ENAM: KUBA
Con lo que un yangui ha gastado
no más que en comprar botellas
se hubiera Juana curado!
Dengan apa seorang Yankee belanja
Hanya membeli botol-botol,
Juana dapat disembuhkan!
Nicolas Guillén: Visita á un Solar
Revolusi keenam di mana kita akan dibahas oleh diri kita sendiri terjadi hanya sepuluh tahun yang lalu dan hanya enam puluh mil dari pesisir Amerika Serikat. Negeri tersebut adalah Kuba. Pada tanggal 2 Desember 1956, Fidel Castro dan kelompok gerilyanya mendarat di Kuba dengan kapal Granma mereka yang telah membawa mereka dari Meksiko ke pesisir Kuba di Las Coloradas. Menghadapi kekuatan, mereka mengalami suatu kekalahan yang hebat; hanya segenggam pengikut yang meloloskan diri ke gunung-gunung Sierra Maestra. Namun, dua tahun kemudian, pada tanggal 1 Januari 1959, gerakan gerilya Castro mengambil kekuasaan politik formal di Havana. Apa yang merupakan latar bagi peristiwa-peristiwa ini, dan apa penjelasan mereka?
Sejumlah karakteristik membedakan Kuba dari kasus-kasus yang telah kita diskusikan sampai sejauh ini. Pertama, ia relatif kecil dalam skala, terutama ketika dibandingkan dengan Rusia atau Cina; penduduknya terhitung 5.829.000 pada tahun 1953, wilayah tanahnya terhitung 44.000 mil persegi. Kedua, kebudayaan pulau kurang meluas dari keadaan daerahnya di Kuba: masyarakat Kuba merupakan suatu produk penaklukan Hemisphere Barat Spanyol, diawali dengan penemuannya oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Orang-orang Indian asli yang berbahasa Arawak disapu bersih atau terserap; pengganti ekologikal penduduk berbahasa Arawak adalah orang-orang Spanyol pendatang dan suatu populasi Afrika yang diimpor di bawah kondisi perbudakan. Demikianlah di mana Rusia, Cina, Vietnam, Aljazair dan Meksiko memiliki akar-akar yang sudah lama dalam suatu neolitik asal-usun asli masa lalu, Kuba diciptakan untuk menjawab kebutuhan perluasan sistem komersial periode modern Eropa. Di Eropa sendiri, hegemoni Spanyol terbukti pendek, tetapi ekspansi Spanyol meskipun demikian merupakan suatu fase penting dalam “penciptaan dunia sebagai suatu sistem sosial.”
Ketiga, meskipun kita sekarang memikirkan ekonomi Kuba didominasi oleh produksi tebu, kemenangan tebu atas hasil panen yang lain berkembang relatif terlambat dalam sejarah pulau tersebut.Selama abad-abad pertama pendudukan Spanyol, pulau itu terutama membantu sebagai suatu basis strategis, menjaga garis laut yang menghubungkan pelabuhan Cadiz di Spanyol dengan pelabuhan-pelabuhan Amerika di Panama dan Meksiko. Havana tumbuh dalam respon langsung terhadap kebutuhan organisasional armada perak Spanyol dan usaha Spanyol untuk memasok koloni-koloni Amerika dengan barang-barang Eropa: sejak awal, Havana menghadapkan wajahnya ke laut, dan ke arah kontak-kontak dengan dunia di luar mengurung pulau tersebut. Daerah pulau yang tersisa ditumbuhi tembakau dan kopi, dan juga mencurahkan dirinya untuk memelihara ternak, untuk menyediakan daging bagi pasar dalam negeri dan kulit dan lemak untuk diekspor. Namun sampai pergantian abad delapan belas ke abad sembilan belas, pertanian dan perkebunan skalanya kecil. Belanjut dari sini,
selama lebih dari dua abad, Kuba mempu membangun masyarakatnya perlahan-lahan, tanpa gangguan yang berlarut-larut dari luar, dan menjauhi mode pengembangan penanaman. Orang dapat menunjuk dengan tepat pada pertumbuhan suatu “adaptasi kreol” di pemukiman orang Kuba (Mintz, 1964, xxii).
Sebagai pertaian dan perkebunan ia tetap berskala kecil sampai pergantian abad kesembilan belas, maka perbudakan orang Afrika relatif kurang signifikan di Kuba sampai tahun 1800 daripada di pulau-pulau dan daerah-daerah pesisir lain di Karibia. Hal ini, kemudian, menetapkan suatu keanehan perkembangan Kuba yang keempat. Pada akhir abad ketujuh belas, populasi orang berwarna keseluruhan di Kuba berjumlah tak lebih dari 40.000, dibandingkan dengan Barbados dengan 60.000 budaknya, Haiti dengan 450.000 budak, dan Virginia dengan 300.000 budak (Guerra y Sánchez, 1964, 46). Bahkan ketika produksi tebu bertambah dan perbudakan di perkebunan diintensifkan, setelah tahun 1800, bagian terbesar orang-orang Negro di Kuba tinggal di perkebunan-perkebunan dan peternakan-peternakan kecil, atau bekerja dalam pekerjaan kaum urban. Alexander von Humboldt, mengunjungi pulau tersebut sepanjang dan dalam pergantian abad kedelapan belas ke abad sembilan belas, memperkirakan hanya 60.000 budak bekerja dalam produksi tebu, 74.000 dalam perkebunan tanaman pokok lainnya, dan 45.000 dalam tanaman yang berjenis-jenis. Lebih dari 73.000 orang bekerja di dalam pekerjaan kaum urban. Di mana orang-orang Karibia dan koloni-koloni tanah daratan kekuasaan yang lain,
merupakan, sebagian besar, tempat yang ditinggali oleh massa budak tanpa harap apapun mengubah kondisi mereka, dan hanya orang-orang Eropa yang tinggal di pemukiman perkebunan ini yang merupakan pengawas, pejabat pemerintah, dan petualang (Mintz, 1964, xxiii).
budak yang bekerja di Kuba pada perkebunan-perkebunan kecil dan pada pedagangan barang kerajinan memberi suatu dasar untuk suatu transisi yang lebih mudah dari perbudakan menuju kebebasan.
Dalam atmosfir urban, perkebunan kecil, dan perbudakan berketerampilan yang berlaku di Kuba, tak ada rekahan tajam antara budak dan kebebasan, atau antara orang berwarna dan orang bebas putih. Semua kelompok yang ada memperlihatkan pekerjaan yang sana dan seringkali membagi eksistensi sosial yang sama di pusat-pusat urban, dan di wilayah pedalaman mereka bekerja berdampingan dalam perkebunan sayur-mayur, pemeliharaan ternak, penanaman tembakau, dan sejumlah industri pedalaman lainnya (Klein, 1967, 195).
Perkawinan-dalam merupakan hal yang biasa, dan hak seorang budak untuk memiliki harganya diumumkan kepada publik dalam suatu pengadilan dan membeli kebebasan dirinya dengan cicilan diijinkan. Diperkirakan bahwa seakhir pertengahan abad kesembilan belas, secara kasar ada dua ribu budak setiap tahunnya mengambil manfaat bagi diri mereka dari hak-hak ini, dan memasuki jalan terbuka untuk pekerjaan.
Namun, sementara perbudakan relatig berskala kecil dan minor dalam tiga abad pertama keberadaan Kuba, pengimporan budak diintensifkan setelah koloni-koloni budak Prancis yang kaya di Karibia seperti Haiti dan Santo Domingo jatuh sasran pengrusakan perang dan pemberontakan, dan modal yang disatukan pada produksi tebu dipindah dari koloni-koloni Prancis yang mundur ke tanah milik Spanyol yang relatif tak tersentuh. Di antara tahun 1762 dan 1821, sebanyak 250.000 budak Negro diseberangkan melalui bea cukai Havana, dan suatu perkiraan tambahan 60.000 dibawa melalui pelabuhan-pelabuhan lain yang tidak sah. Di Kuba, budak-budak ini ditundukkan pada suatu rejim buruh yang kasar yang terus bertambah. Bagaimanapun, tiga hal harus dikatakan mengenai peran orang-orang Negro di Kuba pada abad kesembilan belas. Pertama, intensifikasi buruh budak – datang setelah suatu periode yang relatif ringan – juga mengintensifkan sentimen perlawanan pada institusi. Kedua, tetap ada sekelompok besar orang-orang Negro yang bebas di pulau itu yang memberi kepemimpinan penting dalam pemberontakan-pemberontakan budak tahun 1810, 1812, dan 1844. Ketiga, ontonomi yang relatif dari kelompok-kelompok budak selama abad-abad sebelumnya dikombinasikan dengan impor-impor budak yang masif di masa sekarang untuk memelihara pola budaya Afrika yang signifikan di atas tanah Kuba. Hal ini bukan hanya jelas dalam pertumbuhan organisasi-organisasi keagamaan Afro-Kuba yang menggambarkan suatu fusi kepercayaan dan ritual-ritual Afrika dan Kristen yang otonom, tetapi juga dalam kelompok-kelompok rahasia Negro, seperti kelompok Abakuá yang mirip mafia yang memerintah dermaga-dermaga Havana (Lóvez Valdés, 1966). Kedua organisasi pemujaan dan ekstralegal ini memberi titik api untuk suatu kesadaran diri kehidupan politik dan sosial orang Negro yang terus berlangsung. Faktor-faktor keagamaan dan politik demikian memainkan suatu bagian penting dalam perlawanan Negro di antara kelas rendah Kuba.
Bertambahnya sentimen solidaritas nasional, ditopang oleh suatu rasa warisan “Kreol” yang terus berlanjut, dan perlawanan perbudakan yang memuncak dalam perang-perang melawan Spanyol. Perang-perang ini, sebaliknya, memperkuat mereka ketika alur-alur awal dibawa ke perang kemerdekaan Kuba pada tahun 1868. Suau negosiasi perdamaian ditandatangani di El Zanjón di tahun 1978, tetapi sebagian kecil pemimpin Kuba seperti pahlawan rakyat Antonio Maceo dan Calixto García tetap menyalakan pemberontakan salmapi medan perang skala penuh pecah kembali pada tahun 1895.
Dari tahun 1896 di mana perang berjalan, pada pihak Spanyol, di bawah kepemimpinan Jenderal Valeriano Weyler dengan persenjataan lengkap penuh taktik-taktik anti-gerilya yang kemudian menjadi populer di Aljazair dan Vietnam, sebagaimana penggunaan benteng yang dibawa berlayar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, pekerja bersenjata menyapu ke seluruh pedesaan, relokasi penduduk yang dipaksakan, serta kamp konsentrasi. Akibat-akibat dari perang berdarah ini diperkirakan menelan 400.000 orang Kuba dan 80.000 orang Spanyol. Pada tahun 1898, ketika para pemberontak Kuba berhasil mencabut orang-orang Spanyol dari kontrol di sebagian besar wilayah pedalaman pulau tersebut, Amerika Serikat memasuki keributan. Partisipasi Amerika Serikat secara efektif memecah kepemilikan orang Spanyol di kota-kota yang tersisa, namun juga memberikan dasar-dasar bagi perselisihan yang sengit antara para pemberontak dan sekutu-sekutu baru. Majelis revolusioner Jimagayú, pada tahun 1895, telah menganggap perang sebagai suatu lanjutan usaha yang lebih awal untuk mengusir orang-orang Spanyol, dan menganggap diri badan perwakilan Republik Kuba dalam Ketentaraan. Amerika Serikat tidak mengijinkan majelis tersebut atau juga hak jenderalnya, Calixto García, untuk berpartisipasi dalam penyerahan Spanyol atas Havana. Tindakan ini membantu secara efektif mengembalikan nasionalisme Kuba – dengan seluruh momentum yang diperoleh selama perjuangan kemerdekaan yang panjang – melawan Amerika Serikat. Lebih lanjut benih-benih pertikaian diperlihatkan selama pendudukan Amerika atas pulau tersebut sampai tahun 1909, dan sebagai sebuah hasil pembatasan atas kedaulatan Kuba menetakan dalam sesuatu yang disebut Amandemen Platt terhadap konstitusi Kuba tahun 1901 di mana menetapkan bahwa Kuba tak akan membuat perjanjian mengurangi kedaulatannya; tak ada kontak hutang luar negeri tanpa jaminan di mana kepentingan dapat dibantu dari pajak biasa; menjamin Amerika Serikat berhak untuk campur tangan dalam rangka melindungi kedaulatan Kuba dan suatu pemerintahan yang mampu melindungi kehidupan, kemerdekaan dan hak milik; dan mengijinkan Amerika Serikat untuk membeli atau menyewa tanah untuk stasiun-stasiun batu-bara dan laut. Mengikuti penerimaan amandemen, Amerika Serikat mensahkan suatu beban pajak yang memberi tebu Kuba pilihan di pasar Amerika dan untuk menyeleksi produk-produk Amerika di pasar Kuba. Sebagai suatu hasil dari tindakan Amerika, produksi gula menjadi lengkap sebagai dominasi ekonomi Kuba, sementara konsumsi domestik Kuba diintegrasikan ke dalam pasar Amerika Serikat yang lebih luas. Tak mengherankan bahwa para nasionalis Kuba memandang Amerika Serikat dengan kegetiran dan kebencian. Sejarawan Kuba Herminio Portell Vilá telah menulis bahwa,
revolusi Kuba tahun 1868-1898 menyelesaikan cita-citanya menghancurkan dasar-dasar struktur politik, ekonomi, dan sosial negeri tersebut, dalam rangka merekonstruksinya untuk keuntungan nasional. Obor pembakar, perjuangan, kamp-kamp rekonsentrasi, kekalahan partai Spanyol. sedang menyediakan masa depan suatu Kuba yang baru ketika intervensi Amerika Utara mendirikan kembali dan mengkonsolidasikan aspek-aspek ekonomi dan sosial rejim yang dihancurkan, dengan seluruh implikasi politik mereka (1966, 72-73).
Dalam sudut pandang ini, para intelektual Kuba bicara panjang mengenai suatu “revolusi yang membuat putus asa”, putus asa oleh Amerika Serikat.
Jika dalam dekade-dekade akhir sebelum pendudukan Amerika industri tebu Kuba telah mulai mengeliminasi perkebunan skala kecil tradisional dan pabrik penggilingan skala kecil, ia “di bawah perlindungan kekuasaan Amerika Utara di mana perubahan-perubahan yang lebih awal diperluas melalui industri tebu dan seluruh industri yang diperbesar dengan cepat” (Mintz, 1964, xxix). Hasilnya adalah pertumbuhan kombinasi pabrik-tanah, menyatu dalam satu dan kesatuan organisasional “massa tanah, massa mesin, massa manusia, dan massa uang” yang sama (Ortiz, 1947, 52). Ketika pabrik gula atau central-central menambah kapasitas mereka untuk menguasai kuantitas gula yang lebih besar, jumlah pabrik menurun dari 1.190 pada tahun 1877 menjadi 207 pada tahun 1899, dan kembali menjadi 161 di tahun 1965 (Guerra y Sánchez, 1964, 77; Villarejo, 1969, 81). Pada saat yang sama pabrik-pabrik memperluas kepemilikan mereka atas kebun tebu. Pada tahun 1959, dua puluh delapan produser gula terbesar memiliki 1.400.000 hektar dan menyewakan suatu tambahan 617.000 hektar, dengan demikian memiliki lebih dari 20 persen tanah Kuba dalam pekerbunan dan hampir seperlima tanah Kuba (seers, 1964, 76). Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat mengontrol sembilan dari sepuluh central terbesar, dan dua belas dari dua puluh di kelas yang berukuran di bawahnya; central-central di bawah kontrol Amerika Serikat menghasilkan sekitar 40 persen hasil pulau tersebut, dan mengontrol 54 persen kapasitas penggilingannya. Karenanya, tidaklah sulit untuk melihat pabrik-pabrik penggilingan sebagai benteng-benteng asing “di mana suatu proconsul eksekutif memegang kekuasaan sebagai perwakilan suatu kekuasaan jarak jauh dan imperial” (Ortiz, 1947, 63), mempergunakan kontrol melalui suatu struktur vertikal yang ekstensif.
Tak hanya ada keputusan kebijakan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan gula di Amerika Serikat, yang karenanya memancarkan pusat kekuasaan uang yang dikenal sebagai Wall Street, namun kepemilikan legal atas central juga merupakan orang asing. Bank yang menjamin pemotongan tebu juga bank asing, pasar pembeli juga asing, staff administratif yang mengatur di Kuba, mesin-mesin yang dipasang, modal yang diinvestasikan, dan sebagian besar tanah Kuba dimiliki oleh pemilik asing serta dialirkan ke central, seluruhnya asing, sebagaimana, secara cukup logis, keuntungan yang mengalir keluar negeri memperkaya orang lain (1957, 63).
Ketika perkebunan skala besar tumbuh, bagaimanapun, perkebunan skala kecil yang independen perlu diturunkan. Malahan, pertumbuhan central-central lebih lanjut mengembangkan suatu kelas pengelola yang tergantung, colono, yang – mengoperasikan 85 persen seluruh unit-unit perkebunan di hanya seperlima tanah perkebunan – membutuhkan pabril untuk meggiling tebu mereka dan untuk membiayai panen mereka. Banyak dari tebu, perkebunan dan gula colono serupa, dijual ke Amerika Serikat di mana pemasukannya diatur oleh suatu sistem quota, membagi secara adil penjualan gula antara produser domestik dan produser asing. Gula terhitung menjadi 80 sampai 90 persen dari seluruh ekspor Kuba, dan bagi sepertiga pemasukan keseluruhan pulau tersebut. Dicocokkan begitu sempitnya untuk keperluan pasar Amerika, ia juga menderita booming dan perubahan pasar ketika harga naik atau turun, dengan reaksi yang besar sekali pada distribusi yang miring pada pemasukan di dalam pulau itu.
Untuk mengisi pabrik-pabrik dan memotong tebu, industri gula juga menciptakan suatu tenaga kerja yang masif, terdiri dari keturunan mantan para budak, dari pemilik-pemilik kecil yang miskin, dan dari imigran-imigran Haiti dan Jamaika. Hasilnya adalah pertumbuhan suatu proletariat pedalaman yang besar, diputuskan dari banyak kepemilikan tanah dan dipaksa menjual tenaga kerjanya dalam suatu pasar buruh terbuka. Terhitung sekitar 500.000 pemotong tebu dan sekitar 50.000 pekerja pabrik. Kehadiran tenaga kerja ini di Kuba membuat kasus Kuba secara radikal berbeda dari kasus-kasus lain yang dibahas dalam studi ini. Suatu proletariat pedalamam bukan suatu kaum petani. Sebagaimana antropologis Sidney Mintz telah menulis,
Suatu proletariat pedalaman bekerja pada perkebunan modern yang tak terelakkan menjadi berbeda secara budaya dan tingkah laku dari petani. Anggota-anggotanya tidak memiliki atau (akhirnya) menginginkan tanah. Keadaan ekonomi dan sosial khusus mereka membawanya ke arah yang lain. Mereka dilebihkan dari minimun upah yang distandarisasikan, minggu-minggu kerja yang maksimum, pelayanan pendidikan dan pengobatan yang adekuat, bertambahnya daya beli, dan keuntungan serta perlindungan yang sama. Dengan cara ini, mereka dibedakan bak dari petani – yang seringkali konservatif, sering curiga, sederhana, tradisionalistik – maupun dari pemilik perkebunan, yang merupakan pengusaha agrikultural, berpandangan ke depan, berorientasi uang, serta kelas menengah pedalaman. Perbedaan demikian tidak melemahkan sosiologi pedesaan Kuba; tetapi akhirnya hal itu mengindikasikan untuk mengatakan “petani” Kuba seolah penduduk pedesaan merupakan suatu massa yang tak terbedakan dari pemilik tanah yang dimiskinkan untuk sama-sekali melalaikan kompleksitas Amerika Latin pedalaman. Para petani yang, oleh suatu proses penanaman yang berkembang dengan cepat, telah ditubah ke dalam proletar pedalaman, tak lagi merupakan orang yang sama (Mintz, 1964, xxxviii).
Diikat pada irama industri gula, proletar Kuba ini – seperti pekerja perkebunan tebu di wilayah lainnya di Karibia – menderita dengan berat dari variasi musiman yang juga berat dalam pekerjaan di dalam industri. Panen tebu dikonsentrasikan di dalam suatu periode terbatas tiga atau empat bulan; setelah panen hanya segelintir pekerja dibutuhkan untuk menanam tebu baru dan untuk menyiangi ladang tebu, dan hanya sedikit yang diperlukan untuk melayani prosesing pabrik. Periode panen yang dramatik dan seluruhnya penting, zafra, berbeda dengan waktu “mati” yang panjang atau tiempo muerto, ketika dua pertiga dari seluruh pekerja pabrik dan sembilan belas dari dua puluh pekerja ladang keseluruhan diberhentikan bersama-sama (Zeitlin, 1967, 51). Industri gula Kuba dengan demikian tak hanya mendirikan rejim suatu hasil panen dominan tunggal di pulau tersebut, tapi juga mempergunakan suatu tenaga kerja yang luas dan terkonsentrasi pada suatu lingkaran ekonomi yang berganti-ganti antara periode-periode panjang kelaparan dan periode-periode pendek aktivitas yang intens. Harapan para pekerja perkebunan tebu Kuba untuk memecahkan lingkaran ini menetapkan salah satu sumber utama dukungan bagi pemerintahan revolusioner setelah ia muncul untuk berkuasa (Zeitlin, 1967).
Utnuk membayar suatu quota gula yang dijamin di pasar Amerika Serikat, Kuba – sebaliknya – mengijinkan pengimporan ke pulau tersebut baik modal maupun produk-produk Amerika. Para pengusaha Amerika Serikat di pulau itu kemudian memiliki
lebih dari 90 persen pelayanan telepon dan listrik, setengah pelayanan rek kerata api umum, seperempat simpanan bank keseluruhan ... dan banyak pertambangan, produksi minyak dan peternakan ... Perusahaan-perusahaan utama Amerika disatukan kembali dengan erat, baik oleh dewan pimpinan yang terhubung satu sama lain maupun oleh kepentingan umum; bisnis dijalankan dan keputusan dibuat dengan referensi pada kepentingan bersama mereka (MacGaffey dan Barnett, 1962, 177).
Pada saat yang sama, Kuba tak dapat melindungi industri-industri barunya sendiri melalui pajak yang pantas atas impor Amerika Serikat. “Konsesi-konsesi tarif Kuba,” diamati ekonom Henry Wallich, “membatasi kemungkinan industri domestik, yang telah membantu kurang-lebih sebagai harga bagi suatu quota gula yang masuk akal di pasar Amerika Serikat” (1950, 12).
Selama seperempat pertama abad kedua puluh, perkebunan monokultur, dioperasikan di bawah bantuan-bantuan baru, diberi suatu penggerak bagi pertumbuhan yang relatif cepat dalam ekonomi Kuba; selama periode ini kekuatan membeli tebu Kuba lebih dari dua kali lipat. Kemudian, bagaimanapun, ekonomi mulai memperlihatkan tanda-tanda stagnasi. Pada tahun 1951 misi Truslow Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Misi Ekonomi dan Teknik, 1951, 57) meringkaskan kesannya mengenai Kuba dengan mengatakan bahwa,
sejak tahun 1924-25, ekonomi Kuba menjadi tak stabil dan tak dinamis. Ia telah dengan nyata mempertahankan dirinya dalam trend-trend panjang pemasukan nyata per kapita. Ia dikarakteristikan oleh hitungan luas pengangguran, kekurangan pekerjaan, dan ketidakamanan umum bagi produser independen dan pelaku komersial sebagaimana juga penerima upah.
Ia mengkarakteristikkan ekonomi sebagai sesuatu “si mana kehilangan ke-‘dinamik’-kan tahun sebelum 1925-nya dan belum menemukan suatu dinamik baru.” Sama dengan itu, Dudley Seers mengkarakteristikkan gambaran itu sebagai,
salah satu stagnasi kronik dari tahun 1920-an ke depan dalam pemasukan per kapita yang sesungguhnya. Trend yang menaik dalam pemasukan dengan terang tetap berhadapan dengan peningkatan jumlah penduduk (Seers, 1964, 12).
Sementara ekonomi tak tetap berhadapan dengan penduduk, ia bukan, bagaimanapun, suatu ekonomi buruk dalam term-term mutlak yang dipergunakan banyak mahasiswa ekonomi pembangunan untuk mengukur penampilan suatu ekonomi pembangunan. Di antara dua puluh republik Amerika Latin, Kuba berada di urutan kelima dalam pemasukan per kapita tahunan, ketiga dalam jumlah orang tak bekerja di bidang agrikultur, ketiga atau keempat dalam pengharapan kehidupan, pertama dalam pembangunan jalan kereta api dan pemilikian perangkat televisi, kedua dalam konsumsi energi, keempat dalam produksi dokter per seribu penduduk (Goldenberg, 1965, 120-121). Lebih jauh, ada beberapa diversifikasi hasil panen setelah Perang Dunia II: sebagai contoh, di mana sebelum prang hampir seluruh maisena dan buncis diimpor masuk ke Kuba, menuju akhir tahun 1950-an Kuba memproduksi hampir apa pun yang dikonsumsi. Sama dengan itu, ada beberapa diversifikasi pembangunan industri. Tetapi “apa yang mendiami pertumbuhan ekonomi pulau tersebut bukanlah pasokan faktor-faktor produksi yang mutlak, tetapi cara di mana mereka diorganisasikan” (O’Connor, 1964a, 247).
Kuba memberi suatu contoh yang baik mengenai suatu ekonomi dan masyarakat yang “miring”. Dihubungkan ke pasar Amerika, membuat persoalan pada hembusan yang kuat yang diciptakan oleh sistem ekonomi Amerika; namun sangat mekanis di mana mengikat Kiba pada Amerika Serikat juga menempatkan batasan-batasan pada kapasitasnya untuk membuat keputusan otonom mengenai keperjaan dan sumber-sumber penghidupannya.
Dengan demikian, sebagai contoh, Kuba tak mengembangkan suatu
kelas kapitalis Kuba yang cukup besar dan asli pribumi. Dalam praktek sebenar dalam definisi, seorang kapitalis harus memiliki kekuasaan dan kebebasan untuk berkembang dan memilih di antara alternatif-alternatif usaha yang signifikan, dan lebarnya pilihan ini harus termasuk sumber-sumber dan syarat-syarat akumulasi modal. Untuk menyebutkan satu ilustrasi dari sejarah Amerika, para kapitalis bersandar pada fase-fase pasti perkembangan mereka atas suatu aliran hutang nasional sebagai suatu cara mengakumulasi modal, namun perlengkapan krusial ini diingkarkan pada orang-orang Kuba oleh para pemimpin Amerika. Para kapitalis Kuba kekurangan kemerdekaan-kemerdekaan sejenis lainnya karena kekuasaan beberapa orang Amerika yang membuat keputusan demikian secara formal maupun informal (Williams, 1966, 191-192).
Kelas atas Kuba, karenanya, tak mampu mengembangkan suatu peran ekonomi dan politik yang independen. Sumber keamanan terbesarnya terdapat pada investasi dalam real estat dan konstruksi spekulatif, seringkali dalam hubungannya dengan tuntutan perniagaan turis. Sebagian besar pemasukannya dijamin melalui penghindaran pajak, riba, dan korupsi. Penenaman modalnya terutama dibuat di bawah perlindungan pengusaha Amerika, di lembaga-lembaga Amerika Utara. Tak mampu menjadi seorang borjuis independen, ia juga tak mampu bertindak sebagai seorang biorjuis nasional. Banya anggota-anggotanya merupakan bekas orang berkebangsaan Spanyol atau Amerika. Mereka juga tak dapat menempa suatu ikatan efektif untuk suatu pendirian aristokrasi Kreol sebagaimana yang ada di pedalaman negeri-negeri Amerika Latin lainnya, karena kelompok ini telah digantikan secara efektif oleh manajer-manajer korporat yang beroperasi di bawah bantuan Amerika Serikat. Kelas atas Kuba dengan demikian juga kekurangan “perlindungan kekuasaan oligarki yang tipikal” (Blackburn, 1963, 64, catatan kaki 40). Memusat di Havana, “tradisi, gagasan-gagasan, dan penjalanan idealnya melanjutkan dan condong bermutasi dalam arah kebudayaan Amerika” (Williams, 1966, 190), tanpa banyak pertambahan yang bersamaan dalam kapasitasnya untuk manajemen otonom kebudayaan. Fidel Castro, dalam pidatonya pada tanggal 1 sampai 2 Desember 1961, mengkarakteristikan strata ini dan anggota-anggota tout court-nya sebagai suatu “borjuis berngkak.” Proses-proses yang sma juga menghasilkan pertumbuhan apa yang disebut kelas menengah. Perdagangan secara umum ada di tangan orang Spanyol dan Cina. Orang-orang Kuba terutama digambarkan dalam profesi-profesi bebas dan aparatur pemerintah. Perusahaan-perusahaan Amerika mempekerjakan sekitar 160.000 orang (Harbron, 1965, 48). Suatu aparatur pemerintah yang terserap, pada tahun 1950, 186.000 pegawai atau sekitar 11 persen keseluruhan pepulasi kerja, mengalokasikan mereka 80 persen pajak umum (Goldenberg, 1965, 130). Sisanya terdiri dari para colono, profesional, personil tentara, dan pengrajin tidak tergantikan oleh kebutuhan industri Amerika. Batas-batas “kelas” yang heterogen ini tidaklah pasti. Beberapa anggotanya berhasil, sepanjang tahun, naik menuju kelas atas (Carvajal, 1950, 35); yang lainnya “tetap terhubung ke sektor-sektor kelas bawah dari mana mereka berasal” (Álvarej, 1965, 628). Di antara mereka merupakan pekerja yang lebih istimewa yang bekerja di industri ringan dan industri keperluan. Di antara mereka juga ada orang-orang yang terhubungkan dengan “massa yang berkembang biak dan parasitik” yang besar, 250.000 orang yang mendapatkannya, “diciptakan oleh kombinasi pengangguran dengan gaya hidup mewah orang kaya lokal dan para turis” (Blackburn, 1963, 83). Jumlah keseluruhan segmen ini juga tak dapat diperkirakan dengan benar. Beberapa peneliti (misalnya, Draper, 1965, 105; dan Raggi, 1950, 79) menyebut sepertiga penduduk Kuba pada kategori barusan ini; yang lainnya (misalnya Nelson, 1966, 196) merasa “tak semuanya pasti bahwa suatu kelas menengah eksis.” Ada persetujuan umum, bagaimanapun, bahwa personil kelas menengah ini dibuka pada tekanan ekonomi besar yang berulangkali merintangi mobilitas mereka atau membahayakan keuntungan mereka. Ada persetujuan umum juga bahwa kelas menengah kekurangan koherensi serta kemampuan umum untuk membela kepentingan mereka. Mereka cukup menetapkan “sejumlah kelompok pencarian-diri yang terbagi-bagi dengan tajam” (MacGaffey dan Barnett, 1962, 39).
Seperti kelas atas, anggota-anggota kelas menengah juga dipolarisasikan di sekeliling pusat urban Havana yang besar, di mana – dengan penduduknya yang berjumlah 790.000 – termasuk salah satu dari setiap tujuh orang Kuba. Havana merupakan titik masuk pengaruh Amerika dan juga sebagai mata rantau utama di antara pulau dan masyarakat dan ekonomi benua Amerika. Memperlihatkan perbedaan mencolok antara kelas menangah dan kelas atasnya, mencocokkan diri pada gaya ideal Amerika dalam mobilitas dan konsumsi, dan kaum miskin kota, namun didemonstasikan dalam ambiansi dan gaya hidupnya tarikan “cara hidup” orang Amerika. Namun kebanyakan masyarakat Kuba merupakan “beberapa tingkat parasit”, dengan populasi pengangguran yang luas di mana telah didukung oleh bagian penduduk yang bekerja dan menampilkan aktivitas-aktivitas yang tak produktif (Goldenberg, 1965, 134), maka Havana merupakan parasit di atas masyarakat luas Kuba. Sebagai contoh, par excellence, perbedaan antara suatu “pedalaman yang ketinggalan lebih jauh dan jauh di belakang, dan suatu sektor kelas menengah yang hampir terlalu besar bagi ekonomi untuk ditopang” (Draper, 1965, 105). Tidak mengherankan bahwa Che Guevara (1968a, 31) membandingkan suatu negara berkembang untuk “suatu makhluk kerdil dengan kepala yang besar dan dada membengkak” yang “berkaki lemah atau berlengan pendek yang tak mampu berbuat banyak bagi otonominya”; dan George Blanksten meletakkan jarinya pada salah satu sumber utama kekuasaan Castro ketika ia mengatakan bahwa “Kemunculan Castro untuk berkuasa merupakan kemenangan Kuba pedalaman atas Havana” (1962, 123).
Di antara massa besar pemotong tebu dan kelas-kelas menengah juga menghalangi suatu proletariat urban, berjumlah 400.000 orang. Kita telah melihat bahwa derajatnya yang lebih istimewa -–para pekerja di industri ringan dan industri kebutuhan – bergabung dengan kategori kelas menengah yang tak kelihatan; mereka, kenyataannya, diorganisasikan ke dalam persatuan-persatuan pengrajin yang berfungsi mempertahankan hak-hak istimewa mereka. Strata kelas pekerja yang lebih miskin, di sisi lain, bergabung dengan massa urban pengangguran dan pekerja kasar perkotaan yang juga tak jelas, diperkirakan berjumlah 700.000 orang. Gerakan persatuan Kuba mengklaim suatu keanggotaan sejumlah satu juta, tapi ketika Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan melaporkan tahun 1950,
keanggotaan seringkali lebih berupa nominal daripada nyata (yang dimaksud aktif, bentuknya partisipasi). Standar pendidikan anggota secara umum rendah. Persatuan-persatuan Kuba, sebagian besar, kekurangan suatu dasar demokratik yang sungguh kuat, dan mereka tidak secara kokoh mendirikannya dalam legitimasi hubungan-hubungan bargain kolektif di tingkat pabrik dan toko. Mereka cenderung, oleh karena itu, menjadi papan-gema bagi ambisi politik para pemimpin yang mencari kemajuan beberapa doktrin atau partai atas nama buruh yang diorganisir atau untuk mempromosikan keberuntungan dan posisi-posisi pribadi mereka di bidang politik (dikutip dari Smith, 1966, 131).
