Respon Hari Anti Korupsi dan Hari HAM
Gambar ini diambil pada tanggal 9 Desember 2011, Front Perjuangan Rakyat (FPR-SULTENG).
Jumat, 11 Juni 2010
Sulteng Perlu Moratorium Kuasa Pertambangan
Selasa,08 Juni 2010
PALU- Pemerintah Provinsi Sulteng sebaiknya melakukan penundaan (moratorium) izin kuasa pertambangan (KP) agar daerah ini bisa menjadi daerah penyuplai karbon untuk memenuhi program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) hutan.
Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka (YTM),Moh. Hamdin, di Palu,Senin kemarin, mengatakan, Sulteng hingga saat ini belum mampu memenuhi 10 ribu hektare kawasan hutan untuk proyek REDD yang ditawarkan UN-REDD Programme, sebuah kolaborasi program PBB dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Negara berkembang.
“Saya bertemu langsung kawan dari UN-REDD. Mereka menawarkan Sulteng sebagai salah satu daerah penghasil karbon dengan anggaran Rp 2 Triliun per tahun. Tapi Sulteng kelihatannya belum mampu menangkap proyek ini,”kata Hamdin, seperti dilansir Antara.
YTM adalah salah satu organisasi lembaga masyarakat berkantor di Palu dan masuk dalam jaringan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Organisasi yang fokus pada konflik pengelolaan sumber daya alam ini memiliki banyak jaringan organisasi lingkungan internasional.
Hamdin mengatakan, salah satu alasan pemerintah Sulteng dalam melaksanakan proyek tersebut karena tidak adanya hutan dalam satu kawasan yang bisa dipertahankan dalam penyelamatan lingkungan dan bisa disertifikasi oleh UN-REDD.
Dia mengatakan, sebagian besar kawasan hutan di Sulteng sudah dijadikan kuasa pertambangan oleh perusahaan, sehingga tidak ada jaminan dari pemerintah daerah bahwa hutan tersebut tidak akan diganggu.
Sementara jaminan dari UN-REDD, hutan tersebut tidak bisa diganggu sehingga akan menjadi penyangga karbon untuk kepentingan internasional khususnya negara golongan Annex 1 ( negara maju penyumbang emisi terbesar).
”Solusinya sekarang, bagaimana pemerintah menghentikan sementara penerbitan kuasa pertambangan dan meninjau kembali KP yang sudah terbit,”kata Hamdin.
Dia mencontohkan,di Kabupaten Morowali, terdapat sekitar 126 KP yang sudah dikantongi pengusaha dengan luas antara 6.000-7.000 hektare.
”Kami dapat kabar untuk mendapatkan satu KP itu menghabiskan dana Rp 500 Juta. Tapi ini sulit dibuktikan karena tidak teradministrasi,” katanya.
Menurut Hamdin, di Sulawesi terdapat tiga daerah yang menjadi sasaran IU-REDD dana Program Pengurangan Emisi dari deforestasi dan degradasi, yakni Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulteng.
”Sulteng nanti belakangan ini baru masuk setelah kawan-kawan dari Aliansi Masyarakat Adat mengusulkan ke UN-REDD,”kata mantan aktivis mahasiswa STAIN Datokarama Palu itu.
Hamdin mengatakan, selain karena masalah ketersediaan hutan, Program REDD juga masih terhambat akibat belum jelasnya skema bisnis emisi karbon, implementasi, dan regulasi.
Itulah sebabnya kata Hamdin, kalangan LSM masih melihat tahun ini sebagai demonstrasi penyelamatan lingkungan.
Kementrian Negara Lingkungan hidup, Gusti Muhammad Hatta beberapa waktu lalu mengemukakan, pengurangan emisi bisa dilakukan masyarakat dan pemerintah dengan menjaga kelestarian hutan dan menanam pohon sebanyak-banyaknya.
