Ultimatum Gubernur Pada PT Inco Tepat

*ada tiga kerugian karena Inco belum operasi*

Sumber: Media Alkhairat

Tanggal: 26 Februari 2011

Palu- Mantan Sekretaris daerah Kabaupaten Morowali Chaerudin Zen mengatakan Ultimatum Gubernur Sulteng, HB Paliudju kepada pihak PT International Nikel Comporation (Inco) agar melakukan aktifitas pertambangan Nikel di blog Bahodopi dan Kolonodale, Morowali sudah tepat.

“Ultimatum Pak Gubernur sudah tepat karena sudah puluhan tahun Inco tidak pernah merealisaikan janjinya untuk membagun pabrik Nikel di Morowali”, kata Chaerudin di Palu, Jumat.

Chaerudin saat masih menjabat Sekretaris daerah Kabupaten Morowali tahun 2007 paling bersikukuh mempertahankan Inco baik di Pemerintah Provinsi maupun di masyarakat.

“waktu itu saya bertahan karena Inco telah berjanji akan membangun Pabrik pada 2010 dan sekarang sudah 2011 belum ada juga realisasinya,” kata Chaerudin

Optimisme Chaerudin waktu itu muncul karena perusahaan sudah melakukan survey terhadap lokasi pabrik dan Pelabuhan tetapi suplay listrik belum tersedia.

Chaerudi mengatakan, tiga kerugian yang di peroleh akibat belum beroperasinya Inco sejak Pemerintah pusat menandatangani Kontrak Karya tahun 1968 dengan Perusahaan berpusat di kanada itu.

Kerugian itu meliputi, terproteksinya investasi bagi perusahaan lain yang ingin masuk ke Sulteng karena lahan yang di kuasai Inco sejak 1968 mncapai 32,123,01 hektare di blok Bahodopi dan 4,512,35 hektare di blok Kolondale “sudah 40 tahun lahan itu tidur karena perusahaan lain tidak bisa masuk,” kata Chaeruddin.

Kerugian lainnya kata dia adalah tidak adanya pemasukan keuangan bagi pemerintah dan kerugian bagi masyarakat sekitarnya “ini kerugian nyata,”katanya.

Chaeruddin mengatakan sejak Inco berencana beroprasi di dua blok lumbung Nikel di Morowali tersebut belum diketahui berapa banyak pendapatan daerah yang diperoleh dari bagi hasil jika Nikel didaerah itu dieksplorasi.

Sebelumnya Rabu, (23/2) Gubernur Sulteng Paliudju meng Ultimatum Inco agar segera melakukan kegiatan penambangan paling lambat 1 Maret 2011. “jika hingga 1 Maret ini belum ada tanda-tanda kegiatan, pemerintah tak bertanggung jawab atas reaksi masyarakat terhadap perusahaan tambang Nikel tersebut,” kata Paliudju.

Direktur Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah ( Sulteng) Mohamad Hamdin Mengatakan, Jika pemerintah hanya memaksa perusahaan untuk segera beroperasi tanpa memikirkan hal lain, YTM secara tegas menolak. “hal lain yang saya maksud adalah kepemilikan saham daerah dalam perusaah itu,”katanya sebagaimana di kutip Antara

Menurut Hamdin , baiknya pihak pemerintah tidak memaksakan Inco beroperasi, karena tidak berdampak siknifikan terhadap pendapatan daerah.”Lihat saja Soroako. Kedepan jika seluruh sumber daya alamnya habis di eksploitasi Inco daerah itu akan jadi daerah Mati,”tegas Hamdin.***