Di dalam suatu struktur demikian di dalam suatu negara yang terus-menerus tak seimbang, apa sifat bidang politiknya? Di sini sekali lagi kita mungkin mencatat pengaruh kuat kehadiran Amerika. Ia menciptakan manifes dirinya sebagian dalam intervensi langsung, sebagian dalam menempatkan batasan-batasan dalam bidang aktivitas politik yang diijinkan pada penduduk Kuba. Di hari-hari awal republik baru, Amerika Serikat mengintervensi dua kali dengan pasukan perang, meletakkan para marinir di pulau tersebut dari tahun 1906 sampai 1908 dan kembali dari tahun 1912 sampai tahun 1922. Namun ia juga menggunakan kemampuannya untuk menjamin pengakuan pada para pemimpin politik Kuba yang merupakan kesayangan, dan menyembunyikannya dari para pemimpin yang dicela. Dengan demikian Amerika Serikat dengan mudah mengakui dan mendukung rejim kuat militer Jenderal Gerardo Machado (1925-1933) dan Jenderal Fulgencio Batista (1934-1944, 1952-1958). Di sisi lain menolak mengakui pada rejim reformis, pada tahun 1933-1934, Ramón Grau San Martin, yang menganjurkan nasionalisasi reformasi kebutuhan dan agraria, dan yang mungkin telah menyetir suatu bagian berbeda dari pendahulu-nya Machado dan penggantinya Batista. Menurut pengamat politik Federico G. Gil:
Penolakan Amerika Serikat untuk mengakui Grau San Martin merupakan suatu faktor penting dalam kejatuhan pemerintahannya. Menyangkut bahaya-bahaya yang inheren dalam revolusi sosial dan pengaruhnya pada Amerika Serikat yang merupakan kepentingan-kepentingan abadi di pulau tersebut, kebijakan Amerika dicita-citakan pada pemeliharaan status quo ... Orang tak dapat membantu kecuali takjub ada atau tidak ada peristiwa-peristiwa di Kuba dapat mengambil suatu bagian yang berbeda, jika Amerika Serikat pada saat itu telah menyokong perubahan sosial dan ekonomi yang dibutuhkan ... Adalah valid untuk menampilkan suatu pertanyaan demikian, karena dalam beberapa aspek fenomena kuba tahun 1950-an merupakan reinkarnasi sederhana dari proses revolusioner yang terpotong di tahun 1930-an (1966, 150).
Keengganan Amerika Serikat untuk membantu setiap perubahan subtantif, baik di dalam Kuba maupun di dalam hubungan Kuba pada kepentingan Amerika Serikat, menciptakan kuburan bagi diri sendiri dan keraguan yang realistik menganggap kemampuan setiap pemerintahan Kuba melanjutkan kepentingan-kepentingan pulau sebagai suatu keseluruhan. Malahan, politik Kuba, mencabut cita-cita nasional, menjadi semacam permainan kata-kata yang hanya memperoleh kemungkinan yang direbut oleh faksi-faksi individual dari perbendaharaan negara klien neo-kolonial, suatu pilihan yang, lebih lanjut,
mengabadikan warisan Spanyol di mana kantor publik seharusnya menciptakan suatu sumber keuntungan pribadi. Politik dengan demikian menjadi kunci untuk kemajuan sosial, dan begitu lebih kecil daripada suatu percekcokkan antara faksi-faksi untuk kepemilikan pemerintahan. Partai-partai memotong kepentingan-kepentingan kelompok, dan personalismo lebih prinsipil daripada penjajaran partai yang ditentukan ... Pemerintah, kenyataannya, seperti lotere yang dipergunakan untuk memainkan suatu bagian terpenting yang demikian dalam politik Kuba. Kehidupan publik dirembesi oleh suatu bom kegilaan, dengan sektor-sektor menengah tawar-menawar satu sama lain untuk pekerjaan-pekerjaan ringan pemerintah (Hennessy, 1966, 23-24).
Tawar-menawar kompetitif ini seringkali disertai oleh medan perang gang dan tipe-tipe kekerasan yang lain (Stokes, 1953; Suárez, 1947, 11-15); pelunasan lebih sering daripada tidak untuk masuk pada kekayaan umum dan pribadi, dengan korupsi diterima sebagai semacam kapitalisasi publik kelompok pemenang. Kritik-kritik poliik Kuba, sebaliknya, sering menyebut suatu “moralisasi” pemerintah, daripada untuk suatu perubahan struktural dalam kondisi-kondisi imoralitas. Dalam masalah ini, juga, kehadiran rejim Castro menemukan pendahuluannya dalam sejumlah sosok-sosok politikus – sebagaimana seperti Antonio Guiteras, menteri dalam negeri Grau San Martin, yang meluncurkan slogan “Verguenza contra dinero” (Rasa malu melawan uang); dan Eduardo Chibás dari partai Ortodoxo, yang berjanji bunuh diri pada hari-hari yang mendahului perebutan Batista yang kedua kali. Gerakan Dua Puluh Enam Juli yang dipimpin Castro, dengan sikap puritan kuatnya ke arah moralitas publik, telah membangun perasaan kuatnya yang dibutuhkan untuk “suatu perubahan dalam adat-istiadat umum” (Gil, 1962, 386).
Banyak pengamat telah menginterpretasikan rejim diktatorial Fulgencio Batista sebagai dua contoh yang lain dari kecenderungan orang Hispanik atau Amerika Latin bagi kepemimpinan personal atau personalismo. Kepemimpinan personal biasanya merupakan suatu pola yang penting dalam politik Amerika Latin, tetapi suatu analisis yang diletakkan dalam ungkapan-ungkapan personalistik kehilangan tiga aspek dari situasi Kuba di mana memerlukan keterangan yang lebih jauh. Pertama, jelas bahwa beberapa kekuatan politik di Kuba terlalu lemah bagi setiap satu kelompok atau kelas untuk melebihi kebuntuan politik. Sebagaimana James O’Connor telah mengungkapkannya, “keseimbangan kekuatan-kekuatan kelas – diletakkan dalam hitungan ukuran, organisasi dan morlitas – menciptakan suatu hubungan politik di mana tak ada kelas yang punya inisiatif” (1964b, 107). Suatu situasi demikian memberi keuntungan pada suatu diktator yang dapat memainkan beberapa kelompok yang relevan melawan satu sama lain. Kedua, seringkali tidak dicatat bahwa rejim Batista benar-benar menampilkan kembali usaha-usaha untuk memberi perwakilan – bukan dalam bentuk pemilihan – bagi beberapa kelompok kepentingan penting. Ia diambil dari seluruh kelas dan “perwakilan seluruh kelas dapat diletakkan dalam posisi-poisisi pengambil keputusan kunci di seluruh pemerintahan sejak tahun 1935. Ini termasuk buruh” (1964b, 107). Dalam konteks ini orang seharusnya mengingat bahwa buruh diwakili dalam rejim Batista pertama oleh dua orang Komunis dalam osisi menteri dan oleh para pemimpin persatuan-dagang Komunis. Ketika kekuasaan berpindah dari kepemimpinan Komunis ke para pemimpin persatuan-dagang anti-Komunis pada tahun 1950, para pemimpin baru ini dimasukkan ke dalam pemerintahan Batista kedua. Pada saat yang sama, partai Komunis tak melakukan apapun untuk menolak rejim tersebut secara politik, bersandarkan diri sepenuhnya pada taktik-taktik persatuan dagang. Mereka juga tidak memberi dukungan pada pemberontakan Castro. Mereka mencela pemberontakan Moncada pada tahun 1953 sebagai “petualang pemecah-belah”, mengkritik para pemberontak di pegunungan sebagai teroris dan konspirator, dan menentang pemogokan yang diadakan pada tahun 1958. Itu hanya pada bulan Juli 1958 bahwa seorang pemimpin Komunis, Carlos Rafael Rodríguez, yang menjadi seorang menteri dalam pemerintahan Batista pada tahun 1940, pergi ke pegunungan untuk membuat kontak dengan Fidelistas.
Organisasi sindikalis-pura-pura rejim Batista ini menghasilkan aspek ketiga yang memerlukan komentar. Di satu sisi, ia mengikat suatu segmen masing-masng kelas yang signifikan pada aparatur negara, dengan demikian memberi mereka suatu pancang yang kokoh dalam pemeliharaannya, sementara pada saat yang sama melemahkannya dengan dirancang untuk melawan para pesaing yang mungkin. James O’Connor telah mengkarakteristikkan situasi tersebut sebagai berikut:
Jauh lebih penting, perwakilan masing-masing kelas pada tahun 1950 telah membentengi diri mereka sendiri dengan kokoh dalam birokrasi negara. Dengan demikian karakter perjuangan Castro diarahkan sebagian oleh akibat pergolakan yang lebih awal di mana menghapus suatu dasar kelas yang solid bagi peran politik dan memberikan dasar kerja bagi masing-masing kelas untuk mendirikan semacam pancang dalam ekonomi politik nasional. Kepentingan-kepentingan yang tetap ini diuntungkan baik dari jaringan kontrol pasar maupun darir redistributif kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Dengan cara ini situasi paradoksal berkembang bahwa segmen-segmen masing-masing kelas menikmati suatu pancang luas dalam sistem tersebut, sementara yang lainnya memperolehnya dari pembinasaannya (1964b, 108).
Dengan beberapa anggota dari masing-masing kategori sosial di dalam dan beberapa di luar, mereka hanya dapat mengembangkan banyak konflik di antara yang di dalam dan di dalam, serta di dalam dan di luar, tetapi bukan pertentangan radikal – dalam ungkapan sosiologikal – di antara para pembela dan para antagonis sistem sosial sebagai satu keseluruhan. Sosiologis Lewis Coser telah menunjukkan bahwa “konflik, lebih merupakan sesuatu yang mengacaukan dan mencerai beraikan, mungkin memang menjadi suatu cara pengimbangan dan karenanya memelihara suatu masyarakat sebagai suatu urusan yang berjalan dengan baik” (1956, 137). Dengan demikian di Kuba kasus konflik hanya membawa pada jalan buntu, dan jalan buntu menghasilkan konflik, tanpa satu kelompok menjadi mampu mengembangkan pengaruh yang cukup untuk memunculkan sistem dari tambatan-tambatannya. Ya, sebagaimana James O’Connor menulis,
perkembangan ekonomi [setelah tahun 1950] membutuhkan otonomi nasional keseluruhan, stabilitas politik (pra-kondisi untuk investasi luar negeri) dalam ketiadaan suatu kelas yang kuat dan stabil bagi peran borjuis, membutuhkan ketergantungan atas Washington. Perkembanagn ekonomi membutuhkan suatu sistm moneter mandiri dan otonomi moneter; stabilitas politik dibutuhkan bahwa pulau tersebut dijamin melawan inflasi, dan bahwa peso dijaga pada suatu tingkat yang sama dengan dollar dengan menahan pulau tersebut sebagai suatu koloni moneter Amerika Serikat. Perkembangan ekonomi dibutuhkan bahwa Kuba mampu menunda, mengatur, memodifikasi pembayaran internasionalnya; stabilitas politik membutuhkan pembayaran penuh dan cepat (pada tahun 1957-58, 70 persen koleksi kredit Amerika Serikat dikatakan “cepat”, dan 90 persen dibayar di dalam tiga puluh hari). Perkembangan ekonomi dibutuhkan bahwa Kuba mampu merebut keuntungan instrumen-instrumen umum kebijakan ekonomi nasional – bea pertukaran yang berlipat ganda, quota impor, dan kemudian; stabilitas politik dibutuhkan bahwa peraturan komersial internasional Kuba diatur dalam kepentingan para pedagang Amerika Serikat. Perkembangan ekonomi dibutuhkan bahwa Kuba membebaskan dirinya sendiri dari sistem quota gula; stabilitas politik dibutuhkan bahwa nasib Kuba dihubungkan pada kepentingan dan selera Kongres Amerika Serikat (1964b, 106).
Biaya kebuntuan politik dengan demikian memberi kontribusi langsung untuk mencegah perkembangan ekonomi dan untuk menjamin bahwa stabilitas politik yang membuatnya mungkin untuk melebihi ketidakseimbangan sistem sosial. Di bawah kondisi ini, hanya injeksi suatu kekuatan baru dari “luar” sistem dapat memberi daya dorong tambahan yang dibutuhkan untuk menggoncang struktur konflik yang tengah berjalanserta resolusi-konflik, dan akibat kondisi impotensi politik.
Kekuatan “luar” tersebut adalah gerombolan pemberontak Fidel Castro. Dua kali dalam toga puluh tahun politik “internal” ternyata tak cukup dalam mempengaruhi suatu perubahan struktur utama di dalam masyarakat Kuba. Selama periode pertentangan melawan penjagalan berdarah Machado dan selama rejim nasionalis radikal yang berumur pendek dari Grau San Martín, para mahasiswa universitas merebut kontrol Universitas Havana dan para pekerja telah menduduki stasiun-stasiun rel kereta api, perlengkapan publik, dan central-central gula, untuk mendirikan “soviet” atau dewan para pekerja, petani, dan prajurit dalam model Rusia yang berumur pendek. Gerakan terutama kuat di Provinsi Oriente, yang kemudian merupakan jantung usaha pemberontakan. Perebutan disponsori oleh partai Komunis muda, diorganisair tahun 1926; kaum Komunis juga ternyata efektif dalam mengorganisir persatuan pekerja gula nasional pertama (SNOIA) dan “liga petani” di antara para pekerja pedalaman. Meskipun memiliki prestis dan kekuatan yang sungguh-sungguh, bagaimanapun, partai Komunis ternyata tak efektif untuk berjalan lebih jauh. Ada bukti-bukti bahwa bertahan dari pertarungan melawan Machado karena takut menggusarkan intervensi imperialis (Zeitlin dan Scheer, 1963, 112); tidak mendukung rejim Grau di mana ia dianggap sebagai “tuan tanah borjuis”; keluar dari dukungan terbuka rejim Batista pertama, dan memfokuskan pada cita-cita persatuan-dagang lebih daripada cita-cita politik setelah itu. Hal ini kemudian menggambarkan prototipe “mesin partai yang harus disuapi”, melawan Régis Debray yang telah melancarkan kecaman. Dengan demikian ia tetap secara esensial pasif selama dua tahun pertama usaha gerilya.
Gerakan Dua Puluh Enam Juli, dipimpin oleh castro, dengan demikian menampilkan baik suatu kesinambungan aksi radikal masa lalu mapun suatu permulaan darinya. Castro sendiri memenangkan taji-taji politiknya dalam pertempuran-pertempuran kelompok kekerasan yang juga disebut kelomok-kelomok aksi akhir empat puluhan yang dilawankan pada koalisi partai Komunis dengan Batista dan yang menyokong taktik-taktik pemberontakan. Selama suatu jeda pendek pemilihan politik tahun 1952 ia sendiri maju sebagai seorang kandidat partai Orotodoxo dalam pemilihan yang, bagaimanapun, tak pernahmengambil tempat sebagai suatu hasil dalam perampasan kekuasaan Batista yang kedua kali. Pada tanggal 26 Juli 1953, ia mengorganisir suatu serangan 125 orang atas barak-barak tentara Moncada di Santiago de Cuba. Serangan tersebut membuat gerakan tersebut menjadi berbeda, tetapi ternyata gagal. Casto dipenjarakan, dibebaskan dua tahun kemudian. Dalam pembuangan di Meksiko, ia pecah dengan partai Orotodoxo untuk menjalankan suatu pemberontakan baru. Sebuah pendaratan oleh pasukan Kuba dari Meksiko dikoordinatkan dengan pemberontakan lain di Santiago; delapan puluh dua orang di bawah kepemimpinan Castro mendarat di Kuba, tetapi pemberontakan gagal dan kelompok Castro hapir tersapu bersih antara tanggal 2 dan 5 Dsesember 1956. Selusin yang tersisa lari menuju Sierra Maestra di mana mereka mengorganisir diri sendiri untuk melanjutkan peperangan melawan Batista, saat ini dengan taktik-taktik gerilya.
Sejak saat itu, ada suatu jurang pemisah yang melebar di Kuba antara organisasi-organisasi yang berhara memobilisasi massa urban dan pedalaman atau suatu usaha revolusioner, dan para Castroit yang menyandarkan diri pada aksi militer sekelompok kecil orang, mempergunakan gunung-gunung Provinsi Oriente sebagai perlindungan istimewa mereka. Konfil ini kemudian dikenal sebagai pertentangan Ilano atau tanah rendah dan gunung-gunung atau sierra (lihat Guevara, 1968a, 196-197). Dari sudut pandang partai Komunis, kelompok pemberontak mengikuti suatu strategi Blanquis, gerakan di belakang revolusioner Prancis Auguste Blanqui. Blanquisme telah digambarkan oleh Engels sebagai pandangan,
suatu resolusi yang relatif berjumlah kecil, orang-orang yang terorganisir dengan baik akan mampu, dalam memberi gerakan yang menguntungkan, tak hanya merebut kemudi negara, tetapi juga menjaga kekuasaan, dengan aksi enegetik dan tak kenal henti, sampai mereka berhasil membawa massa rakyat ke dalam revolusi dengan menyusun mereka di sekitar sekelompok kecil para pemimpin.
Pandangan ini merupakan kutukan bagi banyak kaum Komunis. Lenin telah menulis bahwa “pemberontakan harus didasarkan pada peningkatan revolusioner rakyat”; namun di sini merupakan suatu gerakan yang berharap menghasilkan peningkatan rakyat dengan “menerjunkan” sekelompok pemberontak ke dalam situasi Kuba.
Bagaimana kelompok pemberontak menggembleng massa? Ini asal-usul kekuatan pemberontak terdiri terutama dari apa yang disebut “para intelektual revolusioner”, kebanyakan berasal-usul kelas menengah. Beberapa di antaranya merupakan mahasiswa (Raúl Castro, Fauré Chomón), beberapa pengacara (Castro, Dorticós), beberapa dokter (Faustino Pérez, René Vallezo), beberapa guru (Frank País), sedikit urban pengangguran (Camilo Cienfuegos, Ephigenio Almejeiras). “Tak ada di antara kami.” tulis Che Guevara (dikutip dalam Draper, 1965, 68),
bukan dari kelompok pertama yang datang dalam “Granma”, yang mendirikan diri kami sendiri di Sierra Maestra, dan belajar untuk menghormati para petani dan pekerja sementara tinggal bersama mereka, memiliki latar belakang pekerja atau petani.
Orang pertama dengan koneksi-koneksi di antara penduduk pedalaman bergabung dengan pemberontak adalah Guillarmo García, seorang pedagang ternak di wilayah di mana para pemberontak membuat markas mereka; pada 6 Mei 1957, ia diporomosikan menjadi kapten dan “mengambil biaya semua petani yang bergabung dengan barisan” (Guevara, 1968a, 102). Namun rekruitmen petani perlahan-lahan.
masalah mendasarnya adalah: jika mereka melihat kami mereka melaporkan kami. Jika Tentara belajar keberadaan kami melalui sumber lain, mereka dikalahkan. Melaporkan kami melakukan kekerasan pada kesadaran mereka sendiri dan, dalam setiap kasus, meletakkan mereka dalam bahaya, sejak keadilan revolusioner semakin cepat. Meskipun suatu terorisasi atau akhirnya petani yang dinetralkan dan gelisah memilih menjauhi dilema serius ini dengan meninggalkan Pegunungan, pasukan kami sedang membentengi diri sendiri begitu rupa (Guevara, 1968a, 197).
Dalam menghadapi rekruitmen yang perlahan di antara kaum petani, penguatan dikirim ke dalam pegunungan dari dataran rendah – khususnya oleh Frank Faís, dioperasikan dari Santiago de Cuba – ternyata krusial. Lima puluh orang dengan sejata bergabung ke dalam barisan antara pendaratan pada tanggal 2 Desember 1956, dan serangan pada post tentara di Uvero pada tanggal 28 Mei 1957; kita mungkin menduga bahwa banyak di antaranya merupakan pekerja industrial atau proletarian pedalaman dari Provinsi Oriente (lihat Arnault, 1966, 147, catatan kaki 13). Rekruitmen petani dipercepat setelah itu.
Sedikit demi sedikit, ketika para petani datang untuk mengakui ketidakterkalahan gerilya dan durasi panjang perjuangan, mereka mulau merespon lebih legis, bergabung ke dalam pasukan kami sebagai prajurit. Sejak saat itu, mereka tak hanya bergabung ke dalam barisan kami tetapi juga mereka ternyata bertindak mendukung. Setelah pasukan gerilya membentengi diri secara kuat di pedesaan, khususnya sejak ia akrab bagi petani untuk memiliki sanak famili di seluruh zona. Ini adalah apa yang kami sebut “mendandani kaum para gerilyawan dengan daun-daun palm” (Guevara, 1968a, 197).
Dua faktor dalam rekruitmen ini tampak penting. Pertama, penduduk pedalaman yang mengelilingi Sierra Maestra sungguh-sungguh berbeda dalam karakter dengan karakteristik proletariat pedalaman Kuba kebanyakan. Guevara telah berkomentar mengenai hal ini dalam diskusinya mengenai “Keistimewaan orang Kuba” (1968a, 29):
area pertama di mana Tentara Pemberontak – dibuat dari sisa-sisa kelompok kalah yang berlayar dengan Granma – dioperasikan, adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh petani yang berakar sosial dan budayanya berbeda dari para petani yang ditemukan di wilayah-wilayah agrikultur semi-mekanik yang berskala luas. Kenyataannya, Sierra Maestra, sarang lebah tempat terjadinya peristiwa revolusioner pertama, merupakan suatu tempat di mana para petani berjuang dengan tangan kosong melawan latifundisme yang mencari perlindungan. Mereka mencari suatu tanah damai yang baru – bagaimanapun dilupakan oleh negara atau beberapa latifundis – di mana menciptakan suatu masa depan sederhana! Mereka secata konstan berjuang melawan pemerasan para prajurit, yang selalu bersekutu dengan para latifundis; dan ambisi mereka memperluas tak lebih jauh daripada suatu akte tanah milik. Secara konkrit, para prajurit yang termasuk pada pasukan gerilya tipe-petani pertama kami datang dari bagian kelas sosial yang telihat lebih kuat mencintai tanah serta kepemilikan atasnya; ini dikatakan, memperlihatkan secara sempurna bahwa kami dapat menegaskan sebagai jiwa borjuis kecil. Para etani bertarung karena ia menginginkan tanah bagi dirinya sendiri, bagi anak-anaknya, untuk mengaturnya, menjualnya, dan menjadi kaya dengan pekerjaannya.
Demikianlah susunan sosial ke dalam pemberontakan memasukkan dirinya sebagai hal yang luar biasa bagi Kuba. Sementara para penghuni liar muncul di bagian Kuba yang lain, jumlah mereka khususnya tinggi di Provinsi Oriente (Seers, 1964, 79), di mana mereka hidup lebih banyak di perbatasan hukum. Juga ada referensi ke zona Sierra Maestra sebagai salah satu zona utama bagi penanaman dan penyelundupan mariyuana (Goldenberg, 1965, 155), suatu aktivitas yang harus memperkuat orientasi ekstra legal wilayah tersebut dan dengan demikian membuatnya sebagai suatu tempat berlindung bagi pertumbuhan kelompok gerilya yang lambat yang memperoleh simpati petani sebagai semacam Robin Hood atau bandit-bandit sosial. Faktor kedua dari beberapa faktor yang penting mulai tampak bahwa kelompok pemberontak itu sendiri menjadi suatu bagian ekonomi lokal yang terus-menerus, dengan demikian mengikat kepentingan petani pada kelanjutan keberadaan dan keberhasilan mereka. “Petani pegunungan ini,” kata Guevara,
tidak memiliki ternak dan secara umum milik mereka adalah suatu makanan penyambung hidup. Mereka tergantung pada penjualan kopi mereka untuk membeli barang-barang olahan yang sangat diperlukan, seperti garam. Sebagai suatu langkah awal kami mengatur dengan beberapa petani bahwa mereka seharusnya menanam tanaman yang spesifik – buncis, jagung, beras, dan lainnya – di mana kami menjamin untuk membeli. Pada saat yang sama kami datang untuk bicara dengan para beberapa pedagang di kota-kota terdekat untuk menyuplai bahan makanan dan perkakas (1968a, 203).
Pertumbuhan kekuatan kelompok pemberontak di gunung-gunung berbeda dengan beberapa kegagalan untuk melaksanakan pemberontakan di dataran rendah. Hal ini termasuk suatu serangan mahasiswa ke istana kepresidenan di Havana pada tanggal 13 Maret 1957; suatu pemogokan umum yang dilaksanakan pada Agustus 1957; suatu pemberontakan para pegawai kapal di Ceinfuegos pada tanggal 5 September 1957; dan pemogokan lain yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 1958. Namun pada pemberontakan tahun 1958 suatu front pemberontakan kedua terbuka di Kristal Sierra, bagian utara Provinsi Oriente; pada bulan Mei dua barisan pemberontak bererak ke timur masuk ke provinsi Camagüey dan Las Villas. Pada bulan November dan Desember 1958 para pemberontak memotong komunikasi dengan pusat-pusat urban di Oriente dan mulai mengambil pos-pos komando dan kota-kota kecil di dataran rendah. Guevara merebut Santa Clara pada tanggal 31 Desember 1958. Batista meninggalkan negeri itu pada 1 Januari 1959, dan pada 8 Januari para pemberontak memasuki Havana. Diperkirakan bahwa pasukan pemberontak yang demikian tak pernah melebihi lebih dari dua ribu orang bersenjata.
Pandangan James O’Connor bahwa rejim Batista merupakan suatu koalisi tak efektif dari segmen-segmen kelas yang diberi suatu pancang dalam struktur yang tak kenal henti sementara segmen yang lain ditinggalkan, didukung oleh cara di mana beberapa kalompok “luar” mulai memberikan dukungan mereka pada para pemberontak, sementara beberapa yang “di dalam” menarik diri dari partisipasi di dalam rejim. Ada bukti-bukti yang pasti bagi dukungan kelas menengah untuk para pemberontak, meskipun kemudian disangkal oleh Castro sendiri. Dalam diskusinya mengenai “Keistimewaan orang Kuba”, Guevara embuat referensi yang jelas pada dukungan yang demikian (1968a, 28):
Kami tak percaya bahwa hal itu jadi dianggap luar biasa bahwa kaum borjuis, atau akhirnya sebagian terbaik darinya, memperlihatkan dirinya menguntungkan pada perang revolusioner melawan tirani pada saat yang sama di mana ia mendukung dan mempromosikan gerakan mencari solusi yang dapat dinegosiasikan yang akan mengijinkan mereka untuk menggantikan elemen-elemen rejim Batista ingin mengekang revolusi. Mengingat kondisi di mana perang revolusioner mengambil tempat dan kompleksitas tendensi-tendensi politik yang melawan tirani, itu bukan pada semua keluarbiasaan di mana beberapa elemen latifundis suatu sikap netral, atau akhirnya fihak yang tak suka berperang, pada kekuatan pemberontakan. Ini hal yang dapat dimengerti bahwa borjuasi nasional; dijatuhkan oleh imperialisme dan tirani, di mana pasukan-pasukan merampok kekayaan kecil dan membuat pemerasan sebagai suatu cara hidup harian, merasakan suatu beberapa simpati ketika mereka melihat para pemberontak muda dari gunung-gunung menghukum pasukan militer imperialisme, di mana merupakan tentara upahan. Maka kekuatan non-revolusioner, memang membantu melancarkan jalan bagi kemunculan kekuatan revolusioner.
Adalah nyata bahwa sektor menengah inilah yang memberi pasokan bagi para pemberontak di gunung-gunung. Dua penulis Kuba, Torres dan Aronde (1968, 49) menuliskan hal ini dengan sederhana: “Uang dibutuhkan: adalah kaum borjuis yang memilikinya ...” Guevara juga memberi referensi bagi “suatu gerakan bawah tanah yang luas di antara kekuatan bersenjata, dipimpin oleh suatu kelompok yang disebut orang militer murni” (Guevara, 1968a, 201). Satu gerakan demikian menghasilkan pemberontakan gagal di Cienfuegos Naval Base pada tanggal 5 September 1957. Semacam dukungan yang sama diberikan oleh partai Komunis non-revolusioner yang sampai pertengahan 1958 membuat kontak aktif dengan para pemberontak di gunung-gunung. Sementara hal itu tak pernah membesarkan hati gerakan bersenjata secara langsung, melalui partisipasi dengan organisasi-organisasi massanya, ini jelas bahwa hal itu memberi kontribusi pada penghancuran akhir rejim Batista oleh non-partisipasi dan kepasifannya.
Apa yang dikerjakan oleh pemberontakan di gunung-gunung adalah suatu menggoyang elemen-elemen dan kelompok-kelompok anti-Batista secara perlahan yang telah hidup dalam simbiosis dengan rejim. Melalui taktik-taktik ini hal itu memberi “dorongan” ekstrayang dibutuhkan untuk menghancurkan kebuntuan kekuatan politik yang ada. Sebagaimana Batista mampu berdiri di atas semua kekuatan kelas, karena tak ada kekuatan yang diberikan cukup kuat untuk mendominasi yang lainnya, maka pemerintahan pemberontak juga mampu menciptakan suatu pusat nasional yang efektif yang terbukti kebal terhadap tantangan suatu hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat dihancurkan. Dari sudut pandang ini hal ini barangkali tidak material apakah Castro dikendalikan ke dalam pertentangan aktif oleh sikap pemerintah Amerika Serikat, atau apakah ia selalu mempertimbangkan suatu titik dalam operasinya ketika suatu kegirangan dalam hubungan terus-menerus dengan Amerika Serikat akan menjadi suatu kebutuhan. Jika Kuba memperoleh kekuasaan membuat keputusan yang otonom atas proses-proses internalnya, dibutuhkan suatu pusat kekuasaan independen untuk mempengaruhi keputusan ini. Suatu pusat kekuasaan independen demikian, bagaimanapun, tak dapat bertahan jika setiap kelompok kepentingan yang membentuknya di dalam Kuba dapat membentuk suatu aliansi efektif dengan kelompok kuat di dataram Amerika. Perpecahan dengan Amerika Serikat mungkin dari sudut pandang ini telah sangat diperlukan bagi para pemenang, jika mereka berharap memperoleh keuntungan bagi kemenangan mereka.
Respon Hari Anti Korupsi dan Hari HAM
Gambar ini diambil pada tanggal 9 Desember 2011, Front Perjuangan Rakyat (FPR-SULTENG).
Rabu, 17 November 2010
Sejarah : Perang Petani 5
LIMA: ALJAZAIR
Orang-orang Arab dengan wawasan besar mengerti dengan baik revolusi yang bengis yang kami perkenalkan pada mereka: hal itu radikal bagi mereka sebagaimana sosialisme bagi kami.
Jenderal Bugeaud, penakluk Aljazair, 1849
Pada tahun 1830, sebuah alterkasi antara gubernur Turki Aljazair dan konsul Prancis membawa pasukan bersenjata Prancis ke Aljazair. Pertama kali, Prancis hanya mendirikan sebuah protektorat; namun pada tahun 1840 pemerintah Prancis memutuskan penaklukan dan kolonisasi besar-besaran seluruh negeri. Penaklukan dilakukan oleh Jenderal Bugeaud yang mengkombinasikan medan perang yang dilakukan oleh pasukan terbang dengan suatu kebijakan pembumihangusan yang menghancurkan secara total. “Di Eropa,” Bugeaud menulis,
kami tak hanya pasukan perang, kami juga memerangi kepentingan pribadi. Ketika kami telah mengalahkan pasukan negara lain, kami merebut pusat-pusat populasi, perdagangan, industri, adat-istiadat, arsip-arsip, dan segera kepentingan pribadi dipaksa menyerah. Hanya ada satu kepentingan yang dapat direbut seseorang di Afrika, kepentingan yang diberikan dalam pertanian ... ya! Saya tak menemukan cara lain menaklukan negeri lain daripaa merebut kepentingan pribadinya (dikutip dari Julien, 1947, 65).
