Pergulatan Revolusi Nasional Memangsa Sang Pembangun

Sumber                     : Tabloid Pembebasan, Edisi VIII/Thn II/Juli 2003
Kontributor               : Dewan Redaksi Tabloid Pembebasan,  Januari 2004
Versi Online              : Indomarxist.N

* * *

Pengembaraan Intelektual Amir, Medan Keteguhan dan Kecerdasan Politik
MASA hidup Amir Sjarifuddin terentang sepanjang paruh pertama abad ke-20. Usia itu habis diserap oleh penemuan, keyakinan, dan kegagalan akan harapan-harapan besar dari jamannya. Itu terungkap dalam kata-kata "kemerdekaan nasional", "kedaulatan rakyat", dan "sosialisme".

Seperti juga di negeri-negeri bergolak lain pada massa itu, di Indonesia pun semua itu dipadatkan dalam sepatah kata saja: "revolusi".

Amir, sebagaimana pemuda seangkatan lainnya, disadarkan tentang arti kata "revolusi" dan janji-janjinya. Pertama melalui apa yang dipelajari dari guru Belanda mereka tentang Revolusi Prancis, ketika masih belajar di sekolah menengah dan sekolah tinggi hukum. Memang, ia lebih banyak berkiblat kepada Revolusi Prancis, dan bukan revolusi-revolusi Amerika atau Rusia.

Bagi Amir "Prinsip Harapan" (meminjam kata-kata Ernst Bloch) untuk Indonesia pertama-tama memperoleh bentuknya pada manifestasi tiga slogan: "satu nusa, satu bangsa, satu bahasa". Rangkaian konsep ini didasarkan pada gagasan akademis Belanda tentang Taal-, Land- en Volkerakunde sebagai keseluruhan, dan diambil oleh para mahasiswa yang menamakan diri bangsa Indonesia di tahun 1928—yang menurutnya seperti Yacobin, sebuah kelompok yang berperan dalam revolusi Prancis. Tetapi "Prinsip Harapan" itu juga berfungsi lain. Sebagai sarana memasuki Indonesia yang baru dirumuskan, yang sepertinya sudah ada, bisa dimengerti dan diterima oleh semua. Prinsip ini juga membentuk suatu labirin yang kabur dan goyah walaupun telah diberi contoh-contoh untuk meneranginya.

Sepanjang 1928-1948, Amir telah mengabdi pada kebenaran-kebenaran politik yang diyakininya. Dan untuk itu ia pun harus menempuh masa perjuangan yang penuh pergulatan, kekerasan, pengkhianatan, persatuan, serta keberpihakan. Namun dalam percaturan masa ini Amir merupakan salah satu pilar penyangga dengan pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan lugas, serta berani dalam bertindak mengisi ruang kepemimpinan yang kosong—karena kegagalan gerakan radikal sebelumnya. Moderasi melanda hampir seluruh oposisi, sehingga dirinya mampu menerobos sebagai bagian dari empat serangkai Indonesia setelah Revolusi Nasional ‘45 dikobarkan yaitu Soekarno, Hatta, Syahrir, dan terakhir dia sendiri.

Amir Sjarifuddin lahir 27 April 1907 di Medan. Ayahnya Djamin gelar Baginda Soripada (1885-1949), seorang jaksa di Medan. Ibunya Basunu Siregar (1890-1931) dari keluarga Batak yang telah membaur dengan masyarakat Melayu-Islam di Deli. Ayahnya keturunan keluarga kepala adat dari Pasar Matanggor di Padang Lawas Tapanuli. Berkat koneksi, Soripada dapat diangkat menjadi asisten hoofddjaksa di Medan. Namun karena memukul seorang tahanan dipenjara Sibolga, ia dipecat dari jabatannya pada bulan April 1925 dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara tiga setengah tahun, ditambah lima tahun tidak boleh bekerja sebagai pegawai negeri. Hukuman itu kemudian diperingan, dan terakhir dia menjadi seorang jurutulis pemerintah daerah di Tarutung.

Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, yang meninggal secara tragis dengan menggantung diri di dapur rumahnya dengan alasan yang tidak diketahui. Amir sendiri adalah pribadi berbeda dari Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Amir tidak banyak menulis. Hanya beberapa karangan pendek pernah ditulisnya di sana-sini, tidak meninggalkan autobiografi, kumpulan pidato atau pun catatan-catatan.