Namun, sejauh ini mekanisme perdagangan karbon masih dalam proses pembahasan internasional. Menteri juga berharap adanya mekanisme perdagangan karbon yang tepat dan menguntungkan masyarakat.(ANT)
YTM Siap Perjuangkan Hak-hak Rakyat
Senin,24 Mei 2010
LUWUK-Koordinator Komunikasi dan Jaringan YTM Sulteng Rizal Arwie menilai, investasi perkebunan dan pertambangan yang ada di Kabupaten Banggai, secara umum justru telah mengabaikan hak-hak masyarakat. Pola investasi di Kabupaten Banggai secara umum terkesan diskriminatif terhadap masyarakat dan wilayah investasi yang akan dikelola. Bahkan kata Rizal, investasi perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Banggai justru telah mengabaikan hak-hak atas komunitas. “Contohnya sudah banyak,”kata Rizal Minggu (23/5) kemarin.
Dengan beragam tindakan represif yang mengarah kepada kekerasan, maka perlu adanyan penguatan berupa organisasi rakyat yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu kata dia, dengan pengorganisasian terhadap masyarakat, secara tidak langsung telah membuka ruang pengetahuan baru terhadap komunitas tentang hak kelola dan regulasi. “Ini adalah bentuk pembelaan terhadap komunitas dari konflik sumber daya alam di Kabupaten Banggai,” jelasnya.
Kabupaten Banggai merupakan wilayah yang kini diminati oleh investor, baik itu sector perkebunan, berupa pembukaan perkebunan kelapa sawit yang memicu pro kontra, pertambangan hingga eksploitasi gas alam PT.Donggi Senoro LNG (Liquid Natural Gas) di Kecamatan Toili. Ditingkatan politik terang Rizal, keberadaan organisasi rakyat yang berbasis pada komunitas akan menciptakan kesadaran politik rakyat sebagai elemen terpenting dalam demokrasi procedural dan electoral.
Sehingga penguatan kesadaran bisa menjadi pintu bagi terciptanya pemahaman baru yang dapat diarahkan pada tindakan bersama seluruh komunitas, dengan jaminan hak-hak komunitas ditengah konflik sumber daya alam.”Ini dapat dijadikan rakyat untuk membaca, berdiskusi bahkan belajar secara bersama-sama berjuang mempertahankan wilayah kelolanya. Prinsip dasarnya adalah advokasi, pengorganisasian dan pendidikan,”pungkasnya. (ynt)
YTM Buka Perwakilan di Luwuk
Senin, 24 Mei 2010
Luwuk-Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah kini telah memiliki kantor lapangan di Kabupaten Banggai, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo lorong I, Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk. Dalam waktu dekat YTM perwakilan Luwuk rencananya akan mencanangkan beragam program dalam rangka mendorong terwujudnya perlindungan hak kelola komunitas, dalam menghadapi konflik sumber daya alam di Sulawesi Tengah secara umum dan Kabupaten Banggai secara khusus.
Koordinasi Komunikasi dan Jaringan YTM Sulteng Rizal Arwie kepada Luwuk Post mengatakan, program kerja yang akan dilakukan YTM Luwuk akan dibangun bersama masyarakat. Rakyat kata Rizal, merupakan indicator paling utama, sehingga partisipasi masyarakat dapat terlihat lebih, yang terbentuk melalui komunitas. “Investasi modal saat ini kian menggila,”tuturnya Minggu (23/5) kearin.
YTM sendiri sebelumnya telah melakukan beragam aktivitas pengadvokasian dibeberapa wilayah, yakni Poso, Palu, Donggala, Morowali. “Kini kami hadir di Kabupaten Banggai,”terang Rizal. Rizal menjelaskan, YTM adalah organisasi Non Pemerintah (NGO). Menurut Rizal, YTM bersama NGO lainnya di Sulawesi akan concern pada persoalan advokasi, pengorganisasian, dan pendidikan berbasis komunitas.