Diawali sebagai sebuah operasi militer luar negeri dalam rangka mengalihkan perhatian dari berkembangnya ketidakpopuleran rejim Charles X di dalam negeri, pendudukan Aljazair segera menjadi suatu akhir di dalam dirinya. Pengaruh pertamanya adalah menyingkirkan penduduk pribumi dari tanahnya dan mengalihkan tanah ini ke tangan-tangan orang Eropa. Aljazair, seperti wilayah non-Barat lainnya di dunia, tak mengenal institusi kekayaan pribadi mutlak bangsa Eropa sebelum kedatangan orang-orang Eropa; lebih suka mewujudkan suatu hirarki kompleks hak-hak guna. Hak atas tanah dibagi-bagi, pertama dari seluruhnya, di antara yang dimiliki oleh bey sebagai penguasa dan yang dimiliki oleh suku-suku. Tanah-tanah bey ada tiga jenis. Satu jenis, melk (dari malaka, memerintah) diberikan pada perorangan, tetapi dengan kepemilikan utama yang ditopang oleh penguasa. Para petani penerima dapat mewarisi hak guna mereka, memagari lahan mereka, dan merubah hak mereka melalui pemberian atau penjualan. Meskipun begitu, penjualan jarang karena mereka telah memiliki persetujuan untuk komunitas lokal – yang memiliki hak pioritas pembelian dalam kasus demikian – dan dihubungkan dengan suatu kehilangan kehormatan dan nama untuk diasingkan dari basis kehidupannya. Tanah kedua adalah tanah yang berhubungan dengan masing-masing tiga distrik administratif (beylik) di mana Turki telah membagi Aljazair. Tanah-tanah distrik ini terdiri dari tanah terbaik yang ada dan merupakan tanah yang paling subur atau beririgasi; mereka dikelola di abwah arahan administrasi bey itu sendiri, yang lain oleh tobang yang diambil dari suku independen yang berdekatan, atau oleh pemanen bagi hasil yang menerima lembu jantan, bajak dan pakan, serta mempergunakan seperlima lahan. Jenis tanah yang ketiga, disebut azel, merupakan tanah lain yang disita dari suku pemberontak atau pembelian oleh bey. Ini dijamin sebagai pengganti gaji para pejabat khusus atau keluarga-keluarga atau untuk kompensasi unit-unit suku yang memberi prajurit-prajurit pada pengusaha atau menggembalakan ternaknya oleh mereka sendiri. Beberapa dari tanah ini adalah padang rumput, tetapi tanah pertanian dikelola oleh pemanen bagi hasil atau pemilik sewa yang memperoleh hak guna turun-temurun atas tanah ini. Diperkirakan bahwa di Aljazair lebih dari lima belas ribu keluarga terlibat dalam cara panen yang disebutkan ini.
Sebaliknya dari tanah-tanah tersebut, di bawah yuridiksi pokok gubernur, ada tanah-tanah suku, bled el’arsh. Kepemilikan diberikan pada suku secara keseluruhan, tetapi sekali lagi anggota suku yang mengerjakan tanah dengan bajaknya diberi hak guna dan penerimaan hasil perorangan. Tanah-tanah ini tak dipagari serta terbuka untuk semua penuntut: kerja yang ditanam di tanah membantu sebagai sebuah jaminan tinggal lebih lanjut atau sebagai suatu klaim utama atasnya.
Seluruh tanah ini merupakan subjek pajak. Pada saat yang sama pengelola memiliki keamanan kepemilikan tetap yang lengkap; tak terpikirkan bahwa “untuk beberapa tingkah gubernur ia dapat kehilangan tanah yang merupakan sumber kehidupannya (Nouschi. 1961, 93).
Setelah penaklukan oleh Prancis, sebagai pemenang hak atas kedaulatan, merampas tanah-tanah beylik seketika itu juga, dan memberikannya pada pemukin Prancis. “Sejak kedatangan Prancis yang menempati tanah beylik,” keluh petani melalui ketua mereka,
kami telah terusir dari tanah yang banyak di antaranya belum jelas. Kami tidak berbahagia sejak zaman Turki, karena bagian terbesar penduduk kami menetapkan tanah-tanah beylik ini selalu merupakan yang terbaik dan beririgasi. Hal ini benar bahwa kami hanya menggunakan hak guna atas tanah-tanah ini; tetapi tentu saja kami mengelolanya dan mereka selalu menghasilkan hasil besar lebih dari tanah lapangan yang kami tempati sekarang. Semua ini kami kerjakan, tetapi kami belum berhasil meletakkannya ke dalam kondisi yang pantas untuk bercocok tanam (dikutip dari Nouschi, 1961, 386-387).
Pada saat yang sama, Prancis juga merampas tanah-tanah yang termasuk fondasi-fondasi keagamaan, habus. Perampasan ini, juga, melanggar suatu tatanan hak guna yang kompleks. Banyak individu-individu dan organisasi-organisasi, sebagaimana gilda-gilda, telah memberikan tanah mereka untuk masjid dan sekolah-sekolah, sebagai pengganti hak guna terus-menerus dari tanah itu. Prancis juga menambahkan pajak tanah. Dalam satu tahun (1839-1840) pajak menjadi berlipat tiga (Nouschi, 1961, 181). Akhirnya pada tahun 1863 Prancis menerapkan konsep Eropa Barat mengenai hak milik pribadi atas tanah pada pemilik Muslim. Tindakan legal ini melengkapi dua hal. Di satu sisi menghancurkan dalam satu tiupan seluruh piramida hak-hak yang telah menjamin kehidupan pengelola yang lebih rendah namun berdiri dalam arah membuat tanah sebagai suatu komoditi yang dapat dipindah-pindahkan dengan bebas. Di sisi lain ia melemparkan semua tanah yang dimiliki orang-orang Muslim ke atas pasar terbuka, dan membuatnya mungkin diperjualbelikan atau dirampas oleh kolonis Prancis. Beberapa peneliti Prancis meramalkan beberapa konsekuensi sebelum pelembagaan hak milik pribadi,
di dasarnya ada yang mengacaukan jaminan pekerjaan, suatu sentimen nyata kesama-rataan. Dengan dimulainya individualisasi hal itu tak akan lagi sama. Suatu waktu tanah diperoleh dengan pasti, ketidaksamaan berawal: di satu sisi para pemilik, dan di sisi lain para proletariat, persis seperti dalam masyarakat sipil kita (dikutip dari Nouschi, 1961, 313).
Surat kabar Colon, meskipun begitu, menyambut gembira langkah tersebut (L’Independent of Constantine, 12 April 1861, dikutip oleh Nouschi, 1961, 282):
Terima kasih untuk konstitusi hak milik di mana hal ini memberi bagian terbesar teritori Aljazair keluar dari kondisi nilai mati dengan segera menuju negara dengan nilai yang nyata; jutaan sumber dari ketiadaan ... Pedesaan akan didiami dan kota-kota akan menyaksikan di tengah-tengah mereka berkembangnya seluruh aspek komersial dan industri.
Legislasi baru, tulis Frederic Lacroix pada temannya, Kaisar Napoleon III, pada tahun 1862, akan “memberadabkan, secara sempurna, orang-orang Arab.”
Pengalihan tanh besar-besaran dari orang-orang Muslim ke penduduk Eropa tak hanya mempengaruhi pertanian; ini juga dicampuri dengan simbiosis rumit antara penggarap dan penggembala nomaden. Para penggembala dicegah masuk padang-padang rumput di zona tempat tinggal di mana sebelumnya telah mereka gunakan selama musim-musim tak ditanami. Pada saat yang sama usaha-usaha komunitas-komunitas pesisir untuk menggembalakan ternak mereka di wilayah nomadik di pedalaman dengan cepat diminta membayar untuk penggembalaan, dan membuat ternak tak menguntungkan sebagai suatu tambahan penghasilan bagi pertanian; jumlah ternak per individu turun empat per lima (Yacono, 1955, II, 326). Bahaya dari pemukiman ulang di tanah marjinal terlihat sedini tahun 1845 oleh Jenderal Bugeaud yang meramalkan bahwa “kolonisasi tak dapat namun membantu memancing ketidakpuasan orang-orang Arab yang merasa diri mereka dicegah dalam suatu ruang yang sempit” (dikutip dari Nouschi, 1961, 194-195).
Kerugian atas norma-norma Prancis mengenai kekayaan pribadi atas tanah berpindah dari tangan ke tangan dengan suatu program pemotongan suku-suku besar di mana para kepala suku merupakan pendukung utama dan ahli waris pemerintahan Turki. Suku-suku ini bukan unit persaudaraan yang homogen, anggota-anggota yang sama, serta seluruhnya berasal dari keturunan seorang leluhur yang sama. Sungguh-sungguh lain dari itu, mereka seringkali terdiri dari bagian asal-usul dan status sosial yang bermacam-macam di mana bersekutu satu sama lain melalui ikatan umum pada silsilah dominan bagian yang juga dominan. Ketika kita bicara tentang suku-suku di sini kita berarti bicara koalisi-koalisi, diorganisasikan di sekitar sekelompok pemilik kekuasaan. Prancis mengerti hal itu dengan baik ketika mereka bermaksud menghapus hak tanah dalam ungkapan afiliasi suku tak hanya sebagai suatu cara melembagakan kekayaan pribadi atas tanah, tetapi juga dalam rangka memecah kekuasaan independen silsilah yang terbesar. Mereka menyelesaikan hal ini dengan cara menguliti silsilah inti dari pengaruh politik mereka, disebut douar, dan memberikan hak-hak tanah dalam bentuk keanggotaan dalam kerumunan pemukiman daripada dengan kebaikan keanggotaan suku. Banyak douar mengisi bagian-bagian dari suku-suku yang sungguh berbeda, sehingga mencerai-beraikan suku-suku, dan dengan itu, kekuasaan tuan-tuan besar. “Pemerintah tak lepas dari pandangan ini,” kata Jenderal Komisioner Gubernur Allard, “bahwa tendensi umum kebijakan seharusnya untuk mengurangi pengaruh para kepala suku dan memecah suku-suku tersebut (dikutip dari Nouschi, 1961, 309-310).
Sebuah contoh bagaimana suku-suku difragmentasi dan direlokasi diberikan oleh sejarah Ouled Kosseir di Shelif yang berbahasa Arab (Yacono, 1955, II, gambar no. 40, 289), salah satu dari dua suku kuat di wilayah tersebut sebelum kedatangan Prancis. Mereka berjumlah 9.000 orang dan menguasai tanah hampir mendekati 38.500 hektar. Tiga puluh tahun setelah penaklukan, mereka kehilangan 18.800 hektar untuk negara dan dua colon individual melalui pengambilalihan sekaligus, dan 2.000 hektar yang lain melalui penjualan tanah individual setelah penetapan kepemilikan pribadi atas tanah.
Ketika Prancis menciptakan pemukiman Malakoff, mereka mengisinya dengan empat segmen Ouled Kosseir. Pada tahun 1884, keempat segmen ini digabung dengan enam segmen baru yang diambil dari empat suku yang berbeda, sebagaimana penambahan satu segmen lagi dari suku mereka sendiri. Dua dari empat segmen Kosseir asli kemudian dipindahkan kembali ke komuni-komuni Prancis yang lain, hanya menyisakan tiga segmen Kosseir di Malakoff. Pada tahun 1887, ia digabung dengan yang keempat, tetapi pada saat yang sama enam segmen non-Kosseir dibawa dari empat suku yang berbeda yang diperkuat oleh kedatangan empat segmen lagi, termasuk empat suku yang berbeda. Pada tahun 1892, salah satu segmen Kosseir yang asli telah bergerak ke mana-mana, dan yang lain telah pecah, mengirimkan anggota-anggotanya yang terpecah-belah untuk bergabung ke dalam komuni yang lain. Ditambah lagi dua segmen Sbeah. Pada tahun 1911, segmen Kosseir yang lain bergabung di pemukiman, tetapi menjadi sebelas bagian yang baru, termasuk sbelas kelompok suku yang berbeda. Salah satu segmen Kosseir yang lain pecah, dan para imigrannya pergi ke mana-mana. Pada waktu Prancis terlibat dalam Perang Dunia II pengadukan telah terbukti berhasil di mana suku-suku telah berhenti eksis sebagai sebuah unit sosial dan politik yang relevan dalam pemerintahan Aljazair. Ketika, pada tahun 1941, pemerintah pengemban rancis di Vichy mengambil langkah melembagakan kembali suku-suku dalam rangka memperbaiki kontrol, para administratur Prancis menyetujuinya dengan sedih bahwa langkah-langkah yang diambil pada tahun 1863 telah menjalankan tugas mereka semua dengan baik dalam mengakhiri kekuasaan suku sekali untuk selamanya (Nouschi, 1961, 306, lihat juga catatan kaki 1, halaman yang sama).
Douar-douar didami oleh segmen-segmen suku terdahulu yang telah dijadikan kesatuan yang independen pada hak mereka sendiri, tetapi diorganisasikan ke dalam komuni-komuni lebih luas dalam model Prancis. Komuni-komuni ini ada tiga jenis: (1) komunitas-komunitas yang didominasi orang-orang Eropa, di mana dewan dan wali kota dipilih oleh penduduk Prancis, dan di mana orang-orang Muslim hanya diijinkan memilih seperempat dari delegasi, bahkan meskipun penduduk muslim terhitung sebagai mayoritas; (2) komunitas-komunitas campuran Eropa dan Muslim yang dikepalai oleh administrator sipil dan ditopang oleh suatu dewan Prancis dan ketua pribumi (caid) yang ditunjuk; dan (3) komunitas-komunitas pribumi yang diperintah oleh seorang pejabat Prancis, dibantu oleh seorang kepala pribumi. Semua orang Muslim diijinkan menggunakan adat-istiadat mereka sendiri atau hukum Qur’an, tetapi undang-undang khusus melawan ketidakmembayaran pajak, aktivitas politik melawan Prancis, pertemuan umum – termasuk ziarah dan pesta umum – tanpa ijin, berkelana tanpa ijin, penolakan pada pendaftaran kelahiran dan kematian – mengkhususkan orang Muslim sebagai seorang penduduk dengan cacat. Seluruh bangunan kontrol ditutup dengan membuat bagian ljazair sebagai bagian administratif metropolitan Prancis. Asimilasi terhadap norma-norma budaya Prancis dibuat sebagai suatu yang ideal, tetapi perpecahan – di bawah kondisi ekonomi, sosial, politik, dan ketidaksamaan hukum – mejadi kenyataan yang ada.
Perpecahan unit-unit suku dan kekuasaan kepala suku yang dihubungkan dengannya, bagaimanapun, menghasilkan beberapa konsekuensi tak terduga. Hal ini membuat mungkin bagi para kepala suku menjalankan distribusi padi yang bebas di suatu musim kelaparan dari toko-toko yang mengumpulkannya melalui pemberian dan pajak yang dibayar dengan tanggungan suku mereka. Undang-undang tahun 1863 juga mengakhiri distribusi dera oleh pondok keagamaan lokal (zaouias), membawa pasokan-pasokan dari kekayaan habus mereka. Kekayaan ini telah menjadi tanah pribadi dan dilemparkan ke pasar. Lebih jauh, douar-douar baru jarang memperbaharui adat-istiadat tradisional pelaksanaan cadangan makanan di dalam gudang-gudang umum, yang telah dipasok dengan pembayaran tradisional. Dengan demikian menghilangkan pertahanan ekonomi vital, meninggalkan penduduk pedalaman bertahan sepenuhnya pada aktivitas-aktivitas penyewa udang dan pedagang kredit di saat yang dibutuhkan.
Sebuah konsekuensi paradoksal fragmentasi suku lebih lanjut adalah pertumbuhan yang menonjol dewan-dewan tokoh suku (djemaa) di dalam douar-douar. Prancis mengakui dewan-dewan ini baik di komuni pribumi maupun komuni campuran, juga menjamin mereka dengan sungguh-sungguh otonomi atau mempergunakan mereka dalam suatu kapasitas konsultatif, khususnya dalam masalah hukum Muslim. Douar-douar Muslim, bagaimanapun, juga diadakan di komunitas-komunitas yang didominasi oleh orang-orang Eropa di mana secara teori dibuat ketentuan tak ada partisipasi pribumi. Dalam kelompok pemukiman demikian, bagaimanapun, juga berkembang satu sarang madu apa yang disebut ahli hukum Prancis sebagai “klenik djemaa”, dewan-dewan tersembunyi (Charnay, 1965, 228). Baik dewan-dewan yang terbuka maupun yang tertutup menjalankan suatu tradisi pengambilan keputusan di level lokal, meskipun kenyataannya struktur suku telah ditanggalkan. Mereka juga menjalankan suatu tradisi mengatur-diri lokal yang ternyata modal penting dalam membantu penyebab pemberontakan tahun 1954.
Penduduk pribumi melihat diri sendiri semakin tercabut dari tanah dan diusir oleh para kolonis yang terus bertambah ke daerah yang tak produktif. Mekanisme jaminan keamanan ekonomi tradisional telah dicabut, silsilah keturunan dan suku-suku telah diselewengkan, dan struktur politik yang akrab dilucuti. Respon atas pencabutan itu sebagianadalah migrasi besar-besaran, dan sebagian dengan pemberontakan terbuka. Migrasi ke barat menuju Tunisia, baik penduduk desa mapun kota, terjadi pada tahun 1830, 1832, 1854, 1760, 1870, 1875, 1888, 1898, 1910, dan 1911 (Lacheraf, 1965, 179). Sentimen yang mendorong gerakan penduduk ini dilaporkan oleh Jenderal Devaux pada tahun 1861 ketika ia mengutip kepala-kepala suku yang menyokong migrasi karena,
seseorang dapat hidu lebih mudah, lebih bebas di kabupaten (Tunisia), dan di sana tak kekuarangan tanah, untuk pertanian atau ternak. Tanpa ragu, seseorang dapat beruntung dengan tidak hidup lebih lanjut dalam kontak dengan orang-orang Kristen (dikutip dari Nouschi, 1961, 290).
Seakhir tahun 1911, orang-orang berangkat ke Tlemcen di Aljazair barat ke Syria, karena mereka merasa “dikutuk Tuhan” (Nouschi, 1962, 22).
Namun pelanggaran Prancis juga menghasilkan pemberontakan-pemberontakan. Yang pertama dari pemberontakan ini, berlanjut dari tahun 1832 sampai tahun 1847, dipimpin oleh Abd el Kader. Pemberontakan ini signifikan tak hanya karena durasinya, tetapi karena organisasi khusus yang dikembangkan oleh para pemberontak. Abd ek Lader tak hanya seorang musuh yang disumpah Prancis, tetapi juga oleh orang-orang Turki di mana Prancis telah menaklukan koloni tersebut. Ini karena ia menolak menarik ke pihaknya para kepala suku besar yang merupakan para kolaborator dan penerima warisan rejim Turki. Sebagai pengganti “pola papan main dam” checks and balances Turki di mana mengatur satu kelompok melawan kelompok yang lain untuk akhirnya menguntungkan elit Turki, ia merombak suatu piramida pimpinan suku, di mana sheikh-sheikh suku akan dipimpin oleh seorang sheikh dari para sheikh, sheikh dari para sheikh sebaliknya dipimpin oleh seorang caid, sejumlah caid oleh seorang aga, sejumlah aga oleh seorang khafila, dan sejumlah khafila oleh emir, Abd el Kader sendiri. Pada masing-masing level organisasi, kekuasaan pemimpin sekuler diimbangkan oleh seorang hakim agama. Keseluruhan struktur akan dijalankan bersama suatu seruan pada Islam di mana emir akan muncul sebagai instrumen Tuhan, menghimpin komunitas kepercayaan dalam sebuah perang suci melawan Kristen. Konsep tersebut tak lain menyeruai Negeri Wahabi di Nedj (Boyer, 1960. 65), dengan organisasi suku diterapkan ke dalam aparat suatu negara teokratik fundamentalis. Dalam kenyataannya skruktur tersebut tetap teorikal dan Abd el Kader, sebagaimana penguasa lainnya di Maghreb sebelum dia, telah menghadapi masalah mendasar kesetiaan dan insiden yang tak menentu. Ia juga mendapati jarak yang melawannya, persaudaraan keagamaan yang besar dan kuat yang tak mempercayai kekuatan terpusat apapun, dan dengan demikian berbalik mendukung pembangunan pondok lokal di sekitar wali-wali dan guru-guru agama lokal) Boyer, 1960, 92). Ketidakpercayaan pada keluarga-keluarga besar, dicampur dengan dukungan Islam, telah memikat nasionalis Aljazair untuk melihat dalam diri Abd el Kader seorang pelopor pemberontakan rakyat abad kedua puluh.
Dalam pertemuran mereka bersama Abd el Kader, Prancis menerima bantuan dari kepala-kepala militer pemerintah Turki. Mereka melihat dalam persekutuan dengan Prancis mampu melindungi pososo privilese mereka di negeri tersebut. Prancis, sebaliknya, selama perang terbuka pendudukan negeri itu, sungguh-sungguh berharap mempergunakan kepala-kepala militer ini dalam mengurus penduduk Muslim, dengan perlahan, bagaimanapun, utnuk mengganti kekuasaan secara hat-hati di antara beberapa tokoh ini, yang “lebih merupakan pengikut daripada pejabat” (Bernard, 1930, 187). Namun, ketika administrasi Prancis di negeri tersebut berkuasa, menjadi bertambah jelas bahwa hal itu akan menjadi perlu untuk memperlemah tuan-tuan besar dan kekuasaan mereka atas suku-suku. Keadaan berpihak pada mereka. Selama periode antara tahun 1866 dan 1870 beberapa kelaparan dan epidemi menyebabkan pemerintahan Napoleon III meminta kekuasaan kepala-kepala ini agar membayar pinjaman bank untuk membeli makanan bagi penduduk yang kelaparan. Kebangkrutan Kekaisaran Kedua, di bawah hempasan mesin militer Prusia, bagaimanapun, menyebabkan bank-bank meminta dengan segera membayar kembali pinjaman. Seorang kepala suku besar seperti Moqrani berada dalam dilema khas seorang penguasa kuat tipe tradisional demikian, berhadapan dengan mekanisme finansial dan politikal suatu tatanan sosial yang baru.
Para petani tak dapat membayar kembali uang muka yang telah ia berikan pada mereka; secara kemanusiaan, seorang Moqrani tak dapat memburu mereka dari tanahnya untuk menutupi uang muda dengan padi atau perak yang ia setujui di waktu krisis: adat-istiadat tak mengijinkan hal ini. Di sisi lain, para kreditor, mereka sendiri ditekan oleh bank-bank, ingin uang mereka kembali (Nouschi, 1961, 399).
Ditingalkan oleh sekutu-sekutu Prancisnya, ditekan oleh para kreditornya, ia bangkit dalam pemberontakan yang nekat (1871-1872). Ini merupakan pemberontakan terakhir tuan tanah pribumi. Namum pemberontakannya juga ditandai di komunitas-komunitas pedalaman dengan pembentukan komite-komite pemberontak, berjumlah antara sepuluh dan dua belas yang dipilih dari para anggota (disebut juga shartia, dari sharata, suatu kondisi yang menimpa seseorang). Komite-komite ini bertindak melawan pejabat-pejabat pribumi yangd espotik, mengawasi proses hukum, dan melaksanakan sangsi melawan orang yang tak sepakat. Banyak pejabat pribumi dihadapkan dengan suatu pilihan antara bergabung dengan pemberontak atau kehilangan kekuasaan mereka. Pemberontakan ternyata tak berguna. Pada saat yang sama prospek suatu pemberontakan di pedesaan tampak menghantui banyak ketua dan pedagang Muslim di mana cukup menyebabkan mereka terusir dari tanah mereka karena Prancis melawan para pemberontak. Dengan demikian para tokoh Konstantin pada 21 April 1871, menunjuk diri mereka sendiri pada penguasa Prancis dalam sebuah surat di mana:
mereka meminta gubernur tak membuat mereka bingung, orang-orang yang terdidik dan tercerahkan ... yang menghargai dengan hormat perlindungan dan hukum Prancis, dengan “orang-orang Baduy” atau rakyat suku-suku ... [Kami] warga negara yang menetap dan melek huruf, yang mencintai ketenangan, kedamaian, kesentosaan dan kesenangan ... Mengharapkan yang lebih baik dari sumber penghasilan yang diperoleh, mereka membaktikan mereka pada pekerjaan manual, berdagang, bertani, segala jenis industri; mereka menghormati kekuasaan, mereka sahabat-sahabat pemerintah ... Mereka ingin hidup dengan tenang bersama isteri dan anak mereka. Seseorang harus mengakhiri hal ini ... bahwa “orang Baduy” tak akan meninggalkan tabiat tradisional mereka, adat-istiadat gunung mereka, tak kurang mereka adalah subjek represi yang hebat dan keras di mana mengisi mereka dengan suatu rasa takut dan kengerian yang menyebabkan mereka takut pada kehidupannya. Hanya kekuatan dan kekerasan dapat menaklukan sifat mereka (L. Rinn, dikutip dari Lacheraf, 1965, 60-61).
Kekuatan dan kekerasan datang tak lama. Mereka mengambil bentuk hukuman pengambilalihan yang disetujui para kolonis Eropa, dijalankan untuk membuat penduduk pribumi membayar biaya pemberontakan. Pengambilalihan diputuskan oleh Dewan Pemerintah Tertinggi dengan kata-kata:
Pengambilalihan merupakan suatu hukuman yang mempu meninggalkan suatu jejak yang permanen; suatu perampasan kekayaan yang dibenarkan dengan keras hati dan mengulangi kembali kejahatan akan menghantam semangat kesalahan, secukupnya dengan menundukkan mereka pada suatu represi efektif dengan konsekuensi yang tak dapat disapu bersih. Pelaksanaan pengambilalihan yang sesungguhnya terjadi dengan damai; peristiwa berdarah dan pengrusakan dihindarkan di masa depan ... kepentingan politik, keamanan koloni, pembudayaan bangsa-bangsa yang tak akan datang pada kita sampai harapan mengguncang dominasi kita muncul dari pikiran mereka, humanitas waskita yang menghindarkan bencana masa depan oleh kerasnya perintah pelaksanaan pengambilalihan saat ini dan konsekuensi-konsekuensinya (Nouschi, 1961, 406).
Sebagai tambahan, hukuman khusus dipungut delapan kali lebih besar daripada harga pajak tahunan, dijatuhkan di wilayah-wilayah pemberontakan, dan dikumpulkan melalui agensi kepala-kepala suku yang tetap percaya pada Prancis. Para kepala suku, kata para petani, “telah mengambil kulit dan belulang kami dan sekarang mereka menghancurkan belulang kami untuk memakan sumsumnya” (Nouschi, 1961, 420, catatan kaki 59). Kenangan mengerikan mengenai tahun-tahun ketika “keadilan dan kebenaran menghilang”, “adik dibuat melawan kakak”, dan para kepala suku “menjadi kaya melalui pengkhianatan” tetap hangat dalam nyanyian-nyanyian orang Kabyla yang direkam setengah abad kemudian. Hal ini memperkuat suatu ambivalensi permanen terhadap kepala suku tradisional yang pada suatu waktu dalam huru-hara memimpin perang kemerdekaan.
Di bawah perlindungan Prancis, demikian bertahan suatu aristokrasi pribumi yang akan berpihak kepada Prancis dan di mana Prancis mengkooptasi sebagai administratur penduduk pedesaan untuk kepentingan negara Prancis. Pemerintah Prancis membantu pada satu dan waktu yang sama sebagai penjamin mereka melawan tuntutan-tuntutan warga Muslim mereka sendiri, dan melawan gangguan tak berbatas atas tanah mereka serta kekuasaan oleh para colon. Tercabut dari struktur kesukuan di mana mereka memiliki kekuasaan pribumi mereka sebelum penaklukan, meskipun begitu mereka menjalankan fungsi-fungsi politik pada skup yang cukup di atas kepentingan para penakluk untuk menempatkan diri mereka di antara pribumi dan Prancis. Para pemilik tanah besar Muslim ini, kata etnologis Prancis Jean Srevier, menyembunyikan:
Prancis dari rakyat Aljazair. Secara umum, mereka adalah keturunan aristokrasi yang didirikan oleh Turki, dijalankan melalu kebodohan pemerintah Prancis pertama-tama dan kemudian dijalankan oleh kebiasaan. Dengan mengontrol kekayaan, mereka mengontrol manusia: pekerja pengikut mereka yang menderita – budak-budak mereka – yang dipromosikan ke derajat pemilik, telah memungkinkan raja-raja mereka mencapai martabat Republik, pertanggungjawaban perwakilan rakyat ... Mereka telah memperoleh tahun-tahun tuntutan pemilihan umum, benar-benar membuat para tuan keramat oleh Republik (diutip dalam Aron, 1962, 202).
Demikian, pertama kali, pemberian hak suara secara selektif semata-mata hanya pertanggungjawaban, dalam suatu cara baru, dominasi keluarga-keluarga kuat dalam mendukung pemerintah Prancis. Dalam kelompok persaudaraan demikian, sebagai contoh, pada tahun 1951 memberi seorang senator, seorang deputi dan dua perwakilan untuk Majelis Aljazair, seperti juga dua perwakilan pada Dewan Jenderal (Boyer, 1960, 230). Demikian suatu kebijakan membantu untuk “memecah kontak antara para penakluk dan massa pribumi”, sementara massa “tanpa jalan lain yang efektif menjadi mangsa langganan yang mengelilingi para kepala-kepala lokal (E. Marcie, dikutip dalam Aron, 1962, 293). Keberadaan suatu “aristokrasi tenda besar” yang terus-menerus itu kemudian menjadi suatu rintangan lebih lanjut bagi setiap usaha utama untuk membiasakan penduduk pribumi dalam mendukung administrasi Prancis, konservatif atau mencita-citakan reformasi. Jumlah kelas pemilik kekuasaan ini dapat diperkirakan di mana pada saat pecah pemberontakan 1954 ada lima ratus pemilik tanah Muslim masing-masing mengontrol harta tanah lebih dari lima ratus hektar (Aron, 1962, 292).
Sementara orang-orang Muslim dirampas dan dipaksa menyaksikan pemotongan kerangka sosial mereka, Aljazair dibuka lebar-lebar bagi imigrasi dan pemukiman orang Eropa. Para colon-colon baru semuanya orang Prancis dalam nama, tetapi hanya setengah yang merasal-usul dari Prancis, datang terutama dari wilayah tengah-selatan Prancis yang miskin dan – setelah kekalahan Prancis tahun 1871 – juga datang dari Alsace. Setengah yang lain terdiri terutama orang-orang Spanyol dan Italia, Korsika dan Malta. Campuran karakter populasi ini menyebabkan penulis Prancis Anatole France mengatakan di tahun 1905 bahwa Prancis telah selama tujuh puluh tahun merampas, memburu, dan mengandaskan orang-orang Arab dalam rangka menempatkan penduduk Aljazair dengan orang Italia dan Spanyol. Pada penempatan terpencil pertama ke dalam pemukiman terpisah, mereka dengan segera datang untuk bekerja sama melalui perkawinan-dalam dan melalui kebencian umum orang-orang Arab. Louis de Baudicour, menulis pada tahun 1856, membandingkan sikap mereka terhadap orang Arab dengan para penggarap tanah wilayah Selatan terhadap budak-budak Negro mereka:
mereka tak pernah menyimpang dari sentimen hirarki: mereka mendominasi dan harus menominasi, karena jika si tuan memalingkan muka, sang pelayan merendahkan dan merobohkannya. Dengan demikian mereka menjalani ujian kekuatan ini tanpa menghindarkan diri. Tetapi, setelah bertahun-tahun, suatu keraguan ganda memperlemah kepercayaan mereka: mereka melihat orang-orang Arab di mana mereka menolak dengan semangat untuk menganggap diri mereka sebagai hal yang sama, membiak dan organis; orang-orang ini akan menenggelamkan mereka; mereka tak mampu memahami bahwa ini karena mereka tak mengetahui bagaimana membuat kontak-kontak sementara waktu terus berjalan (dikutip dari Favrod, 1962, 81).
Inilah ketakutan itu di mana para penjilat seperti racun rawa dalam novel-novel awal Alber Camus, ia sendiri lahir dan dibesarkan di Aljazair; dan inilah ketakutan itu yang menyebabkan para colon pertama kali melawan setiap usaha reformasi yang dimulai di Prancis metropolitan, dan kemudian mencakup satu atau beragam jenis fasisme lainnya, memuncak dalam dukungan mereka pada OAS yang teroristik di akhir perang kemerdekaan.
Pemukiman pertama seringkali merupakan karakter suatu wiraswasta pioner di tanah-tanah yang bermusuhan dan di antara orang-orang yang juga bermusuhan. Michael Launay, seorang sosiologis pedalaman yang bekerja dalam sebuah bagian departemen di Oran, mengutip seorang ayah colon bicara pada anaknya mengenai periode awal ini:
Kakekmu bekerja dengan empat lembu jantan; selama malam hari, lembu-lembu ini dirantai dan dijaga agar mereka tak akan dicuri; satu rantai per lembu. Pengirikan dilakukan dengan mempekerjakan lembu jantan pada pertanian padi, hingga satu lembu bisa dipakai 5 atau 6 colon bersama-sama untuk mengangkut 15 atau 20 hundredweights (1 hundredweight=50 kilogram) gandum per gerobak; sebuah iring-iringan biasanya pergi menuju Oran, atau jika hanya satu akan diserang di sekitar Misserghin. Para pekerja pribumi tak dipergunakan, hanya para colon dengan jumlah tanah yang sangat luas mempergunakan mereka; penduduk pribumi hanya menjadi gembala. Seseorang tak berani mempekerjakan mereka di perkebunan maka mereka tak dapat terlihat di tempat tersebut dan menjaga serangan mereka di malam hari. Di pihak mereka, para penduduk pribumi tak ingin bekerja dengan orang-orang Eropa. Hanya sekitar tahun 1900 seseorang mulai mempekerjakan penduduk pribumi. Ketika aku mulai bekerja, pada tahun 1888, kami belum mempunyai pekerja pribumi. Untuk membersihkan dan memanen hanya ada tim pekerja orang Spanyol. Gadis-gadis muda Spanyol bekerja selama musim panen, dan anak-anak perempuan para pemilik sendiri membantu: para colon saling membantu satu sama lain. Penduduk pribumi mulai bekerja pada pemanenan selama perang tahun 1914, ketika para petani dimobilisasi (1963, 137).
Arus utama ekonomi colon, dan arus utama ekonomi Aljazair sebagai satu keseluruhan, menjadi pembudidayaan perkebunan anggur dan produksi minuman anggur, khususnya setelah tahun 1880 ketika phylloxera louse menghancurkan banyak perkebunan Prancis dan Prancis dipaksa mengimpor banyak anggur. Anggur yang diekspor dari Aljazair menjadi berlipat ganda antara tahun 1900 dan 1954 dengan penambahan hasil panen dan lahan perkebunan.
