagai induk PT CPM telah mengeluarkan biaya sebesar US$25,314.57 untuk pembiayaan selama proses eksplorasi tahun bulan November 2010. Dalam laporan tersebut pula disebutkan rekomendasi: salah satunya adalah melanjutkan proses pengeboran pada kawasan eksplorasi, dan melanjutkan komunikasi dengan pemerintah lokal untuk mengamankan aktivitas CPM.
CPM sendiri adalah perusahaan yang sekarang dikontrol oleh Abur Rizal Bakrye seorang politisi nasional yang kini menjabat Ketua Partai Golkar, sebetulnya disebut-sebut memilki kontak karya yang sebetulnya bisa dianggap bermasalah. Sejak tahun 1997, perusahaan ini, selalu mendapatkan penolakan. Baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat setempat. Akan tetapi, karena status Kontrak Karya (KK) yang bersifat hukum Lex-Specialis, menjadikannya sangat perkasa. Pemerintah lokal, hanya bisa merekemendasikan penolakan eksplorasi dan eskploitasi, tetapi tidak punya jangkauan politik untuk membatalkan kontrak itu.
Hadirnya UU No 4 tahun 2009 tentang Pokok-pokok pertambangan Mineral dan Batubara, awalnya diharapkan membawa angin segar, bagi perubahan perspektif pengelolaan sumber daya mineral. Tetapi tetap saja, ternyata UU baru ini masih belum mampu merubah pendekatan eksplosif KK milik CPM ini. Salah satu keistimewaan didapatkan dari UU No Tahun 2009, adalah pengecualian KK, dan salah satunya CPM. CPM masuk dibawah daftar KK generasi kedelapan, sehingga tidak dituntut lagi adanya penyesuaian. Artinya sama sekali tidak ada yang berubah dari kuasa KK, mereka tetap melanjutkan misi eksplosif tersebut tanpa harus memasukan kontrak baru, atau meminta persetujuan baru pemerintah.
PARTAI GOLKAR DAN BUMI RESOURCES
Bumi Resources dalam riwatnya adalah sayap bisnis lain yang dimiliki Bakrye and Brothers Group. Usaha ini menjadi besar setelah sukses disuntik pinjaman oleh JP. Morgan, Bank of New York dan Oddikson Finance. Sekitar 35 persen saham bersumber dari pinjama Oddikson Finance pada perusahaan induk Bakrye and Brothers, dan memiliki kendali atas saham pada Bumi Resources. Namun pihak Oddikson belum mau mengambil alih kontrol pada Bumi karena sejauh ini, bisnis ditangan bakrye masih aman secara politik. Meskipun neraca hutangnya melebihi jumlah komposisi saham bakrye and Brothers Bumi. Hal ini pula yang sangat membantu ketua Golkar ini, dan anak perusahaannya berhasil mengangkangi Batubara Kalimanata Timur, melalui anak perusahaan Arutmin dan Kaltim Prima Coal. Hingga sekarang lewat perusahaan ini pula berhasil mengawinkan beberapa anak perusahaan lainnya, dengan menguasai total pasokan eksport Batubara kurang lebih kurang lebih 60 persen.
Akibat dari monopoli dengan produksi yang jauh dari akal sehat ini, pula telah menghasilkan Kalimantan Timur sebagai ladang racun. Alih-alih batubara untuk kesejahteraan rakyat, dari kasus areal tambang inilah muncul istilah baru dalam gurita korupsi”pengempelang pajak”. Dari sini kerajaan bisnis bakrye (bagi sebagian yang mengetahui) kemudian menandai perilaku keluarga ini, sebagai pengemplang pajak. Mereka diyakini berbagai pihak sebagai pe-bisnis sekaligus politisi (Ketua Umum Golkar) yang tidak patuh terhadap negara dengan menjalankan bisnis besar dan diduga tidak membayar pajak sebanyak 2 triliun terhadap negara. Dan hasilnya, seperti kita sering nonton, Gayus si-kaya dan seterusnya.
Selain itu, kedudukan CPM sebagai perusahaan daerah dikontrol oleh Abur Rizal Bakrye seorang politisi nasional yang kini menjabat Ketua Partai Golkar. Sekarang mengalami banyak perubahan sekaligus kemudahan secara politis. Kekuatan untuk mendorong eksploitasi makin mengalami lapangan yang luas secara politis. Kebetulan sejawat politik Walikota Kota Palu Rusdi Mastura (Walikota) yang juga menjabat ketua Partai setempat, merupakan tandem yang cukup akrab dengan pimpinan perusahaan sekaligus pimpinan partai. Hal ini Tentu saja dapat kita pahami: kembali ke pepatah tua, tak akan mungkin jeruk makan jeruk. Sesama kader dan pengurus aktif partai Golkar, hal ini akan menghalau segala kemungkinan buruk.