Adanaya organisator terhadap sistim pengadvokasian terhadap masyarakat kata Rizal, maka akan terjadi searing dan pendewasaan berpikir oleh berbagai pihak dalam rangka penegakkan hak-hak komunitas masyarakat. Minimal kata dia, ada pengakuan Negara terhadap wilayah kelola komunitas sehingga bisa menjadikan ruang bagi pendapatan masyarakat di pedesaan yang bersandar atas hak atas tanah. (ynt)
Rizal Sebut Ada ‘Impossible Hand’ Di Pansus Sawindo
Sumber : Luwuk Pos
Sabtu, 08 Mey 2010
LUWUK-Pansus Sawindo yang dibentuk DPRD Kabupaten Banggai terkait investasi Sawit di Kecamatan Batui oleh PT. Sawindo Cemerlang dinilai aktivis Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah Rizal Arwie sungguh mengesankan. Rizal mengatakan, Pansus Sawindo yang dibentuk DPRD Banggai secara formal fraksi di lembaga tersebut telah menjalankan fungsi sebagai aspirator.
Menurutnya, inti dari kesimpulan rekomendasi DPRD Banggai terhadap PT Sawindo Cemerlang yang dibeberkan pada saat rapat paripurna DPRD Banggai Jumat (6/5) kemarin, adalah meminta kepada bupati Banggai untuk mengambil langka-langka pemberihentian oprasional PT. Sawindo Cemerlang diwilayah administrasi kecamatan Batui dan mencabut segala bentuk perjanjian yang telah dikeluarkan pemerintah daerah Kebupaten Banggai Terhadap PT. Sawindo Cemerlang apabilah tidak memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Sunggu begitu tegas rekomendasi ini, tetapi patut dipertanyakan secara serius adlah beberapa objektifkah pansus ini bekerja. Apakah memang benar adalah aspirasi rakyat ataukah aspirasi rakyat hanyalah pintu masuk sebagai alas an pembentukan pansus,” seruhnya. Jangan sampai kata Rizal, pansus DPRD Banggai oleh kompetisi investasi. Sebab kata dia, sebelum datangnya PT Sawindo Cemerlang PT KLS telah memainkan peran tunggal dalam penetapan harga hasil perkebunan sawit dengan pola Inti –Plasma. Terlebih lagi kata Rizal, kontradiksi yang kian meruncing antara PT KLS di satu sisi dan Pemda di sisi lain.
Sehingga kata dia, pertanyaan yang muncul saat ini adalah, apakah DPRD tidak mengetahui banyaknya persoalan yang terjadi di areal investasi sawit di dua perusahaan lainnya, yakni PT KLS dan PT Wira Mas Permai. “Sejauh mana DPRD melihat permasalahan itu,” wa para wakil rakyat di Parlemen Lalong itu terkesan pilih dan ‘tidak berani’ menyentuh perusahaan perkebunan sawit yang telah lama beroprasi di kota ini.
Kalau ini terealisasi tentunya akan menghilangkan image bahwa dewan tidak berani menyentuh perusahaan sawit yang oleh pemerintah kabupaten ini dianggap illegal bagaimana keterangan pemerintah atas masalah yang dipansuskan, dan kemudian berakhir dengan sikap akhir fraksi-fraksi.
“Itu tahapan yang harus dilalui. Yang terjadi dalam pansus sawindo, adalah pansus dibentuk begitu saja, lalu tim pansus bekerja, dan dimintai tanggapan akhir fraksi, ini tidak benar,” tandas Tarang.
Tarang mengaku sangat menyesalkan adanya mekanisme Tanya Rizal.
Rizal mengatakan, jika dilihat dari sejarah terbentuknya Pansus Sawindo, pembentukan pansus tersebut melangkahi konstitusi internal di lembaga legislative itu sendiri. Pasalnya, tanpa ada agenda badan musyawarah, dan pandangan fraksi pansus tersebut dibentuk.