Hasilnya adalah bahwa pohon anggur menggantikan dan mengotori semuanya: ia mengusir gandum, ia mengusir domba, ia mengusir hutan dan pohon palem kerdil. Ia mengotori sungai di mana kulit dan biji-biji, ampas dan sapahnya dibuang (Launay, 1963, 18).
Hal ini khusunya benar di Aljazair barat di mana curah hujan yang rendah menyokong perluasan perkebunan anggur sampai batas padang rumput luas. Wilayah ini menjadi pusat pemukiman pedalaman orang Eropa, sembilan dari sepuluh seluruh perkebunan anggur Aljazair – dan dengan demikian merupakan penghasil panen yang utama – di tangan orang-orang Eropa. Pada saat yang sama, pembudidayaan perkebunan anggur memberi kontribusi besar bagi pembedaan sosial dan ekonomi di antara para colon sendiri. Produksi dan transportasi anggur menuntut pengeluaran modal yang banyak sekali untuk gudang pemerasan, tong-tong, dan bangunan lainnya, dan dengan demikian menyokong kekuasaan colon besar atas colon kecil yang telah tergantung padanya bagi kredit dan akses pada gedung pemrosesan. Hal ini juga menempatkan banyak kontrol politik koloni di tangan suatu oligarki kuat yang terdiri dari pedagang anggur, pelaut, dan bankir. Secara umum, pertanian Aljazair ditandai oleh suatu trend yang kuat ke arah pemusatan. Pada tahun 1950, 85 persen tanah yang dimiliki oleh orang Eropa dimiliki hanya oleh 30 persen dari 22.000 pemilik tanah Eropa; sementara 70 persen memiliki sisa 15 persen tanah. Banyak colon kehilangan tanah mereka dan pindah ke kota. Pada tahun 1954, lebih dari tiga perempat juta orang Eropa atau lebih dari 80 persen seluruh penduduk Eropa tinggal di pusat-pusat perkotaan. Di sini penghidupan mereka mencerminkan karakter miring suatu negeri agraria, tergantung pada satu hasil panen utama, dalam hubungannya pada suatu metropolis industrial. Dari keseluruhan tenaga kerja sekitar 300.000 yangmerupakan orang Eropa, 35.000 merupakan pekerja terampil dan 55.000 terdaftar sebagai pekerja tak terampil; sisanya bekerja dalam administrasi atau manajemen (hampir 50.000) atau dalam pelayanan satu jenis atau lebih (hampir 160.000). Banyak dari mereka ini merupakan “pejabat kantoran, pedagang kecil, pemborong dan para mekanik” (Murray dan Wengraf, 1963, 19). Meskipun ada perbedaan-perbedaan ini, mereka bersatu mempertahankan privilege yang membuat colon Prancis paling rendah jadi superior atas orang Arab manapun. Kesatuan mereka adalah hasil ketakutan umum mereka atas mayoritas Muslim.
Bagaimana mayoritas ini beraksi pada perubahan yang terjadi? Pemberontakan El Moqrani menjadi usaha utama terakhir dalam perlawanan bersenjata sampai sekitar delapan tahun kemudian. Ia juga menjadi usaha utama terakhir, sampai tahun 1954, dari penduduk pedesaan untuk mengambil inisiatif politik. Mereka berada dalam suatu periode panjang ketidakaktifan politik, di mana hanya memberi jalan bagi usaha-usaha politik baru di sekitar waktu Perang Dunia I. Lebih lanjut, aktivitas politik yang baru pertama kali akan terjadi di kota-kota, termasuk di kota-kota Prancis dengan generasi proletariat baru mereka, sebelum hal itu menyebar sekali lagi ke daerah pedesaan pedalaman. Frantz Fanon, yang menganalisis dalam ungkapan-ungkapan Manichaean mengenai konflik antara penakluk dan yang ditaklukan, telah menggambarkan hubungan mereka sebagai satu kekerasan yang berkelanjutan dan endemik. Perlawanan itu memang muncul selama delapan puluh tiga tahun antara pemberontakan Moqrani dan tahun 1954, tetapi ia tetap lebih tersembunyi daripada terang, lebih tak bergerak daripada bersungguh-sungguh. Ini bukanlah merupakan suatu periode inkubasi terjadinya revolusi, tetapi lebih merupakan perubahan dan penambahan yang bisu, eksperimen-eksperimen dalam hubungan sosial dan kebudayaan, dengan kemajuan dan kemunduran yang menyertainya. Pada saat yang sama ini merupakan suatu periode yang lebih ditandai oleh pergantian dalam evaluasi kognitif dan emosional dari kemungkinan-kemungkinan yang berbeda, daripada ditandai oleh suatu pengulangan ideologi tunggal sesuatu yang datang. Orang-orang Aljazair yang berkepentingan dalam politik dan mengekspresikan suatu perhatian mengenai hubungan Aljazair atas Prancis tersebut tercium di antara dua posisi utama; kadang-kadang mereka merengkuh kedua posisi itu secara bersamaan, kadangkala dalam pergantian yang cepat. Partai-partai politik periode tersebut, sampai tingkat mereka mengekspresikan perhatian ini, lebih merupakan epifenomena perjuangan internal ini, daripada sebagai agen-agen penyebab dalam kebenaran mereka sendiri. Orang-orang yang bertahan di satu posisi terpanggil untuk menambah kontak dengan norma-norma budaya Prancis dan mengasimilasi kepadanya. Secara sosial, asimilasi ini sangat sesuai dengan kepentingan para profesional kelas menengah di mana mereka terdiri dari sekitar 450 orang di tingkat yang lebih tinggi, dengan latar belakang sosial tergantung pada pendidikan Prancis mereka, dan di mana mereka melihat pada derajat Prancis mereka sebuah passport untuk mobilitas. Tendensi lain adalah para anti-asimilasi dan bergerak menuju suatu usaha menegaskan nasionalitas Aljazair, berbeda dengan Prancis serta melawan terhadapnya. Dalam suatu level perangai tendensi ini memanifeskan dirinya – bahkan di antara para similasionis – dalam suatu sikap siap-sedia melawan pelanggaran batas orang asing di atas ruang-ruang akrab kehidupan keluarga dan keagamaan. Sikap siap-sedia ini dilahirkan dari nama Arab kitman, ungkapan Quran yang menandakan tempat tersembunyi, karena itu suatu tendensi untuk membatin. Dalam menyesuaikan diri mereka dengan Prancis, Jacques Berque berkata,
penduduk Muslim bertahan di zona-zona yang tak terganggu-gugat secara mutlak. Menyerah pada dirinya sendiri. Ini merupakan aspek internal masyarakat tersebut di mana kemudian tampil ke depan. Sisi religius sebagai contoh. Hampir pasti bahwa kepercayaan Islam, atau lebih tepat dikatakan, ketaatan Islam, menjadi lebih hidup sejak kedatangan orang-orang Eropa daripada sebelumnya, lebih hidup setelah tiga puluh tahun protektorat daripada setelah sepuluh tahun (1956, 532-533).
Bourdieu telah membuat titik yang sama dalam menggambarkan bahwa orang-orang Aljazair yang lekat pada bentuk-bentuk tradisional menjadi dipenuhi “suatu fungsi simbolik esensial; memerankan perannya secara objektif, suatu bahasa penolakan”; menggambarkan titik ini dengan referensi adat-istiadat tradisional di mana orang Prancis secara khusus mengkritiknya: kerudung dikenakan oleh wanita Muslim
di atas semuanya meruakan suatu pertahanan dari intimasi dan suatu perlindungan melawan gangguan. Dan, membingungkan, orang-orang Eropa selalu merasakannya sebagaimana demikian. Dengan mengenakan kerudung, para wanita Aljazair menciptakan suatu situasi tak-terbalas; seperti seorang pemain yang tak loyal, ia melihat tanpa dilihat, tanpa mengijinkan dirinya dilihat. Dan hal ini seluruhnya mendominasi masyarakat di mana, dengan kerudung, menolak membalas, yang melihat, yang merasuk, tanpa mengijinkan dirinya dilihat, dianggap, dirasuki (1960, 27).
Islam dengan demikian menjadi salah satu akar nasionalisme Aljazair. Di masa tahun 1920 dan 1930-an, sikap penolakan dan penarikan diri menjadi isu dalam suatu gerakan yang baru dan aktif, berdasarkan pada suatu usaha kembali pada kemurnian Quran. Pusat kebangkitan kembali Islam ini tidak terletak pada kota-kota pesisir Mediteranian Prancis, tetapi di kota-kota pedalaman Islam tua, yang diduduki para pedagang dan pengusaha Islam yang aktif dan giat, seperti Tlemcen, Nedroma, Constantine, Mila, Tebessa, Sidi Okba, Biskra, dan Ghardaïa. Dengan kedatangan pemerintahan Prancis, banyak dari kota-kota itu menyusut di latar belakang; Constantine dan Tlemcen, sebagai contoh, pernah memiliki suatu industri tekstil yang sedang berkembang, menurun di bawah pengaruh kompetisi Prancis. Ini bukan kebetulan, sebagaimana Morizot telah menunjukan (1962m 81), baha Tlemcen – poros eksodus religius tahun 1911 – menghasilkan Messali Hadj, organiser oertama sebuah partai nasionalis Aljazair, sementara Constantine memunculkan Ben Badis, protagonis Islam baru dan militan Aljazair.
Islam memiliki akar yang kuat di Constantine. Para pedagang dan pemilik tanah aristokrasi pribuminya telah bertahan dalam pemberontakan Abd el Kader di mana telah membawa gelombang perampokan dan de-urbanisasi banyak kota-kota lain, seperti Blida dan Médéa. Elit ini juga telah bertahan selama pemberontakan Moqrani, dengan tanggungan Prancis atas loyalitas dan ketidakberbahayaan mereka. Dengan demikian Constantine, berbeda dengan kota-kota lain di Aljazair, juga dapat menjalankan dirinya sebagai sebuah pusat pendidikan tradisional Islam yang utama. Diajar oleh pendidik Islam Constantine, Sheikh Abd-el-Hamid Ben Badis menyatukan tradisi keagamaan Aljazair dengan pengaruh inovasi gerakan reformasi Islam awal abad kedua puluh. Dalam konteks Afrika Utara, hal ini membawa para aktivis reformasi ke dalam konflik tajam dengan bentuk-bentuk lokal Islam, yang dijalankan di banyak pondok-pondok keagamaan.
Islam Ortodoks, yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dalam Quran, tak mengenal santa-santa atau organissi-organisasi perantara antara manusia dan Tuhan; semua orang Muslim secara teoritis merupakan anggota komunitas kepercayaan yang sama, umma. Tetapi di mana-mana di dunia Islam – dan khususnya di Maghreb – pelaksanaan keagamaan, bertentangan dengan dogma religius, telah terpusat pada tempat keramat dan orang-orang suci lokal. “Ada perbedaan tajam antara pesisir selatan Mediteranian Muslim, dan pesisir utara yang non-Muslim,” kata antropologis Ernest Gellner.
Bentuk dominan perkantoran secara Kristen memasukan tempat-tempat keramat pedalaman, dll., dalam sistemnya, dan memberi personel keagamaan yang terspesialisasi. Protestanisme, suatu penyembahan egaliterian dan literer pada Kitab, merupakan sebuah deviant dan tradisi menyempal. Dalam Islam, semua ini dibalik; “Protestanisme,” yakni religi urban impersonal yang setepat-tepatnya, menghormati Kitab, telah tertinggal di pusat religi ortodoks, hirarkial dan personal, di sisi lain, merupakan penyimpangan lokal, regional, menyempal secara heterodoksi (1963, 147).
Bentuk lokalisasi tersegmen Islam ini telah memberi titik penghubung di pedesaan pedalaman, dengan tradisi pedalaman lokal mereka, dengan tubuh Islam secara umum, tetapi ia telah berbuat demikian pada ruang luas perbedaan keagamaan yang besar, dengan masing-masing pondok keagamaan, masing-masing orang suci, mempertunjukan suatu bentuk yang beragam dari agama universal. Pondok-pondok ini, dan fraterniti-fraterniti keagamaan populer yang dibangun di sekitarnya, dengan kuat telah bertindak sebagai pendukung Abd el Kader selama perlawanannya melawan Prancis dan menyisakan anti-Prancis sampai pergantian abad. Sesudah itu, bagaimanapun, mereka telah berakomodasi dengan otoritas Prancis yang mendukung mereka dengan sadar sebagai cara yang sesuai untuk menjaga bentuk sosial Aljazair yang sebisa mungkin terbagi-bagi.
Badissia, sebagai gerakan reformasi dikenal di belakang nama sosok prinsipalnya, yang merupakan antagonis orang suci tradisional. Meskipun menegaskan otoritas pendidik reformis, ulema, dan lebih jauh mendirikan sejumlah sekolah ortodoks (medersa) di pedalaman. Diawali di kota-kota, mereka meskipun begitu menyemai wilayah pedalaman dengan segala jenis asosiasi, termasuk pandu-pandu Islam, di bawah slogan mereka yang bersemangat: “Arab adalah bahasaku, Aljazair negeriku, Islam agamaku.” Dukungan sosial mereka di pedesaan diberikan oleh petani kelas menengah dan di antara saudagar kecil, pengusaha, guru kota-kota edalaman (Launary, 1963, 175-177). Demikianlah suatu afiliasi petani independen dan dunia urban baru melalui cara asosiasi-asosiasi keagamaan – bentuk organisasional baru di dalam acuan keagamaan tradisional – yang dikenal dari bagian dunia yang lain. Akhirnya, ia mungkin menerima penguatan melalui rangsangan kepentingan ekonomi. Badissia secara kuat menentang perayaan-perayaan keagamaan heterodoks yang dilaksanakan oleh orang-orang suci dan pengeluaran yang berhubungan dengannya. Pengeluaran-pengeluaran demikian merupakan suatu pengeluaran utama pada seorang petani dan kemampuan mereka dengan suatu gerakan reformasi keagamaan yang kembali merupakan suatu makhluk umum di banyak bagian lain dunia. Di beberapa bagian Andes dan Amerika Tengah, sebagai contoh, ia memiliki konversi-konversi yang ditetakan untuk Protestanisme di tempat-tempat yang secara tradisonal merupakan komunitas-komunitas Indian Katolik. Badissi juga menuntut restorasi kekayaan yayasan-yayasan keagamaan, yang dirampas oleh Prancis. Sebagai seorang tokoh Aoubelli berkata pada Michel Launay: “Sejak penaklukan banyak orang Muslim memberikan kekayaan mereka pada habus untuk menyelamatkannya dari pencaplokan oleh orang Prancis, tuntutan pengembalian [kekayaan-kekayaan ini] menantang seluruh gambaran kekayaan kolonial” (1963, 149). Dalam kata-kata Jacques Berque, Badissia menciptakan sebuah Islam baru dan Jacobin.
Islam Jacobin ini secara khusus tah hanya menyeru dengan keras pada para pedagang dan pengusaha Islam drai kota-kota di pedalaman, tetapi juga kelas peddesaan para pemilik tanah menengah, sebagaimana diperlihatkan dalam investigasi Michel Launay di wilayah Ain-Temuchent, di Provinsi Oran. Di distrik ini, orang-orang Eropa telah memiliki 65 persen tanah yang dipergunakan dalam pertanian, sementara orang Muslim hanya memiliki 35 persen. Sejak wilayah ini menjadi daerah menguntungkan yang diperkenalkan oleh orang Eropa, distribusi lahan perkebunan anggur relatif penting: orang Eropa memiliki 89 persen tanah perkebunan anggur, orang Muslim hanya 11 persen (1963, 68). Di antara orang-orang Muslim ada beberapa fellahin kaya, dengan kepemilikan antara 200 dan 600 hektar tanaman gandum atau 21 sampai 50 hektar dalam perkebunan anggur; mereka hanya 1 persen dari seluruh pemilik tanah Muslim. “Petani yang tak dapat berkecukupan”, bagaimanapun, dengan 50 sampai 200 hektar tanaman gandum atau 1 sampai 20 hektar perkebunan anggur, secara kasar terdiri dari sepertiga penduduk Muslim. Hampir mendekati jumlah pemilik tanah menengah ini adalah sejumlah pedagang kecil. Para petani menengah ini juga secara sosial merupakan pertahanan utama masyarakat pedalaman. Petani menengah, kata Launay,
mempertahankan martabatnya, ia tetap – melalui hubungannya dengan tanah – terkait dengan leluhurnya, dan ia bukan seorang “budak”, ia tuan atas tanahnya, pekerja pertanian tak menerima “penghargaan”, ia secara total bertahan di atas kehendak orang lain (1963, 203).
Badissia dibawa ke dalam ditrik tersebut dari Oran, terutama oleh para saudagar, yang sebaliknya dipengaruhi oleh saudagar Muslim di Oran (1963, 150-151). Pada tahun 1937 sebuah medersa atau sekolah Islam didirikan di kota Temuchent, diikuti oleh pembangunan sekolah reformis di pedalaman douar Messaada, di antara suatu bagian suku yang telah kehilangan banyak tanahnya yang baik ketika Prancis mengambil alih lebih dari 500 hektar untuk mendirikan pusat komunitas Rio Salado (1963, 146-147). Dari sini, gagasan Badissia meluas melewati distrik, khususnya di antara petani menengah (1963, 148). Para pekerja pertanian dan para petani miskin secara umum berpegang teguh terhadap orang suci tradisional mereka dan melawan para reformis (1963, no.1, 113; 150-151; 371). Ini merupakan lapisan sosial yang sama, para petani menengah; di Ain-temuchent yang memberi dukungan untuk pemberontakan tahun 1954.
Organiser pemberontakan adalah para pemilik tanah kecil, bukan para pemilik kecil protelarian tetapi para pemilik kecil yang hampir berkecukupan, agak mampu dibandingkan dengan para pekerja pertanian (1963, 175-176).
Khotbah egalitarian Ulema “Badissia”, mencerminkan gambaran ideal petani dan ketiadaan kecermatan dalam suatu mimpi reformis pertanian yang diharapkan Tuhan yang memberi setiap manusia suatu bagian cahaya matahari yang sama, sesuai dengan fase perbedaan pertama revolusi nasional (1963, 371).
René Delisle demikian sungguh-sungguh benar ketika ia mengatakan bahwa,
pemberontakan tahun 1954 dan kemerdekaan tahun 1962, dengan segala hormat, hanya merupakan kesimpulan penting aksi yang dimulai tahun 1930 oleh para Ulema reformis, orang-orang yamg memulihkan tradisi Islam dan Arab (1962-63, 24).
Jika reformis Islam menyediakan salah satu sumber nasionalisme Aljazair, sumber yang lain terdapat dalam perkembangan suatu semi-proletarian Aljazair yang terus bertambah. Ini, sebaliknya, merupakan hasil dua penyebab utama: kebusukan pola tradisional panen bagi hasil Aljazair, khammesat (dari khammes, seperlima), bergandengan dengan kebutuhan – khususnya kuat di Aljazair Tengah, di sekitar orang-orang Kabylia berbahasa Berber – untuk menambah suatu pertanian yang amat kecil dengan bentuk lain pekerjaan.
Di bawah khammesat, pemanen bagi hasil tak hanya menerima peralatan dan benih, tetapi juga uang dan makanan, jumlah yang kemudian dikurangi dari hasil akhir. Peraturan Prancis baru, bagaimanapun, mengijinkan pemanen bagi hasil meninggalkan tuan tanah mereka tanpa pembayaran kembali biaya-biaya sebelumnya ini. Sementara hukum dengan demikian membebaskan pemanen bagi hasil dari suatu bentuk bondage tradisional, ia juga mempercepat kemunduran panen bagi hasil dan melahirkan buruh harian. Kondisi perbudakan sebelumnya telah membatalkan banyak pengaruh tahun-tahun baik dan buruk, dengan standarisasi hak-hak dan kewajiban pemanen bagi hasil. Sekarang para pekerja mencari posisi-posisi sebagai pemanen bagi hasil selama tahun-tahun buruk, dalam rangka menjamin penghidupan mereka, tetapi meninggalkan para pemilik mereka dengan kemunculan suatu tahun yang menjanjikan. Tak lama setelah penerimaan peraturan, qaid Heumis memberi kesaksian bahwa,
Hukum Prancis telah membebaskan para pemanen bagi hasil, sejumlah besar para pemilik lebih suka tidak memberi mereka kerja, karena takut kehilangan keuntungan mereka. Pemanen bagis hasil tak lagi mencari kerja karena tak ada orang ingin memintanya sebagaimana belum lama ini (dikutip dari Yacono, 1955, II, 310-311).
Hasilnya adalah suatu penambahan jumlah orang yang mencari kerja, dan sebuah pengurangan area tanam sebelumnya (1955, catatan kaki 1, 311).
Di wilayah-wilayah perkebunan anggur ada suatu eksodus besar-besaran dari panen bagi hasil ke kerja upahan. Mengingat satu hektar gandum hanya memerlukan sepuluh hari kerja per pekerja per tahun, satu hektar kebun anggur membutuhkan lima puluh hari kerja yang demikian. Memberi suatu peralihan yang terus bertambah pada penggunaan uang tunai, seseorang secara kasar dapat menerima lima kali banyaknya dalam produksi sereal sebanyak di perkebunan anggur. Dengan kepadatan penduduk terus bertambah, karena itu, bertambah pula jumlah pemanen bagi hasil yang menjadi buruh upahan. Peralihan ini, bagaimanapun, memiliki batas-batas tetapnya sendiri bahwa kerja di perkebunan anggur, sebagaimana umumnya dalam pertanian Mediteranian, didistribusikan tak sama rata, terutama jatuh di bulan Sptember ketika anggur dipetik dan di bulan Desember ketika anggur dipangkas. Pada saat yang sama berduyunannya para pekerja ke dalam perkebunan anggur menghasilkan tenaga kerja yang melimpah, dengan perbandingan pekerja musiman dan pekerja tetap dua banding satu. Mereka dengan demikian menggoncang keamanan tradisional pemanen bagi hasil yang menghasilkan satu bagian besar panen yang ia hasilkan untuk ditukar dengan jaminan lahan dan uang yang diterima dari patronnya untuk pekerjaan yang tak tetap dan tak menentu: Sekarang, kata seorang guru Muslim tua pada Launay, “pekerja pertanian tak dapat yakin atas apapun” (1963, 119). Satu pengaruh pertumbuhan buruh upahan adalah penciptaan suatu semi-proletariat yang mengambang, di mana melahirkan semua stigma suatu pertumbuhan ketidakamanan ekonomi.
Namun pertumbuhan trend ke arah kerja upahan tetap menghasilkan wajah lain. Banyak wilayah – tetapi yang paling patut dicatat adalah pegunungan Kabylia – mulai mengalami tekanan pertumbuhan penduduk atas sumber-sumber pangan yang ada. Koloniasi Prancis telah mendorong penduduk pribumi ke daerah pedalaman yang belum terjamah, sering menghasilkan pemukiman yang ringkas dan padat di daerah yang tak dapat mendukung jumlah yang demikian. Pengamanan militer dan meluasnya perawatan kesehatan modern lebih jauh mengurangi tanda-tanda Malthusian atas pertumbuhan penduduk. Sebagai suatu hasil, banyak orang Kabylia didorong untuk mencari sumber penghidupan alternatif di luar pegunungan mereka, namun dalam pencarian pekerjaan baru mereka cenderung untuk mengikuti suatu pola lama. Sebelum kedatangan Prancis, kerumunan beberapa desa telah dicatat atas kontribusi mereka pada kehidupan kota. Demikianlah orang-orang dari Biskra membantu di kota-kota sebagai kuli angkut, pembawa air, penyamak, dan pelelang; orang-orang dari wilayah Laghouat menjual tanah; Mozabite-mozabite berfungsi sebagai pembawa, penjaja makanan dan arang kayu, pedagang kecil, dan pekerja di tempat-tempat mandi. Kabylia telah menyediakan pekerja bangunan dan taman (Morizot, 1962, 21). Dengan kedatangan Prancis, aktivitas eksternal ini mulai menjamur:
sementara aktivitas-aktivitas lokal internal secara progresif mulai berhenti, aktivitas-aktivitas berorientasi ke arah luar, telah berkembang dengan baik menjadi beberapa kelompok, hendak menjalani pertumbuhan yang luar biasa, menjadi esensial bahkan di mana mereka hanya merupakan tambahan. Hari ini, ketidakseimbangan antara satu dan yang lainnya ditandai khususnya di Kabylia (1962, 75).
Setelah pergantian abad, orang-orang Kabylia bergerak ke kota-kota di manapun di Aljazair sebagai pedagang, penjaga toko, pekerja transportasi, polisi, agen pemerintah, pegawai bank, kuli angkut, dan penambang. Di dalam negeri, juga, mereka seringkali menjadi pejabat pemerintah rendahan, pengumpul pajak, pembantu pengobatan, gendarmes, guru. Perkembangan ini lebih lanjut dibantu oleh Prancis yang berharap mengembalikan pembangkang Kabyla tradisional dari pusat-pusat pesisir yang didominasi Arab menuju ke kemajuan politik mereka sendiri. Kesiapan mereka untuk memperoleh posisi-posisi yang dibuka oleh Prancis memberi mereka suatu kemajuan lebih daripada orang-orang Aljazair yang kurang didorong oleh kebutuhan untuk melayani para penakluk. Di mata Prancis mereka tampak “segiat” orang Protestan, “sedemokratik” orang Amerika. Sekolah-sekolah didirikan di zona berbahasa Berber lebih cepat dari tempat manapun di Aljazair, dan selama periode pendudukan Prancis hampir semua lembaga pelatihan guru diisi oleh orang-orang Kabyla (Favretm 1967, 91-92).
Pada saat yang sama, orang-orang Aljazair – dan lagi-lagi khususnya orang-orang berbahasa Berber dari Kabylia – mulai direkrut ke dalam tenaga kerja Prancis metropolitan. Perang Dunia I menyaksikan pekerja masif pertama orang-orang Aljazair di Prancis sendiri, menggantikan para pekerja Prancis dengan orang-orang berwarna dan sekarang tampil di depan. Di antara tahun 1915 dan 1918 sekitar 76.000 orang Aljazair bekerja di pabrik-pabrik Prancis. Trend ini terus berlanjut dengan kokoh sepanjang tahun, sampai tahun 1950 ada sekitar 600.000 orang Aljazair di metropolis. Gerakan skala luas ini menyusul sejumlah besar orang Aljazair dalam rancangan penyesuaian diri yang dipaksakan. Mereka menerima pendidikannya, sebagaimana Germaine Tillion menyebutnya, di “sekolah kota-kota”. Sebagai sebuah hasil, berkembang di tanah Prancis, proletariat Aljazair melarikan diri penuh dengan ikatan kuat dan terus-menerus ke pedesaan pedalaman Aljazair. Lingkungan pergaulan kelas pekerja ini memiliki dua pengaruh dekat. Pertama, menginkubasi gerakan nasionalis Aljazair modern pertama, dalam pembentukan Etoile Nord Africaine di Paris pada tahun 1925, di mana Messali Hadj menjadi personalitas yang dominan. Partai sayap kiri dan aktivitas persatuan dagang yang berasosiasi dengan pengalaman di kota Prancis memberi para pekerja migran dengan model-model organisasi dan dengan fragmen-fragmen ideologi sosialis di mana meeka menggunakannya dalam menginterpretasi kondisi tanah air mereka sendiri (lihat Bromberger, 1958, 80). Hal ini memberi signifikansi ganda, lebih jauh, bahwa – setelah mereka kembali ke Aljazair – mereka akan berbuat sedikit untuk memberi substansi pada aspirasi-aspirasi merea melalui persatuan-persatuan dan partai-partai sosialis dan Komunis yang didominasi colon di koloni. Sejak awal, logika situasi kolonial memaksa mereka memberi dukungan pada partai-partai nasionalis, pertama kali pada Messalist Partie Populaire Algérien, dan kemudian pada pemenang yang lebih militan.
Konsekuensi pengalaman Prancis kedua adalah bahwa hal ini di antara pekerja Aljazair di Prancis menghasilkan kesadaran bahwa suatu pendidikan Prancis yang adekuat merupakan sebuah passport untuk memasuki peradaban teknik modern. “Dua puluh lima tahun kemudian,” kata Germaine Tillion,
orang menemukan dokter-dokter, pengacara-pengacara, profesor-profesor, ahli-ahli matematika dan kimia yang nyata, di mana pendidikan yang berilian telah dibayar selama tahun-tahun yang panjang ini oleh seorang ayah atau seorang kakak dengan keluar dari perbudakan kerja. Untuk mencapai hasil ini, imigran yang buta huruf harus menghilangkan dirinya sendiri setiap hari dengan apa yang di Prancis kami sebut “kebutuhan minimun”, dan bahkan sebelum ia dapat berbuat ia telah direnggut, mekanisme dan nilai-nilai suatu dunia asing, mengindoktrinasi keluarganya, memisahkan anak laki-laki kecil dari ibunya, dan kemudian mendorong dia – dengan rajin, dengan sabar, dengan bangga – ke depan (1961, 119-120).
Kedua trend ini – petumbuhan Islam reformis di satu sisi, migrasi pekerja Aljazair ke kota di sisi lain – secara meyakinkan memberi kontribusi pecahnya pemberontakan Aljazair pada tahun 1954. Islam reformis memberi bentuk kultural bagi pembangunan suatu jaringan baru hubungan sosial antara kelompok petani menengah di pedesaan dan anak-anak elit urban di kota-kota pedalaman. Migrasi petani Aljazair ke kota – khususnya banyak dari mereka adalah orang-orang Kabylia – tak hanya membawa mereka ke dalam kontak dengan pola-pola kehidupan industrial dan urban, tetapi menghasilkan suatu kelas profesional yang diperoleh dari pengalaman migrasi tersebut. Sekali lagi jaringan-jaringan ditempa di mana kelompok-kelompok petani yang terhubung satu sama lain di pedesan dengan juru bicara dan perwakilan-perwakilan di kota-kota. Dalam studi-studi mengenai Islam terkemuka yang terlibat dalam revolusi dan lanjutannya empat sosok muncul: banyak dari mereka adalah orang muda, di mana pengalaman politik formatif diperoleh di tahun-tahun kebimbangan 1930 dan 1940-an; suatu jumlah yang tak seimbang dibandingkan peran mereka pada penduduk Aljazair keseluruhan yang berasal-usul Berber; banyak di antaranya berpendidikan Prancis; banyak di antaranya masuk dalam pasukan Prancis selama Perang Dunia II (Gordon, 1966, 87-88). Jean Morizot, seorang administrator Prancis di Aljazair, bahkan berkata lebih jauh dengan mengatakan bahwa,
ketika pemberontakan melewati panggung lokal atau regionalnya, ia akan memperlihatkan diri pada kita di bawah kepemimpinan Kabylia (1962, 128).
Secara keseluruhan melawan harapan-harapan Prancis yang selalu mengikuti suatu kebijakan menjaga orang-orang Berber secara budaya dan politik terpisah dari penduduk Arab, dalam rangka pembagian dan pengaturan yang lebih baik, kekuatan disatukan oleh suatu keterlibatan umum dalam proses yang diatur oleh pengaruh Prancis itu sendiri yang akan membawa kelompok-kelompok terpisahkan ini ke dalam penggabungan.
Tak meragukan penggabungan ini diperkuat oleh peristiwa-peristiwa periode pendahuluan Perang Dunia II, dan perang dunia itu sendiri. Sepanjang ada harapan bahwa reformasi di Prancis dapat menghasilkan kebebasan dan otonomi yang lebih besar bagi Muslim Aljazair, juga tetap ada harapan bahwa cita-cita para asimilasionis dan nasionalis dapat dipertemukan tanpa mempergunakan kekuatan dan kekerasan. Bahkan Ben Badis menaruh harapan besar dalam kelahiran pemerintahan Front Rakyat di metropolis Prancis pada tahun-tahun antara 1936 dan 1938. Tetapi sebagaimana hal itu menjadi semakin jelas – bahwa tak ada kemampuan menetapkan reformasi dari pemerintah Prancis yang mungkin muncul, para nasionalis militan memperoleh dasar. Ketika ketidakinginan dan ketidakmampuan Prancis membuat konsesi memperkeras, tendensi ke arah operasi-operasi klandestin memperoleh momentum. Hal ini harus ditambahkan sebagai pengaruh trend-trend domestik. Di antara tahun 1930 dan 1954 jumlah pemilik tanah kecil Muslim menurun seperlima, jumlah pekerja harian meningkat lebih dari seperempat. Selama Perang Dunia II dan setelahnya, hasil panen buruk, produksi anggur menurun, dan ternak mati dalam jumlah yang besar. Bahkan lebih signifikan, tak meragukan, adalah penyebab yang lebih dekat dari suatu sikap politik: Prancis menderita suatu kekalahan penumpasan pada tahun 1940, menyatakan kelemahannya pada semua yang memiliki mata untuk melihat. Propaganda Jerman memperkuat kesan kelemahan Prancis. Pada saat yang sama, setengah bangsa Prancis digunakan dalam pertempuran di mana setengahnya yang lain di dalam operasi-operasi bawah tanah, dengan tajam memunculkan level seluruh babak ketidaktentuan dan ilegalitas. Kelahiran fasisme di Prancis secara kuat mendukung kekerasan yang dilakukan para colon fasis melawan penduduk Aljazair. Aljazair dimobilisasi dalam jumlah yang banyak sekali untuk berperang demi Prancis, dengan demikian pelaksanaan pelatihan militer dan mencapai suatu level penting yang sama dengan pasukan tempur-sahabat Prancis. Semua ini menjadi suatu kepala dalam peristiwa-peristiwa yang mengambil tempat di Sétif, pada 1 Mei 1945. Sekitar 8.000 sampai 10.000 Muslim berkerumun untuk merayakan kemenangan Sekutu di Eropa; banyak yang datang dengan plakat-plakat meminta pembebasan Messali Hadj dari penjara dan meminta persamaan antara orang-orang Muslim dan Kristen. Tembakan dinyalakan dan suatu kerusuhan yang terjadi melebar ke kota-kota lain. Kerusuhan dengan ganas ditekan oleh pasukan udara dan darat Prancis. Diperkirakan jumlah orang Muslim yang terbunuh antara 8.000 dan 15.000, dengan 15.000 merupakan jumlah yang tidak persis. Ada sedikit keraguan, kata jurnalis Swiss Charles-Henri Favrod, bahwa “peristiwa-peristiwa tahun 1945 ini menentukan revolusi tahun 1954.” Ketidakmamuan dan ketidakinginan Prancis menjamin konsesi di masa serangan sebagaimana maksud para asimilasionis. Ini sangat jelas ditunjukkan dalam sosok Frehat Abbas, seorang pemimpin asimilasionis, yang memutuskan pada bulan April 1954 bahwa sebuah partai yang “berpjuang menyetujui ‘revolusi dengan hukum’ tak akan lagi bisa maju ...” (dikutip dari Murray dan Wengraf, 1963, 63).