Mulhana Tombolotutu, Wakil Walikota Palu menyatakan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak terkait dengan persoalan Poboya, karena itu sudah menjadi hak konsesi CPM melalui Kontrak Karya.”kita hanya mampu menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat dari bawah. Tak jauh berbeda, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Yahya pada media lokal, menyampaikan hanya bisa melakukan mediasi pada kedua belah pihak, untuk mencari kesepakatan-kesepakatan. Dan tak memiliki kewenangan untuk berbuat lebih.
NASIB TAHURA-PANEKI DI PALU DAN TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTA BONE: BUMI RESOURCES MEMBONGKAR DUA KAWASAN KONSERVASI
Taman Hutan Raya (Tahura) Paneki-Poboya sendiri adalah kawasan yang diproyeksikan sebagai dari penyangga dan juga sebagai wilayah resapan air. Berdasarkan pemanfaatan dan penggunaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Paneki Poboya yang sebelah baratnya merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan sebelah selatan adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Lindung (HL). Bukanlah kawasan yang ideal bagi proyeksi industri ekstraktif, sekalipun untuk alasan menumbuhkan kapital dalam negeri (Growth). Mengingat Kota Palu berada pada wilayah garis khatulistiwa yang suhu-nya rata-rata diatas 28 derajat celcius, dan Poboya berfungsi memasok air konsumsi terbesar bagi kebutuhan separuh penduduk Kota Palu.
Agak berbeda, Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone (TNBWB) Gorontalo yang ditetapkan oleh menteri Kehutanan melalui surat keputusan nomor 1068/kpts-II/92. Memiliki luas sekarang ± 287.115 hektar. Kini akan alih fungsikan setelah diamini oleh Pemerintah Indonesia. Lewat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 488.K/30/DJB/2010 tentang perpanjangan ke 1 dan ke 2 Studi kelayakan wilayah KK Gorontalo Minerals. Seluas 19.000 hektar Kawasan TNBWB sudah diterbitkan bagi Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), anak perusahaan Bumi Resources di Provinsi Gorontalo untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi emas. Selanjutnya, sejak dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 324 tahun 2010 tentang alih fungsi hutan di kawasan itu. Sekarang tercatat sudah 31 perusahaan tambang mengantri untuk mendapatkan jata konsesi di TNBWB. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo menyebutkan, kandungan emas yang terdapat pada kawasan yang menjadi penyangga utama ekosistem di Gorontalo itu terbilang tidak sedikit, dari hasil riset yang pernah dilakukan tercatat kandungan emas di areal itu sebanyak 120 hingga 200 ton.
Untuk diketahui, pada kawasan yang disebut sebagai Zona Rimba ini menyimpan berbagai flora dan fauna. Pihak taman Nasional mengklaim, Jenis Flora yang dapat ditemukan diantaranya, 400 jenis pohon, 241 jenis tumbuhan tinggi, 120 jenis paku-pakuan, 100 jenis tumbuhan lumut, 90 jenis anggrek. Sementara jenis Fauna meliputi;24 jenis mamalia, 125 jenis Aves, 11 jenis reptilia, 2 jenis amfibia, 38 jenis kupu-kupu, 200 jenis kumbang, dan 19 jenis ikan. Dan salah satu jenis binatang langkah yang terkenal disini adalah Tangkasi (tarsius spectrum-sprectrum).
Masuknya GSM, akan secara otomatis menimbulkan dampak yang cukup serius pada kawasan ini. Apalagi, standar pertambangan Bumi Resources sejauh ini masih menggunakan standar pembuangan limbah Tailing. Pembongkaran hutan dan pembuangan limbah adalah dua jenis masalah yang akan dibebani pada daya dukung ekologi, dan pada masyarakat setempat.
Perlawanan terhadap Bumi Resources adalah juga integrasi kepentingan masyarakat dunia. Terutama, konteks perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan masuknya Bumi pada kawasan Konservasi berarti akan ada sumbangan kerusakan dan emisi terbaru. Dan pastinya Bumi dan Manusia akan semakin menderita. Selain itu, perkembangan kondisi global kekinian, dan perubahan iklim yang semakin tragis. Keberadaan Kawasan konservasi Tahura Paneki-Poboya dan Taman Nasiona Bogani Nani Warta Bone juga menjadi bagian yang penting dalam integrasi penyelamatan bumi dari efek pemanasan global. Karena Keberadaan hutan, menjadi sumber penyerap karbon sekaligus sebagai benteng ekspansi (perluasan), dan dari dampak aktivitas Industri kapitalis, yang semakin tak terkendali.
Sumber:
1. http://hulondhalo.com/2009/06/taman-nasional-bogani-nani-wartabone/
2. Rakyat, seputar edisi 2, tahun 2010, Yayasan Tanah Merdeka
3. Rakyat, seputar edisi 3, tahun 2003, Yayasan Tanah Merdeka
4. Laporan Investigasi Poboya Aristan, tahun 2003, Jatam Sulteng
5. Sangaji, Anto, Buruk Inco, Gusur Rakyat, ekonomi Politik pertambangan Indonesia, 2002, Yayasan Tanah Merdeka Indonesia.