Padahal kata dia, para aleg DPRD tersebut pada saat rapat selalu mengatasnamakan mekanisme, lalu dalam konteks Pansus PT Sawindo Cemerlang seolah ada desakan kekuatan luar sehingga boleh terbentuk walau melangkahi mekanisme internal.
“Ini yang patut dipertanyakan. Apakah ini scenario ya Banggai terhadap PT. Sawindo, apabilah tidak memnuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, meminta kepada bupati banggai untuk meneruskan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atas areal ijin yang diberikan baik secara administrasi maupun teknis. Ketiga, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2010, DPRD Banggai meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah agar mengambil langkah-langkah prevensif dan tindakan administrative terhadap pemerintah Kabupaten Banggai. Ke empat, apabila terdapat implikasi hukum terhadap pelaksanaan atas perijinan PT. Sawindo Cemerlang diserahkan sepenuhnya terhadap institusi hukum dan agar pemerintah daerah Kabupaten Banggai yang terungkap pertemuan beberapa waktu lalu digedung dewan,’ ujar Imran, yang mengaku salah satu aktivis social masyarakat ini.
Dijelaskan, dalam menyelesaikan persoalan yang terjasi pada dua perusahaan perkebunan sawit itu, pihak dewan tetunya tidak subyektif dalam mengambil sikap. Sebab, kata dia, selama kerja di DPRD Banggai yang jauh dari tahapan yang benar. Kata dia, mestinya para pimpinan dan anggota DPRD harus mengetahui prosedur dan tahapan yang benar, sehingga tidak menjadi bahan tawaran masyarakat. Mekanisme lahirnya Pansus Sawindo kata Tarang, menunjukan lemahnya kualitas anggota DPRD Kabupaten Banggai. Tarang memberikan apresiasi yang dibangun dari luar lembaga itu berdasar atas kesepakatan-kesepakatan persoalan atau benar merupakan keinginan tulus dai lembaga legislative,” jelasnya.
Rizal menjelaskan, jika saja argumentasi DPRD pembentukan Pansus berdasar atas laporan masyarakat sehingga makna filosofi dari perwakilan rakyat telah terbantahkan. Sebab anggota legislative kerjanya hanya menunggu aporan, tidak berusaha memahami masalah-masalah kerakyatan.
Sementara kata dia, keberadaan PT KLS dan PT WMP telah menjadi polemic. “Kenapa tidak dipansuskan,” ujarnya. Ia juga melihat rekomendasi upayakan penyelesaian atas timbulnya kerugian atas aktivitas perusahaan kepada masyarakat.
Laporan panitia khusus tersebut sebanyak 15 halaman, dan dibacakan oleh dua juru bicara Pansus secara bergantian, yakni Hidayat Monoarfa dan Sofyan Mang. Dalam laporan pansus itu disebutkan sejumlah temuan Tim Pansus, yang berisikan berbagai prosedur dan mekanisme perizinan dalam proses terbitnya izin.
Sejumlah temuan itu diantaranya, lokasi yang dimohonkan PT. Sawindo Cemerlang seluas 12.461 ha lahan APL di Kecamatan Batui, terdapat konsesi IUPHHK PT. Palopo Timber, HGU PT. Indotama Toili, Rik atau Sumur Migas PT. MEDCO E&P dan HGU PT. Nyiur Mas ini muncul anggapan ada prokontra yang terjadi didalam tubuh lembaga legislative tersebut terkait desakan pembentukan pansus keduanya.