Di sisi lain, gerakan militan dan subversif terus berkembang di antara nasionalis proletarian. Parti Populaire Algégien (PPA), didirikan di bawah tanah tahun 1939, pada tahun 1947 mengembangkan suatu pasukan paramiliter dalam MTLD – Mouvement pour le Triomphe des Libertés Democratiques. Di dalam MTLD, sebaliknya, tumbuh suatu kelompok teroris rahasia bernama Organisation Spéciale (OS); pada tahun 1949 ia memiliki 1.900 anggota. Anggota pendiri OS menjadi anggota Comité Revolutionnaire d’Unité et d’Action (CRUA) di mana melepaskan tali pemberontakan tahun 1954. Tidak semua anggota PPA, bagaimanapun, bergabung dalam pemberontakan. Berbeda dnegan itu, perjuangan kemerdekaan melawan Prancis disertai melalui suatu perjuangan berdarah antara para partisan pemberontakan dan unit-unit diperoleh dari yang berasal-usul PPA-nya Messali Hadj. Perjuangan ini ternyata khususnya berdarah di Prancis metropolitan di mana hampir seribu Muslim mati dalam medan perang.
Pemberontakan pecah di malam tanggan 31 Oktober sampai 1 November 1954, dengan sekitar tiga insiden serangan pada garnisun-garnisun Prancis dan kantor-kantor polisi, penyergapan dan pembakaran. Insiden-insiden ini meluas, tapi banyak di antaranya meletus di Aljazair barat, khususnya di pegunungan Aurés. Para pemberontak sedikit dalam jumlah, mungkin tak lebih dari lima ratus, dengan tiga ratus di antaranya terpusat di Aurés; mereka memiliki kurang dari lima puluh senjata usang (Humbaraci, 1966, 33-34).
Aurés merupakan dasar pertama yang logis bagi pemberontakan. Ditempati oleh penduduk berbagasa Berber, telah lama menjadi suatu zona yang tak sepakat dengan pemerintahan pusat. Jacques Soutselle, antropologis dan gubernur jenderal Aljazair tahun 1955, mengatakan:
orang melihat dengan jelas bahwa orang-orang Romawi keliru dalam membatasi pendudukan mereka dengan mendekati daerah pegunungan, karenanya selama berabad-abad gudang kekuatan-kekuatan tak terkontrol tetap siap membanjiri. Penetrasi kita di Aurés dan Nemenchas sangat lemah; kita telah menjalankan usaha yang sama sebagaimana orang-orang Romawi, dengan hasil yang juga sama (1956, 14-15).
Organisasi sosial dan politik Berber menggemakan suatu “dorongan anarki”; para antropologis bicara mengenainya sebagai sesuatu yang langsung dan tersegmen. Keluarga-keluarga awal membentuk bagian garis keluarga, terhubung melalui garis pria. Garis keluarga ini, sebaliknya, membentuk segmen-segmen atau fraksi-fraksi (Arab ferqa, Berber harfiqth); segmen-segmen dan fraksi-fraksi membentuk suku. Setiap satu pemukiman dibuat dari anggota-anggota beberapa fraksi, satu sama lain berafiliasi, sebaliknya, dengan satu suku yang lebih luas. Fraksi-fraksi ini bertentangan satu sama lain jika kepentingan mereka berbeda, tetapi bersatu jika terancam, khususnya oleh sepertiga kelompok yang lebih kuat dari mereka. Secara teoritis karya ini sebagai suatu sistem checks and balances sepanjang unit-unit tersebut kurang-lebih stabil. Di bawah pemerintahan Prancis, bagaimanapun, keseimbangan ideal ini terganggu. Perbaikan pelayanan sosial telah menghapus pencegahan pada pertumbuhan penduduk, dan membantu menambah tekanan jumlah penduduk melawan sumber pangan yang tersedia. Meluasnya ekonomi uang dan pengenalan kebutuhan baru – untuk kopi, tebu, padi – merusak pola tradisional pemenuhan diri sendiri. Tanah menjadi suatu komoditas, untuk diperjual-belikan. Setelah Perang Dunia I migrasi manusia ke Prancis memprakarsai suatu sistem remisi-remisi moneter di mana kerja di metropolis ditanggung oleh ekonomi pegunungan. Semua trend ini menekankan kompetisi di antara orang-orang dan memperburuk perlawanan di antara fraksi-fraksi suku. Para pemberontak dengan cerdik mengeksploitasi perseteruan lokal ini, mencari sekutu di antara satu atau beberapa fraksi lokal di wilayah pegunungan dan membantu mereka melawan musuh-musuhnya. Mereka juga membentuk kelompok-kelompok bandit. Di Aurés mereka mendirikan distrik militer pertamanya (Wilaya I); ia tetap suatu benteng pemberontak sepanjang perang. Pada saat yang sama, di antara bulan November 1954 dan pertengahan pertengahan Maret 196, kelompok-kelompok perjuangan kecil yang ditunjuk mulai menyerang di bagian-bagian lain Aljazair dengan cara pukul-dan-lari.
Dengan kemunculan pemberontakan, CRUA menjadi komite eksekutif Front Liberasi Nasional (Front de Libération Nationale atau NLF). Terdiri dari Delegasi Luar Negeri, bermarkas di Kairo, dan sebuah Delegasi Dalam Negeri, berisi para pemimpin militer pemberontakan Aljazair. Para pemimpin militer ini mengepalai enam distrik militer atau wilaya; satu pertujuh distrik dibandingkan Prancis Metropolitas. Organisasi keseluruhan dipimpin oleh para pemimpin militer yang dikenal sebagai Tentara Liberasi Nasional (Armée de Libération Nationale atau ALN). Inti tentara menjadi mujahidin, tentara untuk keyakinan, yang menjadi prajurit tetap, dikelilingi oleh suatu lingkaran gerilya sipil, mussabilin, “karavan yang meninggalkan jalan”, squad mematikan yang dikatakan sebagai pendoa kematian (Tillion, 1961, catatan kaki 6, 145), dan fidayin, teroris dan penyabot tanpa seragam. Meja organisasi formal tentara tak dapat menyembunyikan fakta, bagaimanapun, bahwa struktur organisasi NLF menggambarkan suatu solusi kompromi di antara kepentingan para pemimpin sipil dan militer, suatu tegangan yang kamp selama perang oleh konflik berkelanjutan di antara para pemimpin militer, dan di antara yang melaksanakan perang gerilya di dalam negeri dan yang mengorganisasi unit-unit bersenjata di luar negeri. Jean Daniel telah mengatakan bahwa bukan satu piramida organisasional yang muncul di dalam NLF, tetapi sejumlah piramida, dan bahwa “kesatuan NLF tak pernah sadar kecuali dalam situasi di mana dorongan sejumlah priramida bergerak ke arah yang sama"”(1962-63, 128). Secara ideologis, juga, apa yang menyatukan gerakan bersama-sama adalah suatu nasionalisme umum. Fraseologi sosialis muncul kadang-kadang di dalam pernyataan-pernyataan NLF, tetapi tetap cukup samar-samar untuk menjadi teriakan rapat satu fraksi melawan yang lainnya, sampai setelah kelahiran kemerdekaan Aljazair. Pada bulan April 1956, sumber-sumber Prancis memperkirakan kekuatan pemberontak sekitar 8.500 prajurit dan 21.000 pasukan asing. Memiliki kekuatan pasukan yang tak cukup, Prancis tak mampu mencegah penyebaran unit-unit pemberontak di arah barat sepanjang jajaran rantai pegunungan Atlas, meskipun mengulang komando penyerbuan ke dalam negeri yang saling bermusuhan.
Pada bulan April 1956, bagaimanapun, unit-unit pasukan Prancis memperbesar kekuatan sampai 250.000 orang ke Aljazair dari Prancis, Jerman dan Afrika Barat Prancis; wajib militer segera ditambah 20.000 yang lain. Penambahan pasukan ini mengijinkan suatu perubahan dalam taktik Prancis dari penggunaan pasukan terbang yang sekali-kali menjadi quadrillage atau sistem grid di mana kota-kota dan pusat-pusat komunikasi dikuasai, sementara unit-unit prajurit payung, sukarelawan, dan Legiun Asing memeriksa pedalaman. Taktik baru ini tidak menyingkirkan ALN, tetapi mengawasi aktivitasnya di bagian belakang negeri. Menuju akhir tahun 1956, ALN karena itu menyusun suatu serangan di pusat-pusat urban. Serangan-serangan teroris meningkat di semua kta, tetapi khususnya di Aljazair di mana 120 aksi terjadi pada bulan Desember sendiri. ALN berhasil merembesi kelompok Muslim di kota, Casbah, dengan penduduk 80.000 orang. Di sini telah direkrut sebanyak sekitar 4.000 orang, di antara suatu inti Lumpenproletariat, “hooligans dengan hati yang bersih”, yang memberi suatu kesempatan membersihkan diri mereka bersih dari dosa masa lalu (Ouzegane, 1962, 252-253). Sementara pergantian terorisme urban memiliki pengaruh psikologikal penting pada penduduk urban, khususnya di antara orang-orang Muslim yang menang karena ALN dalam perbandingan dengan ketidakmampuan Prancis melindungi mereka, terbukti merupakan militer yang tak efektif. Di antara bulan Februari dan Oktober 1957, Divisi Pasukan Payung Kesepuluh yang dikomandoi oleh Jenderal Massu secara efektif menghancurkan organisasi teroris di Aljazair.
Diawasi di dalam negeri sendiri, ALN didorong mencari sumber dukungan alternatif, di mana ditemukan dari tetangga Tunisia dan Maroko. Kedua negara tetangga ini, yang telah menerima kemerdekaan dari Prancis tahun 1956, mengijinkan pendirian pusat pelatihan di tanah mereka dan merekrut pasukan-pasukan baru di antara orang-orang Aljazair baik dengan atau tanpa Aljazair. Pada akhir tahun 1957, ada lebih dari 60.000 orang Aljazair mengungsi di Tunisia, dan 40.000 di Maroko. Rekruitmen oleh ALN untuk pasukan “eksternal” barunya tumbuh dengan cepat. Pada akhir tahun 1957, kembali, mencapai jumlah 25.000 pasukan, sementara pasukan “internal” hanya terhitung 15.000 pasukan.
Namun peralihan taktik ALN ini juga menghasilkan suatu respon yang sebanding dari Prancis. Pada pertengahan Spetember 1957 Prancis melengkapi pembangunan, di antara perbatasan Maroko, suatu rintangan kabel listrik yang rumit, sistem alarm, kawat tajam, ladang pertambangan, dan pos-pos pengawasan. Pada tahun 1958 Prancis juga mengembangkan usaha militer mereka di dalam Aljazair. Masing-masing basis ALN yang dikenal sebagai lingkaran yang ditutup oleh suatu zona “tentram”, dan serangan-serangan disusun bergantian ke masing-masing distrik militer ALN yang terpisah. Komunikasi di antara distrik secara efektif dihancurkan, sementara usaha ALN untuk menyusun batalion penikam ternyata tak efektif. Dengan demikian para pemberontak terpukul mundur sekali lagi di atas taktik-taktik kelompok kecil di mana mereka telah memulai pemberontakan. Aktivitas militer Prancis, lebih jauh, didukung oleh suatu usaha berkelanjutan relokasi penduduk sipil, dengan demikian memisahkan para pemberontak dari sumber dukungan yang memungkinkan. Lebih dari 1,8 juta orang dipindahkan dari tempat tinggal mereka antara tahun 1955 dan 1961, sementara yang lain terbang dari zona-zona operasi militer ke dalam kota-kota yang telah penuh-sesak. Akhirnya, tikaman balasan Prancis dipukul oleh pekerjaan medan perang psikologikal, merentang dari persuasi massa dan ketetapan pelayanan sosial oleh personel militer untuk pemaksaan indoktrinasi dan siksaan.
Usaha Prancis memiliki beberapa konsekuensi bagi kelompok nasionalis. Hal ini menonjolkan perseteruan-perseteruan di antara para pemimpin, khususnya di antara para pemimpin pemberontakan di luar Aljazair dan kapten-kapten militer di lapangan. Ia mengisolasi distrik-distrik militer dari distrik yang lainnya dan dari sumber-sumber persenjataan serta dukungan luar negeri, membatasi kemampuan perang mereka, dan menguranginya secara pokok ke level prinsipalitas kecil, berselisih dengan yang lainnya mengenai sumber penghasilan, taktik-taktik dan strategi. Pada saat yang sama ia tetap tak tersentuh pertumbuhan “tentara eksternal” yang tumbuh lebih penting bagi kepemimpinan nasionalis sebagai suatu titik bargaining dalam setiap negosiasi akhir bagi kedamaian pada arah proporsi pengurangan tentara internal baik secara kekuatan maupun efektivitasnya. Dengan demikian akhir perang adalah mencari tentara eksternal yang utuh sebagai satu-satunya badan terorganisir Aljazair di bawah kepemimpinan Houari Boumedienne.
Pada saat yang sama usaha Prancis secara dialektis menghasilkan pasukan-pasukan kehancurannya sendiri. Telah dikatakan bahwa Prancis terbukti menang, diyakini kaum nasionalis yag menyebabkan di dalam pikiran orang-orang Aljazair hal tersebut secara paradoksal tumbuh dengan cepat. Beberapa alasan dari hal ini merupakan alasan internal. Pengalaman relokasi secara paksa, terbang mengungsi ke kota-kota, penghancuran sumber penghidupan pertanian, penghancuran kelompok-kelmpok nomadik tak dapat lagi menyusun migrasi-migrasi mereka – semua ini menghancur-leburkan hubungan-hubungan sosial masyarakat tradisional dan menghasilkan suatu kekosongan ideologikal yang menakutkan. Konflik itu sendiri lebih lanjut mempolarisasi pemukim Prancis dan orang-orang Muslim, memperkuat identitas mereka yang berbeda, di mana usaha-usaha Perang psikologikal lebih membuatnya buruk daripada mereduksi. Pada saat yang sama biaya konflik menjadi lebih berat. Sebagai tambahan terhadap hilangnya penghidupan dan tekanan-tekananan yang menyertai perang, biaya finansial perang pada Prancis ternyata besar sekali: 50 milyar franc baru dan 1,7 juta dollar dalam mata uang asing dibelanjalan untuk senjata dan usaha-usaha menutup depisit anggaran (Humbaraci, 1966, 55). Tetapi biaya sosial dan politik perang ternyata lebih besar lagi, di mana ia membawa ke dalam pembukaan serangkaian konflik tertutup di mana sama sekali membatasi kemampuan Prancis untuk melanjutkan perang. Prancis tak hanya melenggang melalui kekalahan dan dislokasi Perang Dunia II; ia juga menyaksikan kekalahan di tangan Viet Minh di Vietnam. Rakyat mencemaskan perang, suatu fakta yang mengemuka sesegera wajib militer dirancang di Prancis metropolitas untuk berperang di Aljazair. Pada saat yang sama, suatu elit finansial dan teknokrat baru berharap bagi suatu ekspansi partisipasi Prancis di suatu pasar umum Eropa, dalam rangka menggantikan perang kolonial yang mahal dan tak berhasil. Di sisi lain, ada barisan colon-colon Prancis yang keras pendirian di Aljazair, yang tak dapat menghadapi akomodasi damai dengan mayoritas Muslim, dan suatu tentara profesional yang telah kembali dari Vietnam yang dengan kesal memutuskan untuk menyusun dominasi militer di Aljazair dan Prancis metropolitan daripada menerima kekalahan dalam perang gerilya yang lain. Konflik yang terdiri dari beberapa bagian ini, sebaliknya, menciptakan suatu konflik lama yang lebih besar di antara Prancis perantauan metropolitan.
Kebenarannya adalah bahwa sejarah republik Prancis dan kerajaan kolonial Prancis dipaksa oleh kekuatan yang berbeda, menjalani jalan yang juga berbeda, dan jarang bertemu ... Kerajaan adalah sesuatu di mana rakyat Prancis tak memiliki apa pun untuk dilakukan, dan ceritanya adalah cerita tentang intrik finansial, Gereja, dan militer, yang tanpa lelah membangun kembali Bastille-Bastille di luar negeri di mana di Prancis telah dirobohkan (Luethy, 1957, 205).
Selama perang Aljazair, konflik-konflik ini menjadi manifes tiga episode utama. Selama episode yang pertama ini de Gaulle memasuki akhir Republik Keempat di atas bahu suatu ketakutan oleh coup d’état di Aljazair dan demonstrasi-demonstrasi colon (May 1958). Yang kedua adalah suatu pemberontakan gagal melawan de Gaulle, dilaksanakan oleh para pemukim kembali dan para pemimpin bersenjata di Aljazair pada bulan Januari 1960. Yang ketiga adalah suatu pemberontakan para pemimin bersenjata di Aljazair pada bulan April 1961, suatu pemberontakan yang digagalkan dan yang dipadamkan dalam suatu gelombang terorisme colon. Pemerintah di Paris secara berhasil ditanggulangi dengan kekalahan instabilitas yang berasal dari koloni; tetapi hal ini juga diputuskan berakhir dan bahwa ancaman di masa depan dengan membersihkan dirinya sendiri dari suatu koloni yang telah menjadi suatu pertanggungjawaban ekonomi, militer, dan olitik. Negosiasi-negosiasi damai antara pemerintah Prancis dan perwakilan pemberontak Aljazair menghasilkan suatu aliansi diam-diam diperhitungkan mengakhiri ancaman Prancis metropolitan melalui pemuasan colon-colon Prancis yang gamang dan Sekutu militer proto-fasis mereka. Dengan demikian, kemenangan datang pada ALN lebih melalui tahapan-tahapan di mana perang menghasilkan dasar-dasar kebijakan Prancis daripada melalui keberanian mereka sendiri dan kenekatan perjuangan selama tujuh setengah tahun perang.
Peristiwa-peristiwa di Aljazair penting tak hanya karena suatu sumber kecil gerilya menantang suatu tentara modern yang besar dan memperoleh kemenangannya, tetapi karena ia memberi kemunculan dua teori berpengaruh dalam medan perang yang meliputi penduduk petani. Salah satu “teori perang revolusioner” ini dikembangkan dan disokong oleh para pejabat tentara Prancis yang berperang di Aljazair. Yang kedua adalah revolusi kolonial yang ditunjukkan oleh Frantz Fanon, doktor, juru propaganda dan diplomat bagi gerakan liberasi Aljazair.
Teori “perang revolusioner” meninggalkan pengalaman menyakitkan tentara Prancis di Vietnam. Pada kebangkitan dari kelahan tersebut Jenderal Lionel-Max Chassin menemukan dalam tulisan-tulisannya Mao Tse-tung rahasia keberhasilan kaum Komunis: “Adalah mungkin untuk memenangkan suatu perang, khususnya suatu perang saudara, jika rakyat tidak di pihakmu.” Mulai saat itu, menurut teori baru, perang akan ditarungkan di antara massa, untuk mengontrol massa, dengan suatu campuran teknik organisasional dan psikologikal. Teknik-teknik organisasional, yang mereka harap bisa dipinjam dari Mao, terdapat pada “kesejajaran hirarki” yang terkenal, kombinasi basis organisasi secara teoritikal dengan organisasi fungsional. Dalam suatu sistem yang demikian “individu menemukan lubang yang baik dari suatu jaringan yang tak memiliki kesempatan apapun bagi penjagaan kemandiriannya” (Jean Hoggard, dalam Revue Militaire d’Information, 1957, dikutip dari Fall, 1967, 134). Teknik-teknik psikologikal diperoleh, sebagian, dari The Rape of the Masses, karya Serge Chakotin, sebuah buku yang ditulis pada malam Perang Dunia II, mengaku ditulis untuk memperlihatkan orang Jerman demokratik bagaimana mereka dapat mempertahankan demokrasi melawan Hitler dengan cara suatu “propaganda kekerasan” yang didasarkan pada pelajaran pengkondisian Pavlovian yang diperkirakan. Proses pengkondisian organisasi dan psikologikal diarahkan secara simultan melalui aksi bersenjata dalam guadrillage, relokasi yang dipaksakan, intrograsi, penggunaan siksaan sekali-kali, dan melalui kerja sosial serta persuasu psikologikal yang didukung militer. Suatu pendekatan demikian memiliki seruan yang sangat besar bagi teknisi-teknisi militer dan ilmuwan sosial yang memikirkan pencarian mereka terutama sebagai teknik-teknik bagi kontrol manusia. Kekuarangan terbesar pandangan baru mengenai perang ini – yang mencapai status suatu religi di antara banyak pejabat Prancis yang terlibat di dalam perang – terdapat di dalam penghilangan term pertengahan manusia dalam aspek-aspek budayanya yang beragam – ekonomi, sosial, politik, dan ideologi. Menganggap orang Aljazair menjadi seperti orang Prancis, memiliki pola dan kepentingan kebudayaan yang identik, teknik-teknik militer menggambarkan tugas mereka dengan sederhana sebagai satu hal di mana organisasi mereproduksi rancangan eksperimental laboratorium dan pengkondisian yang sederhana memberi subjek eksperimental dengan satu set kebiasaan yang baru, tanpa penciptaan yang berkelanjutan dari suatu kerangka kebudayaan baru di mana kebiasaan baru ini dapat menjadi relevan. Tentu saja orang mungkin juga bertanya apakah pengkondisian sederhana mencukupi untuk merestruktur respon manusia dengan cara yang diinginkannya; tetapi hal itu tak tampak tidak mungkin, setidak-tidaknya di masa depan, di mana beberapa bentuk pengkondisian yang kompleks kenyataannya dapat memperoleh suatu hasil yang demikian. Ini jelas, bagaimanapun, bahwa apa yang lepas dari “teori perang revolusioner” adalah pandangan mengenai revolusi yang sesungguhnya, pandangan suatu transformasi lingkungan yang sejenis dengan pola kebiasaan baru. Di bawah kondisi-kondisi perang kolonial, di Aljazair sebagaimana kemudian di Vietnam di bawah bantuan Amerika, teori merupakan kekosongan dari setiap isi kebudayaan untuk menghasilkan kepatuhan sederhana demi menelanjangi kekuatan tanpa menjatuhkan.
Teori Frantz Fanon, sebaliknya, mengajarkan kebutuhan bagi rakyat kolonial untuk menggoncang penindasan asing dengan kekuatan dan kekerasan, tak hanya sebagai suatu teknik militer, tetapi sebagai suatu prakondisi psikologikal yang esensial bagi kemerdekaan. Koloni didirikan oleh kekuatan dan diabadikan juga oleh kekuatan. Penggunaan kekuatan melawan pribumi menelanjangi dirinya dari kejantanannya yang esensial; ia dapat memulihkan kejantanannya hanya ketika ia sendiri mempergunakan kekerasan melawan penindasnya. Penggunaan kekerasan,
membebaskan pribumi dari kompleks inferioritasnya serta dari keputusasaan dan keterdiamannya; ini membuatnya tak takut dan memperbaiki kehormatan dirinya (1963, 73).
Tetapi penggunaan kekerasan juga memiliki aspek sosialnya. Ia menyatukan rakyat –
praktek kekerasan mengikat mereka bersama-sama sebagai suatu keseluruhan, karena masing-masing individu membentuk suatu rangkaian kekerasan dalam rantai besar, suatu bagian organisme kekerasan besar yang telah meluap ke atas dalam reaksi terhadap kekerasan para pemukin di masa awal (1963, 73).
Dengan demikian kekerasan merupakan suatu “kekuatan pembersing”; dan Fanon menunjukkan bahwa bukan kelas menengah nasionalis dan proletariat yang mungkin menggunakan instrumen kekerasan pembersih ini, karena mereka “telah mulai untung – pada suatu korting untuk meyakinkan – dari tatanan kolonial, memiliki kepentingan khusus di hatinya” (1963, 47), tetapi kaum petani lah, yang “memberontak karena insting” (1963, 102). Lebih jauh,
dalam gerakan spontan rakyat pedesaan sebagai suatu keseluruhan tetap disiplin dan altruistik. Individu berdiri menyokong komunitas (1963, 90).
Di kota-kota, para rekruit yang mungkin memberontak tak akan merupakan proletariat, yang diorganisasikan ke dalam persatuan-persatuan dagang yang telah memiliki kepentingan individual yang khusus untuk bertahan, melainkan Lumpenproletariat, berasal dari para petani tak bertanah yang berduyun-duyun ke kota, untuk menjadi “kelemayuh yang hadir di jantung dominasi kolonial.” Pemimpin pemberontakan, akhirnya, akan merupakan,
orang-orang yang telah melalui jalan mereka dari bawah ... seringkali para pekerja yang tak cakap, buruh musiman atau bahkan kadang-kadang secara kronis tak memiliki pekerjaan. Dari mereka fakta penghalang dalam suatu partai nasional tidak secara sederhana mengambil bagian dalam politik; ia hanya memilih cara di mana mereka dapat lepas dari status seekor binatang menuju suatu status manusia (1963, 100).
Tak ada orang dapat membaca Fanon tanpa menjadi dicengkeram baik oleh hasrat moralnya maupun oleh wawasannya ke dalam mekanisme agresi dan represi yang menemukan ekspresinya dalam kekerasan personal serta kelompok. Namun, dengan sedikit bergegas, tesis Fanon justru merupakan antitesis atas posisi yang dibela oleh para kolonel Prancis. Melawan desakan mereka di mana manusia dapat ditangkap dan dibuat impoten oleh organisasi, ia mengajarkan pergolakan, tiada jalan keluar, kerusudan. Melawan penggunaan kekerasan psikologikal mereka melawan pribumi, ia mengajarkan kekerasan melawan penindas. Tetapi seperti juga para kolonel, Fanon tak memberi perhatian pada kenyataan kebudayaan sejarah masa lalu, sekelompok hubungan, pergantian dan perubahan aliansi-aliansi manusia yang kongkret, diletakkan dalam pengalaman masa lalu dan sekarang yang juga kongkret. Dunia Manichaean-nya – seperti pemerintahan pseudo-revolusioner teknokrat para kolonel – tanpa ekonomi, masyarakat, kebijakan dan ideologi serta faktor-faktor yang menentukannya. Dalam Fanon, kekerasan bukan “politik dengan cara lain”. Dalam kalimat Clausewitz yang biasa, kekerasan dipergunakan sebagai suatu teknik rasional yang dihitung dalam ungkapan hubungan antar manusia yang khusus; sebaliknya ia menjadi suatu kekuatan kosmik yang dibutuhkan untuk membersihkan alam semesta dalam rangka mencapai keselamatan. Demikianlah kekerasan, dan penduduk pedesaan tentunya merespoh hal tersebut. Namun seruan kekerasan tak begitu berhasil di Kabylia, dimana ia mengijinkan seksi-seksi suku yang bermusuhan membentuk konflik segmental mereka dalam suatu konfrontasi umum dengan suatu musuh eksternal. Peningkatan kekerasan dengan demikian mengijinkan “pengaruh besar-besaran” yang begitu karakteristik dalam masyarakat yang tersegmentasi, di mana segmen-segmen yang otonom membentuk koalisi yang lebih seimbang untuk besarnya ancaman eksternal. Kekerasan dalam tatanan ini merupakan penyebab dan pengaruh sekaligus dari suatu tatanan sosial, tak melulu suatu tindakan yang dimotivasi psikologikal di mana manusia menarik kembali kejantanannya dari penindas yang telah merampasnya dari mereka. Lebih jauh, tikaman balasan Prancis seringkali secara luar biasa tak membeda-bedakan dalam brutalitas mereka: kekerasan seringkali suatu respon terhadap kekerasan militer yang mendatangi baik laki-laki, wanita dan maupun anak-anak. Ini bukan untuk menyangkal wawasan tajam Fanon ke dalam mekanisme psikologikal penindasan dan kepatuhan kolonial; tetapi ini diperlukan untuk mengindikasikan bahwa psikologi dibutuhkan untuk berjalan dalam suatu acuan sosial; ia bukan suatu kekuatan independen. Kita dapat mengerti dengan baik mengapa konflik Aljazair dapat menghasilkan para ideologis kekerasan kontra-revolusioner dan revolusioner demikian; namun bukan ideologi para kolonel atau ideologi Frantz Fanon yang dapat memberi kita dengan suatu penuntun pada suatu pemahaman apa yang terjadi di Aljazair, selama perang dan setelahnya.
Penulis Turki Arslan Humbaraci memberi sub judul bukunya mengenai Aljazair dengan “Sebuah Revolusi yang Gagal”. Fakta yang sangat signifikan mengenai pra-perang Aljazair berasal dari kekalahan pemberontakan internal dan bertahannya tentara eksternal. Ketika Prancis hengkang, tentara eksternal memasuki Aljazair. Para pemberontak Kabyle yang kelelahan bukan tandingan bagi kekuatan militer dan politiknya. Keberangkatan 900.000 orang Prancis pada saat yang sama mengosongkan sejumlah posisi dalam pemerintahan dan pelayanan, di mana para pengikut pemberontak menganggapnya sebagai hak penuh mereka. Apapun yang secara lemah mengikat antara para profesional, petani dan pekerja mempertahankan pecahnya pemberontakan internal sekarang menjadi lebih dilemahkansebagai kelas menengah Aljazair yang yang dibentengi, memperoleh balasan sepuluh tahun usaha dan bergabung dengan elit Aljazair. Eksperimen-eksperimen sosialis, diprakarsai oleh Ahmed Ben Bella, meliputi manajemen-diri tahan agrikultur dan toko-toko Prancis yang dinasionalisasi, menghasilkan over-birokrasisasi dan suatu kemunduran produksi yang genting. Pada saat yang sama, Aljazair tetap mempertahankan kredit pada Prancis, dijamin dengan balasan untuk meneruskan hak menemukan minyak dan gas di Sahara. Usaha Ben Bella untuk menangkal kemunduran dengan mengorganisasikan NLF ke dalam suatu partai momolitik bertipe Komunis ternyata tak dapat dijalankan – dalam banyak level – untuk mengisi kekuatan sentrifugal yang diciptakan oleh kemunduran ekonomi, melanjutkan ketergantungan pada Prancis, dan “borjuisifikasi” pemilik kekuasaan Aljazair yang baru dengan cepat. Pada tahun 1965, tentara melangkah dalam rangka menstabilkan situasi. Di bawah Houari Bourmedienne ia melanjutkan proklamasi bagi “sosialisme”, tetapi menekankan bahwa sosialismenya merupakan sosialisme “Aljazair” dan bukan sosialis “impor”, dan menyandarkan banyak definisinya mengenai sosialisme dalam ulema Islam. Toko-toko yang dinasionalisasi telah dikembalikan pada para pemiliknya; bank-bank, perdagangan asing, dan industri berat – tak pernah dinasionalisasi – berlanjut di tangan perorangan; dan rejim telah mengekspresikan dirinya menyetujui investasi luar negeri perorangan. Aljazair terus tergantung secara kuat pada bantuan Prancis, menjadi “negara-klien” Prancis yang erat (Humbaraci, 1966, 271). Pada inti masyarakat berdiri suatu tentara yang kuat, dijabati oleh suatu staff nasionalis yang kuat. Modusnya adalah Aljazair Islam nasionalis. Itu adalah Islam Jacobin Ben Badis yang akhirnya ternyata menjadi pemenang.
Orang-orang Arab dengan wawasan besar mengerti dengan baik revolusi yang bengis yang kami perkenalkan pada mereka: hal itu radikal bagi mereka sebagaimana sosialisme bagi kami.
Jenderal Bugeaud, penakluk Aljazair, 1849
Pada tahun 1830, sebuah alterkasi antara gubernur Turki Aljazair dan konsul Prancis membawa pasukan bersenjata Prancis ke Aljazair. Pertama kali, Prancis hanya mendirikan sebuah protektorat; namun pada tahun 1840 pemerintah Prancis memutuskan penaklukan dan kolonisasi besar-besaran seluruh negeri. Penaklukan dilakukan oleh Jenderal Bugeaud yang mengkombinasikan medan perang yang dilakukan oleh pasukan terbang dengan suatu kebijakan pembumihangusan yang menghancurkan secara total. “Di Eropa,” Bugeaud menulis,
kami tak hanya pasukan perang, kami juga memerangi kepentingan pribadi. Ketika kami telah mengalahkan pasukan negara lain, kami merebut pusat-pusat populasi, perdagangan, industri, adat-istiadat, arsip-arsip, dan segera kepentingan pribadi dipaksa menyerah. Hanya ada satu kepentingan yang dapat direbut seseorang di Afrika, kepentingan yang diberikan dalam pertanian ... ya! Saya tak menemukan cara lain menaklukan negeri lain daripaa merebut kepentingan pribadinya (dikutip dari Julien, 1947, 65).