Kamis, 27 Januari 2011
YTM Sesalkan Perluasan Pertambangan di Morowali
Sumber : Media Alkhairaat
Kamis, 20 Januari 2011
Palu- Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu menyesalkan lemahnya kontrol pemerintah morowali atas perluasan areal pertambangan yang semakin tidak terkendali di daerah ini. Hal itu disampaikan staf YTM Adriansyah dalam rilisnya. Menurutnya, perluasan industri tambang di Kabupaten Morowali sudah diluar ambang batas.
Selama ini juga belum dilakukan evaluasi pemasukan daerah dan dampak lingkuangan secara keseluruhan. “Padahal jumlahnya, sudah sangat banyak, Lemahnya kontrol pemerintah terhadap eksploitasi pertambangan yang semakin memburuk dikarenakan posisi pertambangan yang selama ini selalu merugikan masyarakat”, kata Adriansyah.
Dia menambahkan, PT. Graha Sumber Mining (GSMI) masuk ke Kecamatan Petasia sejak tahun 2010 yang kini telah melakukan eksploitasi. Sebelum PT. GSMI, juga ada PT. Mulia Pacific Resource (MPR) yang melakukan eksplorasi dan di tahun 2010.
Data yang diperoleh YTM, sedikitnya, tercatat ada 2 kelurahan dan 2 desa lainnya, yaitu Desa Ganda-ganda dan Desa Tontofea. “Ironisnya, juga ada dua perusahaan yang beroperasi dalam kawasan yang sama yaitu PT. GSMI dan PT. PANCA INA,” kesalnya.
Untuk diketahui, GSMI adalah anak perusahan Aneka Tambang yang beroperasi sembilan bulan di Kecamatan Petasia. YTM mencatat beberapa masalah yang timbul akibat perluasan tambang diwilayah ini.
Pertama, sebelum PT. GSMI masuk ke Kecamatan Petasia, masyarakat di kawasan itu telah melakukan pemebersihan lahan sekitar 2641 Ha yang akan di jadikan lahan pemukiman dan perkebunan. Tanpa ada proses sosialisasi dengan warga setempat yang memiliki lahan di areal 2 kelurahan dan 2 desa tersebut PT. GSMI telah masuk dan mengkapling wilahnyanya.
Selanjutnya, dampak fisik yang ditimbulkan PT. GSMI, terutama pada musim hujan, karamba milik warga sering tercemari air yang berasal dari gunung bekas eksploitasi PT. GSMI. Dampak lainnya, pencemaran air bersih konsumsi, dan disaat yang sama air laut sekitar wilayah tangkapan nelayan sering tercemar dan berwarna merah kecoklatan. (RIFAY)
Kamis, 20 Januari 2011
Palu- Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu menyesalkan lemahnya kontrol pemerintah morowali atas perluasan areal pertambangan yang semakin tidak terkendali di daerah ini. Hal itu disampaikan staf YTM Adriansyah dalam rilisnya. Menurutnya, perluasan industri tambang di Kabupaten Morowali sudah diluar ambang batas.
Selama ini juga belum dilakukan evaluasi pemasukan daerah dan dampak lingkuangan secara keseluruhan. “Padahal jumlahnya, sudah sangat banyak, Lemahnya kontrol pemerintah terhadap eksploitasi pertambangan yang semakin memburuk dikarenakan posisi pertambangan yang selama ini selalu merugikan masyarakat”, kata Adriansyah.
Dia menambahkan, PT. Graha Sumber Mining (GSMI) masuk ke Kecamatan Petasia sejak tahun 2010 yang kini telah melakukan eksploitasi. Sebelum PT. GSMI, juga ada PT. Mulia Pacific Resource (MPR) yang melakukan eksplorasi dan di tahun 2010.
Data yang diperoleh YTM, sedikitnya, tercatat ada 2 kelurahan dan 2 desa lainnya, yaitu Desa Ganda-ganda dan Desa Tontofea. “Ironisnya, juga ada dua perusahaan yang beroperasi dalam kawasan yang sama yaitu PT. GSMI dan PT. PANCA INA,” kesalnya.
Untuk diketahui, GSMI adalah anak perusahan Aneka Tambang yang beroperasi sembilan bulan di Kecamatan Petasia. YTM mencatat beberapa masalah yang timbul akibat perluasan tambang diwilayah ini.
Pertama, sebelum PT. GSMI masuk ke Kecamatan Petasia, masyarakat di kawasan itu telah melakukan pemebersihan lahan sekitar 2641 Ha yang akan di jadikan lahan pemukiman dan perkebunan. Tanpa ada proses sosialisasi dengan warga setempat yang memiliki lahan di areal 2 kelurahan dan 2 desa tersebut PT. GSMI telah masuk dan mengkapling wilahnyanya.
Selanjutnya, dampak fisik yang ditimbulkan PT. GSMI, terutama pada musim hujan, karamba milik warga sering tercemari air yang berasal dari gunung bekas eksploitasi PT. GSMI. Dampak lainnya, pencemaran air bersih konsumsi, dan disaat yang sama air laut sekitar wilayah tangkapan nelayan sering tercemar dan berwarna merah kecoklatan. (RIFAY)
Langganan:
Postingan (Atom)