Amir menikmati pendidikan di ELS atau sekolah dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921. Atas undangan saudara sepupunya, Mulia yang baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad dan belajar di kota Leiden sejak 1911, Amir datang di Leiden. Tak lama setelah kedatangannya dalam kurun waktu 1926-1927 dia menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa Gymnasium di Haarlem. Ia tinggal di rumah guru pemeluk Kristen Calvijn, Dirk Smink, dan di sini juga Mulia menumpang. Namun pada September 1927, sesudah lulus ujian tingkat kedua, Amir kembali ke kampung halaman karena masalah keluarga, walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar menyelesaikan pendidikannya di Leiden. Kemudian Amir masuk Sekolah Hukum di Batavia, menumpang di rumah Mulia (sepupunya) yang telah menjabat sebagai direktur sekolah pendidikan guru di Jatinegara. Kemudian Amir pindah ke asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, Kramat 106, ia ditampung oleh senior satu sekolahnya, Mr. Muhammad Yamin.

Militan Anti Fasis Ditengah Ditengah Sorak Sorai Efuria Kebangkitan Asia

Menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha—menyetujui dan menjalankan garis Komunis Internasional agar kaum kiri menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan Fasisme. Barangkali ini mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik Musso dengan kedatangannya ke Hindia Belanda dalam tahun 1936. Ia kemudian dihubungi oleh anggota-anggota kabinet Gubernur Jenderal, menggalang semua kekuatan anti-fasis untuk bekerja bersama dinas rahasia Belanda dalam menghadapi serbuan Jepang. Rencana itu tidak banyak mendapat sambutan. Rekan-rekannya sesama aktivis masih belum pulih kepercayaan terhadapnya akibat polemik di awal tahun 40-an, serta tidak paham akan strateginya melawan Jepang. Mereka ingin menempuh taktik lain yaitu, berkolaborasi dengan Jepang dengan harapan Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Hindia Belanda setelah kolonialis Belanda dikalahkan. Dalam hal ini garis Amir yang terbukti benar.

Pada bulan Januari 1943 ia tertangkap oleh fasis Jepang, di tengah gelombang-gelombang penangkapan yang berpusat di Surabaya. Kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai terbongkarnya jaringan suatu organisasi anti fasisme Jepang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Terutama dari sisa-sisa hidup kelompok inilah Amir, kelak ketika menjadi Menteri Pertahanan, mengangkat para pembantunya yang terdekat. Namun demikian identifikasi penting kejadian Surabaya itu, dari sedikit yang kita ketahui melalui sidang-sidang pengadilan mereka tahun 1944, hukuman terberat dijatuhkan pada bekas para pemimpin Gerindo dan Partindo Surabaya. Sebuah dokumen NEFIS (Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service), jawatan rahasia yang dipimpin Van Mook, tertanggal 9 Juni 1947 menulis tentang Amir; "ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut". Belanda mungkin tahu bahwa penghargaan berbau mitos terhadapnya di kalangan Pesindo berasal dari cerita para tahanan sesamanya. Bagaimana ia menghadapi siksaan fisik dan moral yang dijatuhkan Jepang. Diceritakan, misalnya, bagaimana ia tertawa ketika para penyiksa menggantungnya dengan kaki di atas.

Banyak kesan muncul tentang pribadi Amir dari kawan-kawannya, juga musuhnya. Soedjatmoko mendeskripsikan pribadi Amir sepanjang pengetahuannya tentang Amir sebagai "orang yang tinggi pengetahuannya, dengan kehangatan dan pesona pribadi yang luar biasa". Orang-orang yang pernah mengunjungi Amir di rumahnya yang sederhana di Menteng Pulo, teringat pada sambutannya yang langsung dan lugas. Kawan-kawan sekolahnya dari Gymnasium, Haarlem, juga mengenangnya sebagai seorang yang sangat senang bergaul. Membaca Hatta dan Sjahrir orang akan diberi kesan yang sama sekali berbeda. Seorang ambisius yang mentah, tidak berwatak, tidak berkeyakinan, yang gampang berganti pikiran seperti berganti baju. Seorang yang berangasan dan sewenang-wenang.
    
Kontra Revolusi 1948 Memahkotai Karakter Lembek Revolusi Nasional ‘45

    
Pasca kegagalan pemberontakan 1926—yang memunculkan reaksi keras rejim kolonial Hindia Belanda (berupa penangkapan, pembuangan, dan pembunuhan terhadap ribuan kaum kiri), kaum komunis  kembali coba membangun organisasi secara ilegal, yang dipimpin oleh Musso. Kesalahan dalam membaca situasi obyektif menyebabkan mereka tetap berada dibawah tanah ketika revolusi nasional pecah—dimana berbagai spektrum politik lain telah muncul secara terbuka dihadapan massa rakyat pada saat itu, dan mengambil kepemimpinan politik. Disamping itu terpecahnya konsentrasi kader-kader komunis ke berbagai organisasi yang mereka bentuk waktu itu (PKI, PBI, dan Partai Sosialis), mengakibatkan kelemahan tersendiri bagi organisasi secara keseluruhan.