Diawali sebagai sebuah operasi militer luar negeri dalam rangka mengalihkan perhatian dari berkembangnya ketidakpopuleran rejim Charles X di dalam negeri, pendudukan Aljazair segera menjadi suatu akhir di dalam dirinya. Pengaruh pertamanya adalah menyingkirkan penduduk pribumi dari tanahnya dan mengalihkan tanah ini ke tangan-tangan orang Eropa. Aljazair, seperti wilayah non-Barat lainnya di dunia, tak mengenal institusi kekayaan pribadi mutlak bangsa Eropa sebelum kedatangan orang-orang Eropa; lebih suka mewujudkan suatu hirarki kompleks hak-hak guna. Hak atas tanah dibagi-bagi, pertama dari seluruhnya, di antara yang dimiliki oleh bey sebagai penguasa dan yang dimiliki oleh suku-suku. Tanah-tanah bey ada tiga jenis. Satu jenis, melk (dari malaka, memerintah) diberikan pada perorangan, tetapi dengan kepemilikan utama yang ditopang oleh penguasa. Para petani penerima dapat mewarisi hak guna mereka, memagari lahan mereka, dan merubah hak mereka melalui pemberian atau penjualan. Meskipun begitu, penjualan jarang karena mereka telah memiliki persetujuan untuk komunitas lokal – yang memiliki hak pioritas pembelian dalam kasus demikian – dan dihubungkan dengan suatu kehilangan kehormatan dan nama untuk diasingkan dari basis kehidupannya. Tanah kedua adalah tanah yang berhubungan dengan masing-masing tiga distrik administratif (beylik) di mana Turki telah membagi Aljazair. Tanah-tanah distrik ini terdiri dari tanah terbaik yang ada dan merupakan tanah yang paling subur atau beririgasi; mereka dikelola di abwah arahan administrasi bey itu sendiri, yang lain oleh tobang yang diambil dari suku independen yang berdekatan, atau oleh pemanen bagi hasil yang menerima lembu jantan, bajak dan pakan, serta mempergunakan seperlima lahan. Jenis tanah yang ketiga, disebut azel, merupakan tanah lain yang disita dari suku pemberontak atau pembelian oleh bey. Ini dijamin sebagai pengganti gaji para pejabat khusus atau keluarga-keluarga atau untuk kompensasi unit-unit suku yang memberi prajurit-prajurit pada pengusaha atau menggembalakan ternaknya oleh mereka sendiri. Beberapa dari tanah ini adalah padang rumput, tetapi tanah pertanian dikelola oleh pemanen bagi hasil atau pemilik sewa yang memperoleh hak guna turun-temurun atas tanah ini. Diperkirakan bahwa di Aljazair lebih dari lima belas ribu keluarga terlibat dalam cara panen yang disebutkan ini.
Sebaliknya dari tanah-tanah tersebut, di bawah yuridiksi pokok gubernur, ada tanah-tanah suku, bled el’arsh. Kepemilikan diberikan pada suku secara keseluruhan, tetapi sekali lagi anggota suku yang mengerjakan tanah dengan bajaknya diberi hak guna dan penerimaan hasil perorangan. Tanah-tanah ini tak dipagari serta terbuka untuk semua penuntut: kerja yang ditanam di tanah membantu sebagai sebuah jaminan tinggal lebih lanjut atau sebagai suatu klaim utama atasnya.
Seluruh tanah ini merupakan subjek pajak. Pada saat yang sama pengelola memiliki keamanan kepemilikan tetap yang lengkap; tak terpikirkan bahwa “untuk beberapa tingkah gubernur ia dapat kehilangan tanah yang merupakan sumber kehidupannya (Nouschi. 1961, 93).
Setelah penaklukan oleh Prancis, sebagai pemenang hak atas kedaulatan, merampas tanah-tanah beylik seketika itu juga, dan memberikannya pada pemukin Prancis. “Sejak kedatangan Prancis yang menempati tanah beylik,” keluh petani melalui ketua mereka,
kami telah terusir dari tanah yang banyak di antaranya belum jelas. Kami tidak berbahagia sejak zaman Turki, karena bagian terbesar penduduk kami menetapkan tanah-tanah beylik ini selalu merupakan yang terbaik dan beririgasi. Hal ini benar bahwa kami hanya menggunakan hak guna atas tanah-tanah ini; tetapi tentu saja kami mengelolanya dan mereka selalu menghasilkan hasil besar lebih dari tanah lapangan yang kami tempati sekarang. Semua ini kami kerjakan, tetapi kami belum berhasil meletakkannya ke dalam kondisi yang pantas untuk bercocok tanam (dikutip dari Nouschi, 1961, 386-387).
Pada saat yang sama, Prancis juga merampas tanah-tanah yang termasuk fondasi-fondasi keagamaan, habus. Perampasan ini, juga, melanggar suatu tatanan hak guna yang kompleks. Banyak individu-individu dan organisasi-organisasi, sebagaimana gilda-gilda, telah memberikan tanah mereka untuk masjid dan sekolah-sekolah, sebagai pengganti hak guna terus-menerus dari tanah itu. Prancis juga menambahkan pajak tanah. Dalam satu tahun (1839-1840) pajak menjadi berlipat tiga (Nouschi, 1961, 181). Akhirnya pada tahun 1863 Prancis menerapkan konsep Eropa Barat mengenai hak milik pribadi atas tanah pada pemilik Muslim. Tindakan legal ini melengkapi dua hal. Di satu sisi menghancurkan dalam satu tiupan seluruh piramida hak-hak yang telah menjamin kehidupan pengelola yang lebih rendah namun berdiri dalam arah membuat tanah sebagai suatu komoditi yang dapat dipindah-pindahkan dengan bebas. Di sisi lain ia melemparkan semua tanah yang dimiliki orang-orang Muslim ke atas pasar terbuka, dan membuatnya mungkin diperjualbelikan atau dirampas oleh kolonis Prancis. Beberapa peneliti Prancis meramalkan beberapa konsekuensi sebelum pelembagaan hak milik pribadi,
di dasarnya ada yang mengacaukan jaminan pekerjaan, suatu sentimen nyata kesama-rataan. Dengan dimulainya individualisasi hal itu tak akan lagi sama. Suatu waktu tanah diperoleh dengan pasti, ketidaksamaan berawal: di satu sisi para pemilik, dan di sisi lain para proletariat, persis seperti dalam masyarakat sipil kita (dikutip dari Nouschi, 1961, 313).
Surat kabar Colon, meskipun begitu, menyambut gembira langkah tersebut (L’Independent of Constantine, 12 April 1861, dikutip oleh Nouschi, 1961, 282):
Terima kasih untuk konstitusi hak milik di mana hal ini memberi bagian terbesar teritori Aljazair keluar dari kondisi nilai mati dengan segera menuju negara dengan nilai yang nyata; jutaan sumber dari ketiadaan ... Pedesaan akan didiami dan kota-kota akan menyaksikan di tengah-tengah mereka berkembangnya seluruh aspek komersial dan industri.
Legislasi baru, tulis Frederic Lacroix pada temannya, Kaisar Napoleon III, pada tahun 1862, akan “memberadabkan, secara sempurna, orang-orang Arab.”
Pengalihan tanh besar-besaran dari orang-orang Muslim ke penduduk Eropa tak hanya mempengaruhi pertanian; ini juga dicampuri dengan simbiosis rumit antara penggarap dan penggembala nomaden. Para penggembala dicegah masuk padang-padang rumput di zona tempat tinggal di mana sebelumnya telah mereka gunakan selama musim-musim tak ditanami. Pada saat yang sama usaha-usaha komunitas-komunitas pesisir untuk menggembalakan ternak mereka di wilayah nomadik di pedalaman dengan cepat diminta membayar untuk penggembalaan, dan membuat ternak tak menguntungkan sebagai suatu tambahan penghasilan bagi pertanian; jumlah ternak per individu turun empat per lima (Yacono, 1955, II, 326). Bahaya dari pemukiman ulang di tanah marjinal terlihat sedini tahun 1845 oleh Jenderal Bugeaud yang meramalkan bahwa “kolonisasi tak dapat namun membantu memancing ketidakpuasan orang-orang Arab yang merasa diri mereka dicegah dalam suatu ruang yang sempit” (dikutip dari Nouschi, 1961, 194-195).
Kerugian atas norma-norma Prancis mengenai kekayaan pribadi atas tanah berpindah dari tangan ke tangan dengan suatu program pemotongan suku-suku besar di mana para kepala suku merupakan pendukung utama dan ahli waris pemerintahan Turki. Suku-suku ini bukan unit persaudaraan yang homogen, anggota-anggota yang sama, serta seluruhnya berasal dari keturunan seorang leluhur yang sama. Sungguh-sungguh lain dari itu, mereka seringkali terdiri dari bagian asal-usul dan status sosial yang bermacam-macam di mana bersekutu satu sama lain melalui ikatan umum pada silsilah dominan bagian yang juga dominan. Ketika kita bicara tentang suku-suku di sini kita berarti bicara koalisi-koalisi, diorganisasikan di sekitar sekelompok pemilik kekuasaan. Prancis mengerti hal itu dengan baik ketika mereka bermaksud menghapus hak tanah dalam ungkapan afiliasi suku tak hanya sebagai suatu cara melembagakan kekayaan pribadi atas tanah, tetapi juga dalam rangka memecah kekuasaan independen silsilah yang terbesar. Mereka menyelesaikan hal ini dengan cara menguliti silsilah inti dari pengaruh politik mereka, disebut douar, dan memberikan hak-hak tanah dalam bentuk keanggotaan dalam kerumunan pemukiman daripada dengan kebaikan keanggotaan suku. Banyak douar mengisi bagian-bagian dari suku-suku yang sungguh berbeda, sehingga mencerai-beraikan suku-suku, dan dengan itu, kekuasaan tuan-tuan besar. “Pemerintah tak lepas dari pandangan ini,” kata Jenderal Komisioner Gubernur Allard, “bahwa tendensi umum kebijakan seharusnya untuk mengurangi pengaruh para kepala suku dan memecah suku-suku tersebut (dikutip dari Nouschi, 1961, 309-310).
Sebuah contoh bagaimana suku-suku difragmentasi dan direlokasi diberikan oleh sejarah Ouled Kosseir di Shelif yang berbahasa Arab (Yacono, 1955, II, gambar no. 40, 289), salah satu dari dua suku kuat di wilayah tersebut sebelum kedatangan Prancis. Mereka berjumlah 9.000 orang dan menguasai tanah hampir mendekati 38.500 hektar. Tiga puluh tahun setelah penaklukan, mereka kehilangan 18.800 hektar untuk negara dan dua colon individual melalui pengambilalihan sekaligus, dan 2.000 hektar yang lain melalui penjualan tanah individual setelah penetapan kepemilikan pribadi atas tanah.
Ketika Prancis menciptakan pemukiman Malakoff, mereka mengisinya dengan empat segmen Ouled Kosseir. Pada tahun 1884, keempat segmen ini digabung dengan enam segmen baru yang diambil dari empat suku yang berbeda, sebagaimana penambahan satu segmen lagi dari suku mereka sendiri. Dua dari empat segmen Kosseir asli kemudian dipindahkan kembali ke komuni-komuni Prancis yang lain, hanya menyisakan tiga segmen Kosseir di Malakoff. Pada tahun 1887, ia digabung dengan yang keempat, tetapi pada saat yang sama enam segmen non-Kosseir dibawa dari empat suku yang berbeda yang diperkuat oleh kedatangan empat segmen lagi, termasuk empat suku yang berbeda. Pada tahun 1892, salah satu segmen Kosseir yang asli telah bergerak ke mana-mana, dan yang lain telah pecah, mengirimkan anggota-anggotanya yang terpecah-belah untuk bergabung ke dalam komuni yang lain. Ditambah lagi dua segmen Sbeah. Pada tahun 1911, segmen Kosseir yang lain bergabung di pemukiman, tetapi menjadi sebelas bagian yang baru, termasuk sbelas kelompok suku yang berbeda. Salah satu segmen Kosseir yang lain pecah, dan para imigrannya pergi ke mana-mana. Pada waktu Prancis terlibat dalam Perang Dunia II pengadukan telah terbukti berhasil di mana suku-suku telah berhenti eksis sebagai sebuah unit sosial dan politik yang relevan dalam pemerintahan Aljazair. Ketika, pada tahun 1941, pemerintah pengemban rancis di Vichy mengambil langkah melembagakan kembali suku-suku dalam rangka memperbaiki kontrol, para administratur Prancis menyetujuinya dengan sedih bahwa langkah-langkah yang diambil pada tahun 1863 telah menjalankan tugas mereka semua dengan baik dalam mengakhiri kekuasaan suku sekali untuk selamanya (Nouschi, 1961, 306, lihat juga catatan kaki 1, halaman yang sama).
Douar-douar didami oleh segmen-segmen suku terdahulu yang telah dijadikan kesatuan yang independen pada hak mereka sendiri, tetapi diorganisasikan ke dalam komuni-komuni lebih luas dalam model Prancis. Komuni-komuni ini ada tiga jenis: (1) komunitas-komunitas yang didominasi orang-orang Eropa, di mana dewan dan wali kota dipilih oleh penduduk Prancis, dan di mana orang-orang Muslim hanya diijinkan memilih seperempat dari delegasi, bahkan meskipun penduduk muslim terhitung sebagai mayoritas; (2) komunitas-komunitas campuran Eropa dan Muslim yang dikepalai oleh administrator sipil dan ditopang oleh suatu dewan Prancis dan ketua pribumi (caid) yang ditunjuk; dan (3) komunitas-komunitas pribumi yang diperintah oleh seorang pejabat Prancis, dibantu oleh seorang kepala pribumi. Semua orang Muslim diijinkan menggunakan adat-istiadat mereka sendiri atau hukum Qur’an, tetapi undang-undang khusus melawan ketidakmembayaran pajak, aktivitas politik melawan Prancis, pertemuan umum – termasuk ziarah dan pesta umum – tanpa ijin, berkelana tanpa ijin, penolakan pada pendaftaran kelahiran dan kematian – mengkhususkan orang Muslim sebagai seorang penduduk dengan cacat. Seluruh bangunan kontrol ditutup dengan membuat bagian ljazair sebagai bagian administratif metropolitan Prancis. Asimilasi terhadap norma-norma budaya Prancis dibuat sebagai suatu yang ideal, tetapi perpecahan – di bawah kondisi ekonomi, sosial, politik, dan ketidaksamaan hukum – mejadi kenyataan yang ada.
Perpecahan unit-unit suku dan kekuasaan kepala suku yang dihubungkan dengannya, bagaimanapun, menghasilkan beberapa konsekuensi tak terduga. Hal ini membuat mungkin bagi para kepala suku menjalankan distribusi padi yang bebas di suatu musim kelaparan dari toko-toko yang mengumpulkannya melalui pemberian dan pajak yang dibayar dengan tanggungan suku mereka. Undang-undang tahun 1863 juga mengakhiri distribusi dera oleh pondok keagamaan lokal (zaouias), membawa pasokan-pasokan dari kekayaan habus mereka. Kekayaan ini telah menjadi tanah pribadi dan dilemparkan ke pasar. Lebih jauh, douar-douar baru jarang memperbaharui adat-istiadat tradisional pelaksanaan cadangan makanan di dalam gudang-gudang umum, yang telah dipasok dengan pembayaran tradisional. Dengan demikian menghilangkan pertahanan ekonomi vital, meninggalkan penduduk pedalaman bertahan sepenuhnya pada aktivitas-aktivitas penyewa udang dan pedagang kredit di saat yang dibutuhkan.
Sebuah konsekuensi paradoksal fragmentasi suku lebih lanjut adalah pertumbuhan yang menonjol dewan-dewan tokoh suku (djemaa) di dalam douar-douar. Prancis mengakui dewan-dewan ini baik di komuni pribumi maupun komuni campuran, juga menjamin mereka dengan sungguh-sungguh otonomi atau mempergunakan mereka dalam suatu kapasitas konsultatif, khususnya dalam masalah hukum Muslim. Douar-douar Muslim, bagaimanapun, juga diadakan di komunitas-komunitas yang didominasi oleh orang-orang Eropa di mana secara teori dibuat ketentuan tak ada partisipasi pribumi. Dalam kelompok pemukiman demikian, bagaimanapun, juga berkembang satu sarang madu apa yang disebut ahli hukum Prancis sebagai “klenik djemaa”, dewan-dewan tersembunyi (Charnay, 1965, 228). Baik dewan-dewan yang terbuka maupun yang tertutup menjalankan suatu tradisi pengambilan keputusan di level lokal, meskipun kenyataannya struktur suku telah ditanggalkan. Mereka juga menjalankan suatu tradisi mengatur-diri lokal yang ternyata modal penting dalam membantu penyebab pemberontakan tahun 1954.
Penduduk pribumi melihat diri sendiri semakin tercabut dari tanah dan diusir oleh para kolonis yang terus bertambah ke daerah yang tak produktif. Mekanisme jaminan keamanan ekonomi tradisional telah dicabut, silsilah keturunan dan suku-suku telah diselewengkan, dan struktur politik yang akrab dilucuti. Respon atas pencabutan itu sebagianadalah migrasi besar-besaran, dan sebagian dengan pemberontakan terbuka. Migrasi ke barat menuju Tunisia, baik penduduk desa mapun kota, terjadi pada tahun 1830, 1832, 1854, 1760, 1870, 1875, 1888, 1898, 1910, dan 1911 (Lacheraf, 1965, 179). Sentimen yang mendorong gerakan penduduk ini dilaporkan oleh Jenderal Devaux pada tahun 1861 ketika ia mengutip kepala-kepala suku yang menyokong migrasi karena,
seseorang dapat hidu lebih mudah, lebih bebas di kabupaten (Tunisia), dan di sana tak kekuarangan tanah, untuk pertanian atau ternak. Tanpa ragu, seseorang dapat beruntung dengan tidak hidup lebih lanjut dalam kontak dengan orang-orang Kristen (dikutip dari Nouschi, 1961, 290).
Seakhir tahun 1911, orang-orang berangkat ke Tlemcen di Aljazair barat ke Syria, karena mereka merasa “dikutuk Tuhan” (Nouschi, 1962, 22).
Namun pelanggaran Prancis juga menghasilkan pemberontakan-pemberontakan. Yang pertama dari pemberontakan ini, berlanjut dari tahun 1832 sampai tahun 1847, dipimpin oleh Abd el Kader. Pemberontakan ini signifikan tak hanya karena durasinya, tetapi karena organisasi khusus yang dikembangkan oleh para pemberontak. Abd ek Lader tak hanya seorang musuh yang disumpah Prancis, tetapi juga oleh orang-orang Turki di mana Prancis telah menaklukan koloni tersebut. Ini karena ia menolak menarik ke pihaknya para kepala suku besar yang merupakan para kolaborator dan penerima warisan rejim Turki. Sebagai pengganti “pola papan main dam” checks and balances Turki di mana mengatur satu kelompok melawan kelompok yang lain untuk akhirnya menguntungkan elit Turki, ia merombak suatu piramida pimpinan suku, di mana sheikh-sheikh suku akan dipimpin oleh seorang sheikh dari para sheikh, sheikh dari para sheikh sebaliknya dipimpin oleh seorang caid, sejumlah caid oleh seorang aga, sejumlah aga oleh seorang khafila, dan sejumlah khafila oleh emir, Abd el Kader sendiri. Pada masing-masing level organisasi, kekuasaan pemimpin sekuler diimbangkan oleh seorang hakim agama. Keseluruhan struktur akan dijalankan bersama suatu seruan pada Islam di mana emir akan muncul sebagai instrumen Tuhan, menghimpin komunitas kepercayaan dalam sebuah perang suci melawan Kristen. Konsep tersebut tak lain menyeruai Negeri Wahabi di Nedj (Boyer, 1960. 65), dengan organisasi suku diterapkan ke dalam aparat suatu negara teokratik fundamentalis. Dalam kenyataannya skruktur tersebut tetap teorikal dan Abd el Kader, sebagaimana penguasa lainnya di Maghreb sebelum dia, telah menghadapi masalah mendasar kesetiaan dan insiden yang tak menentu. Ia juga mendapati jarak yang melawannya, persaudaraan keagamaan yang besar dan kuat yang tak mempercayai kekuatan terpusat apapun, dan dengan demikian berbalik mendukung pembangunan pondok lokal di sekitar wali-wali dan guru-guru agama lokal) Boyer, 1960, 92). Ketidakpercayaan pada keluarga-keluarga besar, dicampur dengan dukungan Islam, telah memikat nasionalis Aljazair untuk melihat dalam diri Abd el Kader seorang pelopor pemberontakan rakyat abad kedua puluh.
Dalam pertemuran mereka bersama Abd el Kader, Prancis menerima bantuan dari kepala-kepala militer pemerintah Turki. Mereka melihat dalam persekutuan dengan Prancis mampu melindungi pososo privilese mereka di negeri tersebut. Prancis, sebaliknya, selama perang terbuka pendudukan negeri itu, sungguh-sungguh berharap mempergunakan kepala-kepala militer ini dalam mengurus penduduk Muslim, dengan perlahan, bagaimanapun, utnuk mengganti kekuasaan secara hat-hati di antara beberapa tokoh ini, yang “lebih merupakan pengikut daripada pejabat” (Bernard, 1930, 187). Namun, ketika administrasi Prancis di negeri tersebut berkuasa, menjadi bertambah jelas bahwa hal itu akan menjadi perlu untuk memperlemah tuan-tuan besar dan kekuasaan mereka atas suku-suku. Keadaan berpihak pada mereka. Selama periode antara tahun 1866 dan 1870 beberapa kelaparan dan epidemi menyebabkan pemerintahan Napoleon III meminta kekuasaan kepala-kepala ini agar membayar pinjaman bank untuk membeli makanan bagi penduduk yang kelaparan. Kebangkrutan Kekaisaran Kedua, di bawah hempasan mesin militer Prusia, bagaimanapun, menyebabkan bank-bank meminta dengan segera membayar kembali pinjaman. Seorang kepala suku besar seperti Moqrani berada dalam dilema khas seorang penguasa kuat tipe tradisional demikian, berhadapan dengan mekanisme finansial dan politikal suatu tatanan sosial yang baru.
Para petani tak dapat membayar kembali uang muka yang telah ia berikan pada mereka; secara kemanusiaan, seorang Moqrani tak dapat memburu mereka dari tanahnya untuk menutupi uang muda dengan padi atau perak yang ia setujui di waktu krisis: adat-istiadat tak mengijinkan hal ini. Di sisi lain, para kreditor, mereka sendiri ditekan oleh bank-bank, ingin uang mereka kembali (Nouschi, 1961, 399).
Ditingalkan oleh sekutu-sekutu Prancisnya, ditekan oleh para kreditornya, ia bangkit dalam pemberontakan yang nekat (1871-1872). Ini merupakan pemberontakan terakhir tuan tanah pribumi. Namum pemberontakannya juga ditandai di komunitas-komunitas pedalaman dengan pembentukan komite-komite pemberontak, berjumlah antara sepuluh dan dua belas yang dipilih dari para anggota (disebut juga shartia, dari sharata, suatu kondisi yang menimpa seseorang). Komite-komite ini bertindak melawan pejabat-pejabat pribumi yangd espotik, mengawasi proses hukum, dan melaksanakan sangsi melawan orang yang tak sepakat. Banyak pejabat pribumi dihadapkan dengan suatu pilihan antara bergabung dengan pemberontak atau kehilangan kekuasaan mereka. Pemberontakan ternyata tak berguna. Pada saat yang sama prospek suatu pemberontakan di pedesaan tampak menghantui banyak ketua dan pedagang Muslim di mana cukup menyebabkan mereka terusir dari tanah mereka karena Prancis melawan para pemberontak. Dengan demikian para tokoh Konstantin pada 21 April 1871, menunjuk diri mereka sendiri pada penguasa Prancis dalam sebuah surat di mana:
mereka meminta gubernur tak membuat mereka bingung, orang-orang yang terdidik dan tercerahkan ... yang menghargai dengan hormat perlindungan dan hukum Prancis, dengan “orang-orang Baduy” atau rakyat suku-suku ... [Kami] warga negara yang menetap dan melek huruf, yang mencintai ketenangan, kedamaian, kesentosaan dan kesenangan ... Mengharapkan yang lebih baik dari sumber penghasilan yang diperoleh, mereka membaktikan mereka pada pekerjaan manual, berdagang, bertani, segala jenis industri; mereka menghormati kekuasaan, mereka sahabat-sahabat pemerintah ... Mereka ingin hidup dengan tenang bersama isteri dan anak mereka. Seseorang harus mengakhiri hal ini ... bahwa “orang Baduy” tak akan meninggalkan tabiat tradisional mereka, adat-istiadat gunung mereka, tak kurang mereka adalah subjek represi yang hebat dan keras di mana mengisi mereka dengan suatu rasa takut dan kengerian yang menyebabkan mereka takut pada kehidupannya. Hanya kekuatan dan kekerasan dapat menaklukan sifat mereka (L. Rinn, dikutip dari Lacheraf, 1965, 60-61).
Kekuatan dan kekerasan datang tak lama. Mereka mengambil bentuk hukuman pengambilalihan yang disetujui para kolonis Eropa, dijalankan untuk membuat penduduk pribumi membayar biaya pemberontakan. Pengambilalihan diputuskan oleh Dewan Pemerintah Tertinggi dengan kata-kata:
Pengambilalihan merupakan suatu hukuman yang mempu meninggalkan suatu jejak yang permanen; suatu perampasan kekayaan yang dibenarkan dengan keras hati dan mengulangi kembali kejahatan akan menghantam semangat kesalahan, secukupnya dengan menundukkan mereka pada suatu represi efektif dengan konsekuensi yang tak dapat disapu bersih. Pelaksanaan pengambilalihan yang sesungguhnya terjadi dengan damai; peristiwa berdarah dan pengrusakan dihindarkan di masa depan ... kepentingan politik, keamanan koloni, pembudayaan bangsa-bangsa yang tak akan datang pada kita sampai harapan mengguncang dominasi kita muncul dari pikiran mereka, humanitas waskita yang menghindarkan bencana masa depan oleh kerasnya perintah pelaksanaan pengambilalihan saat ini dan konsekuensi-konsekuensinya (Nouschi, 1961, 406).
Sebagai tambahan, hukuman khusus dipungut delapan kali lebih besar daripada harga pajak tahunan, dijatuhkan di wilayah-wilayah pemberontakan, dan dikumpulkan melalui agensi kepala-kepala suku yang tetap percaya pada Prancis. Para kepala suku, kata para petani, “telah mengambil kulit dan belulang kami dan sekarang mereka menghancurkan belulang kami untuk memakan sumsumnya” (Nouschi, 1961, 420, catatan kaki 59). Kenangan mengerikan mengenai tahun-tahun ketika “keadilan dan kebenaran menghilang”, “adik dibuat melawan kakak”, dan para kepala suku “menjadi kaya melalui pengkhianatan” tetap hangat dalam nyanyian-nyanyian orang Kabyla yang direkam setengah abad kemudian. Hal ini memperkuat suatu ambivalensi permanen terhadap kepala suku tradisional yang pada suatu waktu dalam huru-hara memimpin perang kemerdekaan.
Di bawah perlindungan Prancis, demikian bertahan suatu aristokrasi pribumi yang akan berpihak kepada Prancis dan di mana Prancis mengkooptasi sebagai administratur penduduk pedesaan untuk kepentingan negara Prancis. Pemerintah Prancis membantu pada satu dan waktu yang sama sebagai penjamin mereka melawan tuntutan-tuntutan warga Muslim mereka sendiri, dan melawan gangguan tak berbatas atas tanah mereka serta kekuasaan oleh para colon. Tercabut dari struktur kesukuan di mana mereka memiliki kekuasaan pribumi mereka sebelum penaklukan, meskipun begitu mereka menjalankan fungsi-fungsi politik pada skup yang cukup di atas kepentingan para penakluk untuk menempatkan diri mereka di antara pribumi dan Prancis. Para pemilik tanah besar Muslim ini, kata etnologis Prancis Jean Srevier, menyembunyikan:
Prancis dari rakyat Aljazair. Secara umum, mereka adalah keturunan aristokrasi yang didirikan oleh Turki, dijalankan melalu kebodohan pemerintah Prancis pertama-tama dan kemudian dijalankan oleh kebiasaan. Dengan mengontrol kekayaan, mereka mengontrol manusia: pekerja pengikut mereka yang menderita – budak-budak mereka – yang dipromosikan ke derajat pemilik, telah memungkinkan raja-raja mereka mencapai martabat Republik, pertanggungjawaban perwakilan rakyat ... Mereka telah memperoleh tahun-tahun tuntutan pemilihan umum, benar-benar membuat para tuan keramat oleh Republik (diutip dalam Aron, 1962, 202).
Demikian, pertama kali, pemberian hak suara secara selektif semata-mata hanya pertanggungjawaban, dalam suatu cara baru, dominasi keluarga-keluarga kuat dalam mendukung pemerintah Prancis. Dalam kelompok persaudaraan demikian, sebagai contoh, pada tahun 1951 memberi seorang senator, seorang deputi dan dua perwakilan untuk Majelis Aljazair, seperti juga dua perwakilan pada Dewan Jenderal (Boyer, 1960, 230). Demikian suatu kebijakan membantu untuk “memecah kontak antara para penakluk dan massa pribumi”, sementara massa “tanpa jalan lain yang efektif menjadi mangsa langganan yang mengelilingi para kepala-kepala lokal (E. Marcie, dikutip dalam Aron, 1962, 293). Keberadaan suatu “aristokrasi tenda besar” yang terus-menerus itu kemudian menjadi suatu rintangan lebih lanjut bagi setiap usaha utama untuk membiasakan penduduk pribumi dalam mendukung administrasi Prancis, konservatif atau mencita-citakan reformasi. Jumlah kelas pemilik kekuasaan ini dapat diperkirakan di mana pada saat pecah pemberontakan 1954 ada lima ratus pemilik tanah Muslim masing-masing mengontrol harta tanah lebih dari lima ratus hektar (Aron, 1962, 292).
Sementara orang-orang Muslim dirampas dan dipaksa menyaksikan pemotongan kerangka sosial mereka, Aljazair dibuka lebar-lebar bagi imigrasi dan pemukiman orang Eropa. Para colon-colon baru semuanya orang Prancis dalam nama, tetapi hanya setengah yang merasal-usul dari Prancis, datang terutama dari wilayah tengah-selatan Prancis yang miskin dan – setelah kekalahan Prancis tahun 1871 – juga datang dari Alsace. Setengah yang lain terdiri terutama orang-orang Spanyol dan Italia, Korsika dan Malta. Campuran karakter populasi ini menyebabkan penulis Prancis Anatole France mengatakan di tahun 1905 bahwa Prancis telah selama tujuh puluh tahun merampas, memburu, dan mengandaskan orang-orang Arab dalam rangka menempatkan penduduk Aljazair dengan orang Italia dan Spanyol. Pada penempatan terpencil pertama ke dalam pemukiman terpisah, mereka dengan segera datang untuk bekerja sama melalui perkawinan-dalam dan melalui kebencian umum orang-orang Arab. Louis de Baudicour, menulis pada tahun 1856, membandingkan sikap mereka terhadap orang Arab dengan para penggarap tanah wilayah Selatan terhadap budak-budak Negro mereka:
mereka tak pernah menyimpang dari sentimen hirarki: mereka mendominasi dan harus menominasi, karena jika si tuan memalingkan muka, sang pelayan merendahkan dan merobohkannya. Dengan demikian mereka menjalani ujian kekuatan ini tanpa menghindarkan diri. Tetapi, setelah bertahun-tahun, suatu keraguan ganda memperlemah kepercayaan mereka: mereka melihat orang-orang Arab di mana mereka menolak dengan semangat untuk menganggap diri mereka sebagai hal yang sama, membiak dan organis; orang-orang ini akan menenggelamkan mereka; mereka tak mampu memahami bahwa ini karena mereka tak mengetahui bagaimana membuat kontak-kontak sementara waktu terus berjalan (dikutip dari Favrod, 1962, 81).
Inilah ketakutan itu di mana para penjilat seperti racun rawa dalam novel-novel awal Alber Camus, ia sendiri lahir dan dibesarkan di Aljazair; dan inilah ketakutan itu yang menyebabkan para colon pertama kali melawan setiap usaha reformasi yang dimulai di Prancis metropolitan, dan kemudian mencakup satu atau beragam jenis fasisme lainnya, memuncak dalam dukungan mereka pada OAS yang teroristik di akhir perang kemerdekaan.
Pemukiman pertama seringkali merupakan karakter suatu wiraswasta pioner di tanah-tanah yang bermusuhan dan di antara orang-orang yang juga bermusuhan. Michael Launay, seorang sosiologis pedalaman yang bekerja dalam sebuah bagian departemen di Oran, mengutip seorang ayah colon bicara pada anaknya mengenai periode awal ini:
Kakekmu bekerja dengan empat lembu jantan; selama malam hari, lembu-lembu ini dirantai dan dijaga agar mereka tak akan dicuri; satu rantai per lembu. Pengirikan dilakukan dengan mempekerjakan lembu jantan pada pertanian padi, hingga satu lembu bisa dipakai 5 atau 6 colon bersama-sama untuk mengangkut 15 atau 20 hundredweights (1 hundredweight=50 kilogram) gandum per gerobak; sebuah iring-iringan biasanya pergi menuju Oran, atau jika hanya satu akan diserang di sekitar Misserghin. Para pekerja pribumi tak dipergunakan, hanya para colon dengan jumlah tanah yang sangat luas mempergunakan mereka; penduduk pribumi hanya menjadi gembala. Seseorang tak berani mempekerjakan mereka di perkebunan maka mereka tak dapat terlihat di tempat tersebut dan menjaga serangan mereka di malam hari. Di pihak mereka, para penduduk pribumi tak ingin bekerja dengan orang-orang Eropa. Hanya sekitar tahun 1900 seseorang mulai mempekerjakan penduduk pribumi. Ketika aku mulai bekerja, pada tahun 1888, kami belum mempunyai pekerja pribumi. Untuk membersihkan dan memanen hanya ada tim pekerja orang Spanyol. Gadis-gadis muda Spanyol bekerja selama musim panen, dan anak-anak perempuan para pemilik sendiri membantu: para colon saling membantu satu sama lain. Penduduk pribumi mulai bekerja pada pemanenan selama perang tahun 1914, ketika para petani dimobilisasi (1963, 137).