“Sekarang ini kan baru Sawindo yang ada pansusnya, kedepan kita harapkan KLS juga demikian, agar tidak ada anggapan adanya tambang pilih,” Tukas Imran. Ia berharap agar persoalan kepada Fraksi PAN di DPRD Banggai, yang menolak Pansus Sawindo tersebut, Bahkan, sikap fraksi PAN yang tidak ingin memberikan keterangan akhir fraksi terhadap rekomendasi Pansus Sawindo, adalah langka yang tepat. “Saya salut kepada sikap Oskar Paudi dan Fraksi PAN pada umumnya, karena mereka tahu bagamaimana semestinya sebuah Pansus itu lahir. Bagaimana bisa ada sikap DPRD untuk meminta Bupati untuk mencabut ijin yang telah dikeluarkan, bermakna ambigu atau ganda. Sebab kata dia, jika ditelaah dalam laporan Pansus tersebut, DPRD Banggai telah menggambarkan dan menyimpulkan bahwa PT Sawindo telah banyak melanggar regulasi.
Tapi ironisnya kata dia, kesimpulan DPRD tersebut masih dialas dengan kalimat “Apabila tidak sesui dengan perundang-undangan yang berlaku”. Pada point ini menurut Rizal, terdapat ketidak tegasan DPRD banggai dalam berkesimpulan. “Adapa apa dengan kalimat politis ini,” imbuhnya.
Rizal kembali mengatakan, Inti Group. Tidak itu saja, dalam lokasi itu juga terdapat pemukiman penduduk bebrapa desa di Kecamatan Batui, terdapat rumah ibadah, terdapat bangunan situs budaya tumpe, dan sebaran tempat bertelurnya burung maleo.
Selain itu, Pansus DPRD menemukan SK Bupati Banggai No. 525.26/969/Disbut, tentang penetapan Izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Sawindo Cemerlang sekuas 12.461 ha di Kecamatan Batui, bertentangan dengan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana diatur dalam bab X pasal 68 ayat (1),2) huruf a,b,c dan d.
SK Bupati Banggai No 662/1983/BPLH tentang Kelayakan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan pada 7 September 2009, juga dinilai bertentangan dengan dua perusahaan tersebut dapat dicarikan solusi yang baik, karena keduanya tentu memberikan kontribusi kepada Negara dan pada daerah ini pada khususnya,. “Harus ada win-win solution, karena keduannya bisa menambah pendapatan asli daerah. Ini terlepas dari sejumlah persoalan yang melilit mereka,” pungkasnya. (aa)
Akhir fraksi, sementara pandangan umum yang pada awalnya tidak ada,” tuturnya.
Menurut Tarang, pemda banggai tidak perlu menindak lanjuti rekomendasi dari Pansus DPRD tersebut, karena Pansus tersebut lahir dari proses yang catat secara procedural, sehingga membuahkan hasil dianggap illegal. “Karena pansusnya illegal, hasilnya juga illegal,” pungkas Tarang. (far)
Apabila dikemudian hari Pansus KLS berhasil terbentuk, apakah DPRD Banggai dapat memberikan rekomendasi yang sama dengan rekomendasi yang diberikan kepada Sawindo untuk dilakukan pencabutan izin dan pemberhentian operasi, apa bila dalam pelaksanaannya memiliki kemiripan dengan PT Sawindo Cemerlang. Kata dia, rakyat menolak Sawindo adalah benar, tetapi tidak bermakna sama atas keberadaan pansus Sawindo.
Bisa saja kata dia, terdapat impossible hand (tangan-tangan tidak terlihat) yang ikut bermain di internal DPRD Banggai. “Ini yang harus dijawab,” akunya. (ynt)
Dengan Peraturan Menteri Pertanian No 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Begitu juga dengan terbitnya surat Bupati Banggai No 525.26/1921/Disbun, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT. Sawindo Cemerlang Batui, dinilai tidak sesuai dengan Kepten Pertanian No 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.
Disebutkan pula, terbitnya surat kepala dinas perkebunan Kabupaten Banggai Nomor 525/27/SK/Disbun/2009 tentang izin pembukaan lahan/land clearing perkebunan kelapa sawit PT. Sawindo Cemerlang, bertentangan dengan Permen Kehutanan RI No.P.58/Menhut-II/2009.(far)s