Persetujuan Renville adalah puncak kesalahan reaksioner, yang membawa Indonesia pada tepi jurang kolonialisme. Tanggungjawab yang berat ini terletak dipundak kaum Komunis, khususnya Amir sebagai negosiator utama dari Republik Indonesia. Kesalahan besar selanjutnya ialah kabinet Amir Sjarifuddin mengundurkan diri dengan sukarela dan tanpa perlawanan samasekali, ketika disalahkan atas persetujuan Renville oleh golongan Masyumi dan Nasionalis. Kaum Komunis pada waktu itu melupakan satu hal pokok yang pernah dikatakan oleh Lenin: "Soal pokok dari setiap revolusi adalah soal kekuasaan negara". Dengan bubarnya kabinet Amir Sjarifuddin, maka terbukalah jalan bagi elemen borjuasi komprador untuk memegang pimpinan pemerintahan, dan dengan demikian juga kepimpinan Revolusi Nasional. Sedangkan kaum Komunis mengisolasi dirinya dalam oposisi.

Dapat dikatakan, bahwa saat itulah revolusi nasional benar-benar berada dalam bahaya, yang makin lama makin membesar. Revolusi nasional makin lama makin jelas terperosok kedalam jurang kapitalisasi (penyerahan) kepada imperialisme Belanda cs, akibat politik kompromis yang sangat reaksioner dari elemen borjuasi Indonesia pemegang pimpinan pemerintahan. Politik kompromis ini makin menguntungkan imperialisme Belanda dan makin membesarkan bahaya bagi Indonesia.

Sesudah kaum Komunis tidak berada di pemerintahan, dan kemudian mulai giat bekerja dikalangan rakyat, mereka mulai menyadari kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang telah mereka buat. Antara lain kelemahan organisasi Partai serta organisasi massa, terutama dikalangan kaum buruh dan tani. Mereka mulai insaf, bahwa terutama harus diusahakan penyelesaian soal agraria secepatnya, karena memang sangat kurang mendapat perhatian mereka, padahal masaalah tani adalah masaalah yang penting bagi Revolusi Nasional Indonesia.

Juga mulai diinsafi, bahwa dengan tidak adanya sokongan, terutama dari rakyat pekerja (buruh, tani-pekerja, dan pekerja lainnya) yang terorganisasi rapi, tidaklah mungkin mewujudkan hegemoni klas buruh dalam revolusi nasional kita ini. Tidak mungkin pula membentuk suatu pemerintahan kerakyatan yang kuat dan berdiri tegak. Oleh karenanya mereka kemudian berusaha dengan segiat-giatnya mengorganisasikan massa rakyat pekerja, agar dalam waktu yang pendek dapat menyusun organisasi yang rapi di berbagai sektor rakyat, yang berkewajiban sebagai tulang-punggung revolusi nasional kita.

Kemudian PKI menetapkan bahwa organisasi ini, dalam susunan yang baru, harus dengan tegas membatalkan persetujuan Linggarjati dan Renville, karena dalam prakteknya telah menjadi sumber dari segala keruwetan diantara pimpinan-pimpinan dan rakyat. Dengan dibatalkannya persetujuan Linggarjati dan Renville berarti Republik Indonesia merdeka sepenuhnya, dan rakyat tidak terikat lagi oleh persetujuan-persetujuan yang mengikat dan memperbudak. Hapusnya persetujuan Linggarjati dan Renville berarti juga, kekuasaan Belanda di Indonesia adalah pelanggaran kedaulatan, dan oleh karena itu tentara Belanda harus segera diusir. Hapusnya persetudjuan Linggadjati dan Renville menghilangkan segala kebimbangan dikalangan beberapa partai untuk memperluas dan meneguhkan hubungan republik dengan negeri-negeri lain. Dengan demikian republik juga mendapat kesempatan untuk menerobos blokade Belanda yang mengisolasi republik dari negeri-negeri luar dalam lapangan ekonomi dan politik.