Arus utama ekonomi colon, dan arus utama ekonomi Aljazair sebagai satu keseluruhan, menjadi pembudidayaan perkebunan anggur dan produksi minuman anggur, khususnya setelah tahun 1880 ketika phylloxera louse menghancurkan banyak perkebunan Prancis dan Prancis dipaksa mengimpor banyak anggur. Anggur yang diekspor dari Aljazair menjadi berlipat ganda antara tahun 1900 dan 1954 dengan penambahan hasil panen dan lahan perkebunan.
Hasilnya adalah bahwa pohon anggur menggantikan dan mengotori semuanya: ia mengusir gandum, ia mengusir domba, ia mengusir hutan dan pohon palem kerdil. Ia mengotori sungai di mana kulit dan biji-biji, ampas dan sapahnya dibuang (Launay, 1963, 18).
Hal ini khusunya benar di Aljazair barat di mana curah hujan yang rendah menyokong perluasan perkebunan anggur sampai batas padang rumput luas. Wilayah ini menjadi pusat pemukiman pedalaman orang Eropa, sembilan dari sepuluh seluruh perkebunan anggur Aljazair – dan dengan demikian merupakan penghasil panen yang utama – di tangan orang-orang Eropa. Pada saat yang sama, pembudidayaan perkebunan anggur memberi kontribusi besar bagi pembedaan sosial dan ekonomi di antara para colon sendiri. Produksi dan transportasi anggur menuntut pengeluaran modal yang banyak sekali untuk gudang pemerasan, tong-tong, dan bangunan lainnya, dan dengan demikian menyokong kekuasaan colon besar atas colon kecil yang telah tergantung padanya bagi kredit dan akses pada gedung pemrosesan. Hal ini juga menempatkan banyak kontrol politik koloni di tangan suatu oligarki kuat yang terdiri dari pedagang anggur, pelaut, dan bankir. Secara umum, pertanian Aljazair ditandai oleh suatu trend yang kuat ke arah pemusatan. Pada tahun 1950, 85 persen tanah yang dimiliki oleh orang Eropa dimiliki hanya oleh 30 persen dari 22.000 pemilik tanah Eropa; sementara 70 persen memiliki sisa 15 persen tanah. Banyak colon kehilangan tanah mereka dan pindah ke kota. Pada tahun 1954, lebih dari tiga perempat juta orang Eropa atau lebih dari 80 persen seluruh penduduk Eropa tinggal di pusat-pusat perkotaan. Di sini penghidupan mereka mencerminkan karakter miring suatu negeri agraria, tergantung pada satu hasil panen utama, dalam hubungannya pada suatu metropolis industrial. Dari keseluruhan tenaga kerja sekitar 300.000 yangmerupakan orang Eropa, 35.000 merupakan pekerja terampil dan 55.000 terdaftar sebagai pekerja tak terampil; sisanya bekerja dalam administrasi atau manajemen (hampir 50.000) atau dalam pelayanan satu jenis atau lebih (hampir 160.000). Banyak dari mereka ini merupakan “pejabat kantoran, pedagang kecil, pemborong dan para mekanik” (Murray dan Wengraf, 1963, 19). Meskipun ada perbedaan-perbedaan ini, mereka bersatu mempertahankan privilege yang membuat colon Prancis paling rendah jadi superior atas orang Arab manapun. Kesatuan mereka adalah hasil ketakutan umum mereka atas mayoritas Muslim.
Bagaimana mayoritas ini beraksi pada perubahan yang terjadi? Pemberontakan El Moqrani menjadi usaha utama terakhir dalam perlawanan bersenjata sampai sekitar delapan tahun kemudian. Ia juga menjadi usaha utama terakhir, sampai tahun 1954, dari penduduk pedesaan untuk mengambil inisiatif politik. Mereka berada dalam suatu periode panjang ketidakaktifan politik, di mana hanya memberi jalan bagi usaha-usaha politik baru di sekitar waktu Perang Dunia I. Lebih lanjut, aktivitas politik yang baru pertama kali akan terjadi di kota-kota, termasuk di kota-kota Prancis dengan generasi proletariat baru mereka, sebelum hal itu menyebar sekali lagi ke daerah pedesaan pedalaman. Frantz Fanon, yang menganalisis dalam ungkapan-ungkapan Manichaean mengenai konflik antara penakluk dan yang ditaklukan, telah menggambarkan hubungan mereka sebagai satu kekerasan yang berkelanjutan dan endemik. Perlawanan itu memang muncul selama delapan puluh tiga tahun antara pemberontakan Moqrani dan tahun 1954, tetapi ia tetap lebih tersembunyi daripada terang, lebih tak bergerak daripada bersungguh-sungguh. Ini bukanlah merupakan suatu periode inkubasi terjadinya revolusi, tetapi lebih merupakan perubahan dan penambahan yang bisu, eksperimen-eksperimen dalam hubungan sosial dan kebudayaan, dengan kemajuan dan kemunduran yang menyertainya. Pada saat yang sama ini merupakan suatu periode yang lebih ditandai oleh pergantian dalam evaluasi kognitif dan emosional dari kemungkinan-kemungkinan yang berbeda, daripada ditandai oleh suatu pengulangan ideologi tunggal sesuatu yang datang. Orang-orang Aljazair yang berkepentingan dalam politik dan mengekspresikan suatu perhatian mengenai hubungan Aljazair atas Prancis tersebut tercium di antara dua posisi utama; kadang-kadang mereka merengkuh kedua posisi itu secara bersamaan, kadangkala dalam pergantian yang cepat. Partai-partai politik periode tersebut, sampai tingkat mereka mengekspresikan perhatian ini, lebih merupakan epifenomena perjuangan internal ini, daripada sebagai agen-agen penyebab dalam kebenaran mereka sendiri. Orang-orang yang bertahan di satu posisi terpanggil untuk menambah kontak dengan norma-norma budaya Prancis dan mengasimilasi kepadanya. Secara sosial, asimilasi ini sangat sesuai dengan kepentingan para profesional kelas menengah di mana mereka terdiri dari sekitar 450 orang di tingkat yang lebih tinggi, dengan latar belakang sosial tergantung pada pendidikan Prancis mereka, dan di mana mereka melihat pada derajat Prancis mereka sebuah passport untuk mobilitas. Tendensi lain adalah para anti-asimilasi dan bergerak menuju suatu usaha menegaskan nasionalitas Aljazair, berbeda dengan Prancis serta melawan terhadapnya. Dalam suatu level perangai tendensi ini memanifeskan dirinya – bahkan di antara para similasionis – dalam suatu sikap siap-sedia melawan pelanggaran batas orang asing di atas ruang-ruang akrab kehidupan keluarga dan keagamaan. Sikap siap-sedia ini dilahirkan dari nama Arab kitman, ungkapan Quran yang menandakan tempat tersembunyi, karena itu suatu tendensi untuk membatin. Dalam menyesuaikan diri mereka dengan Prancis, Jacques Berque berkata,
penduduk Muslim bertahan di zona-zona yang tak terganggu-gugat secara mutlak. Menyerah pada dirinya sendiri. Ini merupakan aspek internal masyarakat tersebut di mana kemudian tampil ke depan. Sisi religius sebagai contoh. Hampir pasti bahwa kepercayaan Islam, atau lebih tepat dikatakan, ketaatan Islam, menjadi lebih hidup sejak kedatangan orang-orang Eropa daripada sebelumnya, lebih hidup setelah tiga puluh tahun protektorat daripada setelah sepuluh tahun (1956, 532-533).
Bourdieu telah membuat titik yang sama dalam menggambarkan bahwa orang-orang Aljazair yang lekat pada bentuk-bentuk tradisional menjadi dipenuhi “suatu fungsi simbolik esensial; memerankan perannya secara objektif, suatu bahasa penolakan”; menggambarkan titik ini dengan referensi adat-istiadat tradisional di mana orang Prancis secara khusus mengkritiknya: kerudung dikenakan oleh wanita Muslim
di atas semuanya meruakan suatu pertahanan dari intimasi dan suatu perlindungan melawan gangguan. Dan, membingungkan, orang-orang Eropa selalu merasakannya sebagaimana demikian. Dengan mengenakan kerudung, para wanita Aljazair menciptakan suatu situasi tak-terbalas; seperti seorang pemain yang tak loyal, ia melihat tanpa dilihat, tanpa mengijinkan dirinya dilihat. Dan hal ini seluruhnya mendominasi masyarakat di mana, dengan kerudung, menolak membalas, yang melihat, yang merasuk, tanpa mengijinkan dirinya dilihat, dianggap, dirasuki (1960, 27).
Islam dengan demikian menjadi salah satu akar nasionalisme Aljazair. Di masa tahun 1920 dan 1930-an, sikap penolakan dan penarikan diri menjadi isu dalam suatu gerakan yang baru dan aktif, berdasarkan pada suatu usaha kembali pada kemurnian Quran. Pusat kebangkitan kembali Islam ini tidak terletak pada kota-kota pesisir Mediteranian Prancis, tetapi di kota-kota pedalaman Islam tua, yang diduduki para pedagang dan pengusaha Islam yang aktif dan giat, seperti Tlemcen, Nedroma, Constantine, Mila, Tebessa, Sidi Okba, Biskra, dan Ghardaïa. Dengan kedatangan pemerintahan Prancis, banyak dari kota-kota itu menyusut di latar belakang; Constantine dan Tlemcen, sebagai contoh, pernah memiliki suatu industri tekstil yang sedang berkembang, menurun di bawah pengaruh kompetisi Prancis. Ini bukan kebetulan, sebagaimana Morizot telah menunjukan (1962m 81), baha Tlemcen – poros eksodus religius tahun 1911 – menghasilkan Messali Hadj, organiser oertama sebuah partai nasionalis Aljazair, sementara Constantine memunculkan Ben Badis, protagonis Islam baru dan militan Aljazair.
Islam memiliki akar yang kuat di Constantine. Para pedagang dan pemilik tanah aristokrasi pribuminya telah bertahan dalam pemberontakan Abd el Kader di mana telah membawa gelombang perampokan dan de-urbanisasi banyak kota-kota lain, seperti Blida dan Médéa. Elit ini juga telah bertahan selama pemberontakan Moqrani, dengan tanggungan Prancis atas loyalitas dan ketidakberbahayaan mereka. Dengan demikian Constantine, berbeda dengan kota-kota lain di Aljazair, juga dapat menjalankan dirinya sebagai sebuah pusat pendidikan tradisional Islam yang utama. Diajar oleh pendidik Islam Constantine, Sheikh Abd-el-Hamid Ben Badis menyatukan tradisi keagamaan Aljazair dengan pengaruh inovasi gerakan reformasi Islam awal abad kedua puluh. Dalam konteks Afrika Utara, hal ini membawa para aktivis reformasi ke dalam konflik tajam dengan bentuk-bentuk lokal Islam, yang dijalankan di banyak pondok-pondok keagamaan.
Islam Ortodoks, yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dalam Quran, tak mengenal santa-santa atau organissi-organisasi perantara antara manusia dan Tuhan; semua orang Muslim secara teoritis merupakan anggota komunitas kepercayaan yang sama, umma. Tetapi di mana-mana di dunia Islam – dan khususnya di Maghreb – pelaksanaan keagamaan, bertentangan dengan dogma religius, telah terpusat pada tempat keramat dan orang-orang suci lokal. “Ada perbedaan tajam antara pesisir selatan Mediteranian Muslim, dan pesisir utara yang non-Muslim,” kata antropologis Ernest Gellner.
Bentuk dominan perkantoran secara Kristen memasukan tempat-tempat keramat pedalaman, dll., dalam sistemnya, dan memberi personel keagamaan yang terspesialisasi. Protestanisme, suatu penyembahan egaliterian dan literer pada Kitab, merupakan sebuah deviant dan tradisi menyempal. Dalam Islam, semua ini dibalik; “Protestanisme,” yakni religi urban impersonal yang setepat-tepatnya, menghormati Kitab, telah tertinggal di pusat religi ortodoks, hirarkial dan personal, di sisi lain, merupakan penyimpangan lokal, regional, menyempal secara heterodoksi (1963, 147).
Bentuk lokalisasi tersegmen Islam ini telah memberi titik penghubung di pedesaan pedalaman, dengan tradisi pedalaman lokal mereka, dengan tubuh Islam secara umum, tetapi ia telah berbuat demikian pada ruang luas perbedaan keagamaan yang besar, dengan masing-masing pondok keagamaan, masing-masing orang suci, mempertunjukan suatu bentuk yang beragam dari agama universal. Pondok-pondok ini, dan fraterniti-fraterniti keagamaan populer yang dibangun di sekitarnya, dengan kuat telah bertindak sebagai pendukung Abd el Kader selama perlawanannya melawan Prancis dan menyisakan anti-Prancis sampai pergantian abad. Sesudah itu, bagaimanapun, mereka telah berakomodasi dengan otoritas Prancis yang mendukung mereka dengan sadar sebagai cara yang sesuai untuk menjaga bentuk sosial Aljazair yang sebisa mungkin terbagi-bagi.
Badissia, sebagai gerakan reformasi dikenal di belakang nama sosok prinsipalnya, yang merupakan antagonis orang suci tradisional. Meskipun menegaskan otoritas pendidik reformis, ulema, dan lebih jauh mendirikan sejumlah sekolah ortodoks (medersa) di pedalaman. Diawali di kota-kota, mereka meskipun begitu menyemai wilayah pedalaman dengan segala jenis asosiasi, termasuk pandu-pandu Islam, di bawah slogan mereka yang bersemangat: “Arab adalah bahasaku, Aljazair negeriku, Islam agamaku.” Dukungan sosial mereka di pedesaan diberikan oleh petani kelas menengah dan di antara saudagar kecil, pengusaha, guru kota-kota edalaman (Launary, 1963, 175-177). Demikianlah suatu afiliasi petani independen dan dunia urban baru melalui cara asosiasi-asosiasi keagamaan – bentuk organisasional baru di dalam acuan keagamaan tradisional – yang dikenal dari bagian dunia yang lain. Akhirnya, ia mungkin menerima penguatan melalui rangsangan kepentingan ekonomi. Badissia secara kuat menentang perayaan-perayaan keagamaan heterodoks yang dilaksanakan oleh orang-orang suci dan pengeluaran yang berhubungan dengannya. Pengeluaran-pengeluaran demikian merupakan suatu pengeluaran utama pada seorang petani dan kemampuan mereka dengan suatu gerakan reformasi keagamaan yang kembali merupakan suatu makhluk umum di banyak bagian lain dunia. Di beberapa bagian Andes dan Amerika Tengah, sebagai contoh, ia memiliki konversi-konversi yang ditetakan untuk Protestanisme di tempat-tempat yang secara tradisonal merupakan komunitas-komunitas Indian Katolik. Badissi juga menuntut restorasi kekayaan yayasan-yayasan keagamaan, yang dirampas oleh Prancis. Sebagai seorang tokoh Aoubelli berkata pada Michel Launay: “Sejak penaklukan banyak orang Muslim memberikan kekayaan mereka pada habus untuk menyelamatkannya dari pencaplokan oleh orang Prancis, tuntutan pengembalian [kekayaan-kekayaan ini] menantang seluruh gambaran kekayaan kolonial” (1963, 149). Dalam kata-kata Jacques Berque, Badissia menciptakan sebuah Islam baru dan Jacobin.
Islam Jacobin ini secara khusus tah hanya menyeru dengan keras pada para pedagang dan pengusaha Islam drai kota-kota di pedalaman, tetapi juga kelas peddesaan para pemilik tanah menengah, sebagaimana diperlihatkan dalam investigasi Michel Launay di wilayah Ain-Temuchent, di Provinsi Oran. Di distrik ini, orang-orang Eropa telah memiliki 65 persen tanah yang dipergunakan dalam pertanian, sementara orang Muslim hanya memiliki 35 persen. Sejak wilayah ini menjadi daerah menguntungkan yang diperkenalkan oleh orang Eropa, distribusi lahan perkebunan anggur relatif penting: orang Eropa memiliki 89 persen tanah perkebunan anggur, orang Muslim hanya 11 persen (1963, 68). Di antara orang-orang Muslim ada beberapa fellahin kaya, dengan kepemilikan antara 200 dan 600 hektar tanaman gandum atau 21 sampai 50 hektar dalam perkebunan anggur; mereka hanya 1 persen dari seluruh pemilik tanah Muslim. “Petani yang tak dapat berkecukupan”, bagaimanapun, dengan 50 sampai 200 hektar tanaman gandum atau 1 sampai 20 hektar perkebunan anggur, secara kasar terdiri dari sepertiga penduduk Muslim. Hampir mendekati jumlah pemilik tanah menengah ini adalah sejumlah pedagang kecil. Para petani menengah ini juga secara sosial merupakan pertahanan utama masyarakat pedalaman. Petani menengah, kata Launay,
mempertahankan martabatnya, ia tetap – melalui hubungannya dengan tanah – terkait dengan leluhurnya, dan ia bukan seorang “budak”, ia tuan atas tanahnya, pekerja pertanian tak menerima “penghargaan”, ia secara total bertahan di atas kehendak orang lain (1963, 203).
Badissia dibawa ke dalam ditrik tersebut dari Oran, terutama oleh para saudagar, yang sebaliknya dipengaruhi oleh saudagar Muslim di Oran (1963, 150-151). Pada tahun 1937 sebuah medersa atau sekolah Islam didirikan di kota Temuchent, diikuti oleh pembangunan sekolah reformis di pedalaman douar Messaada, di antara suatu bagian suku yang telah kehilangan banyak tanahnya yang baik ketika Prancis mengambil alih lebih dari 500 hektar untuk mendirikan pusat komunitas Rio Salado (1963, 146-147). Dari sini, gagasan Badissia meluas melewati distrik, khususnya di antara petani menengah (1963, 148). Para pekerja pertanian dan para petani miskin secara umum berpegang teguh terhadap orang suci tradisional mereka dan melawan para reformis (1963, no.1, 113; 150-151; 371). Ini merupakan lapisan sosial yang sama, para petani menengah; di Ain-temuchent yang memberi dukungan untuk pemberontakan tahun 1954.
Organiser pemberontakan adalah para pemilik tanah kecil, bukan para pemilik kecil protelarian tetapi para pemilik kecil yang hampir berkecukupan, agak mampu dibandingkan dengan para pekerja pertanian (1963, 175-176).
Khotbah egalitarian Ulema “Badissia”, mencerminkan gambaran ideal petani dan ketiadaan kecermatan dalam suatu mimpi reformis pertanian yang diharapkan Tuhan yang memberi setiap manusia suatu bagian cahaya matahari yang sama, sesuai dengan fase perbedaan pertama revolusi nasional (1963, 371).
René Delisle demikian sungguh-sungguh benar ketika ia mengatakan bahwa,
pemberontakan tahun 1954 dan kemerdekaan tahun 1962, dengan segala hormat, hanya merupakan kesimpulan penting aksi yang dimulai tahun 1930 oleh para Ulema reformis, orang-orang yamg memulihkan tradisi Islam dan Arab (1962-63, 24).
Jika reformis Islam menyediakan salah satu sumber nasionalisme Aljazair, sumber yang lain terdapat dalam perkembangan suatu semi-proletarian Aljazair yang terus bertambah. Ini, sebaliknya, merupakan hasil dua penyebab utama: kebusukan pola tradisional panen bagi hasil Aljazair, khammesat (dari khammes, seperlima), bergandengan dengan kebutuhan – khususnya kuat di Aljazair Tengah, di sekitar orang-orang Kabylia berbahasa Berber – untuk menambah suatu pertanian yang amat kecil dengan bentuk lain pekerjaan.
Di bawah khammesat, pemanen bagi hasil tak hanya menerima peralatan dan benih, tetapi juga uang dan makanan, jumlah yang kemudian dikurangi dari hasil akhir. Peraturan Prancis baru, bagaimanapun, mengijinkan pemanen bagi hasil meninggalkan tuan tanah mereka tanpa pembayaran kembali biaya-biaya sebelumnya ini. Sementara hukum dengan demikian membebaskan pemanen bagi hasil dari suatu bentuk bondage tradisional, ia juga mempercepat kemunduran panen bagi hasil dan melahirkan buruh harian. Kondisi perbudakan sebelumnya telah membatalkan banyak pengaruh tahun-tahun baik dan buruk, dengan standarisasi hak-hak dan kewajiban pemanen bagi hasil. Sekarang para pekerja mencari posisi-posisi sebagai pemanen bagi hasil selama tahun-tahun buruk, dalam rangka menjamin penghidupan mereka, tetapi meninggalkan para pemilik mereka dengan kemunculan suatu tahun yang menjanjikan. Tak lama setelah penerimaan peraturan, qaid Heumis memberi kesaksian bahwa,
Hukum Prancis telah membebaskan para pemanen bagi hasil, sejumlah besar para pemilik lebih suka tidak memberi mereka kerja, karena takut kehilangan keuntungan mereka. Pemanen bagis hasil tak lagi mencari kerja karena tak ada orang ingin memintanya sebagaimana belum lama ini (dikutip dari Yacono, 1955, II, 310-311).
Hasilnya adalah suatu penambahan jumlah orang yang mencari kerja, dan sebuah pengurangan area tanam sebelumnya (1955, catatan kaki 1, 311).
Di wilayah-wilayah perkebunan anggur ada suatu eksodus besar-besaran dari panen bagi hasil ke kerja upahan. Mengingat satu hektar gandum hanya memerlukan sepuluh hari kerja per pekerja per tahun, satu hektar kebun anggur membutuhkan lima puluh hari kerja yang demikian. Memberi suatu peralihan yang terus bertambah pada penggunaan uang tunai, seseorang secara kasar dapat menerima lima kali banyaknya dalam produksi sereal sebanyak di perkebunan anggur. Dengan kepadatan penduduk terus bertambah, karena itu, bertambah pula jumlah pemanen bagi hasil yang menjadi buruh upahan. Peralihan ini, bagaimanapun, memiliki batas-batas tetapnya sendiri bahwa kerja di perkebunan anggur, sebagaimana umumnya dalam pertanian Mediteranian, didistribusikan tak sama rata, terutama jatuh di bulan Sptember ketika anggur dipetik dan di bulan Desember ketika anggur dipangkas. Pada saat yang sama berduyunannya para pekerja ke dalam perkebunan anggur menghasilkan tenaga kerja yang melimpah, dengan perbandingan pekerja musiman dan pekerja tetap dua banding satu. Mereka dengan demikian menggoncang keamanan tradisional pemanen bagi hasil yang menghasilkan satu bagian besar panen yang ia hasilkan untuk ditukar dengan jaminan lahan dan uang yang diterima dari patronnya untuk pekerjaan yang tak tetap dan tak menentu: Sekarang, kata seorang guru Muslim tua pada Launay, “pekerja pertanian tak dapat yakin atas apapun” (1963, 119). Satu pengaruh pertumbuhan buruh upahan adalah penciptaan suatu semi-proletariat yang mengambang, di mana melahirkan semua stigma suatu pertumbuhan ketidakamanan ekonomi.
Namun pertumbuhan trend ke arah kerja upahan tetap menghasilkan wajah lain. Banyak wilayah – tetapi yang paling patut dicatat adalah pegunungan Kabylia – mulai mengalami tekanan pertumbuhan penduduk atas sumber-sumber pangan yang ada. Koloniasi Prancis telah mendorong penduduk pribumi ke daerah pedalaman yang belum terjamah, sering menghasilkan pemukiman yang ringkas dan padat di daerah yang tak dapat mendukung jumlah yang demikian. Pengamanan militer dan meluasnya perawatan kesehatan modern lebih jauh mengurangi tanda-tanda Malthusian atas pertumbuhan penduduk. Sebagai suatu hasil, banyak orang Kabylia didorong untuk mencari sumber penghidupan alternatif di luar pegunungan mereka, namun dalam pencarian pekerjaan baru mereka cenderung untuk mengikuti suatu pola lama. Sebelum kedatangan Prancis, kerumunan beberapa desa telah dicatat atas kontribusi mereka pada kehidupan kota. Demikianlah orang-orang dari Biskra membantu di kota-kota sebagai kuli angkut, pembawa air, penyamak, dan pelelang; orang-orang dari wilayah Laghouat menjual tanah; Mozabite-mozabite berfungsi sebagai pembawa, penjaja makanan dan arang kayu, pedagang kecil, dan pekerja di tempat-tempat mandi. Kabylia telah menyediakan pekerja bangunan dan taman (Morizot, 1962, 21). Dengan kedatangan Prancis, aktivitas eksternal ini mulai menjamur:
sementara aktivitas-aktivitas lokal internal secara progresif mulai berhenti, aktivitas-aktivitas berorientasi ke arah luar, telah berkembang dengan baik menjadi beberapa kelompok, hendak menjalani pertumbuhan yang luar biasa, menjadi esensial bahkan di mana mereka hanya merupakan tambahan. Hari ini, ketidakseimbangan antara satu dan yang lainnya ditandai khususnya di Kabylia (1962, 75).
Setelah pergantian abad, orang-orang Kabylia bergerak ke kota-kota di manapun di Aljazair sebagai pedagang, penjaga toko, pekerja transportasi, polisi, agen pemerintah, pegawai bank, kuli angkut, dan penambang. Di dalam negeri, juga, mereka seringkali menjadi pejabat pemerintah rendahan, pengumpul pajak, pembantu pengobatan, gendarmes, guru. Perkembangan ini lebih lanjut dibantu oleh Prancis yang berharap mengembalikan pembangkang Kabyla tradisional dari pusat-pusat pesisir yang didominasi Arab menuju ke kemajuan politik mereka sendiri. Kesiapan mereka untuk memperoleh posisi-posisi yang dibuka oleh Prancis memberi mereka suatu kemajuan lebih daripada orang-orang Aljazair yang kurang didorong oleh kebutuhan untuk melayani para penakluk. Di mata Prancis mereka tampak “segiat” orang Protestan, “sedemokratik” orang Amerika. Sekolah-sekolah didirikan di zona berbahasa Berber lebih cepat dari tempat manapun di Aljazair, dan selama periode pendudukan Prancis hampir semua lembaga pelatihan guru diisi oleh orang-orang Kabyla (Favretm 1967, 91-92).
Pada saat yang sama, orang-orang Aljazair – dan lagi-lagi khususnya orang-orang berbahasa Berber dari Kabylia – mulai direkrut ke dalam tenaga kerja Prancis metropolitan. Perang Dunia I menyaksikan pekerja masif pertama orang-orang Aljazair di Prancis sendiri, menggantikan para pekerja Prancis dengan orang-orang berwarna dan sekarang tampil di depan. Di antara tahun 1915 dan 1918 sekitar 76.000 orang Aljazair bekerja di pabrik-pabrik Prancis. Trend ini terus berlanjut dengan kokoh sepanjang tahun, sampai tahun 1950 ada sekitar 600.000 orang Aljazair di metropolis. Gerakan skala luas ini menyusul sejumlah besar orang Aljazair dalam rancangan penyesuaian diri yang dipaksakan. Mereka menerima pendidikannya, sebagaimana Germaine Tillion menyebutnya, di “sekolah kota-kota”. Sebagai sebuah hasil, berkembang di tanah Prancis, proletariat Aljazair melarikan diri penuh dengan ikatan kuat dan terus-menerus ke pedesaan pedalaman Aljazair. Lingkungan pergaulan kelas pekerja ini memiliki dua pengaruh dekat. Pertama, menginkubasi gerakan nasionalis Aljazair modern pertama, dalam pembentukan Etoile Nord Africaine di Paris pada tahun 1925, di mana Messali Hadj menjadi personalitas yang dominan. Partai sayap kiri dan aktivitas persatuan dagang yang berasosiasi dengan pengalaman di kota Prancis memberi para pekerja migran dengan model-model organisasi dan dengan fragmen-fragmen ideologi sosialis di mana meeka menggunakannya dalam menginterpretasi kondisi tanah air mereka sendiri (lihat Bromberger, 1958, 80). Hal ini memberi signifikansi ganda, lebih jauh, bahwa – setelah mereka kembali ke Aljazair – mereka akan berbuat sedikit untuk memberi substansi pada aspirasi-aspirasi merea melalui persatuan-persatuan dan partai-partai sosialis dan Komunis yang didominasi colon di koloni. Sejak awal, logika situasi kolonial memaksa mereka memberi dukungan pada partai-partai nasionalis, pertama kali pada Messalist Partie Populaire Algérien, dan kemudian pada pemenang yang lebih militan.
Konsekuensi pengalaman Prancis kedua adalah bahwa hal ini di antara pekerja Aljazair di Prancis menghasilkan kesadaran bahwa suatu pendidikan Prancis yang adekuat merupakan sebuah passport untuk memasuki peradaban teknik modern. “Dua puluh lima tahun kemudian,” kata Germaine Tillion,
orang menemukan dokter-dokter, pengacara-pengacara, profesor-profesor, ahli-ahli matematika dan kimia yang nyata, di mana pendidikan yang berilian telah dibayar selama tahun-tahun yang panjang ini oleh seorang ayah atau seorang kakak dengan keluar dari perbudakan kerja. Untuk mencapai hasil ini, imigran yang buta huruf harus menghilangkan dirinya sendiri setiap hari dengan apa yang di Prancis kami sebut “kebutuhan minimun”, dan bahkan sebelum ia dapat berbuat ia telah direnggut, mekanisme dan nilai-nilai suatu dunia asing, mengindoktrinasi keluarganya, memisahkan anak laki-laki kecil dari ibunya, dan kemudian mendorong dia – dengan rajin, dengan sabar, dengan bangga – ke depan (1961, 119-120).
Kedua trend ini – petumbuhan Islam reformis di satu sisi, migrasi pekerja Aljazair ke kota di sisi lain – secara meyakinkan memberi kontribusi pecahnya pemberontakan Aljazair pada tahun 1954. Islam reformis memberi bentuk kultural bagi pembangunan suatu jaringan baru hubungan sosial antara kelompok petani menengah di pedesaan dan anak-anak elit urban di kota-kota pedalaman. Migrasi petani Aljazair ke kota – khususnya banyak dari mereka adalah orang-orang Kabylia – tak hanya membawa mereka ke dalam kontak dengan pola-pola kehidupan industrial dan urban, tetapi menghasilkan suatu kelas profesional yang diperoleh dari pengalaman migrasi tersebut. Sekali lagi jaringan-jaringan ditempa di mana kelompok-kelompok petani yang terhubung satu sama lain di pedesan dengan juru bicara dan perwakilan-perwakilan di kota-kota. Dalam studi-studi mengenai Islam terkemuka yang terlibat dalam revolusi dan lanjutannya empat sosok muncul: banyak dari mereka adalah orang muda, di mana pengalaman politik formatif diperoleh di tahun-tahun kebimbangan 1930 dan 1940-an; suatu jumlah yang tak seimbang dibandingkan peran mereka pada penduduk Aljazair keseluruhan yang berasal-usul Berber; banyak di antaranya berpendidikan Prancis; banyak di antaranya masuk dalam pasukan Prancis selama Perang Dunia II (Gordon, 1966, 87-88). Jean Morizot, seorang administrator Prancis di Aljazair, bahkan berkata lebih jauh dengan mengatakan bahwa,
ketika pemberontakan melewati panggung lokal atau regionalnya, ia akan memperlihatkan diri pada kita di bawah kepemimpinan Kabylia (1962, 128).
Secara keseluruhan melawan harapan-harapan Prancis yang selalu mengikuti suatu kebijakan menjaga orang-orang Berber secara budaya dan politik terpisah dari penduduk Arab, dalam rangka pembagian dan pengaturan yang lebih baik, kekuatan disatukan oleh suatu keterlibatan umum dalam proses yang diatur oleh pengaruh Prancis itu sendiri yang akan membawa kelompok-kelompok terpisahkan ini ke dalam penggabungan.
Tak meragukan penggabungan ini diperkuat oleh peristiwa-peristiwa periode pendahuluan Perang Dunia II, dan perang dunia itu sendiri. Sepanjang ada harapan bahwa reformasi di Prancis dapat menghasilkan kebebasan dan otonomi yang lebih besar bagi Muslim Aljazair, juga tetap ada harapan bahwa cita-cita para asimilasionis dan nasionalis dapat dipertemukan tanpa mempergunakan kekuatan dan kekerasan. Bahkan Ben Badis menaruh harapan besar dalam kelahiran pemerintahan Front Rakyat di metropolis Prancis pada tahun-tahun antara 1936 dan 1938. Tetapi sebagaimana hal itu menjadi semakin jelas – bahwa tak ada kemampuan menetapkan reformasi dari pemerintah Prancis yang mungkin muncul, para nasionalis militan memperoleh dasar. Ketika ketidakinginan dan ketidakmampuan Prancis membuat konsesi memperkeras, tendensi ke arah operasi-operasi klandestin memperoleh momentum. Hal ini harus ditambahkan sebagai pengaruh trend-trend domestik. Di antara tahun 1930 dan 1954 jumlah pemilik tanah kecil Muslim menurun seperlima, jumlah pekerja harian meningkat lebih dari seperempat. Selama Perang Dunia II dan setelahnya, hasil panen buruk, produksi anggur menurun, dan ternak mati dalam jumlah yang besar. Bahkan lebih signifikan, tak meragukan, adalah penyebab yang lebih dekat dari suatu sikap politik: Prancis menderita suatu kekalahan penumpasan pada tahun 1940, menyatakan kelemahannya pada semua yang memiliki mata untuk melihat. Propaganda Jerman memperkuat kesan kelemahan Prancis. Pada saat yang sama, setengah bangsa Prancis digunakan dalam pertempuran di mana setengahnya yang lain di dalam operasi-operasi bawah tanah, dengan tajam memunculkan level seluruh babak ketidaktentuan dan ilegalitas. Kelahiran fasisme di Prancis secara kuat mendukung kekerasan yang dilakukan para colon fasis melawan penduduk Aljazair. Aljazair dimobilisasi dalam jumlah yang banyak sekali untuk berperang demi Prancis, dengan demikian pelaksanaan pelatihan militer dan mencapai suatu level penting yang sama dengan pasukan tempur-sahabat Prancis. Semua ini menjadi suatu kepala dalam peristiwa-peristiwa yang mengambil tempat di Sétif, pada 1 Mei 1945. Sekitar 8.000 sampai 10.000 Muslim berkerumun untuk merayakan kemenangan Sekutu di Eropa; banyak yang datang dengan plakat-plakat meminta pembebasan Messali Hadj dari penjara dan meminta persamaan antara orang-orang Muslim dan Kristen. Tembakan dinyalakan dan suatu kerusuhan yang terjadi melebar ke kota-kota lain. Kerusuhan dengan ganas ditekan oleh pasukan udara dan darat Prancis. Diperkirakan jumlah orang Muslim yang terbunuh antara 8.000 dan 15.000, dengan 15.000 merupakan jumlah yang tidak persis. Ada sedikit keraguan, kata jurnalis Swiss Charles-Henri Favrod, bahwa “peristiwa-peristiwa tahun 1945 ini menentukan revolusi tahun 1954.” Ketidakmamuan dan ketidakinginan Prancis menjamin konsesi di masa serangan sebagaimana maksud para asimilasionis. Ini sangat jelas ditunjukkan dalam sosok Frehat Abbas, seorang pemimpin asimilasionis, yang memutuskan pada bulan April 1954 bahwa sebuah partai yang “berpjuang menyetujui ‘revolusi dengan hukum’ tak akan lagi bisa maju ...” (dikutip dari Murray dan Wengraf, 1963, 63).
Di sisi lain, gerakan militan dan subversif terus berkembang di antara nasionalis proletarian. Parti Populaire Algégien (PPA), didirikan di bawah tanah tahun 1939, pada tahun 1947 mengembangkan suatu pasukan paramiliter dalam MTLD – Mouvement pour le Triomphe des Libertés Democratiques. Di dalam MTLD, sebaliknya, tumbuh suatu kelompok teroris rahasia bernama Organisation Spéciale (OS); pada tahun 1949 ia memiliki 1.900 anggota. Anggota pendiri OS menjadi anggota Comité Revolutionnaire d’Unité et d’Action (CRUA) di mana melepaskan tali pemberontakan tahun 1954. Tidak semua anggota PPA, bagaimanapun, bergabung dalam pemberontakan. Berbeda dnegan itu, perjuangan kemerdekaan melawan Prancis disertai melalui suatu perjuangan berdarah antara para partisan pemberontakan dan unit-unit diperoleh dari yang berasal-usul PPA-nya Messali Hadj. Perjuangan ini ternyata khususnya berdarah di Prancis metropolitan di mana hampir seribu Muslim mati dalam medan perang.
Pemberontakan pecah di malam tanggan 31 Oktober sampai 1 November 1954, dengan sekitar tiga insiden serangan pada garnisun-garnisun Prancis dan kantor-kantor polisi, penyergapan dan pembakaran. Insiden-insiden ini meluas, tapi banyak di antaranya meletus di Aljazair barat, khususnya di pegunungan Aurés. Para pemberontak sedikit dalam jumlah, mungkin tak lebih dari lima ratus, dengan tiga ratus di antaranya terpusat di Aurés; mereka memiliki kurang dari lima puluh senjata usang (Humbaraci, 1966, 33-34).
Aurés merupakan dasar pertama yang logis bagi pemberontakan. Ditempati oleh penduduk berbagasa Berber, telah lama menjadi suatu zona yang tak sepakat dengan pemerintahan pusat. Jacques Soutselle, antropologis dan gubernur jenderal Aljazair tahun 1955, mengatakan:
orang melihat dengan jelas bahwa orang-orang Romawi keliru dalam membatasi pendudukan mereka dengan mendekati daerah pegunungan, karenanya selama berabad-abad gudang kekuatan-kekuatan tak terkontrol tetap siap membanjiri. Penetrasi kita di Aurés dan Nemenchas sangat lemah; kita telah menjalankan usaha yang sama sebagaimana orang-orang Romawi, dengan hasil yang juga sama (1956, 14-15).
Organisasi sosial dan politik Berber menggemakan suatu “dorongan anarki”; para antropologis bicara mengenainya sebagai sesuatu yang langsung dan tersegmen. Keluarga-keluarga awal membentuk bagian garis keluarga, terhubung melalui garis pria. Garis keluarga ini, sebaliknya, membentuk segmen-segmen atau fraksi-fraksi (Arab ferqa, Berber harfiqth); segmen-segmen dan fraksi-fraksi membentuk suku. Setiap satu pemukiman dibuat dari anggota-anggota beberapa fraksi, satu sama lain berafiliasi, sebaliknya, dengan satu suku yang lebih luas. Fraksi-fraksi ini bertentangan satu sama lain jika kepentingan mereka berbeda, tetapi bersatu jika terancam, khususnya oleh sepertiga kelompok yang lebih kuat dari mereka. Secara teoritis karya ini sebagai suatu sistem checks and balances sepanjang unit-unit tersebut kurang-lebih stabil. Di bawah pemerintahan Prancis, bagaimanapun, keseimbangan ideal ini terganggu. Perbaikan pelayanan sosial telah menghapus pencegahan pada pertumbuhan penduduk, dan membantu menambah tekanan jumlah penduduk melawan sumber pangan yang tersedia. Meluasnya ekonomi uang dan pengenalan kebutuhan baru – untuk kopi, tebu, padi – merusak pola tradisional pemenuhan diri sendiri. Tanah menjadi suatu komoditas, untuk diperjual-belikan. Setelah Perang Dunia I migrasi manusia ke Prancis memprakarsai suatu sistem remisi-remisi moneter di mana kerja di metropolis ditanggung oleh ekonomi pegunungan. Semua trend ini menekankan kompetisi di antara orang-orang dan memperburuk perlawanan di antara fraksi-fraksi suku. Para pemberontak dengan cerdik mengeksploitasi perseteruan lokal ini, mencari sekutu di antara satu atau beberapa fraksi lokal di wilayah pegunungan dan membantu mereka melawan musuh-musuhnya. Mereka juga membentuk kelompok-kelompok bandit. Di Aurés mereka mendirikan distrik militer pertamanya (Wilaya I); ia tetap suatu benteng pemberontak sepanjang perang. Pada saat yang sama, di antara bulan November 1954 dan pertengahan pertengahan Maret 196, kelompok-kelompok perjuangan kecil yang ditunjuk mulai menyerang di bagian-bagian lain Aljazair dengan cara pukul-dan-lari.
Dengan kemunculan pemberontakan, CRUA menjadi komite eksekutif Front Liberasi Nasional (Front de Libération Nationale atau NLF). Terdiri dari Delegasi Luar Negeri, bermarkas di Kairo, dan sebuah Delegasi Dalam Negeri, berisi para pemimpin militer pemberontakan Aljazair. Para pemimpin militer ini mengepalai enam distrik militer atau wilaya; satu pertujuh distrik dibandingkan Prancis Metropolitas. Organisasi keseluruhan dipimpin oleh para pemimpin militer yang dikenal sebagai Tentara Liberasi Nasional (Armée de Libération Nationale atau ALN). Inti tentara menjadi mujahidin, tentara untuk keyakinan, yang menjadi prajurit tetap, dikelilingi oleh suatu lingkaran gerilya sipil, mussabilin, “karavan yang meninggalkan jalan”, squad mematikan yang dikatakan sebagai pendoa kematian (Tillion, 1961, catatan kaki 6, 145), dan fidayin, teroris dan penyabot tanpa seragam. Meja organisasi formal tentara tak dapat menyembunyikan fakta, bagaimanapun, bahwa struktur organisasi NLF menggambarkan suatu solusi kompromi di antara kepentingan para pemimpin sipil dan militer, suatu tegangan yang kamp selama perang oleh konflik berkelanjutan di antara para pemimpin militer, dan di antara yang melaksanakan perang gerilya di dalam negeri dan yang mengorganisasi unit-unit bersenjata di luar negeri. Jean Daniel telah mengatakan bahwa bukan satu piramida organisasional yang muncul di dalam NLF, tetapi sejumlah piramida, dan bahwa “kesatuan NLF tak pernah sadar kecuali dalam situasi di mana dorongan sejumlah priramida bergerak ke arah yang sama"”(1962-63, 128). Secara ideologis, juga, apa yang menyatukan gerakan bersama-sama adalah suatu nasionalisme umum. Fraseologi sosialis muncul kadang-kadang di dalam pernyataan-pernyataan NLF, tetapi tetap cukup samar-samar untuk menjadi teriakan rapat satu fraksi melawan yang lainnya, sampai setelah kelahiran kemerdekaan Aljazair. Pada bulan April 1956, sumber-sumber Prancis memperkirakan kekuatan pemberontak sekitar 8.500 prajurit dan 21.000 pasukan asing. Memiliki kekuatan pasukan yang tak cukup, Prancis tak mampu mencegah penyebaran unit-unit pemberontak di arah barat sepanjang jajaran rantai pegunungan Atlas, meskipun mengulang komando penyerbuan ke dalam negeri yang saling bermusuhan.
Pada bulan April 1956, bagaimanapun, unit-unit pasukan Prancis memperbesar kekuatan sampai 250.000 orang ke Aljazair dari Prancis, Jerman dan Afrika Barat Prancis; wajib militer segera ditambah 20.000 yang lain. Penambahan pasukan ini mengijinkan suatu perubahan dalam taktik Prancis dari penggunaan pasukan terbang yang sekali-kali menjadi quadrillage atau sistem grid di mana kota-kota dan pusat-pusat komunikasi dikuasai, sementara unit-unit prajurit payung, sukarelawan, dan Legiun Asing memeriksa pedalaman. Taktik baru ini tidak menyingkirkan ALN, tetapi mengawasi aktivitasnya di bagian belakang negeri. Menuju akhir tahun 1956, ALN karena itu menyusun suatu serangan di pusat-pusat urban. Serangan-serangan teroris meningkat di semua kta, tetapi khususnya di Aljazair di mana 120 aksi terjadi pada bulan Desember sendiri. ALN berhasil merembesi kelompok Muslim di kota, Casbah, dengan penduduk 80.000 orang. Di sini telah direkrut sebanyak sekitar 4.000 orang, di antara suatu inti Lumpenproletariat, “hooligans dengan hati yang bersih”, yang memberi suatu kesempatan membersihkan diri mereka bersih dari dosa masa lalu (Ouzegane, 1962, 252-253). Sementara pergantian terorisme urban memiliki pengaruh psikologikal penting pada penduduk urban, khususnya di antara orang-orang Muslim yang menang karena ALN dalam perbandingan dengan ketidakmampuan Prancis melindungi mereka, terbukti merupakan militer yang tak efektif. Di antara bulan Februari dan Oktober 1957, Divisi Pasukan Payung Kesepuluh yang dikomandoi oleh Jenderal Massu secara efektif menghancurkan organisasi teroris di Aljazair.
Diawasi di dalam negeri sendiri, ALN didorong mencari sumber dukungan alternatif, di mana ditemukan dari tetangga Tunisia dan Maroko. Kedua negara tetangga ini, yang telah menerima kemerdekaan dari Prancis tahun 1956, mengijinkan pendirian pusat pelatihan di tanah mereka dan merekrut pasukan-pasukan baru di antara orang-orang Aljazair baik dengan atau tanpa Aljazair. Pada akhir tahun 1957, ada lebih dari 60.000 orang Aljazair mengungsi di Tunisia, dan 40.000 di Maroko. Rekruitmen oleh ALN untuk pasukan “eksternal” barunya tumbuh dengan cepat. Pada akhir tahun 1957, kembali, mencapai jumlah 25.000 pasukan, sementara pasukan “internal” hanya terhitung 15.000 pasukan.
Namun peralihan taktik ALN ini juga menghasilkan suatu respon yang sebanding dari Prancis. Pada pertengahan Spetember 1957 Prancis melengkapi pembangunan, di antara perbatasan Maroko, suatu rintangan kabel listrik yang rumit, sistem alarm, kawat tajam, ladang pertambangan, dan pos-pos pengawasan. Pada tahun 1958 Prancis juga mengembangkan usaha militer mereka di dalam Aljazair. Masing-masing basis ALN yang dikenal sebagai lingkaran yang ditutup oleh suatu zona “tentram”, dan serangan-serangan disusun bergantian ke masing-masing distrik militer ALN yang terpisah. Komunikasi di antara distrik secara efektif dihancurkan, sementara usaha ALN untuk menyusun batalion penikam ternyata tak efektif. Dengan demikian para pemberontak terpukul mundur sekali lagi di atas taktik-taktik kelompok kecil di mana mereka telah memulai pemberontakan. Aktivitas militer Prancis, lebih jauh, didukung oleh suatu usaha berkelanjutan relokasi penduduk sipil, dengan demikian memisahkan para pemberontak dari sumber dukungan yang memungkinkan. Lebih dari 1,8 juta orang dipindahkan dari tempat tinggal mereka antara tahun 1955 dan 1961, sementara yang lain terbang dari zona-zona operasi militer ke dalam kota-kota yang telah penuh-sesak. Akhirnya, tikaman balasan Prancis dipukul oleh pekerjaan medan perang psikologikal, merentang dari persuasi massa dan ketetapan pelayanan sosial oleh personel militer untuk pemaksaan indoktrinasi dan siksaan.
Usaha Prancis memiliki beberapa konsekuensi bagi kelompok nasionalis. Hal ini menonjolkan perseteruan-perseteruan di antara para pemimpin, khususnya di antara para pemimpin pemberontakan di luar Aljazair dan kapten-kapten militer di lapangan. Ia mengisolasi distrik-distrik militer dari distrik yang lainnya dan dari sumber-sumber persenjataan serta dukungan luar negeri, membatasi kemampuan perang mereka, dan menguranginya secara pokok ke level prinsipalitas kecil, berselisih dengan yang lainnya mengenai sumber penghasilan, taktik-taktik dan strategi. Pada saat yang sama ia tetap tak tersentuh pertumbuhan “tentara eksternal” yang tumbuh lebih penting bagi kepemimpinan nasionalis sebagai suatu titik bargaining dalam setiap negosiasi akhir bagi kedamaian pada arah proporsi pengurangan tentara internal baik secara kekuatan maupun efektivitasnya. Dengan demikian akhir perang adalah mencari tentara eksternal yang utuh sebagai satu-satunya badan terorganisir Aljazair di bawah kepemimpinan Houari Boumedienne.
Pada saat yang sama usaha Prancis secara dialektis menghasilkan pasukan-pasukan kehancurannya sendiri. Telah dikatakan bahwa Prancis terbukti menang, diyakini kaum nasionalis yag menyebabkan di dalam pikiran orang-orang Aljazair hal tersebut secara paradoksal tumbuh dengan cepat. Beberapa alasan dari hal ini merupakan alasan internal. Pengalaman relokasi secara paksa, terbang mengungsi ke kota-kota, penghancuran sumber penghidupan pertanian, penghancuran kelompok-kelmpok nomadik tak dapat lagi menyusun migrasi-migrasi mereka – semua ini menghancur-leburkan hubungan-hubungan sosial masyarakat tradisional dan menghasilkan suatu kekosongan ideologikal yang menakutkan. Konflik itu sendiri lebih lanjut mempolarisasi pemukim Prancis dan orang-orang Muslim, memperkuat identitas mereka yang berbeda, di mana usaha-usaha Perang psikologikal lebih membuatnya buruk daripada mereduksi. Pada saat yang sama biaya konflik menjadi lebih berat. Sebagai tambahan terhadap hilangnya penghidupan dan tekanan-tekananan yang menyertai perang, biaya finansial perang pada Prancis ternyata besar sekali: 50 milyar franc baru dan 1,7 juta dollar dalam mata uang asing dibelanjalan untuk senjata dan usaha-usaha menutup depisit anggaran (Humbaraci, 1966, 55). Tetapi biaya sosial dan politik perang ternyata lebih besar lagi, di mana ia membawa ke dalam pembukaan serangkaian konflik tertutup di mana sama sekali membatasi kemampuan Prancis untuk melanjutkan perang. Prancis tak hanya melenggang melalui kekalahan dan dislokasi Perang Dunia II; ia juga menyaksikan kekalahan di tangan Viet Minh di Vietnam. Rakyat mencemaskan perang, suatu fakta yang mengemuka sesegera wajib militer dirancang di Prancis metropolitas untuk berperang di Aljazair. Pada saat yang sama, suatu elit finansial dan teknokrat baru berharap bagi suatu ekspansi partisipasi Prancis di suatu pasar umum Eropa, dalam rangka menggantikan perang kolonial yang mahal dan tak berhasil. Di sisi lain, ada barisan colon-colon Prancis yang keras pendirian di Aljazair, yang tak dapat menghadapi akomodasi damai dengan mayoritas Muslim, dan suatu tentara profesional yang telah kembali dari Vietnam yang dengan kesal memutuskan untuk menyusun dominasi militer di Aljazair dan Prancis metropolitan daripada menerima kekalahan dalam perang gerilya yang lain. Konflik yang terdiri dari beberapa bagian ini, sebaliknya, menciptakan suatu konflik lama yang lebih besar di antara Prancis perantauan metropolitan.
Kebenarannya adalah bahwa sejarah republik Prancis dan kerajaan kolonial Prancis dipaksa oleh kekuatan yang berbeda, menjalani jalan yang juga berbeda, dan jarang bertemu ... Kerajaan adalah sesuatu di mana rakyat Prancis tak memiliki apa pun untuk dilakukan, dan ceritanya adalah cerita tentang intrik finansial, Gereja, dan militer, yang tanpa lelah membangun kembali Bastille-Bastille di luar negeri di mana di Prancis telah dirobohkan (Luethy, 1957, 205).
Selama perang Aljazair, konflik-konflik ini menjadi manifes tiga episode utama. Selama episode yang pertama ini de Gaulle memasuki akhir Republik Keempat di atas bahu suatu ketakutan oleh coup d’état di Aljazair dan demonstrasi-demonstrasi colon (May 1958). Yang kedua adalah suatu pemberontakan gagal melawan de Gaulle, dilaksanakan oleh para pemukim kembali dan para pemimpin bersenjata di Aljazair pada bulan Januari 1960. Yang ketiga adalah suatu pemberontakan para pemimin bersenjata di Aljazair pada bulan April 1961, suatu pemberontakan yang digagalkan dan yang dipadamkan dalam suatu gelombang terorisme colon. Pemerintah di Paris secara berhasil ditanggulangi dengan kekalahan instabilitas yang berasal dari koloni; tetapi hal ini juga diputuskan berakhir dan bahwa ancaman di masa depan dengan membersihkan dirinya sendiri dari suatu koloni yang telah menjadi suatu pertanggungjawaban ekonomi, militer, dan olitik. Negosiasi-negosiasi damai antara pemerintah Prancis dan perwakilan pemberontak Aljazair menghasilkan suatu aliansi diam-diam diperhitungkan mengakhiri ancaman Prancis metropolitan melalui pemuasan colon-colon Prancis yang gamang dan Sekutu militer proto-fasis mereka. Dengan demikian, kemenangan datang pada ALN lebih melalui tahapan-tahapan di mana perang menghasilkan dasar-dasar kebijakan Prancis daripada melalui keberanian mereka sendiri dan kenekatan perjuangan selama tujuh setengah tahun perang.
Peristiwa-peristiwa di Aljazair penting tak hanya karena suatu sumber kecil gerilya menantang suatu tentara modern yang besar dan memperoleh kemenangannya, tetapi karena ia memberi kemunculan dua teori berpengaruh dalam medan perang yang meliputi penduduk petani. Salah satu “teori perang revolusioner” ini dikembangkan dan disokong oleh para pejabat tentara Prancis yang berperang di Aljazair. Yang kedua adalah revolusi kolonial yang ditunjukkan oleh Frantz Fanon, doktor, juru propaganda dan diplomat bagi gerakan liberasi Aljazair.
Teori “perang revolusioner” meninggalkan pengalaman menyakitkan tentara Prancis di Vietnam. Pada kebangkitan dari kelahan tersebut Jenderal Lionel-Max Chassin menemukan dalam tulisan-tulisannya Mao Tse-tung rahasia keberhasilan kaum Komunis: “Adalah mungkin untuk memenangkan suatu perang, khususnya suatu perang saudara, jika rakyat tidak di pihakmu.” Mulai saat itu, menurut teori baru, perang akan ditarungkan di antara massa, untuk mengontrol massa, dengan suatu campuran teknik organisasional dan psikologikal. Teknik-teknik organisasional, yang mereka harap bisa dipinjam dari Mao, terdapat pada “kesejajaran hirarki” yang terkenal, kombinasi basis organisasi secara teoritikal dengan organisasi fungsional. Dalam suatu sistem yang demikian “individu menemukan lubang yang baik dari suatu jaringan yang tak memiliki kesempatan apapun bagi penjagaan kemandiriannya” (Jean Hoggard, dalam Revue Militaire d’Information, 1957, dikutip dari Fall, 1967, 134). Teknik-teknik psikologikal diperoleh, sebagian, dari The Rape of the Masses, karya Serge Chakotin, sebuah buku yang ditulis pada malam Perang Dunia II, mengaku ditulis untuk memperlihatkan orang Jerman demokratik bagaimana mereka dapat mempertahankan demokrasi melawan Hitler dengan cara suatu “propaganda kekerasan” yang didasarkan pada pelajaran pengkondisian Pavlovian yang diperkirakan. Proses pengkondisian organisasi dan psikologikal diarahkan secara simultan melalui aksi bersenjata dalam guadrillage, relokasi yang dipaksakan, intrograsi, penggunaan siksaan sekali-kali, dan melalui kerja sosial serta persuasu psikologikal yang didukung militer. Suatu pendekatan demikian memiliki seruan yang sangat besar bagi teknisi-teknisi militer dan ilmuwan sosial yang memikirkan pencarian mereka terutama sebagai teknik-teknik bagi kontrol manusia. Kekuarangan terbesar pandangan baru mengenai perang ini – yang mencapai status suatu religi di antara banyak pejabat Prancis yang terlibat di dalam perang – terdapat di dalam penghilangan term pertengahan manusia dalam aspek-aspek budayanya yang beragam – ekonomi, sosial, politik, dan ideologi. Menganggap orang Aljazair menjadi seperti orang Prancis, memiliki pola dan kepentingan kebudayaan yang identik, teknik-teknik militer menggambarkan tugas mereka dengan sederhana sebagai satu hal di mana organisasi mereproduksi rancangan eksperimental laboratorium dan pengkondisian yang sederhana memberi subjek eksperimental dengan satu set kebiasaan yang baru, tanpa penciptaan yang berkelanjutan dari suatu kerangka kebudayaan baru di mana kebiasaan baru ini dapat menjadi relevan. Tentu saja orang mungkin juga bertanya apakah pengkondisian sederhana mencukupi untuk merestruktur respon manusia dengan cara yang diinginkannya; tetapi hal itu tak tampak tidak mungkin, setidak-tidaknya di masa depan, di mana beberapa bentuk pengkondisian yang kompleks kenyataannya dapat memperoleh suatu hasil yang demikian. Ini jelas, bagaimanapun, bahwa apa yang lepas dari “teori perang revolusioner” adalah pandangan mengenai revolusi yang sesungguhnya, pandangan suatu transformasi lingkungan yang sejenis dengan pola kebiasaan baru. Di bawah kondisi-kondisi perang kolonial, di Aljazair sebagaimana kemudian di Vietnam di bawah bantuan Amerika, teori merupakan kekosongan dari setiap isi kebudayaan untuk menghasilkan kepatuhan sederhana demi menelanjangi kekuatan tanpa menjatuhkan.
Teori Frantz Fanon, sebaliknya, mengajarkan kebutuhan bagi rakyat kolonial untuk menggoncang penindasan asing dengan kekuatan dan kekerasan, tak hanya sebagai suatu teknik militer, tetapi sebagai suatu prakondisi psikologikal yang esensial bagi kemerdekaan. Koloni didirikan oleh kekuatan dan diabadikan juga oleh kekuatan. Penggunaan kekuatan melawan pribumi menelanjangi dirinya dari kejantanannya yang esensial; ia dapat memulihkan kejantanannya hanya ketika ia sendiri mempergunakan kekerasan melawan penindasnya. Penggunaan kekerasan,
membebaskan pribumi dari kompleks inferioritasnya serta dari keputusasaan dan keterdiamannya; ini membuatnya tak takut dan memperbaiki kehormatan dirinya (1963, 73).
Tetapi penggunaan kekerasan juga memiliki aspek sosialnya. Ia menyatukan rakyat –
praktek kekerasan mengikat mereka bersama-sama sebagai suatu keseluruhan, karena masing-masing individu membentuk suatu rangkaian kekerasan dalam rantai besar, suatu bagian organisme kekerasan besar yang telah meluap ke atas dalam reaksi terhadap kekerasan para pemukin di masa awal (1963, 73).
Dengan demikian kekerasan merupakan suatu “kekuatan pembersing”; dan Fanon menunjukkan bahwa bukan kelas menengah nasionalis dan proletariat yang mungkin menggunakan instrumen kekerasan pembersih ini, karena mereka “telah mulai untung – pada suatu korting untuk meyakinkan – dari tatanan kolonial, memiliki kepentingan khusus di hatinya” (1963, 47), tetapi kaum petani lah, yang “memberontak karena insting” (1963, 102). Lebih jauh,
dalam gerakan spontan rakyat pedesaan sebagai suatu keseluruhan tetap disiplin dan altruistik. Individu berdiri menyokong komunitas (1963, 90).
Di kota-kota, para rekruit yang mungkin memberontak tak akan merupakan proletariat, yang diorganisasikan ke dalam persatuan-persatuan dagang yang telah memiliki kepentingan individual yang khusus untuk bertahan, melainkan Lumpenproletariat, berasal dari para petani tak bertanah yang berduyun-duyun ke kota, untuk menjadi “kelemayuh yang hadir di jantung dominasi kolonial.” Pemimpin pemberontakan, akhirnya, akan merupakan,
orang-orang yang telah melalui jalan mereka dari bawah ... seringkali para pekerja yang tak cakap, buruh musiman atau bahkan kadang-kadang secara kronis tak memiliki pekerjaan. Dari mereka fakta penghalang dalam suatu partai nasional tidak secara sederhana mengambil bagian dalam politik; ia hanya memilih cara di mana mereka dapat lepas dari status seekor binatang menuju suatu status manusia (1963, 100).
Tak ada orang dapat membaca Fanon tanpa menjadi dicengkeram baik oleh hasrat moralnya maupun oleh wawasannya ke dalam mekanisme agresi dan represi yang menemukan ekspresinya dalam kekerasan personal serta kelompok. Namun, dengan sedikit bergegas, tesis Fanon justru merupakan antitesis atas posisi yang dibela oleh para kolonel Prancis. Melawan desakan mereka di mana manusia dapat ditangkap dan dibuat impoten oleh organisasi, ia mengajarkan pergolakan, tiada jalan keluar, kerusudan. Melawan penggunaan kekerasan psikologikal mereka melawan pribumi, ia mengajarkan kekerasan melawan penindas. Tetapi seperti juga para kolonel, Fanon tak memberi perhatian pada kenyataan kebudayaan sejarah masa lalu, sekelompok hubungan, pergantian dan perubahan aliansi-aliansi manusia yang kongkret, diletakkan dalam pengalaman masa lalu dan sekarang yang juga kongkret. Dunia Manichaean-nya – seperti pemerintahan pseudo-revolusioner teknokrat para kolonel – tanpa ekonomi, masyarakat, kebijakan dan ideologi serta faktor-faktor yang menentukannya. Dalam Fanon, kekerasan bukan “politik dengan cara lain”. Dalam kalimat Clausewitz yang biasa, kekerasan dipergunakan sebagai suatu teknik rasional yang dihitung dalam ungkapan hubungan antar manusia yang khusus; sebaliknya ia menjadi suatu kekuatan kosmik yang dibutuhkan untuk membersihkan alam semesta dalam rangka mencapai keselamatan. Demikianlah kekerasan, dan penduduk pedesaan tentunya merespoh hal tersebut. Namun seruan kekerasan tak begitu berhasil di Kabylia, dimana ia mengijinkan seksi-seksi suku yang bermusuhan membentuk konflik segmental mereka dalam suatu konfrontasi umum dengan suatu musuh eksternal. Peningkatan kekerasan dengan demikian mengijinkan “pengaruh besar-besaran” yang begitu karakteristik dalam masyarakat yang tersegmentasi, di mana segmen-segmen yang otonom membentuk koalisi yang lebih seimbang untuk besarnya ancaman eksternal. Kekerasan dalam tatanan ini merupakan penyebab dan pengaruh sekaligus dari suatu tatanan sosial, tak melulu suatu tindakan yang dimotivasi psikologikal di mana manusia menarik kembali kejantanannya dari penindas yang telah merampasnya dari mereka. Lebih jauh, tikaman balasan Prancis seringkali secara luar biasa tak membeda-bedakan dalam brutalitas mereka: kekerasan seringkali suatu respon terhadap kekerasan militer yang mendatangi baik laki-laki, wanita dan maupun anak-anak. Ini bukan untuk menyangkal wawasan tajam Fanon ke dalam mekanisme psikologikal penindasan dan kepatuhan kolonial; tetapi ini diperlukan untuk mengindikasikan bahwa psikologi dibutuhkan untuk berjalan dalam suatu acuan sosial; ia bukan suatu kekuatan independen. Kita dapat mengerti dengan baik mengapa konflik Aljazair dapat menghasilkan para ideologis kekerasan kontra-revolusioner dan revolusioner demikian; namun bukan ideologi para kolonel atau ideologi Frantz Fanon yang dapat memberi kita dengan suatu penuntun pada suatu pemahaman apa yang terjadi di Aljazair, selama perang dan setelahnya.
Penulis Turki Arslan Humbaraci memberi sub judul bukunya mengenai Aljazair dengan “Sebuah Revolusi yang Gagal”. Fakta yang sangat signifikan mengenai pra-perang Aljazair berasal dari kekalahan pemberontakan internal dan bertahannya tentara eksternal. Ketika Prancis hengkang, tentara eksternal memasuki Aljazair. Para pemberontak Kabyle yang kelelahan bukan tandingan bagi kekuatan militer dan politiknya. Keberangkatan 900.000 orang Prancis pada saat yang sama mengosongkan sejumlah posisi dalam pemerintahan dan pelayanan, di mana para pengikut pemberontak menganggapnya sebagai hak penuh mereka. Apapun yang secara lemah mengikat antara para profesional, petani dan pekerja mempertahankan pecahnya pemberontakan internal sekarang menjadi lebih dilemahkansebagai kelas menengah Aljazair yang yang dibentengi, memperoleh balasan sepuluh tahun usaha dan bergabung dengan elit Aljazair. Eksperimen-eksperimen sosialis, diprakarsai oleh Ahmed Ben Bella, meliputi manajemen-diri tahan agrikultur dan toko-toko Prancis yang dinasionalisasi, menghasilkan over-birokrasisasi dan suatu kemunduran produksi yang genting. Pada saat yang sama, Aljazair tetap mempertahankan kredit pada Prancis, dijamin dengan balasan untuk meneruskan hak menemukan minyak dan gas di Sahara. Usaha Ben Bella untuk menangkal kemunduran dengan mengorganisasikan NLF ke dalam suatu partai momolitik bertipe Komunis ternyata tak dapat dijalankan – dalam banyak level – untuk mengisi kekuatan sentrifugal yang diciptakan oleh kemunduran ekonomi, melanjutkan ketergantungan pada Prancis, dan “borjuisifikasi” pemilik kekuasaan Aljazair yang baru dengan cepat. Pada tahun 1965, tentara melangkah dalam rangka menstabilkan situasi. Di bawah Houari Bourmedienne ia melanjutkan proklamasi bagi “sosialisme”, tetapi menekankan bahwa sosialismenya merupakan sosialisme “Aljazair” dan bukan sosialis “impor”, dan menyandarkan banyak definisinya mengenai sosialisme dalam ulema Islam. Toko-toko yang dinasionalisasi telah dikembalikan pada para pemiliknya; bank-bank, perdagangan asing, dan industri berat – tak pernah dinasionalisasi – berlanjut di tangan perorangan; dan rejim telah mengekspresikan dirinya menyetujui investasi luar negeri perorangan. Aljazair terus tergantung secara kuat pada bantuan Prancis, menjadi “negara-klien” Prancis yang erat (Humbaraci, 1966, 271). Pada inti masyarakat berdiri suatu tentara yang kuat, dijabati oleh suatu staff nasionalis yang kuat. Modusnya adalah Aljazair Islam nasionalis. Itu adalah Islam Jacobin Ben Badis yang akhirnya ternyata menjadi pemenang.
Langganan:
Postingan (Atom)