Penolakan tersebut bukan karena Belanda terbukti tidak setia dan telah menginjak-injak persetujuan. Namun lebih karena alasan prinsipil, bahwa persetujuan-persetujuan itu mewujudkan negara yang pada hakekatnya adalah negara jajahan. Sebab itulah PKI akhirnya mengeluarkan slogan: "Merdeka se-penuh-penuhnya".

Penolakan persetujuan Linggadjati dan Renville berarti juga otokritik yang keras dikalangan PKI. Dan pengakuan salah ini kemudian coba untuk disampaikan pula kepada Rakyat-banyak. Dalam tulisan “Jalan Barunya” untuk mengkritik hal tersebut, Musso dengan jelas mengatakan:

"Kita saat ini sudah seharusnya menggabungkan diri dengan gerakan-gerakan anti-imperialis di Asia, di Eropa dan di Amerika, terutama sekali dengan Rakjat negeri Belanda jang progresif, jang sebagian besar dari mereka dipimpin oleh CPN. Partai ini walaupun sudah membuat kesalahan-kesalahan, adalah satu-satunja Partai klas buruh di negeri Belanda jang sungguh-sungguh membantu gerakan kemerdekaan kita pada waktu sebelum dan sesudah peperangan dunia kedua. CPN adalah djuga mendjadi sekutu kita jang semestinja, dan perhubungan kita dengan CPN harus lebih dikokohkan lagi. Lain daripada itu PKI harus terus-menerus mendesak CPN supaja benar² meninggalkan politik jang bersembojan: "Unie-verband" jang djahat itu, dan menggantinya dengan politik "INDONESIA MERDEKA SEPENUH-PENUHNYA". Tujuan PKI ialah mendirikan Republik Indonesia berdasarkan Demokrasi Rakyat, yang meliputi seluruh daerah Indonesia dan bebas dari pengaruh imperialisme serta anjing penjaganya yaitu Negara”.
 

Jelas dan tegas dirumuskan dalam resolusi "Jalan Baru untuk Republik Indonesia" musuh yang utama adalah imperialisme Belanda yang harus diusir dari wilayah Indonesia dan menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia. Kaum komunis yang dituduh membikin sovyet di Madiun dan mengkhianati republik, justru menyatu dengan kekuatan rakyat yang teguh melawan Belanda.

Tapi bagi Hatta, dkk. musuhnya ialah PKI dan kekuatan progresif, bukan Imperialisme Belanda. Pembunuhan dan penyingkiran kekuatan komunis dan kekuatan progresif—melalui program rasionalisasi—telah melemahkan kekuatan republik yang memperjuangan kemerdekaan 100%, dan mengambil jalan kompromi dengan imperialis/kolonialis Belanda. Penyelesaian kompromi ini terwujud dalam hasil Konferensi Meja Bundar, dan pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai penjajahan model baru. Indonesia tidak hanya masih terikat secara politik, ekonomi, dan militer pada Belanda, tapi Belanda membuat problem kolonial yang baru: menolak untuk menyerahkan Irian Barat!            

Akhir hidup Amir Sjariffudin
 

Menghantar para juru runding ke Konferensi Meja Bundar, pemerintahan Hatta perlu memastikan bahwa perlawanan terhadap hasil dari konferensi—yang merugikan republik—harus dicegah. Untuk itu program rasionalisasi terhadap angkatan bersenjata perlu diajukan, yang dilanjutkan dengan titipan program Red Drive Proposals dari A.S, untuk memusnahkan kaum kiri/progresif. Provokasi diintensifkan untuk memancing reaksi dari kaum kiri, sampai puncaknya, pemerintahan Hatta menuduh PKI berupaya membentuk sovyet di Madiun dan menyatakan perang terhadap mereka. Amir Sjarifuddin, sebagai salah seorang tokoh PKI, yang saat itu peristiwa Madiun meletus sedang berada di Jogjakarta dalam rangka kongres SBKA turut ditangkap beserta beberapa kawannya.

19 Desember 1948, sekitar tengah malam, di dekat desa Ngalihan, kepala Amir Sjarifuddin ditembak dengan pistol oleh seorang letnan Polisi Militer, sebuah satuan khusus dalam angkatan bersenjata Indonesia. Sebelum itu beberapa orang penduduk desa setempat diperintahkan menggali sebuah lubang kubur besar. Dari rombongan sebelas orang yang diangkut dengan truk dari penjara di Solo, Amir orang pertama yang dieksekusi malam itu. Beberapa hari sebelumnya, ia dan beberapa orang lainnya, secara diam-diam telah dipindahkan ke rumah penjara ini dari tempat penahanan mereka di Benteng Yogyakarta.